Arsip untuk Juli 4th, 2009

04
Jul
09

Cerdas Memilih

TINGGAL selangkah lagi pemilihan presiden dan wakil presiden. Hari-hari menjelang masa tenang dimanfaatkan para kandidat dan barisan pendukungnya untuk mempertajam pengaruh mereka terhadap calon pemilih. Harapannya, tentu saja rakyat pemilih memilih mereka untuk memimpin negeri ini lima tahun ke depan.

centangTiga kandidat presiden dan wakil presiden berlomba menyampaikan visi, misi, dan program mereka dalam berbagai kesempatan di depan publik. Mereka tampil di mimbar debat terbuka yang bisa disaksikan segenap rakyat di seluruh pelosok Tanah Air melalui layar televisi, juga pada saat kampanye terbuka di tempat yang menurut mereka strategis.

Di lain pihak, pendukung mereka juga tak kalah gencar menggempur persepsi masyarakat dengan berbagai cara. Mulai dari iklan di media, pemasangan baliho, spanduk, poster, dan selebaran hingga ‘silaturahmi’ dari rumah ke rumah.

Mencermati gerak-gerik komunikasi politik kandidat dan barisan pendukung mereka sejak mulai dicanangkannya kampanye terbuka hingga menjelang masa tenang, belumlah tampak ada model baru yang lebih kreatif selain dari yang digambarkan di atas.

Sedikit perbedaan dari kampanye di masa sebelumnya, adalah debat terbuka yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum. Dari serangkaian debat antarkandidat itu tampaklah bahwa para politisi kita belum benar-benar mampu melibatkan diri dalam intensitas adu pendapat yang sesungguhnya.

Perdebatan atas topik-topik yang disajikan belum menyentuh inti persoalan dan bagaimana persoalan itu diselesaikan dalam kenyataan manakala mereka terpilih sebagai pemimpin. Adu argumentasi antarmereka, masih sebatas jargon normatif, tidak ada yang langsung menyentuh tataran konkret. Kalau pun ada saling sindir, tak lebih dari semacam sindiran politik bernuansa guyonan.

Debat capres — dalam format terbatas seperti yang dilgelar KPU– tidak akan berpengaruh banyak terhadap sikap calon pemilih. Sebab sangat formal, sehingga tidak akan mengubah pilihan sebagian besar publik karena publik juga sudah mengenal dan memiliki referensi calon yang ada.

Demikian halnya kampanye terbuka melalui pemasangan aneka atribut di tempat umum, semuanya masih sloganistik dan tidak mendidik masyarakat pemilih, karena materinya cuma omong kosong politik. Spanduk dan baliho kampanye itu sekadar menjadi alat bagi tim sukses untuk perang urat saraf. Materinya pun hanya untuk membantah atau bahkan menjatuhkan calon lain.

Pola kampanye sloganistik seperti itu hanya menunjukkan kekosongan visi atau ideologi pembuatnya, yakni masing-masing tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akibatnya, yang terjadi ialah perang slogan dan simbol. Sebab, hanya itu yang bisa mereka dilakukan di tengah-tengah ketidakpastian ideologi yang diperjuangkan masing-masing.

Bukan hanya kinerja kampanye seperti itu yang membuat rakyat harus mengelus dada. Realitas politik hari-hari ini telah menunjukkan bahwa hubungan emosi antara rakyat dengan elitenya sudah terputus.

Mereka melupakan rakyat yang dengan segala kepolosan, keiklasan, ketidaktahuan, keluguan, dan segala harapannya telah memilihnya sebagai wakil mereka di parlemen. Namun manakala memasuki putaran pemilihan presiden, rakyat kembali dianggap tak tahu apa-apa dan disodori begitu saja materi kampanye yang sebagian besar justru melecehkan nalar dan nurani rakyat.

Tak apalah, seminggu lagi semuanya akan berakhir. Rakyatlah yang akan menentukan siapa yang mereka anggap paling layak memimpin. Mencontreng di balik bilik suara cuma perlu waktu tak sampai lima menit, dan hasilnya akan menentukan perjalanan bangsa ini, setidaknya untuk lima tahun ke depan.

