Setelah 9 Tahun

RASANYA baru beberapa hari lalu. Saya gopoh-gapah meninggalkan keluarga yang baru enam bulan diboyong dari Bandung ke Banjarmasin. Waktu itu akhir 1999, saya “dipulangkan” ke Bandung untuk kembali belajar bersama teman-teman yang sedang mempersiapkan koran baru.

Tanggal 23 Februari 2000, Metro Bandung terbit! Tanggal 18 Februari 2005, berubah nama jadi Tribun Jabar. Tanggal 23 Februari 2009, teman-teman melepas saya yang terhitung sejak 1 Januari 2009 dipindahkan lagi ke Banjarmasin.

Teman-teman menghadiahi saya sebuah kenang-kenangan yang amat tak ternilai harganya, antara lain Tribun “edisi khusus” –sejenis cenderamata yang biasa kami berikan kepada tamu-tamu khusus yang menyinggahi kantor kami. Mereka menulis begini:

Mengembara untuk Kembali

Simpay Asih YUSRAN PARE

Kang, selamat jalan,

dengansabar dan setia

kami menunggumu

kembali

SEMBILAN tahun bukan waktu yang singkat. Cukup lama, kami awak redaksi Tribun Jabar menerima gemblengan dari Yusran Pare, yang kami panggil secara akrab Kang Yusran. Dalam rentang waktu itulah kami tumbuh dan berkembang bersama Kang Yusran.

Ketika tiba saatnya Kang Yusran harus pergi meninggalkan Tribun Jabar, kami tak percaya. Namun kemudian kami sadar, seorang resi pergi mengembara untuk kembali. Nah, kami yakin, suatu saat Kang Yusran akan berkumpul bersama kami di Tribun Jabar.

Kang Yusran kami kenal sebagai sosok yang tenang, murah senyum, sehari-hari tak pernah sepi dari canda, sehingga pekerjaan yang sarat tekanan pun terasa ringan. Meskipun busananya selalu hitam, kami tahu persis hatinya amat bersih. Saking bersihnya, ketika kami ditegur pun tak terasa seperti dimarahi, karena ia lebih mengayomi dan membimbing.

Bahkan di antara kami sering kali ngomel terhadap Kang Yusran, terlalu banyak yang kami tuntut, seakan-akan menempatkan Kang Yusran sebagai malaikat yang serba bisa mengatasi semua persoalan. Kami menyadari, kami sering kali keliru dalam melihat persoalan dan terlalu banyak menuntut dari Kang Yusran.

Namun pergulatan kami dengan Kang Yusran, dengan segala kelebihan dan kekurangan, merupakan proses yang membuat kami perlahan-lahan jadi dewasa. Kang Yusran telah memberi kami sebuah lautan yang harus kami selami, yakni lautan jurnalistik.

Betapa dalamnya dan terjalnya karang-karang yang ada di dasar lautan jurnalistik. Kami pantang mundur dari lautan itu, kami akan terus menyelam, mengikuti jejakmu, yang kini berlabuh di sebuah tempat: di Banjarmasin

Kami sadar, suatu saat nanti pada akhirnya kami akan menepi dan berlabuh di sebuah tempat, tempat yang kami tidak terduga sebelumnya. (*)

Kenangan di Warung Sate

SELAIN selalu berpakaian serba hitam, salah satu ciri khas Pemimpin Redaksi Tribun Jabar ini tak pernah lupa dari korek api merek Zippo. Kang Yusran memang perokok berat. Ke mana pun ia pergi, Zippo selalu ada di ikat pinggangnya.

Keberangkatannya ke Banjarmasin menunaikan tugas baru, pasti Zippo itu akan menemaninya. Tapi, bagi yang mengenal Kang Yusran, pasti akan tahu apa makanan kegemarannya.

Kang Yusran menyukai sate dan gulai kambing. Akankah Kang Yusran menemukan sate dan gulai yang lezat di Banjarmasin? Tentu saja. Tapi sate dan gulai kambing Haris di perempatan lima tak akan ada di Banjarmasin. Warung sate inilah pavorit Kang Yusran. Di situlah langganan Kang Yusran mengajak anak buahnya atau sahabatnya, bahkan relasinya, menyantap sate dan gulai Haris.

