Archive Page 2

22
Okt
13

Tragedi Para Pencari “Genesis”

Gambar

POLISI Sukabumi, Jawa Barat, menangkap empat lelaki, yang diduga merupakan anggota jaringan penyelundupan manusia ke Pulau Australia. Orang-orang itu diduga kuat yang akan menyeleundupkan 88 imigran asal suku Rohingnya, Myanmar. Orang-orang Rohingnya ini keluar dari negerinya, untuk menghindarkan diri dari ancaman dan tekanan kaum mayoritas.

Dua pekan sebelumnya, sebah tragedi kemanusiaan terjadi di (lagi) di perairan Indonesia, di selatan Pulau Jawa. Sebuah kapal imigran berpenumpang 79 orang tenggelam di sekitar Pantai Cikole Desa Sinar Laut Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, Jumat (27/9/13).

Kapal yang mengangkut pengungsi dari Timur Tengah itu kandas, remuk menabrak hamparan karang. Data terakhir menunjukkan setidaknya 22 orang ditemukan tewas, 35 selamat dan sisanya masih dalam pencarian.

Bahtera itu sejatinya merupakan kapal nelayan, namun diubah fungsi jadi kapal penumpang untuk mengangkut para imigran asal Suriah, Iran, Irak, Afganistan, Yordania dan Afrika. Mereka berangkat dari negeri masing-masing untuk menghindari perang saudara, teror, atau semata untuk menuju hidup baru yang mereka impikan bisa diperoleh di negara lain.

Mereka bertolak dari negerinya, memulai perjalanan menempuh ribuan mil menuju tanah harapan, Australia. Kapal kecil sarat penumpang ini membelah keganasan laut, menyusuri pesisir selatan Jaw Barat semeblum disambut gelombang dahsyat Samudera Hindia, yeng kemudian menghempaskannya tanpa ampun.

Hanya satu keinginan kuat yang mendorong para eksodan ini untuk meninggalkan negerinya, membebaskan diri dari kemelut politik yang menyengsarakan mereka. Begitu besar dan kejamnya kesengsaraan itu, telah membulatkan tekad orang-orang ini meninggalkan tanah airnya. Rombongan ini, hanyalah satu di antara puluhan, mungkin ratusan “manusia perahu” sejenis yang satu persatu menempuh samudera, meninggalkan negerinya.

Warga Indonesia yang hidup dalam suasana tenteram dan damai mungkin tak akan bisa membayangkan, kekejaman dan kekacauan macam apa yang mendera orang-orang ini, sehingga mereka menyatukan tekad menempuh bahaya –yang boleh jadi-tak kalah ganasnya dengan yang mengancam mereka di dalam negeri– dengan mengarungi lautan, seperti mencari Genesis.

Daripada jadi korban saudara sebangsa, daripada dibunuh oleh bangsa sendiri, lebih baik mereka mati oleh tinakan sendiri menempuh masa depan. Setidaknya, mereka telah berusaha meraih cita-cita, kalau kemudian kandas juga seperti yang terjadi di Cianjur Selatan itu, ya lain perkara.

Kita hanya bisa menduga-duga, mungkin rombongan yang kemudian nahas itu, mengalami nasib seperti yang dialami saudara-saudaranya di negara lain. Mereka jadi korban kebuasan kekuasaan, jadi taruhan ambisi para politisi, jadi korban pertentangan ideologi, atau bahkan jadi tumbal perseteruan suku.

Megarungi ribuan mil, menempuh keganasan ombak, menuju suatu tempat yang mereka sendiri tidak tahu apakah akan tiba atau tidak, apakah akan diterima atau tidak orang ‘tuan rumah’ baru, adalah tindakan yang memang nekad.

Peristiwa seperti yang terjadi di Pantai Selatan Cianjur itu bukanlah satu-satunya. Sebelumnya telah berulang kali terjadi insiden serupa. Manusia-manusia perahu kandas di pesisir-pesisir perairan Indonesia, di Sumatera, Pulau Jawa, atau di Nusa Tenggara barat dan Timur. Hampir semuanya merujuk pada kasus yang sama, yakni eksodus dari tanah airnya menuju tanah harapan.

Australia, pulau benua tetangga paling selatan Indonesia selalu menjadi tujuan. Dan, Indonesia yang persis berada di tengah perlintasan itu selalu jadi batu loncatan para imigran yang bermimpi mengubah hidup di negara harapan.

Gelombang terbesar “manusia perahu” yang meladan Indonesia terjadi di pertengahan tahunn 70-an sampai akhir 80-an, menyusul perang Vietnam dan konflik selanjutnya. Bangsa Indonesia yang tidak sedang berada dalam kemelut seperti yang dialami orang-orang yang mengungsi itu, dengan tangan terbuka dan keramahan serta penuh cinta kasih khas menampung mereka, melindungi, dan menyantuni mereka yang terlunta-lunta dan terusir dari negerinyna.

