PENGAKUAN Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Wiliardi Wizar membuat banyak pihak terenyak. Ia menyatakan bahwa keterangan di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah dikondisikan untuk menjerat Antasari Azhar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perwira polisi ini adalah satu di antara terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadp Nasarudin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran. Ia dimintai kesaksian di depan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tengah mengadili Antasari Azhar dengan dakwaan mendalangi kasus tersebut.

Dengan suara lantang dan bergetar, perwira polisi –yang diadili secara terpisah dalam kasus sama– itu menjelaskan, keterangan yang tertuang dan kemudian ditandatanganinya pada berkas BAP itu dibuat agar bisa menjerat Antasari. Hal itu dilakukan atas tekanan para petinggi di institusinya.

Wiliardi adalah titik hubung Antasari dengan kasus pembunuhan tersebut. Kesaksian dia sesuai dengan yang tertera pada BAP yang ‘dikondisikan’ untuk membuat petinggi (kini mantan) KPK itu ditahan dan kemudian dihadapkan ke pengadilan.

Posisinya itu membuat dia tidak layak memimpin KPK dan harus segera digantikan. Namun penggantinya pun diseret ke ruang tahanan atas sangkaan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan.

Belakangan, publik terbuka mata dan telinganya bahwa sangkaan pemerasan yang ditudingkan kepada dua petinggi KPK itu, mirip dengan apa yang terungkap dari rekaman percakapan adik tersangka koruptor dengan sejumlah petinggi penegak hukum.

Di tengah hiruk-pikuk kontroversi yang disusul gelombang keprihatinan publik terhadap bayang-bayang kebobrokan proses penegakan hukum di Tanah Air, apa yang terungkap di persidangan itu makin meneguhkan keyakinan publik tentang ketidakberesan dalam tubuh institusi hukum kita.

Jika apa yang dikemukakan perwira polisi itu benar adanya, tentu saja itu makin melengkapi dugaan sementara pihak mengenai adanya skenario untuk melumpuhkan KPK.

Kita tentu saja tidak dalam posisi menyatakan hal itu benar atau salah. Pernyataan Williardi bisa saja dikesampingkan dan dianggap sebagai pembelaan diri atau apa pun. Tiap orang berhak menyatakan apa yang diyakininya dan apa yang telah dialaminya.

Kita hanya mencoba menangkap fakta yang terungkap di persidangan itu untuk melengkapi keping-keping informasi yang terputus pada mozaik penegakan hukum yang kini sedang jadi sorotan masyarakat.

Bahwa ternyata ada orang sipil yang –dengan kemampuan uangnya– bisa mengakses para petinggi hukum kita. Bahwa ternyata –dengan kekuasaan jabatannya– seorang perwira tinggi bisa membuat perwira bawahannya menyusun kesaksian untuk menjerat orang lain. Bahwa mafia peradilan –yang jadi pergunjingan sejak 30 tahun lalu– bukan lagi isapan jempol, melainkan nyata adanya, teraba indikasi dan tanda-tandanya.

Dalam keadaan seperti itu, rakyat hanya berharap bisa menyalurkan aspirasi kepada dan melalui wakil mereka di lembaga legislatif. Namun, sebagai lembaga politik ternyata lembaga ini belum berpegang pada keadilan, karena tidak bersikap netral dan abai dengan rasa keadilan yang dialami masyarakat, dan seringkali berpihak pada kepentingannya sendiri.

Jika demikian adanya, makin jauhlah bangsa kita ini untuk memperoleh keadilan, karena kebenaran dapat dibeli dan penegak hukum pun disuap.

Jika di tingkat markas besar dan gedung bundar, hal itu bisa terjadi, apalagi di daerah. Kondisi hukum seperti itulah yang memungkinkan segalanya jadi terbalik, pihak yang benar masuk penjara, orang bersalah justru bebas.

Tentu saja hal seperti itu tak boleh dibiarkan berlarut. Diperlukan ketegasan dan keberanian politik dari pemimpin tertinggi negara ini untuk segera menyelesaikannya agar rakyat tidak tambah bingung.

Atau, kita tunggu saja kebenaran itu datang dengan sendirinya.*****

KISRUH antara aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi) telah memancing gelombang reaksi yang besar dari masyarakat. Perlawanan publik yang dipicu oleh terkoyaknya rasa keadilan, menjalar dengan cepat melalui berbagai bentuk dan cara.

Ketika partai politik dianggap mandul dan parlemen dirasakan tidak lagi peka menyerap dan memperjuangkan aspirasi, rakyat menyuarakan getaran hatinya melalui media massa. Dan, ketika beragam media massa hanya menyajikan informasi yang seragam, rakyat pun berpaling ke media alternatif: Parlemen jalanan!

Kini, saluran baru untuk menyampaikan aspirasi itu bertambah lagi ketika ruang maya publik (public cyberspace) memberi peluang lebih besar untuk membangun jejaring dalam tempo singkat. Tak sampai dua pekan, lebih sejuta pengguna ‘bukumuka’ (facebook) telah terhubung dan bersekutu dalam sebuah aksi perlawanan. Belum lagi mereka yang menggunakan twitter, blog, dan milis, untuk tujuan sama.

Demokrasi ala ruang maya ini dengan sendirinya telah melengkapi dan memperkuat kecenderungan parlemen jalanan yang sebelumnya sudah jadi wahana penyalur aspirasi ketika saluran-saluran formal dianggap mampat. Ia terbebas dari berbagai tekanan pemerintah, ekonomi, dan partisan politik tertentu lantaran tidak ada yang dapat mengendalikannya.