Biasanya sambil menunggu koran terbit, malam-malam dini hari, Kang Yusran megajak salah satu anak buahnya, untuk menyantap sate dan gulai Haris di perempatan lima, sambil berbincang berbagai soal, mulai dari soal pekerjaan sampai gosip para pejabat yang kami pergoki di warung sate itu. Maklum, warung sate itu jadi tempat pavorit para politisi maupun pejabat.

Dengan tugas baru di Banjarmasin, nangkring di warung sate Haris tentu akan jadi kenangan indah. Namun tentu bukan berarti tak akan menginjak lagi warung sate itu. Walaupun Kang Yusran mungkin sudah menemukan lagi sate kambing yang lebih lezat di Banjarmasin, kami masih tetap berharap ditraktir Kang Yusran di warung sate Haris.*

Tentu saja saya sangat terharu atas apresiasi teman-teman. Saya tahu, tak semua mereka kemukakan. Ada hal-hal buruk dan hal-hal yang tidak patut pada diri saya, yang tidak mereka kemukakan. Betapa pun, teman-teman di Tribun Jabar adalah guru terbaik bagi saya dalam menempuh pendidikan nyata tentang jurnalisme dan kepemimpinan.

Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Hatur nuhun. Pileuleuyan… kuring seja ngumbara. Pileuleuyan. Paturay tapi hate mah mo bisa pegat. (Komo ayeuna jaman hape, jaman internet, jaman pesbuk…..)

Berapi Selain Gunung

SUDAH lebih sepekan api melumat ribuan hektar hutan  Australia. Ini kebakaran terbesar dalam dua dekade setelah kebakaran hebat yang melanda negara benua itu tahun 1983. Sampai awal pekan ini, dikabarkan sudah 200 orang tewas, lebih dari 750 rumah hangus dan 5.000-an orang kehilangan tempat tinggal.

Seperti di tanah air, kebakaran hutan sering pula terjadi di Australia. Penyebabnya pun kurang lebih sama, kombinasi suhu panas yang tinggi, embusan angin, sebaran titik api, dan perilaku manusia.

Saat ini iklim sudah berubah akibat kerusakan lingkungan. Secara geografis, Australia dan Indonesia selalu mengalami perubahan suhu yang ekstrem. Karena sudah terbiasa, warga menjadi tidfak terlalu sensitif lagi menangkap berbagai gejala alam. Mereka baru sadar ketika api –yang biasanya kecil dan bisa dijinakkan– tak bisa lagi dikendalikan.

Kebakaran makin memperparah kerusakan atas hutan-hutan kita yang selama berpuluh tahun terakhir dieksploitasi secara membabi buta. Cadangan plasma nutfah turut habis terobrak-abrik, flora dan fauna langka, ikut tergusur dan terbabat pula.

Hutan Kalimantan disebut-sebut sebagai benteng terakhir paru-paru dunia setelah Amazon yang mengalami kerusakan yang luar biasa oleh penebangan liar yang diam-diam direstui para penguasa di sana.

Di sana pernah terungkap bahwa ternyata polisi, tentara, jaksa, hakim, wakil rakyat, pemerintah daerah di sana sama-sama main kayu. Penduduk asli –Indian– yang hidup seiring dengan daur lingkungan hutan itu, jadi korban. Mereka dituding sebagai biang kerok kerusakan hutan.

Penebangan liar besar-besaran terus berlangsung. Jaringan mafia kayu di sana tak segan menghabisi siapa pun yang dianggap jadi perintang, sejumlah aktivis lingkungan tak pernah kembali setelah meninjau hutan.

Surat kabar yang gencar memberitakannya, diteror. Wartawannya diculik dan dibunuh. Mereka juga memodali surat kabar sendiri untuk menyuarakan kepentingan-kepentingannya dan menepis opini dunia.

Dalam beberapa hal, kondisi di tanah air kita juga nyaris sama. Penduduk asli semakin merana karena hak-hak ulayatnya raib dicaploki. Mereka yang sepanjang hidupnya bersatu padu dan jadi bagian dari ekosistem hutan, justru sering jadi kambing hitam, dituding sebagai perambah.