Dengan terbuka dan ketulusan pula, pemerintah Indonesia menyediakan Pulau Galang di Kepulauan Riau, untuk selama belasan tahun dimukimi para pengungsi Vietnam. Kini,dalam konteks yang hampir sama di tengah geopolitik yang terus berubah, gelombang manuisa perahu itu mulai melanda lagi. Bedanya, Indonesia semata dijadikan tempat persinggahan atau transit, sebelum menuju Australia.

Apa yang terjadi pada para manusia perahu itu, sebenarnya pernah pula dialami sebagian saudara-saudara kita. Bedanya, pengungsi bernenek-moyangkan bangsa pelaut ini terbirit-birit bukan karena perang, jecuali –mungkin– dalam kasus pengusngi Timor Timur dan Aceh. Mereka terusir kerena pertikaian yang entah bagaimana bisa meledak dan mengoyakkan sendi-sendi kerukunan yang selama ini terjalin erat bak saudara sedarah.

Peristiwa Ambon, Poso, Aceh, Sampit, dan terakhir di Madura ketika kaum Syiah dihakimi sebagai sesat dan diusir, dipaksa mengungsi. Kita mungkin bisa membayangkan, kira-kira bagaimana rasanya jika diri kita sendiri adalah bagian dari mereka yang kehilangan sanak saudara dan harus menyelamatkan nyawa dari saudara sendiri yang tengah kalap hanya kerana perbedaan keyakinan.

Ya. Memang absurd. Kita meletakkan ketuhanan dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai dasar-dasar falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi bersamaan dengan itu kita juga menyaksikan orang dengan mudah mencabut nyawa orang lain. Boleh jadi, saat-saat ini banyak manusia kehilangan kemanusiaannya, sehingga naluri kebinatangan yang dibakar rasa bencilah yang jadi panglima. ***

21
Okt
13

Borneo: Darurat Vs Mafia

Gambar
AUDIT Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas 247 perusahaan tambang batu bara di Kalsel dan Kaltim menunjukkan, 64 di antaranya tak memiliki rencana reklamasi. Terungkap pula ada 73 perusahaan yang tidak menyetor uang jaminan reklamasi. Tragisnya, perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang mengupas dan mengeruk sekitar 100.880 hektare lahan, baru mereklamasi 4.730 hektare saja.

Angka-angka yang dipaparkan anggota IV BPK RI, Ali Masykur Musa beberapa waktu lalu, itu seharusnya mencengangkan banyak pihak, sekaligus menyentakkan kesadaran bahsa jika kondisi seperti hari-hari ini dibiarkan, maka satu dua dekade ke depan bumi Borneo suda betul-betul tak akan memberikan banyak harapan lagi.

Substansi dari yang disampaikan BPK ini sebenarnya bukan hal baru. Sudah sejak tiga dekade silam, para penggiat lingkungan mengkritisi eksploitasi besar-besaran atas Kalimantan yang hanya dikendalikan kepentingan modal.

Mestinya rakyat Indonesia adalah penikmat utama kekayaan alam yang dikelola secara bijak dengan memperhatikan keseimabangan lingkungan. Kenyataan hari ini sekitar 70 persen izin penambangan minyak dan gas dikuasai pihak asing. Penguasan modal asing atas pertambangan batu bara, bauksit, nikel, dan timah, mencapai 75 persen. Bahkan 85 persen tambang tembaga dan emas dipegang pihak asing.

Pertamina sebagai BUMN migas kita hanya menguasai 17 persen produksi dan cadangan migas nasional. Sementara, 13 persen sisanya adalah sumbangan perusahaan swasta nasional.

Energi fosil seperti minyak, batubara dan gas bebarapa tahun ke depan pasti akan habis. Sudah saatnya berpikir mengenai energi terbarukan sebagai pengganti atau alternatif.

Teknologi hijau untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari lingkungan yang mampu menjaga kelestarian lingkungan dan berkelanjutan, seharusnya menjadi sandaran utama setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Namun, pemerintah sendiri tampaknya tak memiliki kepekaan itu. Berbagai kebijakan justru sekan kian mempermudah para pemodal mengeksploitasi habis-habisan semua sumber kekayaan bumi di tanah air.

Akibatnya aktifitas pertambangan kian menggila. Penambang legal dan yang tidak legal hampir tak bisa lagi dibedakan, karena pada titik tertentu mereka sebenarnya bergandeng dalam sebuah persekongkolan canggih.

Situasi seperti ini, ditambah berbagai ketentuan yang seakan mengiokat tapi sebenarnya memberikan celah-celah baru untuk disimpangkan, telah kian memperkokoh posisi dan praktik-praktik mafia. Persekutuan canggih antara birokrat penguasa dengan pengusaha –hitam maupun putih– dan para penegak hukum di semua lini dan tingkatan telah menyebabkan kerusakan alam di tanah Kalimantan ini semakin parah.

Pemberantasan atas mafia hukum dan mafia tambang yang pernah dicanangkan pertengahan 2010, hingga kini tak terdengar hasilnya. Berbagai kasus yangn merugikan masyarakat, bahkan yang sampai memakan korban jiwa, seolah hilang ditelan bumi.