Ruang maya publik ini telah menunjukkan perannya dalam mengambil alih fungsi-fungsi yang selama ini ini diemban oleh ruang nyata publik seperti gedung parlemen, pasar, toko buku, mal, pusat informasi, galeri, museum serta taman bermain. Dalam kasus Bibit- Chandra dan kisruh seputar penanganannya ini kita melihat bahwa ‘parlemen online’ tidak bisa lagi diabaikan.

Kemampuan dan kecepatannya membangun jejaring, telah memungkinkan aksi-aksi perwalanan dan dukungan terhadap suatu persoalan masyarakat secara lebih besar dan serentak, karena “ruang sidang maya” ini menerobos batas-batas administratif geografis. Ia bisa membuat sebuah gerakan menjadi jauh lebih besar dan meluas dalam tempo yang serentak.

Ya, ruang maya publik telah memungkinklan bertemunya berbagai pihak untuk saling berkomunikasi, menjadi pilihan wacana yang ideal tatkala ketersediaan ruang nyata publik kian menghilang oleh berbagai sebab. Persoalannya kemudian adalah sejauhmana dan bagaimana sebaiknya kita melihat, dan sekaligus terlibat sebagai bagian dari masyarakat ruang maya?

Dalam wacana politik, hal ini mungkin memunculkan optimisme akan peran besarnya sebagai alternatif kekuatan baru yang dapat menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik. Optimisme itu tidak berlebihan karena dari sudut pandang komunikasi politik, internet merupakan saluran komunikasi yang potensial dalam menyalurkan berbagai opini dan gagasan politik yang selama ini tersumbat.

Jika digunakan secara dewasa dan proporsional ia bisa menjadi obat yang mujarab bagi penyembuhan kembali sistem demokrasi yang sedang sakit dalam masyarakat kita. Tentu saja dengan sejumlah persyaratan, di antaranya membangun sikap politik
yang matang dan budaya politik yang dewasa.

Komunikasi politik itu tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek budaya politik seperti sikap mental, etika politik, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Namun berbagai peristiwa yang kita lihat akhir-akhir ini, seringkali menunjukkan bahwa budaya politik para elite masyarakat kita masih jauh dari kata matang dan dewasa.

Dalam kondisi seperti ini bila ruang maya digunakan oleh kelompok masyarakat yang masih sering menafsirkan kata demokrasi sebagai kebebasan mutlak (anarchic democracy) dan boleh melakukan apapun, maka kekuatan alternatif itu bisa berubah wujud menjadi sosok yang mengerikan.

Mengapa? karena wacana alternatif itu akan berubah fungsi menjadi neraka elektronik, tempat orang saling memaki, mengutuk, mengumpat, menghujat, menuduh, dan memfitnah, seperti halnya neraka politik yang telah melanda dunia politik kita sejak tiga dekade silam.

Dalam konteks inilah sebaiknya kita melihat bagaimana seharusnya memanfaatkan ruang maya publik itu dengan lebih bijak, agar betul-betul menjadi saluran alternatif masyarakat dalam proses pencariaannya akan makna kehidupan demokrasi yang lebih baik. (*)

AKHIRNYA dua unsur pimpinan (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah,  dikeluarkan dari tahanan, Selasa (3/11) malam. Itu adalah antiklimaks tragedi hukum cicak melawan buaya yang selama dua bulan terakhir digelar di hadapan publik.

Klimaksnya  terjadi siang harinya di Gedung Mahkamah Konstitusi yang hari itu membuka dan memperdengarkan rekaman telepon hasil sadapan KPK atas telepon Anggodo Widjojo, adik kandung Anggoro Widjojo tersangka yang buron dalam kasus korupsi pengadaan alat komunikasi Departemen Kehutanan.

Banyak orang terpana di depan televisi yang menyiarkan langsung sidang MK hari itu. Rekaman itu terdengar vulgar dan menggambarkan bagaimana sebuah kasus dirancang hingga tawar menawar imbalan kepada pihak-pihak yang terkait dalam sebuah rekayasa hukum atas para petinggi KPK.

Isi rekaman itu meneguhkan dugaan tentang adanya persekutuan jahat untuk membungkam petinggi KPK, sekaligus memaparkan kepada kita bagaimana petinggi di lembaga penegakan hukum –dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan– bermain mata dengan pihak yang berkepentingan dengan suatu perkara hukum.

Hal itu sekaligus mengonfirmasi dugaan, kecurigaan, juga keyakinan bahwa selama ini aparat penegak hukum tidak pernah benar-benar menegakkan hukum, melainkan bersekutu dengan pihak yang beperkara untuk menyiasati hukum demi keuntungan pribadi.

Rekaman percakapan itu menambah keyakinan kepada kita semua bahwa praktik mafia peradilan yang selama ini jadi isu dan selalu dibantah penegak hukum, ternyata benar-benar hadir dan nyata adanya.

Tergambar di sana, bagaimana orang seperti Anggodo bisa memainkan peran demikian besar dengan melibatkan para petinggi di kepolisian dan kejaksaan, juga pengacara. Terlukis dengan jelas bagamana dana dikeluarkan dan dialirkan, demi menyelamatkan orang yang seharusnya dipidana dan mencelakakan orang yang justru sedang menegakkan hukum.