Padahal secara naluriah mereka mengembangkan apa disebut sebagai kearifan tradisional, larut dalam daur lingkungan yang saling memberi dan menerima satu sama lain. Perusakan justru dilakukan oleh tangan-tangan industri yang dipompa modal besar, bahkan dari negara-negara asing yang selama ini menuding Indonesia debagai negara yang tak bisa merawat rimba.

Data Conservation International (CI), sebuah lembaga internasional yang khusus bergerak di bidang keanekaragaman hayati di dunia mencatat, setiap tahun Indonesia kehilangan hutan dengan tingkat kerusakan sekitar 2,5 persen.

Di Kalimantan, tingkat kerusakan jauh lebih parah lagi karena bahkan hampir mendekati angka 70-80 persen. Menurut data Save Our Borneo (SOB), 80 persen hutan di kawasan ini disebabkan oleh ekspansi besar-besaran industri sawit.

Kalimantan Selatan tercatat sebagai daerah dengan laju kerusakan hutan  paling cepat dibanding provinsi lain, dengan rata-rata 66,3 ribu hektare hutan musnah per tahun dari total luas wilayah hutannya.

Jika diperlukan waktu dua abad lebih untuk memulihkan kerusakan hutan ideal, maka sekitar itu pula kita membutuhkan masa untuk mengembalikan hutan Kalimantan ke kondisi idealnya.

Umur generasi hari ini pasti tak akan cukup panjang untuk bisa melakukannya. Anak-cucu kita pun, belum tentu sempat, sebab keadaan saat itu sudah terlalu –dan terus bertambah– parah. Apalagi jika pembalakan terus berlangsung dan kebakaran senantiasa terjadi saban musim.

Jalan terbaik adalah terus-menerus mengembangkan kesadaran bersama mengenai pemeliharan lingkungan secara serius, menegakkan hukum untuk melindungi perusakan, dan kian memperlengkapi faktor- faktor pendukung penanggulangan kebakaran. ***

Haree genee… pelonco!

BERITA duka itu muncul lagi dari Bandung. Kali ini seorang mahasiswa Institut Tekonolgi Bandung (ITB) meninggal saat mengikuti rangkaian kegiatan pengukuhan anggota ikatan mahasiswa geodesi. Kegiatan itu berlangsung di luar arena kampus, yakni di dataran tinggi Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (8/2).

Sejauh ini belum jelas benar apa yang menyebabkan kematian mahasiswa tersebut. Polisi setempat menyelidikinya secara intesif. Pihak institut pun bertindak cepat, mencopot ketua program studi geodesi yang dinilai lalai memantau aktivitas mahasiswanya.

Dugaan yang berkembang, korban tewas karena fisiknya tak tahan mengalami tekanan dan gojlogan para seniornya dalam proses pengakuan dan pengukuhan sebagai anggota komunitas himpunan mahasiswa program studi tersebut.

Pihak kampus berkelit dengan menyatakan telah melarang kegiatan orientasi program studi dan pengenalan kampus (Opspek) dan sejenisnya, demikian pula terhadap kegiatan himpunan ini. Bahkan sejak sepekan lalu sudah enam kali menegur panitia karena menyelenggarakan kegiatan itu di lingkungan kampus.

Meski secara resmi sejak 1979 perpeloncoan telan dilarang secara nasional. Bahkan di ITB, pada 2005 pihak institut menerbitkan aturan yang mempertegas larangan itu, menyusul jatuhnya korban tewas pada kegiatan sejenis di luar kompleks kampus.

Pada prakteknya kegiatan-sejenis itu tetap berlangsung, tidak hanya di ITB tapi hampir di setiap kampus. Sebagian ada yang memang jauh dari bentuk perpeloncoan fisik, tapi tak kurang pula yang menjadikan kegiatan macam itu sebagai ajang unjuk kuasa dan pamer kepongahan senioritas.

Persitiwa paling menghebohkan tentu saja terbongkarnya rangkaian kekerasan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang kemudian diubah namanya menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang ternyata tak banyak mengubah kultur kekerasan terhadap mahasiswa-mahasiswa barunya.

Perlakuan kasar semacam perpeloncoan fisik yang merendahkan hak- hak dan martabat manusiawi manusia sebenarnya sangat tidak sesuai dengan prinsip-pripnsip dasar kehidupan kampus ebagai lembaga inetelektual dan wadah pemuliaan moral.

