04
Feb
09

Ini Anarki, Bung!

anarki_medan_foto-foto_waspada_afp_antara

CERMIN kebrutalan yang mengatasnamakan demokrasi, memantulkan realitas paling buruk di gedung Dewan Perwakilan Raktyat (DPRD) Sumatera Utara di Medan, Selasa (3/2). Sebagaimana luas diberitakan, sidang para wakil rakyat diobrak-abrik massa yang marah karena merasa aspirasinya tak diperhatikan.

Ketua DPRD meninggal di tengah hiruk-pikuk unjuk rasa yang berubah jadi gelombang amuk massa tak terkendali. Tampak di sana, bagaimana aspriasi, muatan politik kelompok dan golongan, kepentingan individu dan syahwat berkuasa, larut dalam keberingasan amarah. Tak ada lagi tata krama demokrasi karena yang muncul adalah pemaksaan kehendak.

Jika dicermati urut-urutannya, tragedi itu bisa disebut sebagai puncak dari serangkaian aksi-aksi serupa selama dua tahun terakhir sejak munculnya wacana pembentukan provinsi baru, Tapanuli, yang lepas dari Sumatera Utara.

Massa juga pernah menyandera Ketua DPRD Sumut sebelumnya untuk menerbitkan rekomendasi pembentukan provinsi baru yang gagasannya mulai muncul sejak 1998 itu, berkembang dan kian menbgkristal hingga kini.

Belakangan terjadi “perpecahan aspirasi” ketika muncul pula wacana baru yakni pembentukan Sumatera Tenggara dan Nias, di samping mereka yang tetap bertahan dengan gagasan provinsi Tapanuli, yang mengerahkan massanya Selasa lalu itu.

Provinsi baru, kabupaten baru, kota baru, marak bermunculan bersamaan dengan berubahnya tatanan politik pemerintahan pascareformasi yang melahirkan aturan dan perundang-undangan yang memungkinkan untuk itu.

Kini ada 33 provinsi, 477 kabupaten dan kota di tanah air, dan mungkin masih berkembang lagi di hari-hari kemudian. Maraknya pemekaran wilayah membawa konsekuensi pada anggaran negara. Selama empat tahun terakhir jatah alokasi dana yang dikucurkan ke daerah meningkat drastis.

Sekadar perbandingan, pada 2006 negara menyediakan dana alokasi umum (DAU) hanya Rp 60,3 triliun dan pada 2008 menjadi Rp 179,5 triliun. Dari jumlah itu, 90 persen di antaranya untuk kabupaten/kota. Tahun 2009, negara mangalokasikan Rp 167,7 triliun untuk kabupaten/kota, atau rata-rata menerima Rp 351,7 miliar untuk setiap daerah.

Dengan demikian bisa dipahami, munculnya eforia untuk memisahkan diri semata-mata tidak hanya didasarkan pada kebutuhan, prospek kemandirian, serta efisiensi dan efektivitas birokrasi, melainkan lebih sebagai wujud dari gejolak birahi politik kalangan elit lokal untuk berkuasa.

Tanpa kekuasaan, tak mungkin mereka punya akses pada anggaran negara. Bersmaan dengan itu pertikaian antarelit selalu mewarnai proses politik terkait pemekaran wilayah. Kondisi ini kian menambah ketakpastian dalam kehidupan bernegara di tingkat bawah karena rakyat selaluj diombang-ambingkan dan tidak pernah sepenuhnya dilibatkan.

Ucapan, tindakan, serta keputusan para elit malah sering mengandung aroma anarki yang muncul ibarat mata uang baru dalam transaksi politik. Para pemimpin politik lebih cenderung menyuarakan kepentingan kelompoknya ketimbang kepentingan bangsa dan negara, sehingga dalam dukamedanaskala tertentu kekerasan dan pemaksaan kehendak seolah sah saja dilakukan.

Bagi sebagian orang, kekerasan adalah komoditas. Bagi sebagian yang lain, ia adalah alat untuk mendapat kekuasaan dan dengan kekuasaan itu ia menghimpun kekuatan untuk membeli kekerasan agar bisa mempertahankan kekuasaannya. Akibatnya, bahasa kemarahan seolah satu-satunya alat komunikasi antara pihak yang berbeda pendapat, pandangan, dan keyakinan.

Apa yang tampak  dari  tragedi di Medan, adalah ironi reformasi ketika para elit berjalan sendiri melampiaskan napsu politiknya dengan memperalat rakyat. Mereka menghujat, mencaci, bahkan menyerang wakil-wakil pilahan rakyat utuk memakaskan kehendak.

Apa pun alasan di balik semua kejadian ini, korban sudah jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ia jadi korban “peradaban baru” demokrasi di tanah air. Jika para wakil rakyat saja tak terbebas dari teror massa seperti itu, bagaimana pula dengan rakyatnya? ***

Iklan

2 Responses to “Ini Anarki, Bung!”


  1. Februari 5, 2009 pukul 8:06 am

    Pertama, Saya Turut Bedukacita
    Kedua, mereka para demonstran itu, sangat brutal para preman dan orang gila yang dikuasai nafsunya.
    Ketiga, mereka harus dihumkum sesuai perbuatannya.

    • 2 yusranpare
      Februari 5, 2009 pukul 9:26 pm

      Ya, kita berduka cita tidak saja bagi mendiang, tapi juga bagi spirit demokrasi yang dicederai segelintir orang yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya saja. Salam dari jauh, Pak Singal!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: