Arsip untuk Oktober 22nd, 2013

22
Okt
13

Senggol Dikit, Dor!!

Gambar
SEORANG pria ditangkap saat menjual senjata api rakitan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis awal September 2013. Penangkapan dilakukan polisi yang menyamar sebagai pengusaha batu bara yang hendak membeli senjata api genggam. Ini bukan pertama kali terjadi, pertengahan Agustus polisi menangkap seorang pria di sebuah rumah makan di Banjarmasin, juga dengan cara menyamar sebagai pembeli. Peristiwa serupa, juga terjadi beberapa waktu sebelumnya.

Di Jakarta, polisi juga membongkar peredaran senjata api ilegal dengan menggerebek lokasi perakitannya di Cipacing, Sumedang, Jabar. Tim Polda Metro Jaya Jakarta yang melakukan perburuan menyita 19 pucuk senjata api rakitan dan 348 butir peluru berbagai ukuran. Penyandang dana perakitan sekaligus penjual senjata-senjata itu mengaku sudah menjual 52 pucuk, harga jual antara Rp 20 juta sampai Rp 50 juta.

Sebagaimana disiarkan koran ini, pada peristiwa-peristiwa itu polisi menciduk para penjual senjata api setelah melakukan penelusuran dan pengembangan informasi yang mereka peroleh mengenai ada orang atau agen yang memasarkan senjata api. Tentu saja ini menghawatirkan, karena menunjukkan makin mudahnya orang memperoleh senjata api, rakitan maupun pabrikan.

Kepemilikan senjata api di tangan warga sipil di tanah air diatur undang-undang dan plaksanaannya diawasi secara ketat. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari undang-undang yakni UU Darurat No 12 Tahun 1951,dan Perpu No 20 Tahun 1960. Lalu ada peraturan yang dietapkan melalui Surat keputusan (SK) Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Selain itu, hukuman terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup berat. Dalam UU Darurat No12 Tahun 1951 disebutkan hukuman masksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati,hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara. Namun, penangkapan-penangkapan itu menunjukkan binsis senjata api di Indonesia terus meningkat.

Kepemilikan senajata api di kalangan warga sipil, baik secara sah maupun gelap tak terlepas dari makin mudahnya mengakses sumber-sumber benda mematikan. Informasi terbuka melalui internet, berupa toko online yang menyajikan katalog, harga, tata cara pengiriman dan pembayaran, bahkan ada yang menjanjikan sekaligus membantu menguruskan perizinan.

Aturan izin senjata api tercantum dalam UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Sementara biaya pengurusan izin diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara Republik Indonesia. Sejak awal tahun 2012, Polri mencatat ada sekitar 18.030 izin kepemilikan senjata api pada warga sipil.

Data itu menunjukkan, secara formal ada lebih dari 18 ribu warga sipil di tanah air kita yang menguasai senjata api. Itu yang resmi, yang berizin dan selalu memperbaharui izinnya secara berkala. Lalu, bagaimana yang tidak sah? Pasti jumlahnya jauh lebih dari yang diperkirakan. Mereka yang memiliki uang dan pengaruh besar, dengan mudah bisa membeli senjata-senjata itu dengan motif apa pun.

Fakta menarik terkait penguasaan senjata api dirilis Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), awal September lalu. Institusi ini mencatat selama 45 hari antara Juli dan Agustus telah terjadi 20 kasus penembakan misterius dan hanya satu pelakunya yg berhasil ditangkap polisi, yakni di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Aksi penembakan itu terjadi mulai dari Aceh hingga Papua. Dari 20 penembakan tersebut, 10 kasus terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya. Sasarannya adalah 10 mobil, tiga halte bus Trans Jakarta, dan sebuah rumah polisi. Selain itu ada beberapa polisi ditembak dan satu penembakan terhadap anggota TNI. Akibatnya tiga orang luka dan lima tewas, tiga di antaranya adalah polisi.

Tentu saja berbagai kejadian itu merupakan sebuah ironi di tengah harapan warga terhadap penegakan hukum. Bisa jadi, warga memang merasa kurang mendapat jaminan keamanan dari negara, sehingga dia memerlukan senjata. Bisa pula karena kemampuan finansial, warga membeli apa pun yang diinginkannya termasuk senjata sekaligus “membeli” legalitasnya. Akibatnya, acap kali publik dikejutkan peristiwa orang sipil pamer senjata, atau bahkan main tembak seperti di negeri tanpa hukum.

Aksi ini terjadi akibat beberapa hal, yakni pemerintah sangat memberi kelonggaran terhadap keberadaan senjata api di kalangan sipil dan tidak ada kebijakan untuk memberantasnya secara total. Ini diperparah dengan sikap pemerintah yang memungut pendapatan negara bukan pajak (PNBP) bagi warga sipil yang memegang senjata api.