Tahun demi tahun korban selalu saja jatuh, dari kampus yang satu ke kampus yang lain. Kampus negeri atau kampus partikelir, kadang sama saja, para senior seringkali tiba-tiba merasa berhak menindas adik-adiknya yang akan masuk ke dalam keluarga besar mereka.

Akibatnya, kegiatan bagi mahasiswa baru tetap saja jadi arena mentradisikan kekerasan, sebab mereka yang merasakan nasib buruk sebelumnya akan berusaha mempraktekkan hal yang sama pada tahun ajaran berikutnya.

Dendam selalu muncul setiap pelaksanaan penyambutan warga baru di kampus, bersamaan dengan itu feodalisme makin dikokohkan dengan tetap bertahannya dikotomi senior-yunior, dengan superioritas berada pada pihak senior.

Mahasiswa baru tak diberi hak bersuara, apalagi beda pendapat dengan senior. Wadah pengasah intelekual itu justru dibuka dengan parade kekerasan, penindasan, dan unjuk kekuasaan yang seolah tanpa batas dan tanpa kontrol. Kita tidak bisa membayangkan manusia macam apa yang akan dilahirkan wahana seperti ini kelak di kemudian hari.

Ketika kehormatan tidak ada lagi harganya, ketika kemanusiaan tidak ada lagi nilainya, ketika itu pula barisan kampus itu berteriak: tegakkan demokrasi. Dan, mereka mengunyah kata-kata itu sambil kakinya menginjak kepala mahasiswa baru, menekan mahasiswi baru, dan memekikkan kemerdekaan hak-hak manusiawi manusia.

Tak ada yang tahu mengapa tradisi keras dan brutal itu terus saja dilakukan oleh para insan di sejumlah kampus yang katanya menjunjung tinggi hahrkat martabat manusia dan peradaban.

Kampus adalah ajang untuk membuka pintu ke semesta pengetahuan yang tak terbatas, bukan tempat untuk menindas. Meski kita tahu saja bahwa isntitusi kampus pun –dan para dosen– kadang tak bisa menhindarkan diri “menindas” pada para mahasiswanya.

Di masa depan akan lebih baik lagi jika semua pihak, terutama para mahasiswa baru, sepakat dan bersatu padu menolak kegiatan apa pun yang tidak selaras dengan porsi akademik.

Menolak segala bentuk pelecehan, penindasan, dan perlakuan yang merendahkan hak asasi serta martabat manusia. Jika perlakuan seperti itu tetap dipaksakan, berontak saja: Lawan! ***

Mekar, Kuncup, Me….

AKHIR pekan lalu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono meminta presiden segera mengeluarkan peraturan untuk menghentikan sementara (jeda) proses pemekaran daerah. Desakan ini muncul karena proses pemekaran wilayah yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir ini sudah tidak terkendali.

Setahun lalu, persisnya tanggal 22 Januari 2008, DPR menyetujui 21 Rancangan Undang-undang (RUU) Usul Inisiatif Pembentukan Provinsi dan Kabupaten. RUU ini terdiri atas delapan RUU Pembentukan Provinsi dan 13 RUU Pembentukan Kabupaten.

Sejak 1998, jumlah daerah otonom baru di Indonesia meningkat dua kali lipat. Jika pada tahun 1998 ada 230 kabupaten/kota, maka pada akhir 2008 sebanyak 477 kabupaten/kota. Jumlah itu memungkinkan sekali bertambah menjadi lebih banyak lagi karena usul pemekaran begitu banyak.

Sebenarnya, UU di Indonesia selain mengatur pemekaran juga mengatur penggabungan wilayah. Nyatanya, yang terjadi selama ini selalu pemekaran, tidak ada penggabungan. Semangat untuk melepaskan diri, tampaknya lebih besar dibanding bersatu membangun daerah.

Insiden di Sumatera Utara yang dipicu ide pemekaran wilayah, mungkin bisa mempertegas pandangan tentang apa sesungguhnya yang paling menjadi latar belakang dari pemekaran itu selama ini.

Jika pemekaran itu murni demi kesejehateraan rakyat, tentu saja dalam prosesnya tidak pernah akan ada tindakan-tindakan yang justru merugikan rakyat. Tampak di sana, bagaimana kepentingan para elite politik lebih banyak berperan daripada kepentingan masyarakat sendiri.

Selain itu, terungkap pula bahwa dalam proses pemekaran-pemekaran daerah selama ini, terjadi praktek-praktek percaloan politik yang sarat dengan aneka tawar-menawar, mulai dari kepentingan politik para elite hingga ke kecenderungan koruptif.

Di sisi lain, pemekaran yang sudah dilakukan selama ini ternyata tidak banyak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Masalahnya, pemerintahan daerah baru lebih sibuk membangun insfrastruktur, sarana dan fasilitas, yang mengisap begitu banyak dana dari anggaran. Manfaat langsung terhadap rakyat, masih belum tampak.

Data hasil audit investigatif  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan rendahnya kinerja keuangan daerah-daerah hasil pemekaran . Sebagian terbesar, atau 83 persen dari 148 daerah baru hasil pemekaran, kondisi keuangannya tidak memenuhi syarat alias sangat memprihatinkan.

Ini tentu saja merupakan indikasi, bahwa pemekaran daerah — setidaknya sejauh ini– belum memberikan manfaat signifikan bagi rakyatnya. Itu baru dari satu aspek, keuangan. Belum lagi yang lain. Dari situ tampak, bahwa pemekaran yang terjadi dan sedang dalam proses selama ini, baru mengakomodasi kepentingan para elite politik di daerah maupun para politisi pusat.

Simak saja reaksi keras menyusul apa yang ditetapkan DPR mengenai pemekaran atas sejumlah wilayah Naggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Papua.  Saat itu Gubernur Aceh dengan tegas akan melawan habis-habisan para elite politik demi keutuhan dan kedaamaian wilayahnya. Majelis Rakyat Papua (MRP) juga menecam keras para politisi yang membuat kebijakan tanpa sepengetahuan daerah dan menggerogoti Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan pada Papua.

Berkaca pada kasus Sumatera Utara, Aceh dan Papua, masuk akal jika pemerintah mempertimbangkan kembali suara-suara yang menginginkan agar pemekaran-pemekaran wilayah itu ditunda atau bahkan dihentikan sama sekali untuk sementara.

Betul bahwa pemekaran wilayah dimungkinkan kartena diperbolehkan konstitusi. Namun pembentukan wilayah baru tanpa melihat hasil evaluasi, tentu saja juga tidak tepat karena tindakan itu hanya bersifat politis. Padahal kita semua tahu, bahwa pertimbangan politis saja tidak akan bisa menyejahterakan rakyat.

Selain itu, hingga kini pemerintah belum punya rancangan umum (grand design) yang bisa dijadikan dasar pijak untuk pengembangan wilayah agar ide npengemabangan, pemekaran, atau apa pun namanya berlangsung secara tekendali dan obyektif.

Karena terbukti pemekaran itu lahir bukan dalam rangka politik nasional tetapi lebih untuk mengakomodasi kepentingan segelintir elite, sudah saatnyalah pemerintah bersikap tegas. Daripada meghabiskan dana dan tenaga untuk pemekaran satu ke pemekaran lain, lebih baik memaksimalkan pemberdayaan aparatur yang ada. **

Ini Anarki, Bung!

CERMIN kebrutalan yang mengatasnamakan demokrasi, memantulkan realitas paling buruk di gedung Dewan Perwakilan Raktyat (DPRD) Sumatera Utara di Medan, Selasa (3/2). Sebagaimana luas diberitakan, sidang para wakil rakyat diobrak-abrik massa yang marah karena merasa aspirasinya tak diperhatikan.

Ketua DPRD meninggal di tengah hiruk-pikuk unjuk rasa yang berubah jadi gelombang amuk massa tak terkendali. Tampak di sana, bagaimana aspriasi, muatan politik kelompok dan golongan, kepentingan individu dan syahwat berkuasa, larut dalam keberingasan amarah. Tak ada lagi tata krama demokrasi karena yang muncul adalah pemaksaan kehendak.

Jika dicermati urut-urutannya, tragedi itu bisa disebut sebagai puncak dari serangkaian aksi-aksi serupa selama dua tahun terakhir sejak munculnya wacana pembentukan provinsi baru, Tapanuli, yang lepas dari Sumatera Utara.

