Dua Rudy dan Spirit Demokrasi

PASANGAN Rudy Ariffin-Rudy Resnawan resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, 2010-2015. Berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (11/6), pasangan itu memperoleh dukungan 777.554 suara atau 46,81 persen dari 1.661.223 suara sah. Mereka unggul di 11 kabupaten/kota.

Pasangan Zairullah Azhar-Habib Aboe Bakar Al Habsyi (ZA) yang unggul di dua kabupaten yakni Tanahbumbu dan Kotabaru berada pada posisi kedua dengan perolehan 376.274 suara atau 22,65 persen. Surat suara tidak sah dalam Pemilukada Gubernur Kalsel itu sebanyak 88.849 lembar.

Hari ini, Senin 14 Juni 2010, KPU Kalsel menetapkan hasil pemilihan tersebut sekaligus mengukuhkan (kembali) Rudy Arifin sebagai gubernur didampingi Rudy Resnawan sebagai wakil gubernur. Keduanya mengemban amanah para pemilih untuk memimpin sekaligus melayani segenap warga Kalsel.

Merujuk pada daftar pemilih tetap (DPT), pemegang hak suara dalam pemilihan umum kepala daerah kali ini sebanyak 2.623.296 orang. Jika surat suara yang sah 1.661.223 lembar dan surat suara tidak sah 88.849 lembar, maka jumlah yang tak memilih mencapai 873.224 orang, atau 12 kali lebih besar dibanding suara tak sah pada pemilihan gubernur 2005.

Gejala tak memilih dan gejala suara tak sah itu pada satu sisi bisa dipandang sebagai pembelajaran dalam proses demokrasi, meski di sisi lain bisa juga dilihat sebagai bentuk perilaku politik pemilih. Ia bisa ditafsirkan beragam, mulai dari ketaktahuan, ketidakpedulian, hingga pemberontakan.

Mengingat jumlahnya cukup signifikan, yakni mendekati 30 persen dari jumlah penduduk Kalsel, maka tentu saja gejala itu tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pasangan yang kini diamanati untuk melayani warga Banua.

Mereka adalah warga negara yang memiliki hak yang sama dengan mereka yang menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan, baik yang memilih pasangan yang kini jadi pemenang maupun yang memilih empat pasangan lain. Kecenderungan itu harus jadi perhatian segenap pemimpin di Kalsel untuk menyempurnakan lagi komunikasi politiknya demi memperkuat kehidupan demokrasi ke arah yang lebih baik lagi.

Hal lain yang patut dicatat dari proses politik itu adalah makin berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan umum secara damai. Hal itu bisa dimaknai sebagai modal politik paling berarti bagi Kalimantan Selatan, karena tanpa kedamaian mustahil kita bisa melakukan demokrasi secara sehat.

Spirit damai itu sangat boleh jadi merupakan karakter dasar urang Banua, sebab sudah ditunjukkan tidak saja pada pemilu kepala daerah kali ini dan lima tahun sebelumnya, melainkan sejak masa- masa awal reformasi yang disusul pemilihan umum. Mengutip pernyataan Bupati Banjar –saat itu Rudy Arifin– seorang tokoh Carter Center Indonesia (CCI — lembaga swasta pemantau pemilu yang didirikan mantan presiden AS Jimmy Carter) menyatakan, warga di sini hidupnya sungguh demokratis, tidak membedakan satu dengan yang lain.

Masyarakat tentu berharap, spirit demokrasi damai itu tetap terpelihara dan makin dikedepankan dalam pelbagai kesempatan, karena dengan cara itulah bangsa kita kian tambah dewasa dalam berpolitik. Semua pihak tentu berharap situasi yang aman dan damai itu terus terjaga, baik dalam pesta politik maupun dalam kegiatan kehidupan sosial hari-hari ini dan seterusnya.

Demokrasi yang sehat adalah ketika pihak yang kalah menerima kekalahan dan langsung bahu membahu dengan pihak pemenang untuk melaksanakan proses sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati demi mencapai tujuan bersama.

Pemenang menjalankan amanat rakyat dengan penuh tanggung jawab, pecundang menerima kekalahannya dengan lapang dada. Pemenang dan pecundang bergandeng tangan berjuang memajukan bangsa tanpa melihat lagi siapa kalah siapa menang.

Kekurangan di satu pihak diisi oleh kelebihan dari pihak lain. Kelebihan satu pihak berguna untuk mengisi kekurangan pihak lain. Semua kembali berjalan seiring bersama, sampai pada batas waktu yang disepakati kemudian memulai lagi proses dari awal menuju kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi. **