Arsip untuk Agustus 20th, 2009

20
Agu
09

Partai dan Mas Tommy

BANYAK pihak tak menduga Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto tiba-tiba muncul kembali. Kali ini, ia meramaikan perebutan kursi orang pertama di Partai Golongan Karya, partai peninggalan rezim mendiang ayahnya itu sedang dalam proses suksesi.

mastommyKemunculannya di bursa pergantian pemimpin partai beringin itu meramaikan kandidat yang hari-hari belakangan ini disebut-sebut dan dianggap lebih berpeluang, dan tentu saja diikuti kontroversi.

Selain karena pengalamannya di organisasi partai belum terlihat, ia juga dibayang-bayangi status sebagai mantan narapidana dalam kasus pembunuhan terhadap seorang hakim agung.  Namun di luar itu, sesungguhnya tak ada yang luar biasa.

Ini negara bebas. Demokratis, kata orang. Jadi siapa mau jadi apa, ya bebas. Bahkan kemunculan Tommy sempat menyita perhatian, barangkali karena banyak pihak tidak menyangka putra penguasa orde baru yang sudah ditumbangkan itu ‘berani’ tampil lagi.

Keberanian yang –tentu saja– bukan tanpa latar belakang dan dukungan. Sokongan pertama, tentu dari orang-orang partai yang mencalonkannya. Berikutnya, pasti dari jaringan Keluarga Cendana yang sudah terbentuk sedemikian rupa sejak Soeharto berkuasa.

Mungkin saja Tommy sekadar digunakan sebagai kendaraan politik elite yang dekat dengan Soeharto untuk kembali berkuasa dengan cara ikut dalam prosesi partai yang pernah berpengaruh itu.

Namun bisa pula Tommy sendiri muncul tanpa membawa pesan tertentu, melainkan semata mewarnai kebebasan dan demokrasi karena siapa pun boleh mencalonkan diri jadi apa saja. Bahkan kalau perlu langsung mendirikan dan memimpin partai.

Dalam hal peluang, mungkin masih tipis. Setidaknya masih ada tokoh yang kiprah kepartaiannya sudah jelas seperti Aburizal Bakrie dan Surya Paloh, atau tokoh muda seperti Ferry Mursyidan dan Yuddy Chrinandi. Belum lagi ketentuan internal partai, yang mungkin saja tidak bisa mengakomodasi kiprah ‘orang baru’ seperti Tommy.

Sangat  boleh jadi, sebagaimana dikemukiakan pengamat politik, bahwa hasrat Tommy Soeharto menjadi ketua umum DPP Partai Golkar merupakan langkah awal atau ancang-ancang untuk ikut larut dalam kegiatan politik di kemudian hari. Bisa saja dia mempersiapkan diri atau dipersiapkan untuk meramaikan pemilihan presiden di masa berikutnya.

Sebagai anak mantan penguasa, wajar dia punya ketertarikan terhadap kerja politik. Fenomena itu juga berlaku bagi keluarga- elite politik lainnya. Apakah target Tommy hanya ingin menjadi ketua umum atau menjadi calon presiden. Insting itu sama dengan yang dimiliki keluarga elite politik lainnya, termasuk keluarga Bung Karno yang sejak dini sudah menyiapkan Puan Maharani.

Ketertarikan Tommy untuk menjadi orang pertama di Partai Golkar tampaknya didasari alasan yang realistis. Selain sebagai partai yang amat loyal pada mendiang ayahnya, Golkar adalah satu-satunya partai yang sejauh ini memiliki infrastruktur, jaringan paling solid dan masif sampai ke daerah terpencil. Meski suara Golkar cenderung turun, namun tidak sulit untuk menjalankan mesin politiknya.

Terlepas apakah Tommy akan bisa masuk ke dalam kancah pemilihan Ketua Umum Partai Golkar atau sekadar penggembira, yang pantas disesalkan adalah jika pencalonan pemimpin bangsa masih dikaitkan dengan latar belakang orangtua dan seberapa besar pengaruh atau seberapa besar hartanya.

Gejala itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih sulit menemukan sosok pemimpin yang benar-benar memiliki kemampuan dari dirinya sendiri. Inilah pekerjaan besar yang seharusnya diambil alih oleh partai yang ada sekarang ini, yakni bagaimana menyiapkan kader terbaiknya ke depan menjadi pemimpin bangsa. Itu penting, karena rakyatlah yang menentukan pemimpin mereka nanti.

20
Agu
09

Merdeka atau “merdeka”

meredekaMERDEKA. Kata itu kembali disebut, diingat, diresapi, atau sekadar dipekikkan. Tujuh belas Agustus 64 tahun silam, pasangan Soekarno-Hatta mengumumkan kepada dunia bahwa negeri ini merdeka. Lepas dari belenggu kolonial.