Massa juga pernah menyandera Ketua DPRD Sumut sebelumnya untuk menerbitkan rekomendasi pembentukan provinsi baru yang gagasannya mulai muncul sejak 1998 itu, berkembang dan kian menbgkristal hingga kini.

Belakangan terjadi “perpecahan aspirasi” ketika muncul pula wacana baru yakni pembentukan Sumatera Tenggara dan Nias, di samping mereka yang tetap bertahan dengan gagasan provinsi Tapanuli, yang mengerahkan massanya Selasa lalu itu.

Provinsi baru, kabupaten baru, kota baru, marak bermunculan bersamaan dengan berubahnya tatanan politik pemerintahan pascareformasi yang melahirkan aturan dan perundang-undangan yang memungkinkan untuk itu.

Kini ada 33 provinsi, 477 kabupaten dan kota di tanah air, dan mungkin masih berkembang lagi di hari-hari kemudian. Maraknya pemekaran wilayah membawa konsekuensi pada anggaran negara. Selama empat tahun terakhir jatah alokasi dana yang dikucurkan ke daerah meningkat drastis.

Sekadar perbandingan, pada 2006 negara menyediakan dana alokasi umum (DAU) hanya Rp 60,3 triliun dan pada 2008 menjadi Rp 179,5 triliun. Dari jumlah itu, 90 persen di antaranya untuk kabupaten/kota. Tahun 2009, negara mangalokasikan Rp 167,7 triliun untuk kabupaten/kota, atau rata-rata menerima Rp 351,7 miliar untuk setiap daerah.

Dengan demikian bisa dipahami, munculnya eforia untuk memisahkan diri semata-mata tidak hanya didasarkan pada kebutuhan, prospek kemandirian, serta efisiensi dan efektivitas birokrasi, melainkan lebih sebagai wujud dari gejolak birahi politik kalangan elit lokal untuk berkuasa.

Tanpa kekuasaan, tak mungkin mereka punya akses pada anggaran negara. Bersmaan dengan itu pertikaian antarelit selalu mewarnai proses politik terkait pemekaran wilayah. Kondisi ini kian menambah ketakpastian dalam kehidupan bernegara di tingkat bawah karena rakyat selaluj diombang-ambingkan dan tidak pernah sepenuhnya dilibatkan.

Ucapan, tindakan, serta keputusan para elit malah sering mengandung aroma anarki yang muncul ibarat mata uang baru dalam transaksi politik. Para pemimpin politik lebih cenderung menyuarakan kepentingan kelompoknya ketimbang kepentingan bangsa dan negara, sehingga dalam skala tertentu kekerasan dan pemaksaan kehendak seolah sah saja dilakukan.

Bagi sebagian orang, kekerasan adalah komoditas. Bagi sebagian yang lain, ia adalah alat untuk mendapat kekuasaan dan dengan kekuasaan itu ia menghimpun kekuatan untuk membeli kekerasan agar bisa mempertahankan kekuasaannya. Akibatnya, bahasa kemarahan seolah satu-satunya alat komunikasi antara pihak yang berbeda pendapat, pandangan, dan keyakinan.

Apa yang tampak  dari  tragedi di Medan, adalah ironi reformasi ketika para elit berjalan sendiri melampiaskan napsu politiknya dengan memperalat rakyat. Mereka menghujat, mencaci, bahkan menyerang wakil-wakil pilahan rakyat utuk memakaskan kehendak.

Apa pun alasan di balik semua kejadian ini, korban sudah jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ia jadi korban “peradaban baru” demokrasi di tanah air. Jika para wakil rakyat saja tak terbebas dari teror massa seperti itu, bagaimana pula dengan rakyatnya? ***

Spirit Baru dari Utara

AKHIRNYA.…. bayi itu lahir!! Senin 2 Februari 2009 Tribun Manado terbit. Hari Minggu, kesibukan teman-teman di Manado meningkat pesat dan mencapai puncaknya menjelang dini hari ketika seksen akhir surat kabar itu naik cetak. “Maaf, kami sedang sibuk benar Kang,” tulis Mas Febby Mahendra, membalas pesan singkat saya.