Kita terperangah ketika tahun lalu seorang perempuan bisa dengan mudah bermain mata dan bertransaksi perkara dengan orang-orang di Kejaksaan Agung. Kasus jaksa Urip Tri Gunawan mestinya bisa jadi tonggak untuk membersihkan institusi penegakan hukum dari buaya- buaya korup, namun ternyata keadaan justru lebih parah.

Sangat boleh jadi, itulah tamparan paling keras terhadap rezim yang sedang berkuasa. Bahwa selama ini mereka tidak berhasil mengelola institusi penegakan hukum. Bahwa hukum hanya berpihak kepada mereka yang beruang. Reformasi hukum hanya sebatas retorika, tidak pada realita. Dan, hanya menghasilkan oknum-oknum korup yang tak punya rasa malu.

Jika di level atas, para petinggi KPK saja bisa ditelikung oleh rekayasa bertabur uang sehingga kebenaran dijungkirbalikkan, maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi manakala rakyat biasa yang –sengaja atau tidak– harus berurusan dengan hukum?

Dalam masyarakat normal, aparat hukum merupakan sosok yang disegani dan ditakuti karena bisa mengancam orang lain yang mau bertindak di luar hukum. Di Tanah Air kita sebaliknya.

Di sini penyidikan, penuntutan, advokassi, dan keputusan pengadilan dalam setiap kasus, justru sering dijadikan celah terjadinya tindak kriminal di atas perkara kriminal, sepeti korupsi dan kolusi sebagaimana tampak pada kasus Bibit-Chandra maupun kasus Urip Tri Gunawan.

Seharusnya para penegak hukum itu menyadari posisi mereka hari- hari ini di tengah masyarakat yang makin kritis. Dia tak lagi bisa ditipu dan dikibuli oleh aneka rekayasa. Saat mereka tak menemukan kebenaran dari institusi hukum, mereka akan mencari dengan caranya sendiri entah di ruang publik nyata maupun di ruang maya, dan efeknya bisa luar biasa massif dibanding yang bisa diperkirakan.

Kasus Bibit-Chandra versus persekongkolan polisi-jaksa-Anggodo seharusnya menjadi tonggak reformasi hukum yang sebenar-benarnya. Apa yang terungkap dari kasus itu hanya permukaan kecil dari gunung es pemutarbalikan hukum di Tanah Air.

Karena itu, perlu langkah besar kekuasaan untuk membongkar dan membenahinya. Pada titik itulah, presiden –dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya secara konstitusional– bisa melakukan hal itu. Kita tunggu saja! ***

DALAM pidato pelantikannya pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan rakyat Indonesia bahwa pekerjaan besar masih terbentang di depan. Ia mengingatkan segenap komponen bangsa untuk terus melangkah maju, rukun, dan bersatu.

Pernyatan itu tentu saja bukan hal istimewa dan sangat wajar disampaikan oleh seorang kepala negara saat mengawali masa kerjanya. Namun kutipan pernyataan itu jadi menarik dicermati manakala disandingkan dengan kenyataan yang terjadi di sekelilingnya.

Pekerjaan besar sebuah bangsa dalam perjalanannya menuju masa depan yang lebih baik tentu memerlukan kesungguhan, kecermatan, dan persiapan matang.

Dalam konteks di Tanah Air, rakyat baru saja menyaksikan bagaimana seorang ketua majelis yang memimpin sidang paripurna terkesan tidak cermat, tidak teliti, dan tidak mempersiapkan diri dengan baik.

Padahal sidang itu tidak saja disaksikan 640 anggota MPR, para tamu istimewa dari dalam negeri serta perwakilan negara sahabat, melainkan juga disaksikan langsung oleh rakyat di Tanah Air yang pada saat sama menonton televisi.

Jika seorang pemimpin lembaga tertinggi negara bertindak tidak cermat saat menyelenggarakan peristiwa kenegaraan, bagaimana mungkin publik akan yakin bahwa yang bersangkutan dan mereka yang dipimpinnya akan dengan cermat dan teliti pula mengelola peristiwa terkait kepentingan rakyat.

Presiden juga mengingatkan, untuk melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik, bangsa Indonesia harus rukun dan bersatu. Ia pun mengajak para pemimpin bangsa untuk tetap kompak apa pun warna dan pilihan politiknya. Kekompakan para pemimpin bangsa itu penting untuk menghadapi tantangan yang lebih berat.

Pada saat yang sama, publik menyaksikan bahwa sebagian di antara kita belum betul-betul dewasa, belum bersedia melapangkan dada menerima realitas politik.

Bagaimana kita bisa mengajak masyarakat untuk memelihara dan menjunjung tinggi kerukunan jika mereka masih juga dipertontonkan keangkuhan? Publik melihat, hasrat untuk rukun, bersatu, dan kompak, itu ternyata tidak ditunjukkan oleh segelintir elite, juga oleh sebagian lembaga negara.

Rakyat tidak melihat letak kerukunan ketika seorang ketua partai sekaligus kandidat presiden pada pemilihan umum, juga sebagai presiden pada periode sebelumnya tidak menghadiri upacara pelantikan presiden terpilih.

Publik bisa saja menilai tokoh yang bersangkutan tidak memiliki kerendahan untuk memenuhi undangan lembaga tertinggi negara. Orang bisa saja menerjemahkan bahwa dia juga tidak bersedia menerima realitas politik yang telah menempatkannya bukan sebagai pemenang.

