Arsip untuk Januari, 2009

29
Jan
09

Adu Siasat Berebut Suara

suaradiam

PERHATIAN para peminat politik di tanah air sejenak berpaling ke Solo, Jawa Tengah tempat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan Rapat Kerja Nasional. Kegiatan itu sebenarnya biasa-biasa saja dan sangat wajar dilakukan sebuah partai politik, apalagi menjelang pesta demokrasi.

Namun karena PDIP merupakan partai besar dan berpengaruh dalam konstelasi politik di tanah air, apapun hasil rapat kerja itu akan turut mengubah, bahkan menentukan perimbangan dan kalkulasi politik menjelang pemilu.

Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP merupakan calon presiden dari partai itu. Namun karena bangunan dan tata laku politik kita tak memungkinkan seseorang maju sendiri hanya atas dasar dukungan partainya. Makanya, hasil raker partai itu –yang antara lain merekomendasi tokoh mana saja yang akan mendampingi Megawati– menjadi penting. Pasalnya menyangkut partai lain dan basis massanya, yang berarti akan menentukan hasil pemilu.

Dengan menggandeng figur tertentu dari partai atau organisasi massa tertentu, diharapkan parpol itu –juga setelah berkoalisi– bisa menangguk suara cukup signifikan yang akan menentukan langkah berikutnya di pemilihan presiden.

Hal seperti ini galib saja dalam dunia politik, apalagi di Tanah Air kita yang para politisinya masih belajar berdemokrasi secara dewasa. Koalisi memungkinkan memadukan dan menggabungkan kekuatan serta keunggulan masing-masing, di sana juga terjadi konsesi- konsesi dan berbagai kompromi.

Jika dicermati secara logika normal, bisa saja terasa terbolak- balik. Yang semula kawan, bisa mendadak jadi lawan. Demikian sebaliknnya. Pelajaran dari dua pemilu sebelumnya (1999 dan 2004) bisa memberi gambaran cukup nyata mengenai wajah asli dan perilaku politik para politisi kita.

Pada Pemilu 1999, misalnya. PDIP menang telak, tapi yang jadi presiden malah Gus Dur. Belakangan, Gus Dur justru digusur oleh kekuatan yang semula mendukungnya menggeser Mega dari singgasana. Pada Pemilu 2004, Partai Golkar menang, tidak bisa menempatkan orangnya sebagai kepala negara.

Banyak pengamat memperkirakan hadirnya kekuatan nasionalis- religius masih akan mewarnai panggung politik kita. Paduan nasionalis-religius memang tak lepas dari fakta historis yang hingga kini masih terus berlanjut dan menjadi patron para politisi kita.

Namun perdebatan dari ideologi nasionalis-religius itu akhir- akhir ini kehilangan roh. Tak heran kalau kita tak menemukan nilai-nilai religiusitas ataupun nasionalisme dalam arti yang sesungguhnya di kalangan para politisi.

Buktinya, korupsi jalan terus, komunikasi politik sarat dengan bagi-bagi kursi, kelicikan dan intoleransi. Politik jadi penuh nafsu dan ambisi, bukan lagi sarana untuk ibadah atau perwujudan patriotisme.

Kalau pun tokoh nasionalis dan tokoh agama kemudian bergabung, bukan lagi dilandasi persamaan cita-cita untuk menyejahterakan bangsa, tetapi lebih sebagai lokomotif yang akan menarik gerbong massa menuju puncak kekuasaan.

Tampilnya pasangan capres-cawapres dengan embel-embel nasionalis, religius, maupun citra kearifan kekuasaan tradisional, membuktikan politisi kita masih terkurung dalam pusaran sejarah masa silam.

Memang tokoh berbasis massa akan jadi modal pada kemenangan pemilu. Tapi tak sedikit juga pemilih – umumnya swing voters – mendambakan tokoh baru, pemimpin baru yang memiliki visi jauh tanpa mengandalkan merek masa lalu.

Pengalaman pemilu sebelumnya menunjukkan, pengaruh dari pemilih yang tidak memberikan suara pada pemilu legislatif, ternyata cukup signifikan dalam menentukan siapa yang kemudian jadi pemenang dalam pilpres.

Prediksi ‘suara diam’ dalam pemilu kali ini akan jauh lebih besar lagi. Jadi, daripada rumit-rumit beradu argumen dan tawar menawar tentang siapa jadi apa nanti, lebih baik jalani dulu proses politik secara normal. Pelajari pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya.

Bukankah pengalaman adalah guru terbaik? **

Iklan
26
Jan
09

Gong Xi Fat Choi

gongxifatchoi

UMUR peradaban menurut penanggalan Cina, Senin ( 26/01/09 ) persis 2560 tahun. Tahun Baru Imlek, demikian pergantian kurun ini disebut. Warga Tionghoa merayakannya dengan penuh suka cita, sebagaimana warga lain merayakan pergantian tahun menurut perhitungan tarikh masing-masing.

Di tanah air kita, baru tahun-tahuh belakangan ini warga Tionghoa agak lebih leluasa merayakan pergantian tahunnya yang hampir dua kali lebih tua dari tarikh Islam, atau lima abad mendahului penanggalan Masehi, tapi lima ribu tahun lebih muda dari peradaban Mesir.

Hari ini perayaan itu berlangsung di tengah suasana yang sudah disesaki aroma kampanye, kasak-kusuk, parade wajah calon anggota legislatif, dan warna-warni bendera partai. Sebagian partai dan calon anggota legislatif, tampak pula memanfaatkan momentum ini untuk menarik simpati warga Tionghoa.

Keterbukaan telah memungkinkan interaksi dan komunikasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya di tengah kehidupan berbangsa, menjadi lebih intensif lagi. Meskipun demikian dalam beberapa hal kita masih kerap menemukan realitas yang bertolak belakang dengan spirit kebebasan itu sendiri.

Memang, sikap lebih terbuka pemerintah RI terhadap etnis Tionghoa telah dicanangkan sejak masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Namun pada prakteknya, perlakuan berbeda tetap saja masih dirasakan oleh komunitas ini hingga hari-hari ini.

Membicarakan etnis ini beserta segala pernak-perniknya terkadang masih selalu terasa sensitif. Usia keterbukaan ini memang sangat belum cukup untuk menghilangkan stigma yang terbentuk selama berabad lamanya.

Dalam sejarah negeri ini etnis Tionghoa sudah diperlakukan berbeda dengan etnis lain. Pemerintah Belanda selama 350 tahun masa penjajahannya, menempatkannya sebagai warga kelas dua atau satu tingkat di atas “inlander”.

Selama kurang lebih tiga abad, penggolongan warga negara atas dasar etnis ini telah membangun jarak yang kian hari bukannya semakin menyempit untuk kemudian melebur melainkan makin melebar.

Selepas masa penjajahan, pemerintahan negara ini sempat jatuh pada kepemimpinan yang justru memanfaatkan celah perbedaan dan sentimen itu sebagai alat politik kekuasaan. Lalu sekitar 32 tahun berikutnya sejak Soeharto memimpin Indonesia, perlakuan berbeda tetap saja diterima kaum Tionghoa.

Mereka ditekan sambil dimanfaatkan. Mereka hanya bisa mengekspresikan hidupnya dalam bidang-bidang tertentu terutama ekonomi, yang tetap dalam kerangkeng kepentingan kekuasaan. Keberhasilan bisnis dan kedekatan dengan kekuasaan, makin mengentalkan sentimen sosial yang tampaknya justru dipelihara untuk kepentingan para penguasa agar mereka bisa tetap mengendalikan dan memeras hasil bisnisnya.

Sentimen itu kadang meletus –atau sengaja diletuskan untuk kepentingan kekuasaan— dalam bentuk kerusuhan sosial seperti terjadi dalam beberapa insiden, sejak zaman kolonial, era orde lama dan orde baru. Juga pada masa-masa peralihan menuju reformasi.

Saat ini, membicarakan hubungan sosial, ekonomi, atau apa pun mengenai etnis Tionghoa, seringkali masih diselipi sensitifitas masa lalu. Itu sebabnya, mereka masih sering waswas, merasa selalu dianaktirikan dan tetap dimusuhi, tapi selalu pula dimanfaatkan.

Sebagai bangsa yang makin dewasa, seharusnya kita sudah meleburkan diri semangat kebersamaan yang selalu dilandasi kesertaraan, demokrasi, kasih sayang dan persahabatan dalam tingakatan toleransi tinggi. ***

23
Jan
09

Antara Kupang dan Yogya

tikus-uang

KOMISI Pemberantasan Koprusi(KPK)tak henti menggempur para koruptor dan memenjarakan mereka. Sudah banyak pejabat, wakil rakyat, bahkan jaksa yang diadili dan dipenjarakan. Namun korupsi tetap menjalari sendi-sendi kehidupan di tanah air.

Hasil survei yang dilakukan Transparency International (TI) di Indonesia yang dipublikasikan Rabu (21/01), menunjukkan negeri ini belum juga bisa melepaskan diri ringkusan gurita korupsi.

Survei yang dilakukan di 50 kota menunjukkan betapa para koruptor masih gentayangan di berbagai kota, kecil maupun besar. Survei ini dilakukan terhadap 2.371 pelaku bisnis, 396 tokoh masyarakat, dan 1.074 anggota masyarakat, antara September- Desember 2008.

Indikator yang mereka gunakan adalah soal biaya siluman (penyuapan) kepada aparat-aparat birokrasi dalam rangka investasi seperti izin usaha, ekspor-impor, pajak, keamanan, litigasi, dan biaya-biaya hantu lainnya. Skor yang digunakan adalah 0-10, nilai 0 untuk yang terbersih, dan angka 10 bagi yang paling korup.