Jadilah pemilih cerdas, dan tahu benar apa risikonya bila asal pilih.***

04
Jul
09

Membaca Vonis Pohan

palu

dan, vonis pun jatuh

MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menghukum Aulia Pohan dengan pidana penjara 4,5 tahun. Sementara Bun-bunan Hutapea dan Aslim Tadjudin diganjar masing-masing empat tahun penjara. Majelis hakim menganggap ketiga orang itu terbukti bersalah.

Ketiga pejabat tinggi Bank Indonesia itu dianggap telah memperkaya orang lain dengan uang Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia sebesar Rp 100 miliar. Uang itu dialirkan untuk membiayai bantuan hukum pejabat BI yang kena perkara korupsi, dan menyuap anggota DPR untuk memuluskan proses pembahasan Rencana Undang-undang Bank Indonesia.

Dari peristiwa hukum itu, kembali masyarakat memperoleh gambaran bahwa praktik korupsi telah menjalar sedemikian rupa, kait mengait, melibatkan orang-orang yang seharusnya bersih dari noda korupsi.

Ketiga terpidana –yang kemudian naik banding– itu merupakan mata rantai dari kasus korupsi yang sebelumnya telah diungkap, disidangkan, dan sudah pula divonis. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terbukti menerima suap untuk melancarkan proses legislasi yang berkaitan dengan kepentingan Bank Indonesia.

Terlepas, apakah vonis itu memenuhi rasa keadilan masyarakat atau tidak, pada satu sisi merupakan angin segar sekaligus dukungan terhadap spirit pemberantasan korupsi yang dari hari ke hari selalu saja tampak ada yang berusaha meredamnya dengan berbagai cara.

Dengan menghukum orang-orang yang dianggap terlibat dalam jaring kejahatan korupsi, tanpa pandang bulu (bahkan besan presiden), rezim yang sedang berkuasa terkesan betul-betul memegang komitmennya untuk menegakkan hukum.

Langkah penegakan hukum itu tentu saja patut diapresiasi dan terus didukung agar bangsa kita segera terbebas dari ‘kultur” korup. Tentang seberapa besar atau seberapa jauh hasil yang dicapai kemudian, itu soal nanti.

Pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan politik yang kuat, infrastruktur yang kokoh, komitmen yang bisa dipercaya, karena yang dihadapi bisa saja kawan sendiri. Contoh nyata, penanganan dugaan suap dan korupsi terkait dengan dana dari BI yang melibatkan pejabat tingginya dan wakil rakyat.

Pemberantasan korupsi di Indonesia sungguh suatu upaya luar biasa sulit, bahkan terkesan mustahil, sekalipun bukan berarti tak ada jalan keluar. Langkah dramatik KPK belakangan ini telah memberi harapan baru yang lebih baik, karenanya jangan sampai harapan itu padam lagi.

Korupsi di negeri ini memang sudah tidak bisa dilawan dengan cara biasa. Tantangan terberat pemerintah adalah membersihkan dahulu institusinya sebelum menyapu bersih seluruh praktik korupsi.

Salah satu caranya adalah mereformasi mental pegawai negeri, karena di situlah titik pokok korupsi di jajaran pemerintah. Mulai level paling rendah, hingga ke tingkat departemen. Sedemikian sistemik, terorganisir rapi, dan biasanya di antara ‘tikus-tikus’ itu terjalin komitmen tahu sama tahu.

Rakyat tentu saja boleh memandang dengan kacamata keraguan mengenai keseriusan pemerintah memberantas korupsi, meski sejumlah pejabat dan petinggi negara telah dipenjarakan karenanya.

Soalnya, segala upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi selama ini seolah tak berbekas. Jaring-jaring korupsi justru seperti kian melebar dan makin alot, menjalari segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Dan, perlu diingat, isu pemberantasan korupsi itu bukan isu baru. Sudah digembar-gemborkan amat kencang sejak era Soekarno, di masa Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, hingga era Yudhoyono yang tinggal berbilang hari.

Nyatanya, korupsi tetap merajalela. Bahkan –dalam beberapa bentuk– sudah diterima sebagai kelaziman dan keharusan yang tak perlu dipertanyakan lagi. Masyarakat sendiri seperti sudah tak berdaya menghindarinya, bahkan cenderung ikhlas melarutkan diri di dalam praktik yang seharusnya diperangi itu. Mungkin karena itu pula korupsi sulit diberantas. ***