Masih dalam konteks rukun dan bersatu sebagaimana yang ditekankan presiden pada pidato pelantikannya, hari-hari ini rakyat juga terus menerus melihat, bagaimana ketakrukunan antarlembaga negara dipertontonkan.

Lembaga-lembaga yang seharusnya bergandeng tangan menuntaskan agenda besar pemberantasan korupsi di Tanah Air, justru saling unjuk kekuatan antara satu dengan yang lain. Bahkan ada kesan sedang terjadi pelumpuhan yang sistematis terhadap lembaga pemberantasan korupsi, ketika lembaga-lembaga itu mulai menyentuh institusi penegakan hukum.

Hal-hal di atas baru merupakan contoh kecil dari realitas politik dan kenyataan penegakan hukum yang sedang terjadi di Tanah Air. Padahal masih banyak lagi pekerjaan besar di bidang lain yang tak kalah penting segera diselesaikan.

Tentu saja kita hanya bisa berharap bahwa rezim baru itu mampu menghadirkan tatanan baru yang jauh lebih berpihak kepada rakyat, bukan lagi semata merupakan cerminan hasil transaksi politik yang di sana-sini dihiasi praktik koruptif, kolutif dan nepotis. ***

TEKA-teki politik mengenai sususan kabinet mulai terjawab. Sabtu dan Minggu 17 dan 18 Okober 2009 , presiden terpilih memanggili orang-orang yang akan dijadikan sebagai pembantunya. Kabinet itu disebut-sebut akan berjumlah 34 orang, termasuk di dalamnya menteri koordinator, menteri negara, dan pejabat tinggi setingkat menteri.

Kabinet 34 menteri itu akan bertugas selama lima tahun ke depan. Mengelola negara berpenduduk 220 juta jiwa ini, dengan pendapatan domestik bruto (PDB) sekitar 511,8 miliar dolar AS.

Sekadar perbandingan, Amerika Serikat yang berpenduduk sekitar 300 juta jiwa dengan PDB tertinggi di dunia atau lebih dari 10 kali PDB Indonesia, dikelola kabinet Obama yang beranggotakan 15 menteri dan enam pejabat setingkat menteri.

Sangat boleh jadi, mengurus Indonesia mungkin jauh lebih berat dibanding mengurus Amerika. Setidaknya, partai politik di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan partai politik peserta pemilu di Amerika, sehingga orang-orang dan kepentingan yang harus diakomodasi presiden terpilih pun berbeda jauh.

Betul, bahwa dalam pidatonya pada beberapa kesempatan presiden terpilih menyatakan kabinetnya akan dibentuknya betul-betul lebih mementingkan kepentingan masa depan bangsa. Dengan demikian ia tidak saja akan mencerminkan keterwakilan partai dan perofesionalitas, melainkan juga keterwakilan unsur-unsur daerah.

Namun publik bisa melihat dengan gamblang bahwa unsur tarik menarik dan tawar menawar terkait kepentingan politik, tetap tidak bisa dihindarkan oleh presiden yang sesungguhnya berhak penuh menyusun sendiri kabinetnya tanpa intervensi pihak mana pun. Kultur politik Tanah Air yang masih dalam eforia kebebasan, tampaknya membuat presiden terpilih terpaksa harus mengakomodasinya.

Terlepas dari aneka retorika politik dan berbagai spekulasi mengenai pembentukan kabinet baru itu, kita melihat terpanggilnya putra-putra daerah sebagaimana yang terjadi atas Prof Dr H Gusti Muhammad Hatta (akademisi dari Kalimantan Selatan) — ke Cikeas patutlah dianggap sebagai memenuhi kriteria yang ditetapkan presiden terpilih.

Sebagai profesional, ia memenuhi syarat. Demikian pula jika dilihat dari unsur keterwakilan putra daerah. Keterkaitan dengan partai mungkin belum jelas. Tapi dilihat dari indikasi awal seperti kehadiran Dr Amien Rais dan Hatta Rajasa pada HUT Kota Banjarmasin, yang tentu bukan tanpa makna sama sekali.

Lalu, kepergian pertama mantan kandidat rektor Universitas Lambung Mangkurat itu ke Cikeas pekan lalu bersama petinggi sebuah partai yang sekaligus pejabat publik, sebelum panggilan resmi Minggu kemarin. Artinya, meski di situ terlihat ada penekanan unsur profesionalitas, presiden terpilih tampaknya juga memperhatikan unsur keterwakilan daerah dan kepentingan partai peserta koalisi.

Persoalannya kemudian, apakah model pendekatan seperti itu yang paling tepat untuk bangunan kabinet yang mengelola Indonesia degan sekian kerumitan masalahnya? Atau, itu mencerminkan keraguan dan kekurangpercayadirian seorang presiden terpilih dalam menyelenggarakan hak prerogatifnya? Jawabnya tentu baru akan tampak pada bagaimana kabinet itu bekerja nanti, dan bagaimana hasilnya.

Hal paling penting bagi masyarakat adalah bagaimana taraf hidup mereka segera terangkat dan berubah menjadi lebih baik. Kabinet seperti apa pun tak jadi persoalan sepanjang ia tidak saja memberikan harapan, melainkan juga setahap demi setahap membuktikan bahwa kepada rakyatlah sesungguhnya segala dinamika ini diperuntukkan. (*)

DUA peristiwa mengejutkan dan menarik perhatian terkait dengan anak-anak dan perlindungannya, terjadi dalam selang sehari di dua tempat terpisah. Peristiwa itu menyentuh sekaligus menggugah kembali kesadaran tentang bagaimana sesungguhnya bangsa ini memperlakukan anak-anak.