Dari survei itu diperoleh data yang setelah diolah, ditariklah kesimpulan sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan. Kupang di Nusa Tenggara Timur, misalnya, dinilai sebagai kota paling korup di Indonesia. Yogyakarta paling bersih di antara yang korup, Palangkaraya nomor dua “terbersih” setelah Yogya.

Paling bersih di antara kota-kota yang korup, belum berarti betul-betul bersih dari korupsi. Nilai “kebersihan” Yogya memang tertinggi dibanding kota-kota lain, yakni 6,43. Namun nilai paling ideal adalah 10. Ini berarti, Yogya pun belum bebas dari praktek-praktek korupsi.

Betapa pun, pemeringkatan –yang didasari survei– Lembaga yang berpusat di Jerman dengan cabang di 99 negara, ini patutlah disikapi posiitif nsebagai cara kita untuk melihat tanda-tanda, isyarat, atau bahkan sekadar indikasi seberapa berhasilnyakah kita melawan korupsi.

Dalam konteks yang lebih besar, “indeks prestasi” korupsi kota- kota di tanah air itu juga akan menjadi cermin bagi kebersihan negara kita dari kotoran korupsi. Dibanding tiga tahun lalu, hari-hari ini Indonesia juga memperbaiki posisinya dari negara terkorup pada ntahun 2005 menjadi negara yang “agak” paling korup.

Tahun ini Indonesia berada di peringkat 126 dari 180 negara, sejajar dengan Eriteria, Honduras, Guyana, Mozambik, dan Uganda, atau lebih tinggi sedikit dibanding Myanmar. Negara dengan IPK tertinggi adalah Denmark dengan nilai IPK 9,3 sementara negara dengan IPK terendah adalah Somalia dengan 1,0.

Melihat angka-angka ini tentu saja kita masih harus mengurut dada dan prihatin, sebab gerakan serempak melawan korupsi tampaknya belum membuahkan hasil yang bsignifikan. Posisi ini membuat Indonesia masih dihadapkan pada risiko besar yang harus dihadapi, yakni sulitnya investasi asing masuk.

Mengapa? Maklumlah, korupsi itu merupakan faktor utama terjadinya ketidakpastian hukum. Padahal, tinggi-rendahnya pertumbuhan investasi sangat ditentukan oleh kepastian hukum, di samping faktor stabilitas keamanan.

Indikator utama kepastian hukum itu sendiri sangat ditentukan oleh tinggi-rendahnya tingkat korupsi. Semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara, maka semakin rendah pula tingkat investasi ke negara yang bersangkutan.

Di Indonesia sendiri memang belum ada penelitian yang menghubungkan antara korupsi dengan pertumbuhan investasi. Namun, dapat dipastikan penyebab utama lambannya pertumbuhan investasi belakangan ini adalah karena korupsi di tanah air kita masih juga merajalela. (*)

18
Jan
09

Wakil Rakyat?

dewan-dewanan

TIGA anggota dewan perwakilan rakyat daerah , diciduk di sebuah hotel di Jakarta, Kamis (15/1/09 ) malam pekan lalu. Mereka berasal dari sebuah kabupaten di Sumatera Utara, datang ke ibu kota lalu terpergok sedang berjudi. Polisi juga menyita uang tunai jutaan rupiah sebagai barang bukti, demikian disiarkan berbagai media Sabtu silam.

Peristiwa ini menambah panjang daftar wakil rakyat yang berperilaku tidak patut. Mulai dari yang meniduri penyanyi, yang melecehkan perempuan stafnya, yang menerima suap sekaligus berselingkuh, sampai yang mati di kamar panti pijat. Muilai dari yang malas bersidang, hingga yang kecanduan narkotika.

Jika tempo hari sempat menyala kembali semangat untuk melawan politisi busuk, sangat boleh jadi peristiwa di atas makin memperkuat keyakinan kita untuk tidak memberi lagi tempat kepada politisi macam ini, apalagi membiarkannya melenggang ke gedung parlemen.

Sebelum pemilu 2004, kampanye antipolitisi busuk demikian gencarnya disuarakan. Hasilnya, malah lebih banyak wakil rakyat yang digelandang dan dihukum karena kebusukan perilakunya. Kampanye dan perlawanan moral, ternyata tidak mampu membendung para pengkhianat itu menyusup ke gedung parlemen.

Begitu banyak wakil rakyat yang ternyata lebih diperbudak syahwat rendah dan menghambakan diri pada juragan napsu. Sebagai wakil, mereka tidak mengabdi kepada rakyat yang telah memilih dan mempercayakan sepenuhnya aspirasi mereka.

Kini pemilu sudah di ambang pintu, para politisi –baik yang sudah matang, maupun yang karbitan, bersih atau busuk– sudah pula menjual diri di berbagai kesempatan, memasang iklan di tepi-tepi jalan mengotori dan merusak keindahan kota-kota.

Kita tak tahu berapa banyakkah di antara deretan nama dan gambar yang terpampang di jalan-jalan itu termasuk politisi bersih. Berapa pula yang busuk? Termasuk orang jujurkah atau cuma mengesankan diri sebagai orang saleh? Penganggur yang bingung atau telah orang yang telah menunjukkan karya nyata? Tak jelas, sebab semua mencitrakan diri sebagai orang patut, paling baik, paling tepat untuk dipilih.

Persoalnnya kemudian apakah apakah DPR hasil Pemilu 2009 nanti benar-benar menghasilkan wakil-wakil rakyat yang bersih atau tidak? Sulit menjaminnya, meski saat memasuki ranah pemilihan –secara administratif– mereka telah dinyatakan bersih oleh kepolisian, pengadilan, maupun Komisi Pemilihan Umum.

Pengalaman membuktikan, setelah terpilih sebagai wakil rakyat, mereka mulai menunjukkan wajahnya yang asli. Motivasinya jadi wakil rakyat ternyata bukan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, tapi semata hanya demi mendapat status sosial, pekerjaan, gaji besar, mobil dinas, rumah dinas, dan berbagai fasilitas lain dari negara yang dibeli dengan uang rakyat.

Terkuaknya berbagai kasus kriminal, asusila, dan kasus korupsi di kalangan wakil rakyat menunjukkan bahwa di antara mereka yang lolos jadi legislator, banyak yang tidak matang secara intelektual, emosi maupun moral. Ini gambaran sederhana akibat pola rekrutmen pencalonan anggota legislatif yang mengesampingkan kemampuan tiga faktor tersebut. Dalam menjaring jagonya untuk duduk menjadi wakil rakyat, parpol lebih bersandar pada pertimbangan politis kelompok maupun perimbangan uang.

Bukan hanya performa itu yang kini membuat rakyat kemudian harus mengelus dada. Realitas politik hari-hari ini –buah hasil pemilu sebelumnya– telah menunjukkan bahwa hubungan emosi antara rakyat dengan wakilnya sudah terputus. Mereka melupakan rakyat yang dengan segala kepolosan, keiklasan, ketidaktahuan, keluguan, dan segala harapannya telah memilihnya.

Berkaca pada pengalaman –bukankah ia guru terbaik?– yang terpenting bagi kita hari-hari in i adalah masalah bobot moralitas dan kepercayaan yang akan kita berikan kepada mereka melalui pemilu nanti. Kita sudah mengalami dua pemilu paling demokratis dan menikmati hasilnya berupa penghianatan dan pelecehan terhadap amanat dan aspirasi kita.

Masihkah akan kita biarkan orang-orang macam itu menduduki kursi di gedung parlemen hanya untuk mengkhianati kita? Masih layakkah orang-orang seperti ini menginjak-injak dan melecehkan amanah politik kita? Jawaban atas pertanyaan ini seharusnya hanya satu kata: Tidak! (***)

16
Jan
09

Bimbo dan Palestina

bimbo_gaza_palestina

PALESTINA, demikian judul lagu yang digubah Bimbo. Sudah beberapa hari terakhir, lagu itu jadi –semacam theme song— yang melatari narasi awal penyiar televisi nasional saat menyampaikan berita-berita kegansan Israel atas bangsa Palestina di Gaza.

Lirik yang pedih dibawakan Samsudin Hardjakusumah (Sam) lewat vokalnya yang tipis tinggi terasa mengiris. Melodinya mengantarkan imaji memperkuat tayangan gambar-gambar hidup dari lokasi peristiwa. Sedih, marah, geram, berkecamuk jadi satu menyaksikan betapa Israel sama sekali tak layak disebut manusia.

Anak-anak, perempuan, orangtua, pasien rumah sakit, pengungsi, wartawan, petugas kemanusiaan yang sedang bekerja, semua jadi sasaran keganasan serdadu-serdadu yang menggerakkan mesin-mesin perang Yahudi.

Mendengar lagu “Palestina” Bimbo –musisi idola kami sekeluarga– saya teringat lirik yang pernah saya tulis di tahun 1988 untuk Lingga Binangkit (pelopor kasidah modern dari Bandung). Lirik itu lalu dibuatkan komposisinya oleh komponis senior –seangkatan Mus Mualim– Djuhari. Lantas, Purwatjaraka mengisi musiknya.

Lagu itu saya juduli Yerusalem. Ia merupakan satu di antara delapan lagu yang dibawakan Lingga Binangkit dalam penampilannya di TVRI (satu-satunya televisi masa itu), untuk mengisi siaran nasional peringatan Isra Miraj.

Andai saja TVRI masih menyimpan dokumentasi rekamannya, saya ingin sekali punya kesempatan untuk mengaksesnya. Sukur-sukur sampai bisa memperoleh salinan rekaman siaran- siaran Lingga Binangkit (masa itu, dalam setahun bisa tiga sampai empat kali kami mengisi acara di TVRI). Barangkali ada yang bisa membantu saya?

___________

palestina1

Yerusalem

VERA sengaja dipilih untuk tampil solo membawakan intro sekaligus kemudian sebagai lead vocal, dan solo pada chorus, tentu de-ngan beberapa alasan.

Pertama, tentu vokalnya yang tipis dan tajam bagai pedang akan cocok untuk `menjeritkan’ dramatika derita para korban perang. Kedua, wajahnya yang cantik dengan hidung bangir -mirip wajah khas Timur Tengah- dan resam tubuhnya yang jangkung, pas untuk membawakan lagu dengan tema inti pada konflik Timur Tengah itu.

Betul saja. Saat itu saya sempat merinding ketika menyaksikan kembali tayangan Lingga Binangkit ini pada siaran televisi nasional untuk menyemarakkan peringatan Isra Miraj.

Adegan klimaks dengan Vera (dan terutama vokalnya) sebagai titik utama betul-betul menancapkan kesan yang mendalam.

Iringan Purwatjaraka lewat orkestra `tunggal’nya yang nyaris tak kalah dengan sebuah simponi lengkap, memperkokoh bangunan suasana haru-biru kemelut zona perang yang hendak diekspresikan.

Yerusalem

Berabad-abad sudah, kisah terjadi
Jibril datang perintah Allah Menjemput Nabi
Perjalanan yang jauh lalu ditempuh
sekejap mata tibalah di Palestina

Yerusalem, kota suci masa silam
Yerusalem, di sinilah Baitul Aqsha
di sini Rasul sembahyang
sebelum memulai Miraj
mjenembus langit semesta
menghadap (Sang) Maha Kuasa

Yerusalem, Kota Suci Masa Silam
Yarusalem, Seolah damai telah tiada.
Kisah panjang sebuah bangsa
terusir dari tanahnya,
berkelana penuh derita
entah kapan kan berakhir

Di Tepi Barat, menjerit berjuta umat
Siksa ganas membara di sepanjang Jalur Gaza.
Seperti Sabra dan Shatila, saat insan lupa sesama.
Hidup dalam dendam membara,
antara darah darah dan ama-rah.

Yerusalem…,
Yerusalem…,
Yerusalem…!

( 1988 )

ITULAH syair yang saya gubah pada 1988 untuk lagu Yerusalem, yang notasinya ditulis Djuhari -seorang komponis tua Bandung yang lagunya, Seuntai Manikam, pernah sangat terkenal di tahun 60-an dan aransemennya disusun Purwatjaraka, insinyur jebolan ITB yang `tersesat’ di belantika musik.

Itu tahun 1988. Boleh jadi, saat itu Rami Aldurra dan Mohammed An-Najjra, baru -atau bahkan belum- dilahirkan. Dan Vera, saat itu pasti belum jadi nyonya Elfa Secioria.

Saya teringat kembali penampilan Vera dalam Yerusalem itu, ketika menyaksikan tayangan televisi Perancis awal Oktober 2000. Rami -bocah 12 tahun- tersuruk tewas di pangkuan ayahnya yang meringkuk, berusaha berlindung dari hujan peluru.

Tubuh ringkih bocah itu dikoyak-koyak peluru yang daitabur serdadu Yahudi di Yerusalem, (sekuen foto yang diambil dari rekaman videonya ini kemudian disiarkan secara luas oleh media cetak).

Sedangkan An-Najjra, tewas dengan lubang di kening dan belakang kepalanya. Peluru yang dilepas serdadu Israel, dengan mudah menembus tulang muda batok kepala anak itu di Khan Yunis, selatan Jalur Gaza, dua minggu setelah Rami gugur dan dimakamkan lewat proses yang emosional.

Aldurra dan An-Najjra serta bocah-bocah tanggung lainnya yang bergelimpangan itu, hanyalah sebagian di antara lebih 120 (sampai pekan ketiga Oktober 2000) warga Palestina yang tewas ditembaki serdadu Yahudi. Sejak konflik meletus lagi menyusul provokasi bekas Menteri pertahanan Israel Ariel Sharon, Yarusalem kembali diperciki darah para syuhada.

Ya, Yerusalem. Kota Suci sepanjang masa, tonggak miraj Muhammad menuju Sidratul Muntaha, melanjutkan Isra dari tepi Kabah di bawah bimbingan Jibril. Disebut tempat suci, karena pada titik di mana kini berdiri Masjidil Aqsha inilah, Muhammad sembahayang sebelum `bertolak’ menemui Sang Khalik, menyempurnakan kerasulannya.

Karena itulah, sangat bisa dipahami jika umat Islam marah ketika Ariel Sharon ujug-ujug petantang-petenteng ke Baitul Maqdis. Sejak beberapa lama nama Sharon yang tenggelam, hampir tiap hari sepanjang tahun 2000 disebut-sebut lagi di media massa seluruh dunia, menyusul lawatannya Kamis 28 September yang menyulut amarah dan kemudian membangkitkan kembali intifada yang berdarah-darah itu.

Sharon diberhentikan oleh Menachem Begin –ketika itu Perdana Menteri Israel– dari jabatannya selaku Menteri Pertahanan berkaitan dengan trgedi Sabra dan Shatila, kamp pengungsi Palestina di barat Beirut, Lebanon.

Itu pun atas tekanan dunia internasional. Orang tak akan per-nah lupa pembantaian 16 September 1982 oleh pasukan milisi Falangis dukungan Sharon. Sedikitnya 300 warga Arab, umumnya wanita dan anak-anak, tewas berkuah darah di barak pengungsian Sabra dan Shatila.

Sharon mengomandokan penyerbuan besar-besaran ke Libanon Selatan tahun 1982 dengan dalih mengusir pejuang Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pimpinan Yasser Arafat. Katanya sih, instruksi penyerbuan ini disusun secara rahasia oleh Sharon tanpa konsultasi ke Knesset, parlemen Israel.

Makanya setelah korban bergelimpangan, dan dunia mengecam, kalangan anggota Knesset menentang keras penyerbuan ke Lebanon. Tapi akhirnya mereka toh menyetujui pencaplokan atas wilayah Lebanon Selatan.

Sejak Israel memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1948, setidaknya tercatat empat peperangan dahsyat antara bangsa Arab dan Yahudi, yakni perang tahun 1948, 1956, 1967, dan tahun 1973. Perang tahun 1967 Israel berhasil mencaplok Semenanjung Sinai dan Jalur Gaza di Mesir; Jerusalem; Tepi Barat Sungai Yordan di Yordania; dan Dataran Tinggi Golan di Suriah.

Sedangkan pada Perang Oktober 1973 yang bertepatan dengan Yom Kipur, Hari Suci dalam kalender Yahudi, dan Bulan Suci Ramadan bagi umat Islam, giliran bangsa Arab (Mesir) mengungguli perang besar yang mereka analogikan dengan `Perang Badr Jilid II’. Tak kurang dari 2.700 serdadu Israel tewas. Dan, Bar Lev, kawasan Mesir di semenanjung Sinai yang dicaplok Israel tahun 1967, kembali ke pangkuan Mesir.

Nah, `keunggulan’ Arab dan `kekalahan’ Israel pada perang 1967 ini-lah yang akhirnya memaksa Israel bersedia maju ke meja perundingan damai. Namun, itu pun memerlukan proses yang lama dan ber-belit -sekitar 12 tahun- sehingga baru diteken di Camp David (AS), tahun 1979.

Meski, kita tahu semua, sesungguhnya Israel tak pernah konsisten. Akibatnya, konflik berdarah terus melumuri Yerusalem serta kota-kota lain di jazirah itu.

Itu pula yang bikin gregetan pihak mana pun yang selama ini menjunjung tinggi perdamaian dan penghormatan penuh atas hak asa-si manusia. Di antara bangsa Yahudi sendiri, banyak yang lebih cinta kerukunan hidup dengan bangsa Arab ketimbang terus-menerus baku serang.

Demikian halnya di kalangan bangsa Arab. Sosok Yasser Arafat dan Shimon Perez bisa mewakili dua kutub yang bertemu pada titik kepentingan sama itu: perdamaian.

Semangat itu pula yang menggerakkan para tokoh politisi, agamawan, dan ilmuwan dunia, bergabung dalam yayasan untuk perdamaian yang diprakarsai Shimon Perez. Termasuk dalam barisan ini adalah KH Abdurrahman Wahid yang ketika itu sebagai cendekiawan Islam terkemuka dari Indonesia, sekaligus pemimpin jutaan Nahdliyin.

Namun di Indonesia, situasinya bisa lain lagi. Kedudukan Gus Dur pada yayasan itu belakangan dipersoalkan, malah dijadikan amunisi untuk memberondong kedudukannya pada kursi presiden.

Dengan mengambil momentum kebiadaban Israel atas bangsa Palestina yang dipicu insiden di Yerusalem, orang mendesaknya untuk keluar dari yayasan itu sebagai pernyataan sikap keberpihakan Indonesia kepada penderitaan rakyat Palestina.

Orang lupa, bahwa yayasan itu didirikan dengan tujuan menggalang upaya-upaya perdamaian. Keluar dari organisasi itu, atau bahkan membubarkan sekaligus lembaga tersebut, tidaklah menjamin bangsa Palestina akan bebas dari penindasan Israel.

Begitu pun jika ditakdirkan Palestina memenangkan pertikaian ini atas dukungan dan keberpihakan negara-negara lain, tak ada yang bisa menjamin bangsa Israel bebas dari penindasan bangsa Arab. Atau, bahkan mungkin upaya pemunahan karena d-anggap jadi biangkerok kekacauan, sebagaimana per-nah dilakukan rezim Hitler dahulu akan terulang lagi.

Jika ini yang terjadi, maka keadaan akan terus demikian, sebab hidup tidak lagi dilandasi cinta kasih sejati sebagai sesama mahluk cipataan Tuhan. Perdamaian tak akan pernah terwujud selama hubungan antarumat manusia dilandasi kebencian dan balas dendam, seperti yang tengah terus berkecamuk di Palestina-Israel hari-hari ini:

Di Tepi Barat, menjerit ribuan umat.
Siksa ganas membara di sepanjang Jalur Gazza
eperti Sabra dan Shatila, saat insan lupa sesama
Hidup dalam dendam membara,
antara darah darah dan ama-rah.

Yerusalem..,
Yerusalem..,
Yerusalem..!

Bandung, 25 Oktober 2000

12
Jan
09

“Minyoaaaaaak….!!”

presidensbyinfoAKHIR pekan lalu ditutup oleh kabar gembira bagi banyak pihak. Pemerintah, sebagaimana dikemukakan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menurunkan lagi harga bahan bakar minyak (BBM). Pengumuman resmi disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin ini. Setidaknya, demikianlah media massa mewartakan.

Jika pernyataan itu menjadi kenyataan, berarti dalam waktu kurang dari dua bulan terjadi dua kali penurunan. Atau, empat kali perubahan harga BBM sepanjang pemerintahan Yudhoyono-Kalla. Perubahan pertama berupa penaikan –menyusul melonjaknya harga minyak dunia– terjadi 23 Mei 2008, yang menyulut demonstrasi besar-besaran di berbagai kota.

Aksi besar-besaran itu merupakan reaksi atas penaikan harga BBM yang oleh banyak kalangan dinilai tidak wajar. Harga premium, misalnya, yang semula Rp 4.500 melesat menjadi Rp 6.000 per liter. Rizal Ramli, ekonom dan anggota kabinet pada pemerintahan sebelumnya, mengecam keras kebijakan pemerintah Yudhoyono yang dinilai mencekik rakyat itu.

Perubahan berikutnya dilakukan 1 Desember 2008. Sesuai janjinya untuk selalu menyesuaikan harga BBM dengan perkembangan harga minyak dunia, pemerintah menurunkan harga BBM. Premium misalnya, menjadi Rp 5.500 per liter. Pada 15 Desember, pemerintah kembali menurunkan harga sehingga premium menjadi Rp 5.000, dan solar Solar Rp 4.800 per liter. Kini, pemerintah menyatakan harga BBM bisa diturunkan lagi, dan rinciannya segera diumumkan.

Timbul pertanyaan, jika pemerintah bisa menurunkan harga BBM demikian cepat –kembali ke kisaran harga sebelum penaikan pada Mei 2008– mengapa tempo hari menaikkannya sedemikian tinggi –bagi rakyat kebanyakan– sehingga menimbulkan gejolak di mana-mana?

Apakah itu terjadi karena kepanikan pemerintah terhadap lonjakan harga minyak dunia? Jika demikian, seberapa besar atau seberapa cerdaskah tim ekonomi di kabinet ini dalam meneropong, memprediksi, dan mengantisipasi perkembangan harga minyak dunia sehingga tidak mampu memperhitungkan secara akurat perkembangan berikutnya?

Jika tempo hari pemerintah beralasan mencabut subsidi –yang berarti membuat harga BBM naik- – demi efisiensi dan penghematan energi, bukankah tindakannya kali ini akan mengembalikan budaya boros energi yang berarti mempercepat habisnya cadangan energi tak terbarukan dan makin tingginya kerusakan lingkungan?

Hal yang tak boleh luput dari perhatian terkait dengan perkembangan harga BBM kali ini adalah: Pertama, kabar mengenai penurunan harga disampaikan pertama kali oleh wakil presiden menjelang akhir pekan.

Kedua, pernyataan tak resmi pemerintah itu disampaikan sehari setelah polisi menetapkan Rizal Ramli sebagai tersangka atas kasus demonstrasi besar-besaran menentang penaikan harga BBM tahun lalu. Ketiga, pengumuman resmi baru disampaikan presiden pekan ini, setelah ‘dibocorkan’ oleh wakil presiden. Orang boleh saja menangkap kesan, ada persaingan pengaruh antara presiden dan wakilnya.

Keempat, pemilihan umum sudah di depan mata. Semua partai politik peserta pemilu, juga calon anggota legislatif dan tokoh yang akan mencalonkan diri –atau dicalonkan– sebagai presiden, sudah tancap gas melakukan berbagai upaya membangun dan menaikkan citra diri masing- masing agar memperoleh simpati masyarakat.