Saban tahun, peristiwa itu diperingati sampai ke pelosok negeri. Bahkan di beberapa tempat, kemeriahan dan kesemarakannya kadang melebihi keramaian lebaran. Semua bersukacita. Bergembira. Bersorak. Memekik. Merdeka!

Boleh jadi, banyak yang tak lagi peduli dengan kata itu, kecuali pada saat-saat seperti sekarang, musim agustusan. Yang jelas, merdeka menjadi semacam kata mukjizat, wasiat, dan mungkin seperti mantera, atau malah kata tanpa makna sama sekali.

Kini, kata-kata itu kembali dipekikkan, sambil kadang diikuti pertanyaan dalam hati, betulkah kita sudah merdeka? “Kata siapa kita sudah merdeka? Merdeka itu artinya bebas dari penindasan, dari tekanan dan pengaruh yang tidak sesuai, mandiri, dan bebas berkembang untuk maju,” ujar seorang sosiolog.

Betul juga, di zaman penjajahan Belanda dulu bangsa Indonesia tertindas, terdiskriminasi dan miskin. Sekarang, apakah sudah terbebas dari ketertindasan, diskriminasi dan kemiskinan itu?

Kalau dulu kita masih dikurung kebodohan dan keterbelakangan, apakah setelah 64 tahun merdeka kita sudah bebas dari kebodohan dan keterbeklakangan itu. Bukankah sekadar untuk bisa sekolah pun masih banyak warga kita yang dibelenggu ketakberdayaan membayarnya, tak mampu membeli buku paketnya?

Bersamaan dengan itu, kita juga sedang terjajah arus globalisasi. Negara yang kuat –meski tanpa persenjataan– bisa dengan mudah mencengkeram dan menghisap sumber daya negara lemah, termasuk menguasai informasi dan memaksakan budayanya demi kepentingannya.

Akibatnya, bangsa kita –diakui atau tidak– sedang dijajah budaya hedonis, pikiran konsumtif barang-barang yang diciptakan negara kuat, dan membelinya dengan mengeruk sumber daya alamnya termasuk dengan utang.

Lalu apa arti kemerdekaan yang sudah 64 tahun kita nikmati itu? Tanya saja kepada warga di seluruh pelosok Tanah Air. Mereka bisa merasakan betul betapa setiap hari tak pernah terbebas dari belenggu ketakutan dan kengerian. Rasa aman telah lama harus ditebus dengan kewaspadaan terus menerus.

Ya, ribuan jiwa telah melayang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Demikian selalu diajarkan dalam buku sejarah dan di utarakan kembali dalam pidato resmi. Tapi, berapa ratus ribu jiwakah yang telah mati tanpa proses hukum selama perjalanan bangsa ini menapaki kemerdekaannya?

Seberapa besar pula peran para pengelola negara ini untuk memerdekaan warganya dari rasa takut dan tak nyaman karena saban  hari dihadapkan pada praktik korup, ancaman kriminalitas, narkotika, kejahatan kerah putih, dan ancaman terorisme?

Kini kata ‘merdeka’ dipekikkan lagi di pojok-pojok gang, di panggung perayaan karang taruna, hingga di ruang sidang parlemen. Mengapa kemerdekaan itu harus selalu dijunjung tinggi? Karena itu hak paling asasi segala bangsa.

Tapi, coba tanyakan kepada saudara kita di Aceh yang telah kehilangan ribuan putra terbaiknya. Tanyakan pula kepada 3.000-an janda dan anak yatim di Tanah Rencong itu. Tanya juga warga Dayak dan Amungme yang cuma bisa termangu, menyaksikan bumi mereka dikuras dan hasilnya dialirkan ke segenap penjuru bumi, menggetarkan kabel-kabel jaringan bursa dunia. Sementara mereka tetap terbelenggu kemiskinan dan keterbelakangan.

Kemerdekaan yang sudah 64 tahun dihirup ini ternyata juga belum memberikan banyak arti kepada penduduk yang saban hari berbondong antre di kantor eksportir tenaga kerja –kata lain dari buruh– menyusul jutaan saudara mereka yang coba menadah hujan emas di negeri orang.

Di negeri sendiri, boro-boro hujan emas. Cadangan emas yang tersisa di bumi kita pun nyaris tak pernah dinikmati dengan utuh, karena kita belum juga bisa memerdekakan diri dari jaringan bisnis asing yang sudah lebih dahulu menjarahnya habis-habisan.

Merdeka!!

atau

“Merdeka”??