Menurut berita, seorang anak lelaki berusia 10 tahun membunuh ibu angkatnya. Anak itu yatim piatu korban gempa dan tsunami 2004 yang dirawat sebuah keluarga di Jakarta. Diceritakan, akhir-akhir ini ia selalu rindu kampung halamannya di Nias. Selama ini ia memperopleh perlakuan kasar dari orangtua angkatnya.

Sehari sebelumnya, perhatian masyarakat tertuju ke Semarang Jawa Tengah. Majelis hakim pengadilan negeri setempat membebaskan lelaki berusia 44 tahun yang digelandang ke meja hijau atas tuduhan melakukan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan berusia 12 tahun (di bawah umur). Jika merujuk pada undang-undang yang berlaku, lelaki itu terancam hukuman penjara setidak- tidaknya 15 tahun.

Tokoh pembela hak anak dan para penggiat di Komisi Perlindungan Anak Indonesia langsung bereaksi terhadap peristiwa tersebut. Mengenai pembunuhan yang –mnenurut pengakuan sang anak– dilakukan bocah di bawah umur, kalangan psikolog menyatakan polisi agar berhati-hati dalam menanganinya.

Selain harus melakukan pemeriksaan psikologis secara komprehensif, hendaknya juga memperhatikan latar belakang dan kemungkinan lain terkait dengan masalah tersebut. Para psikolog berpendapat, tipis kemungkinan seorang anak seusia itu bisa membunuh orang dewasa, meskipun ia dalam tekanan.

Perlu diteliti kemungkinan lain, di samping terus mengusahakan perlindungan dan pendampingan mengingat usianya masih kanak-kanak dan masih harus di bawah pengampuan orang dewasa.

Mengenai pembebasan lelaki dewasa yang terang-terangan memamerkan kedigdayaan dan kekayaannya untuk memperlakukan anak perempuan di bawah umur sekehendak hatinya dengan berkedok mengawininya, para penggiat hak anak juga berontak.

Selain protes melalui media massa, mereka juga mengadukan proses peradilan itu ke Komisi Yudisial. Mereka menilai, keputusan majelis hakim membebaskan lelaki berpoligami yang mengawini anak kecil itu, menunjukkan bahwa majelis hakim tidak peka dan tidak memiliki perspektif perlindungan anak.

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas menyebutkan bahwa pelaku pencabulan terhadap anak tidak harus dengan kekerasan, tapi juga dengan tipu muslihat dan bujuk rayu.

Hal itu sudah cukup diterapkan pada kasus di Semarang, di mana sang anak –atas persetujuan orangtuanya– bersedia dikawini lelaki kaya yang seusia ayahnya. Para penggiat hak anak menilai, pada kasus itu majelis hakim tidak memperjuangkan kepentingan terbaik bagi anak melalui perwujudan keadilan.

Melihat perjalanan kasus itu dan pro-kontra yang mengiringinya, patut pula dipertimbangkan mengenai upaya di luar hukum yang mungkin dilakukan pihak terkait untuk membelokkan hukum sesuai dengan kepentingannya.

Bukankah sebelumnya dia juga berusaha menyelesaikan masalah itu dengan menggelontorkan uang bermiliar rupiah melalui pengacaranya?

Dua peristiwa di atas dengan jelas menggambarkan bahwa sejauh ini kita masih belum bisa atau bahkan mungkin belum rela memberikan dan menyelenggarakan perlindungan yang menjadi hak mutlak anak. Masih ada anggapan, anak-anak adalah anak-anak yang harus berada di bawah subordinasi orang dewasa.

Banyak di antara kita yang belum rela memandang dan menempatkan mereka sejajar sebagai manusia yang memiliki otoritas penuh atas hak-hak kemanusiaannya. Padahal, manusia dewasa tak akan bermakna tanpa keberadaan anak- anak. Begitu pula sebaliknya. ***

DALAM tempo tak lama lagi, pemerintahan baru akan terbentuk. Sejumlah tokoh yang akan dijadikan anggota kabinet sudah dipanggil ke kediaman pribadi Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih kembali sebagai Presiden RI masa bakti 2009-2014, didampingi Budiono sebagai Wakil Presiden.

Di sisi lain, parlemen yang akan jadi mitra sejajar pemerintah, sudah lebih dahulu terbentuk, dan Taufik Kiemas (PDIP) sebagai ketua. Masyarakat awam yang tak paham konstelasi politik pun dengan mudah bisa membaca. Naiknya suami Megawati Soekarnoputri – -pesaing Yudhoyono dalam pilpres– itu tidaklah lepas dari tawar menawar politik.

Dengan kemenangannya pada pemilu lalu, Partai Demokrat yang sesungguhnya bisa ‘menguasai’ parlemen, merelakan kursi kepemimpinan lembaga tertinggi itu diduduki tokoh dari partai pesaing. Sekilas, kita akan melihat parlemen dipimpin oleh orang dari partai oposisi, sehingga seolah-olah akan memberi bobot pada proses demokrasi.

Berikutnya, dinamika yang tak kalah penting dicermati adalah proses pemilihan dan pembentukan pengurus baru Partai Golkar pekan lalu. Disebut penting, karena komposisi kepengurusan baru partai itu juga mencerminkan perilaku politiknya di kemudian hari. Setidaknya pada kurun lima tahun ke depan sejalan dengan masa bakti pemerintahan dan parlemen baru.

Tanpa mengesampingkan peran politik partai lain, sosok partai beringin di tengah rimba politik Indonesia tetap saja masih harus diperhitungkan. Pemimpin baru hasil Munas VIII Golkar di Pekanbaru, disusul susunan kepengurusannya, akan sangat mempengaruhi gerak-gerik partai itu, entah di parlemen entah dalam menyikapi kebijakan pemerintah nantinya.

Aburizal Bakrie yang terpilih sebagai Ketua Umum partai itu adalah orang yang selama ini dikenal lebih condong ke Yudhoyono. Di samping sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada kabinet sebelumnya, orang nomor satu di konglomerasi bisnis Bakrie ini juga ‘berhutang budi’ pada pemerintah (Yudhoyono) yang turut menyelamatkannya dari rendaman kasus lumpur Lapindo.

Partai Golkar juga dipimpin wajah-wajah baru, antara lain Rizal Mallarangeng (Ketua Bidang Pemikiran dan Kajian Kebijakan), Titiek Soeharto dan Nurul Arifin, keduanya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Publik mengetahui betul bahwa Rizal adalah orang dekat Yudhoyono. Di era reformasi, ia lebih condong ke PDIP, dan saat pemilu silam tokoh itu termasuk yang keras menyerang Golkar.

Memang bukan hal baru para tokoh politik berakrobat dan meloncat dari satu partai ke partai lain atau mendirikan partai baru yang bersaing dengan partai asalnya. Belum lagi praktik kolusi dan nepotisme. Praktik persekongkolan dan perkoncoan politik itu ternyata tak terkikis arus reformasi. Orang-orang dekat, kerabat, dan keluarga para pemimpin partai politik peserta pemilu kini duduk di kursi legislatif.

Diakui atau tidak, tampaknya kita lebih nyaman dengan patron politik macam itu. Dan mau tidak mau, kondisi itu akan turut menentukan wajah dan dinamika demokrasi kita ke depan.

Mungkin betul kata Aburizal, bahwa oposisi atau koalisi bukan pilihan ideologis yang kaku. Partai harus melakukan manuver politik yang strategis, sehingga betul-betul bisa menempatkan diri kapan harus menjauh, kapan pula mendekat. Kapan saatnya merangkul, kapan pula membagi tempat sesuai dengan kepentingan partai.

Hal itu makin meneguhkan pemahaman kita bahwa memang tidak pernah ada yang abadi dalam politik. Baik oposisi maupun koalisi, persekutuan maupun perlawanan, semua cuma bersifat sementara. Semua cuma kepura-puraan demi tercapainya kepentingan individu maupun kelompok. Bukan demi kepentingan rakyat banyak.

BANYAK pihak berpendapat, saat inilah momentum paling penting dan menentukan bagi Partai Golongan Karya. Hasil Musyawarah Nasional (Munas) VIII partai warisan orde baru itu akan membawanya ke dua sudut paling ekstrem, bangkit sebagai kekuatan politik modern memasuki era baru masa depan, atau terkubur jadi bagian masa lalu.

Berlangsung di tengah keprihatinan akibat bencana dahsyat yang baru saja mengguncang tanah Sumatera, munas partai berlambang pohon beringin itu diselingi kericuhan yang hanya patut dilakukan orang-orang jalanan. Selain itu juga dicemari bau transaksi politik uang bermiliar rupiah demi meraih dukungan.

Munas kali ini juga dibingkai oleh penguasaan opini publik, di mana dua kandidat terkuat yakni Surya Paloh dan Aburizal Bakrie sama-sama menguasai jaringan televisi, dan dengan sadar kedua jaringan media massa itu menjadikan Munas Partai Golkar sebagai sajian utama, tentu dengan titik berat kepentingan pemiliknya.

Terlepas dari gonjang-ganjing dan friksi antarpendukung para kandidat calon ketua umum, polemik mengenai keberpihakan media massa, serta berbagai tetek bengek yang meramaikan, tampaknya kita harus sepakat dengan pendapat para pengamat bahwa pada munas kali inilah nasib Golkar ditentukan.

Apakah ia akan berhasil melakukan konsolidasi total untuk memasuki dan sekaligus mengambil alih peran pada 2014 dan seterusnya. Atau tetap seperti hari-hari ini, yang akan berarti membiarkan dirinya digerus perubahan, sampai akhirnya jadi kerdil dan kian mengecil untuk kemudian terkubur?

Pekerjaan besar pengurus baru hasil munas kali ini dengan tegas terpampang di depan mata, yakni fakta keruntuhan dukungan massa terhadap partai itu dari pemilu ke pemilu di era reformasi.

Fakta menunjukkan, pada pemilu 2004 suara Golkar merosot di 23 provinsi dibanding pemilu sebelumnya (1999), dengan besaran penurunan antara 1 – 26 persen. Pada 2009, Partai Golkar lebih terpuruk lagi, perolehan suaranya menukik tajam di 27 provinsi dengan besaran 2 – 24 persen.

Fakta lain yang tentu juga harus dicermati karena ia menunjukkan keampuhan atau kelumpuhan mesin partai itu dalam mengelola pendukungnya setelah era reformasi. Dalam dua kali pemilu berturut-turut (2004 dan 2009), partai itu gagal mengantarkan kadernya ke pemilihan presiden.