Sangat boleh jadi, masyarakat tak terlalu peduli pada berbagai dalih dan alibi. Bagi mereka, turunnya harga BBM tentu sangat berarti karena daya beli akan meningkat, harga barang lain — diharapkan– juga ikut turun seiring turunnya biaya distribusi dan transportasi. Turunnya harga BBM juga bisa menekan laju inflasi, yang sekaligus akan memengaruhi pertumbuhan di tengah krisis global yang dampaknya baru akan melanda Tanah Air tahun ini.

Dengan demikian, pamor pemerintah –yang umurnya tinggal berbilang bulan ini– juga akan membaik di mata masyarakat. Setidaknya, baru pada rezim ini ada cerita harga BBM terus diturunkan, meski sebenarnya sudah dinaikkan lebih dahulu dengan persentase penaikan tertinggi dibanding yang pernah terjadi dalam sejarah di Tanah Air.

Adalah wajar pula jika kemudian muncul prasangka bahwa tindakan pemerintah selama ini menaikkan lalu menurun-nurunkan harga BBM tidaklah semata mengiringi gejolak harga minyak dunia, melainkan sekaligus memanfaatkan isunya demi kepentingan kelanggengan kekuasaan.

Jika itu yang terjadi, betapa kerdil perilaku politik mereka yang sedang mengatur kekuasaan karena telah mempermainkan rakyat dengan menggunakan harga BBM sebagai alat. Mudah- mudahan saja tidak demikian. ***

08
Jan
09

Jurkam Pelat Merah

kontrolkampanye

MENTERI Dalam Negeri Mardiyanto mewanti-wanti para kepala daerah untuk tidak menggunakan fasilitas negara saat berkampanye dalam pemilihan umum 2009. Para juru kampanye juga di dilarang menarik simpati publik dengan cara memburuk-burukkan kebijakan pemerintah.

Untuk menjaga agar proses politik tidak dinodai praktek-praktek kampanye yang tidak etis, Menagri mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menerbitkan aturan pelaksanaannya, sebagai dasar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengontrol aktivitas partai dan para juru kampanye.

Peraturan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang ditetapkan KPU 30 Juni 2008 antara lain menegaskan, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota tidak boleh menggunakan fasilitas yang terkait jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sesuai aturan perundang-undangan.

Disebutkan pula, para pejabat boleh dan bisa berkampanye sepanjang ia mengambil cuti di luar tanggungan negara. Cuti dan jadwal dilaksanakan harus memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah. Permohonan izin cuti harus diajukan ke atasan masing-masing.

Jika mencermati aturan tersebut, maka peringatan Mendagri bisa kita anggap sebagai penegasan tentang sikap pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Bersih, karena jika semua pejabat taat pada aturan main yang berlaku, berarti penyelenggaraan birokrasi dan layanan publik diharapkan bisa terbebas dari kepentingan politik yang kerap kali ditandai praktek-praktek kotor.

Berwibawa, karena memberi gambaran bahwa meskipun pejabat negara itu berasal dari partai politik, ia mampu bersikap profesional ketika menyelenggarakan tugas-tugas kenegaraan. Ia bekerja hanya untuk kepentingan seluruh lapisan dan golongan masyarakat tanpa embel-embel kepentingan lain.

Persoalaannya kemudian adalah, bisakah kita semua menjamin pihak- pihak yang terkait secara konsekuen mematuhi aturan tersebut? Bisakah kita semua mengawal aturan tersebut di lapangan sehingga tidak terjadi praktek yang jelas-jelas maupun samar-samar melanggar, atau praktek-praktek yang seolah taat asas tapi sesungguhnya bertentangan?

Hari-hari ini hampir semua pejabat negara adalah orang partai. Sebagian di antaranya, malah merangkap jabatan sekaligus sebagai ketua, atau setidaknya unsur pimpinan partai. Mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan wakil-wakil mereka, umumunya orang-orang partai.

Sebagai orang partai –apalagi petinggi partai– mereka akan sangat berkepentingan partainya memenangi pemilu karena dengan itu pula eksistensinya akan tetap terpelihara.

Sebagai pejabat negara, mereka memiliki akses yang lebih besar dan lebih leluasa untuk memanfaatkan segala sumberdaya dan fasilitas negara, sekaligus mengaturnya agar pemanfaatan tersebut masih dalam koridor perundang-undangan. Dengan logika pilitik yang seringkali menjungkirbalikkan akal sehat, semua itu selalu bisa diatur.

Tentu saja kita hanya bisa berharap bahwa para pejabat –yang merangkap sebagai petinggi partai– senantiasa bersikap kesatria, jujur, dan konsisten. Meski kita semua pun tahu, bahwa sikap-sikap tersebut tak dikenal dalam dunia politik kita selama ini. ***