Sibuk, sudah pasti. Tentu tegang pula. Saya turut merasakan gelenyarnya meski berada nun jauh di seberang pulau, karena sudah beberapa kali turut dalam proses kelahiran surat kabar baru di lingkungan Persda.

Apalagi dengan Tribun Manado. Meski sesaat dan pasti tak ikut memberikan apa-apa, saya merasa (ge-er kan boleh-boleh aja, to? hehehe) pernah terlibat saat pelatihan bersama teman-teman calon wartawan. Setidaknya, secara emosi saya merasa terlibat.

“Tadi sore ada syukuran kecil dan doa bersama. Diiringi mars Tribun, kami mulai produksi,” tulis Mulyadi Danu Saputra, wartawan Banjarmasin Post, yang mendadak di-BKO-kan ke Manado.

“Dengan bantuan doa dan tenaga dari Tribun dan mabes koran lain, bayi Tribun Manado lahir dengan sehat dan sempurna,” tulis Aswin Lumintang, putra asli Kawanua yang memperkokoh barisan redaktur Tribun Manado.

Ya, saya bisa membayangkan dinamikanya. Menyiapkan surat kabar baru dan melepasnya ke pasar yang sudah diwarnai koran-koran terdahulu, tentu saja sangat menggairahkan dan menantang. Sebagai produk baru, ia harus berbeda dengan yang sudah ada. Harus lebih baik, lebih lengkap, dan lebih menarik. Jika tidak, tewaslah.

Saya bisa membayangkan Krisna, Richard, Alvi dan lain-lain yang menggawangi sekaligus menata halaman-halaman Tribun. Saya juga bisa membayangkan mengkilapnya kepala Mas Febby saat jidatnya berkerut tegang, menyiapkan edisi awal produk terbaik untuk masyarakat Sulawesi Utara.

Bagi saya rangkaian ketegangan itu mungkin bisa diibaratkan dengan pendakian ke Bukit Kasih.

Monumen lintas-keyakinan yang terletak di desa Kanonang, Kabupaten Minahasa –sekitar 50 km arah selatan Manado– yang indah permai ini memberikan tantangan bagi setiap orang untuk melihat dirinya sendiri di tengah pluralitas kehidupan. Demikian pula pers. Begitu halnya Tribun Manado.

Mempersiapkan Tribun Manado mulai dari tahap awal hingga terbit edisi perdana, ibarat bersiap-siap mendaki Bukti Kasih. Kita memasuki pelataran kasadaran tetang adanya perbedaan, suku, agama, ras, dan lain sebagainya, yang di kompleks Bukit Kasih disimbolkan melalui tugu lima agama.

Lalu memulai pendakian, tahap demi tahap meniti anak tangga yang makin lama kian tinggi sekaligus makin menguras energi, memerlukan kesetiakawanan yang tinggi. Soalnya, situasi tanjakan menuntut masing-masing bisa mengatur napas dengan baik agar tak jatuh pingsan di jalan. Jika pingsan ia akan membebani orang lain yang sudah terbebani dirinya sendiri, heheh…!

Setelah meniti 2.685 anak tangga –mudah-mudahan saya tak salah hitung– kita akan sampai ke puncaknya, dan menarik napas lega. Menatap keindahan Tanah Minahasa yang permai, nun di bawah sana. Berdiri di bawah salib yang menjulang 42 meter dari permukaan tanah puncak bukit, seperti sedang menusuk awan dan melesatkan spirit manunggaling (transendensi) manusia dengan Sang Maha Pencipta.

Proses pelahiran surat kabar mestinya juga begitu. Dilandasi keyakinan dan idealisme bersama yang asalnya berbeda-beda itu, ia dikerjakan secara kolektif melalui pendakian aneka masalah dan kesulitan, untuk satu tujuan yang sama.

Ia hadir tidak hanya untuk menyampaikan informasi, melainkan sampai pada memberi manfaat prkatis, emosi, intelektual, bahkan manfaat spiritual bagi masyarakat. Begitu terbit edisi perdana, semua kerabat kerjanya pasti mengembuskan naps lega, seperti ketika Opung Richard tiba di atas Bukit Kasih dengan susah payah…. toh tiba juga di puncak.

Selamat datang Tribun Manado!!

Bahkan CEO KOMPAS-GRAMEDIA Agung Adi Prasetyo ikut terjun langsung masarkan Tribun Manado di hari pertama terbit. (foto-foto dani permana)

Politik Gasing dan Yoyo

SAMBIL meladeni sindiran politik Megawati yang mengibaratkannya bermain yoyo, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyenggol Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan tentu juga Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Jika kepada Megawati pihak Yudhoyono mengumpamakannya bermain gasing yang bikin rakyat pusing, maka kepada TNI dia melontarkan rumor tentang adanya sejumlah perwira yang menggalang kekuatan anti-Yudhoyono.

Megawati –presiden sebelum Yudhoyono– adalah calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilu 2009. Sedangkan TNI dan Polri –yang oleh undang-undang harus berada pada posisi netral– sejauh ini adalah lembaga yang paling siap melahirkan kader-kader politik, termasuk untuk menduduki kepemimpinan dari pusat hingga daerah.

Yudhoyono sendiri adalah satu di antara kader yang dihasilkan lembaga itu. Demikian pula sejumlah tokoh yang hari-hari ini digadang-gadang sebagai calon presiden, di samping calon-calon dari kalangan sipil.

Ketika meladeni sindiran Megawati, yang disebut-sebut akan menjadi rival paling potensial pada pemilihan presiden Juli nanti, banyak pihak menilai Yudhoyono sebagai emosional sehingga mudah terpancing.

Sedangkan tudingannya kepada para petinggi TNI dan Polri, dinilai pengamat sebagai tindakan yang sembrono, panik, dan menunjukkan ketidakpercayaan namun sekaligus ingin mengesankan sebagai pihak yang dizalimi dan dikhianati.

Di satu sisi, pernyatanya mengenai TNI –jika tudingannya itu betul-betul didasari kenyataan– bisa ditafsirkan bahwa pemerintahan Yudhoyono gagal mengangkat harkat TNI sebagai kekuatan pertahanan yang profesional. Akibatnya, muncul ketidakpuasan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pembelotan sikap politik di balik seragam kenetralan.

Pada sisi lain, pernyataan Yudhoyono tersebut bisa juga dilihat sebagai manuver politiknya untuk mencari perlindungan pada TNI atau Polri, mengingat muncul beberapa nama perwira bertaburan bintang yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden.

Sebagai orang militer, Yudhoyono pasti sadar betul ‘kemampuan tempur’ tiap individu dan keterampilan mengoperasikan dan mengelola jaringan demi kemenangan, sebagaimana yang dilakukannya sendiri ketika maju ke ‘medan laga’ Pemilihan Presiden 2004.

Terlepas dari semua perdebatan itu, ketika pemilu makin dekat, seharusnya para elite politik mengurangi atau bahkan menghentikan tingkah laku mereka yang bisa membuat masyarakat mengalami kelelahan politik.

Jika rakyat sudah lelah, mereka akan ‘istirahat’ yang berarti demokrasi tak akan berjalan sempurna. Bagaimana rakyat tidak letih jika hampir saban hari mendengar dan menyaksikan elite saling terkam, saling tendang dan baku sodok lewat pernyataan-pernyataan.

Polemik berkembang dan meletup-letup namun tak pernah mencapai titik akhir berupa kesimpulan rasional yang bisa melegakan semua pihak, karena belum selesai satu perkara diperdebatkan dan diributkan, muncul lagi problem baru yang tak kalah seru.

Ujung-ujungnya, rakyat makin bingung. Padahal yang terpenting dari pertarungan politik di tahun 2009 adalah semua pihak mampu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara ini daripada kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi.

Para elite itu seharusnya makin sadar bahwa kini rakyat sudah letih dan jenuh dijadikan alas kaki mereka. Mestinya mereka lebih berhati-hati, karena rakyat pun bisa bergerak. Kita tentu sangat tidak berharap bahwa besok lusa terjadi ‘arus balik’ yang melawan para elite.

Perlawanan itu bisa dalam berbagai bentuk, mulai dari menarik kepercayaan dan mandat yang selama ini telah diberikan kepada para wakil mereka. Atau melawan secara diam: Tak peduli lagi urusan politik, tak lagi mau berpartisipasi secara politik. Itu yang berbahaya bagi kelangsungan demokrasi.**