Akibatnya, keinginan warga sipil memiliki senjata api makin tinggi sehingga aksi penyelundupan senjata api ke Indonesia kian deras dan produksi senjata api rakitan juga kian diminati orang. Sikap permisif pemerintah terlihat pula dari pembiaran pada peredaran replika senjata atau yang biasa dikenal airsoft gun, sehingga senjata-senjata replika itu marak digunakan di luar arena olahraga rekreasi.

Kondisi seperti ini seharusnya tidak dibiarkan berlarut dan menjadi liar. Negara harus betul-betul tegas menegakkan peraturan mengenai kepemilikan senjatra apim oleh warga sipil, dan dengan sangat ketat mengawasinya, bukan justru menjadikannya sebagai binsis sampingan yang menghasilkan pendapatan di luar pajak. Publik berharap pemerintah betul-betul serius menangani persoalan ini sebelum jatuh korban lebih banyak. ***

22
Okt
13

Korupsi, dan Politik yang Nepotik

Gambar
PENANGKAPAN Ketua Mahamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka banyak hal. Selain menunjukkan betapa dahsyatnya virus korupsi menjalari sendi-sendi kehidupan bernegara, ia juga mengungkap betapa rentannya sturuktur kekuasaan yang dibangun melalui politik kekerabatan (nepotik) terhadap praktik-praktik kolutif  yang berujung pada korupsi dan pula.
Sebagiamana ramai diberitakan, selain menangkap Ketua MK, komisi juga lima orang lainnya termasuk Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Akil ditangkap saat menerima suap terkait putusan MK atas peradilan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Wawan diciduk atas dugaan penyuapan terahadap Akil dalam kasus sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten. Komisi juga mencegah Ratu Atut bepergian ke luar negeri,

Banten dengan “imperium” kekerabatan yang berporos pada Ratu Atut adalah realitas menarik dalam perkembangan politik demokrasi di tanah air pascareformasi. Amanat reformasi menyingkirkan pola-pola nepotisme yang selalu jadi bagian tak terpisah dari praktek persekongkolan (kolusi) yang hanya beroirentasi pada keuntungan pribadi dan kelompok dengan cara menggerogoti keuangan negara dan hak-hak publik (korupsi).

Kasus Banten menjadi penting dalam dinamika politik Indonesia karena ia seperti menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain. Provinsi baru hasil “pemerkaran” dari Jawa Barat ini lahir 13 tahun lalu. Gubernur pertama,  Djoko Munandar hanya menjabat tiga tahun. Ia dinonaktifkan tahun 2005 karena terkait kasus korupsi, Atut yang saat itu wakil gubernur, langsung naik jadi pelaksana tugas gubernur. Ia memenangti  Pilkada 2006 berpasangan dengan Mohammad Masduki sebagai wakil gubernur. Mereka dilantik pada 11 Januari 2007.

 Sejak itu kekerabatan kekuasaan di eks Karesidenan Banten ini mulai terbangun. Melalui garis ayahnya, almarhum Tb CHasan Sochib –tokoh jawara yang kemudian jadi penguasaha besar– jejering keluarga Atut menancap seantero Banten. Selain Atut (Gubernur), Ratu Tatu Chasanah (Wakil Walikota Serang), dan Tb Chaeri Wardana (pengusaha/Ketua AMPG Banten), yang juga suami Airin Rachmi Diany, Walikota Tangerang Selatan.

Suami Atut, Hikmat Tomet jadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Anak kandung Atut, Andika Harzumi tercatat sebagai anggota DPD RI yang akan maju jadi caleg dari Partai Golkar dalam Pemilu 2014. Istri Andika tercatat sebagai anggota DPRD Kota Serang. Saudara Atut dari lain ibu, yakni Tb Haerul Jaman sebagai Wakil Walikota Serang dan Ratu Lilis Karyawati (Ketua DPD II Partai Golkar Kota Serang). Suami  Lilis, Aden Abdul Khaliq adalah anggota DPRD Provinsi Banten.