Hasil dua pemilu itu tentu saja lebih dari cukup untuk dijadikan cermin para elite dan kader di partai itu. Hasil pemilu 2004 saja, seharusnya sudah merupakan alarm peringatan gawat darurat yang seharusnya menyengat mereka dan membawanya pada kesadaran untuk melakukan perubahan radikal mengiringi perkembangan yang terjadi di tengah dinamika bangsa.

Kini, munas yang digelar setelah pemilu 2009 –yang makin menegaskan keterpurukan partai itu– seharusnya sudah membawa mereka pada satu kesepakatan bersama bahwa partai itu harus berubah. Tak cukup lagi hanya mengandalkan kekuatan modal dan kedekatan dengan kekuasaan, melainkan harus lebih mandiri sebagai partai independen yang penuh percaya diri.

Artinya, munas kali ini harus mampu menghasilkan pengurus yang terlepas dari kepentingan politik bisnis dan kekuasaan, sehingga bisa dengan serius menata ulang perilaku politik partai itu untuk menghidupkan kembali infrastruktur yang telah mereka punyai. Harus diakui, sejauh ini hanya Golkar yang memiliki infrastruktur politik sedemikian lengkap hingga ke tingkat pedesaan bahkan sampai ke tingkat kader.

Namun semua perubahan dan pembaharuan serta revitalisasi itu tak mungkin berjalan dengan baik tanpa sosok kepemimpinan yang kuat, berwibawa, dan diterima oleh semua pihak di seluruh lini partai. Nah, pada Munas VIII di Pekanbaru Riau itulah, nasib partai sisa orde silam itu ditentukan. Apakah akan menjadi partai lama dengan spirit baru yang bergelora, atau tetap berbaring tenang-tenang meanti kematian.

BANYAK pihak tak menduga Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto tiba-tiba muncul kembali. Kali ini, ia meramaikan perebutan kursi orang pertama di Partai Golongan Karya, partai peninggalan rezim mendiang ayahnya itu sedang dalam proses suksesi.

Kemunculannya di bursa pergantian pemimpin partai beringin itu meramaikan kandidat yang hari-hari belakangan ini disebut-sebut dan dianggap lebih berpeluang, dan tentu saja diikuti kontroversi.

Selain karena pengalamannya di organisasi partai belum terlihat, ia juga dibayang-bayangi status sebagai mantan narapidana dalam kasus pembunuhan terhadap seorang hakim agung.  Namun di luar itu, sesungguhnya tak ada yang luar biasa.

Ini negara bebas. Demokratis, kata orang. Jadi siapa mau jadi apa, ya bebas. Bahkan kemunculan Tommy sempat menyita perhatian, barangkali karena banyak pihak tidak menyangka putra penguasa orde baru yang sudah ditumbangkan itu ‘berani’ tampil lagi.

Keberanian yang –tentu saja– bukan tanpa latar belakang dan dukungan. Sokongan pertama, tentu dari orang-orang partai yang mencalonkannya. Berikutnya, pasti dari jaringan Keluarga Cendana yang sudah terbentuk sedemikian rupa sejak Soeharto berkuasa.

Mungkin saja Tommy sekadar digunakan sebagai kendaraan politik elite yang dekat dengan Soeharto untuk kembali berkuasa dengan cara ikut dalam prosesi partai yang pernah berpengaruh itu.

Namun bisa pula Tommy sendiri muncul tanpa membawa pesan tertentu, melainkan semata mewarnai kebebasan dan demokrasi karena siapa pun boleh mencalonkan diri jadi apa saja. Bahkan kalau perlu langsung mendirikan dan memimpin partai.

Dalam hal peluang, mungkin masih tipis. Setidaknya masih ada tokoh yang kiprah kepartaiannya sudah jelas seperti Aburizal Bakrie dan Surya Paloh, atau tokoh muda seperti Ferry Mursyidan dan Yuddy Chrinandi. Belum lagi ketentuan internal partai, yang mungkin saja tidak bisa mengakomodasi kiprah ‘orang baru’ seperti Tommy.

Sangat  boleh jadi, sebagaimana dikemukiakan pengamat politik, bahwa hasrat Tommy Soeharto menjadi ketua umum DPP Partai Golkar merupakan langkah awal atau ancang-ancang untuk ikut larut dalam kegiatan politik di kemudian hari. Bisa saja dia mempersiapkan diri atau dipersiapkan untuk meramaikan pemilihan presiden di masa berikutnya.

Sebagai anak mantan penguasa, wajar dia punya ketertarikan terhadap kerja politik. Fenomena itu juga berlaku bagi keluarga- elite politik lainnya. Apakah target Tommy hanya ingin menjadi ketua umum atau menjadi calon presiden. Insting itu sama dengan yang dimiliki keluarga elite politik lainnya, termasuk keluarga Bung Karno yang sejak dini sudah menyiapkan Puan Maharani.

Ketertarikan Tommy untuk menjadi orang pertama di Partai Golkar tampaknya didasari alasan yang realistis. Selain sebagai partai yang amat loyal pada mendiang ayahnya, Golkar adalah satu-satunya partai yang sejauh ini memiliki infrastruktur, jaringan paling solid dan masif sampai ke daerah terpencil. Meski suara Golkar cenderung turun, namun tidak sulit untuk menjalankan mesin politiknya.

Terlepas apakah Tommy akan bisa masuk ke dalam kancah pemilihan Ketua Umum Partai Golkar atau sekadar penggembira, yang pantas disesalkan adalah jika pencalonan pemimpin bangsa masih dikaitkan dengan latar belakang orangtua dan seberapa besar pengaruh atau seberapa besar hartanya.

Gejala itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih sulit menemukan sosok pemimpin yang benar-benar memiliki kemampuan dari dirinya sendiri. Inilah pekerjaan besar yang seharusnya diambil alih oleh partai yang ada sekarang ini, yakni bagaimana menyiapkan kader terbaiknya ke depan menjadi pemimpin bangsa. Itu penting, karena rakyatlah yang menentukan pemimpin mereka nanti.

MERDEKA. Kata itu kembali disebut, diingat, diresapi, atau sekadar dipekikkan. Tujuh belas Agustus 64 tahun silam, pasangan Soekarno-Hatta mengumumkan kepada dunia bahwa negeri ini merdeka. Lepas dari belenggu kolonial.

Saban tahun, peristiwa itu diperingati sampai ke pelosok negeri. Bahkan di beberapa tempat, kemeriahan dan kesemarakannya kadang melebihi keramaian lebaran. Semua bersukacita. Bergembira. Bersorak. Memekik. Merdeka!

Boleh jadi, banyak yang tak lagi peduli dengan kata itu, kecuali pada saat-saat seperti sekarang, musim agustusan. Yang jelas, merdeka menjadi semacam kata mukjizat, wasiat, dan mungkin seperti mantera, atau malah kata tanpa makna sama sekali.

Kini, kata-kata itu kembali dipekikkan, sambil kadang diikuti pertanyaan dalam hati, betulkah kita sudah merdeka? “Kata siapa kita sudah merdeka? Merdeka itu artinya bebas dari penindasan, dari tekanan dan pengaruh yang tidak sesuai, mandiri, dan bebas berkembang untuk maju,” ujar seorang sosiolog.

Betul juga, di zaman penjajahan Belanda dulu bangsa Indonesia tertindas, terdiskriminasi dan miskin. Sekarang, apakah sudah terbebas dari ketertindasan, diskriminasi dan kemiskinan itu?

Kalau dulu kita masih dikurung kebodohan dan keterbelakangan, apakah setelah 64 tahun merdeka kita sudah bebas dari kebodohan dan keterbeklakangan itu. Bukankah sekadar untuk bisa sekolah pun masih banyak warga kita yang dibelenggu ketakberdayaan membayarnya, tak mampu membeli buku paketnya?

Bersamaan dengan itu, kita juga sedang terjajah arus globalisasi. Negara yang kuat –meski tanpa persenjataan– bisa dengan mudah mencengkeram dan menghisap sumber daya negara lemah, termasuk menguasai informasi dan memaksakan budayanya demi kepentingannya.

Akibatnya, bangsa kita –diakui atau tidak– sedang dijajah budaya hedonis, pikiran konsumtif barang-barang yang diciptakan negara kuat, dan membelinya dengan mengeruk sumber daya alamnya termasuk dengan utang.

Lalu apa arti kemerdekaan yang sudah 64 tahun kita nikmati itu? Tanya saja kepada warga di seluruh pelosok Tanah Air. Mereka bisa merasakan betul betapa setiap hari tak pernah terbebas dari belenggu ketakutan dan kengerian. Rasa aman telah lama harus ditebus dengan kewaspadaan terus menerus.

Ya, ribuan jiwa telah melayang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Demikian selalu diajarkan dalam buku sejarah dan di utarakan kembali dalam pidato resmi. Tapi, berapa ratus ribu jiwakah yang telah mati tanpa proses hukum selama perjalanan bangsa ini menapaki kemerdekaannya?

Seberapa besar pula peran para pengelola negara ini untuk memerdekaan warganya dari rasa takut dan tak nyaman karena saban  hari dihadapkan pada praktik korup, ancaman kriminalitas, narkotika, kejahatan kerah putih, dan ancaman terorisme?

Kini kata ‘merdeka’ dipekikkan lagi di pojok-pojok gang, di panggung perayaan karang taruna, hingga di ruang sidang parlemen. Mengapa kemerdekaan itu harus selalu dijunjung tinggi? Karena itu hak paling asasi segala bangsa.

Tapi, coba tanyakan kepada saudara kita di Aceh yang telah kehilangan ribuan putra terbaiknya. Tanyakan pula kepada 3.000-an janda dan anak yatim di Tanah Rencong itu. Tanya juga warga Dayak dan Amungme yang cuma bisa termangu, menyaksikan bumi mereka dikuras dan hasilnya dialirkan ke segenap penjuru bumi, menggetarkan kabel-kabel jaringan bursa dunia. Sementara mereka tetap terbelenggu kemiskinan dan keterbelakangan.

Kemerdekaan yang sudah 64 tahun dihirup ini ternyata juga belum memberikan banyak arti kepada penduduk yang saban hari berbondong antre di kantor eksportir tenaga kerja –kata lain dari buruh– menyusul jutaan saudara mereka yang coba menadah hujan emas di negeri orang.

Di negeri sendiri, boro-boro hujan emas. Cadangan emas yang tersisa di bumi kita pun nyaris tak pernah dinikmati dengan utuh, karena kita belum juga bisa memerdekakan diri dari jaringan bisnis asing yang sudah lebih dahulu menjarahnya habis-habisan.

Merdeka!!

atau

“Merdeka”??