Gejela kekerabatan seperti di Banten muncul pula di daerah-daerah lain. Publik bisa melihat fenomena bangunan politik keluarga ini dalam politik lokal, Yasin Limpo di Sulawesi Selatan, Sjachroedin di Lampung, Narang di Kalteng, Sarundayang di Sulawesi Utara. Dalam skala lebih kecil lagi, ada contoh istri Walikota Bekasi, yang sempat berlaga di Pemilihan wali kota Bekasi. Atau, Iriani Irianto yang menggantikan suaminya di Kabupaten Indramayu.  Sebut pula Widya Kandi Susanti yang jadi Bupati Kendal, Jawa Tengah menggantikan Hendy Boedoro, yang kini mendekam di penjara akibat menyelewengkan APBD. Lalu istri Idham Samawi, Sri Suryawidati yang jadi bupati Bantul. Idham terjerat kasus korupsi dana hibah untuk Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Dalam beberapa kasus di negara lain, faktor utama  yang memberikan kontribusi atas maraknya politik nepotik ini adalah sistem partai yang lemah. Para pemimpin partai dan kandidat untuk jabatan publik direkrut tidak melalui proses kaku seleksi dalam partai politik, tetapi melalui jaringan kekerabatan tradisional. Pelembagaan partai yang lemah telah menyebabkan munculnya beberapa “dinasti” di daerah-daerah. Keluarga politik bisa dengan mudah menangkap struktur organisasi cabang partaiatau menggunakan politik uang untuk mendapatkan dukungan partai. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika seorang kerabat pejabat lokal berkuasa dipilih sebagai calon dari partai politik meskipun rekam jejaknya dipertanyakan.

Pemilihan umum yang didominasi oleh keluarga politik berduit akan menunjukkan bagaimana sifat liberal sistem demokrasi suatu negara. Salah satu efek sampingnmya terlihat dari dari pilkada-pilkada yang melahirkan politik nepotik di daerah, sebagaimana tampak pada contoh-contoh di atas, ketika  istri, anak, menantu, paman, sepupu, menggantikan keluarga mereka memimpin daerah.

Fenomena seperti ini layaknya politik kartel yang tak lepas dari politik balas budi, politik uang untuk melanggengkan kekuasaan. Kebebasan politik yang semakin terbuka ini, telah dimanfaatkan betul oleh aktor-aktor politik yang punya segala akses untuk menggapai kapitalisasi dan kekuasaan. Berkaca pada kasus Banten, yang ternyata sarat oleh praktek-praktek kolutif dalam jejaring nepotisme keluarga Atut, tak heran jika publik mempertanyakan berbagai aliran dana negara dalam bentuk hibah kepada lembaga-lembaga dan isntitusi yang dikuasai orang-orang mereka.

Memasuki Pemilu 2014, publik juga melihat kecenderungan politik kekerabatan ini masih tetap muncul. Dari daftar para calon anggota legislatif bisa ditelusuri apa, siapa, dan apa keterkaitan seseorang dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Maraknya praktek politik kekerabatan akan terus berlanjut selama proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan sebagaimana mestinya alias macet. Sebuah gugatan bagi para elite partai. ***

22
Okt
13

Tragedi Para Pencari “Genesis”

Gambar

POLISI Sukabumi, Jawa Barat, menangkap empat lelaki, yang diduga merupakan anggota jaringan penyelundupan manusia ke Pulau Australia. Orang-orang itu diduga kuat yang akan menyeleundupkan 88 imigran asal suku Rohingnya, Myanmar. Orang-orang Rohingnya ini keluar dari negerinya, untuk menghindarkan diri dari ancaman dan tekanan kaum mayoritas.

Dua pekan sebelumnya, sebah tragedi kemanusiaan terjadi di (lagi) di perairan Indonesia, di selatan Pulau Jawa. Sebuah kapal imigran berpenumpang 79 orang tenggelam di sekitar Pantai Cikole Desa Sinar Laut Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, Jumat (27/9/13).

Kapal yang mengangkut pengungsi dari Timur Tengah itu kandas, remuk menabrak hamparan karang. Data terakhir menunjukkan setidaknya 22 orang ditemukan tewas, 35 selamat dan sisanya masih dalam pencarian.

Bahtera itu sejatinya merupakan kapal nelayan, namun diubah fungsi jadi kapal penumpang untuk mengangkut para imigran asal Suriah, Iran, Irak, Afganistan, Yordania dan Afrika. Mereka berangkat dari negeri masing-masing untuk menghindari perang saudara, teror, atau semata untuk menuju hidup baru yang mereka impikan bisa diperoleh di negara lain.

Mereka bertolak dari negerinya, memulai perjalanan menempuh ribuan mil menuju tanah harapan, Australia. Kapal kecil sarat penumpang ini membelah keganasan laut, menyusuri pesisir selatan Jaw Barat semeblum disambut gelombang dahsyat Samudera Hindia, yeng kemudian menghempaskannya tanpa ampun.

Hanya satu keinginan kuat yang mendorong para eksodan ini untuk meninggalkan negerinya, membebaskan diri dari kemelut politik yang menyengsarakan mereka. Begitu besar dan kejamnya kesengsaraan itu, telah membulatkan tekad orang-orang ini meninggalkan tanah airnya. Rombongan ini, hanyalah satu di antara puluhan, mungkin ratusan “manusia perahu” sejenis yang satu persatu menempuh samudera, meninggalkan negerinya.

Warga Indonesia yang hidup dalam suasana tenteram dan damai mungkin tak akan bisa membayangkan, kekejaman dan kekacauan macam apa yang mendera orang-orang ini, sehingga mereka menyatukan tekad menempuh bahaya –yang boleh jadi-tak kalah ganasnya dengan yang mengancam mereka di dalam negeri– dengan mengarungi lautan, seperti mencari Genesis.

Daripada jadi korban saudara sebangsa, daripada dibunuh oleh bangsa sendiri, lebih baik mereka mati oleh tinakan sendiri menempuh masa depan. Setidaknya, mereka telah berusaha meraih cita-cita, kalau kemudian kandas juga seperti yang terjadi di Cianjur Selatan itu, ya lain perkara.

Kita hanya bisa menduga-duga, mungkin rombongan yang kemudian nahas itu, mengalami nasib seperti yang dialami saudara-saudaranya di negara lain. Mereka jadi korban kebuasan kekuasaan, jadi taruhan ambisi para politisi, jadi korban pertentangan ideologi, atau bahkan jadi tumbal perseteruan suku.

Megarungi ribuan mil, menempuh keganasan ombak, menuju suatu tempat yang mereka sendiri tidak tahu apakah akan tiba atau tidak, apakah akan diterima atau tidak orang ‘tuan rumah’ baru, adalah tindakan yang memang nekad.

Peristiwa seperti yang terjadi di Pantai Selatan Cianjur itu bukanlah satu-satunya. Sebelumnya telah berulang kali terjadi insiden serupa. Manusia-manusia perahu kandas di pesisir-pesisir perairan Indonesia, di Sumatera, Pulau Jawa, atau di Nusa Tenggara barat dan Timur. Hampir semuanya merujuk pada kasus yang sama, yakni eksodus dari tanah airnya menuju tanah harapan.

Australia, pulau benua tetangga paling selatan Indonesia selalu menjadi tujuan. Dan, Indonesia yang persis berada di tengah perlintasan itu selalu jadi batu loncatan para imigran yang bermimpi mengubah hidup di negara harapan.

Gelombang terbesar “manusia perahu” yang meladan Indonesia terjadi di pertengahan tahunn 70-an sampai akhir 80-an, menyusul perang Vietnam dan konflik selanjutnya. Bangsa Indonesia yang tidak sedang berada dalam kemelut seperti yang dialami orang-orang yang mengungsi itu, dengan tangan terbuka dan keramahan serta penuh cinta kasih khas menampung mereka, melindungi, dan menyantuni mereka yang terlunta-lunta dan terusir dari negerinyna.

Dengan terbuka dan ketulusan pula, pemerintah Indonesia menyediakan Pulau Galang di Kepulauan Riau, untuk selama belasan tahun dimukimi para pengungsi Vietnam. Kini,dalam konteks yang hampir sama di tengah geopolitik yang terus berubah, gelombang manuisa perahu itu mulai melanda lagi. Bedanya, Indonesia semata dijadikan tempat persinggahan atau transit, sebelum menuju Australia.

Apa yang terjadi pada para manusia perahu itu, sebenarnya pernah pula dialami sebagian saudara-saudara kita. Bedanya, pengungsi bernenek-moyangkan bangsa pelaut ini terbirit-birit bukan karena perang, jecuali –mungkin– dalam kasus pengusngi Timor Timur dan Aceh. Mereka terusir kerena pertikaian yang entah bagaimana bisa meledak dan mengoyakkan sendi-sendi kerukunan yang selama ini terjalin erat bak saudara sedarah.

Peristiwa Ambon, Poso, Aceh, Sampit, dan terakhir di Madura ketika kaum Syiah dihakimi sebagai sesat dan diusir, dipaksa mengungsi. Kita mungkin bisa membayangkan, kira-kira bagaimana rasanya jika diri kita sendiri adalah bagian dari mereka yang kehilangan sanak saudara dan harus menyelamatkan nyawa dari saudara sendiri yang tengah kalap hanya kerana perbedaan keyakinan.

Ya. Memang absurd. Kita meletakkan ketuhanan dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai dasar-dasar falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi bersamaan dengan itu kita juga menyaksikan orang dengan mudah mencabut nyawa orang lain. Boleh jadi, saat-saat ini banyak manusia kehilangan kemanusiaannya, sehingga naluri kebinatangan yang dibakar rasa bencilah yang jadi panglima. ***