Kasus pembunuhan guru sekolah dasar (SD) Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, misalnya. Atau pembunuhan terhadap seorang pemilik lahan di Desa Tungkaran Pangeran Batulicin tahun 2007. Kedua kasus ini tak pernah terungkap secara terang, karena selelu terkesan ada upaya-upayan mengaburkan dan mengalihkannya.

Belum lama ini warga dikejutkan oleh pembunuhan sadistis atas seorang pengelola persewaan alat berat. Banyak pihak yakin peristiwa keji inin bukan semata tindak kriminal murni, melainkan ada kaitan dengan praktik mafia tambang. Kekejian atas korban, seolah dimaksudkan sebagai pesan terhadap lawan-lawannya.

Praktik lain bisa pula berbentuk kriminalisasi atas orang atau pihak yang dianggap menghalangi atau akan mengganggu para mafia tambang itu. Pernah terjadi seorang pengurus koperasi dipenjarakan atas tuduhan penambangan liar, setelah itu lahannya di ambilalih dan dikuasai pihak lain.

Gambaran ini tak lain sekadar jadi pembanding atas apa yang dikemukakan pihak BPK, bahwa penertiban atas berbagai pernik bisnis tambang di bumi Kalimantan, tirak pernah akan berhasil jika tidak disertai penegakan hukum.

Di sisi lain, fakta-fakta di lapangan –meski tidak terbuka– dan pengalaman dari masa ke masa masa menunjukkan bahwa hukum seakan tidak punya kekuatan ketika ia dihadapkan dalam konteks bisnis tambang. Sebaliknya, seringkali hukum justru dijadikan alat pembenar bagi ketidakbenaran praktik ilegal, bahkan sering pula dijadikan alat mengkriminalkan pihak yang sesungguhnya berhak.

Penegakan hukum dalam konteks apa pun, hanya mimpi yang tak akan pernah terlaksana sepanjang para aparatnya terlibat dan jadi bagian dari praktik-praktik ilegal itu. ***

20
Okt
13

Saling-silang Perpa…Perppu!!!

Gambar

ADA diskusi publik yang sebenarnya menarik, terkait dengan  Peraturan Perintah Pengganti Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK) yang ditandatangani presiden beberapa hari lalu. Perppu ini segera akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memdapatkan persetujuan. Peristiwa ini penting untuk membuka mata khalayak awam terhadap tata hukum, pelaksanaan, dan penegakannya di tanah air, terutama setelah tsunami kasus Akil Muchtar mengguncang dan merontokkan harapan serta kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Sayang sekali publikasi pergulatan pemikiran di antara para ahli, para praktisi, dan para akademisi mengenai hal itu, terganggu oleh heboh tak penting, manakala pemimpin tertinggi negara ini dengan emosional menanggapi rumor tentang sosok Bunda Puteri, yang secara substansial tidak terkait langsung dengan kepentingan masyarakat. Sosok yang disebut-sebut dalam kesaksian di tengah persidangan atas para koruptor itu, sekadar menampilkan gambaran nyata betapa  saling-silangnya persekongkolan canggih pihak-pihak yang terlibat itu untuk membobol uang negara.

Muara dari semua ini adalah penegakan hukum. Namun ketika lembaga tinggi dalam penegakan hukum seperti Mahkamah Konstitusi terkotori orang bermental korup, maka hancurlah harapan masyarakat terhadap tegaknya hukum di tanah air. Jebolnya benteng moral MK oleh perilaku Akil Muchtar, melengkapi runtuhnya kepercayaan publik terhadap hampir semua institusi penegak hukum.

Tak ada satu pun institusi itu yang tidak tercemari personel-personelnya yang bermental korup. Bahkan, proses hukum atas kasus korupsi pun dijadikan arena suap-menyuap sebaimana terungkap dalam peristiwa penangkapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung beberapa waktu lalu, yang kemudian menyeret mantan wali kota dan mantan sekretaris daerah setempat ke balik jeruji tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ada situasi sangat genting yang sedang melanda penegakan hukum di tanah air. Ada situasi yang oleh banyak pihak dinilai sebagai saat yang memerlukan langkah-langkah darurat untuk mengatasinya. Masyarakat perlu diajak serta memperlajari dan memahami situasi yang sedang terjadi agar mereka makin terbuka matanya, bahwa penegakan hukum bukan semata tanggung jawab para penegaknya, melainkan tanggung jawab bersama.

Dalam konteks inilah kontroversi mengenai Perppu MK menjadi hal penting sebagai pembelajaran kepada masyarakat. Ada pihak yang setuju terhadap langkah kepala negara mengeluarkan Perppu ini, tak kurang pula yang menolak dengan berbagai argumentasi. Baik argumentasi akademis, maupun argumentasi yang sangat bersifat politis belaka sekadar menunjukkan bahwa yang bersangkutan punya kemampuan untuk menolak.

Pihak yang setuju menyatakan,  tidak ada yang salah dengan substansi Perppu itu yang antara lain mengatur tambahan syarat menjadi hakim konstitusi, mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi, serta perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi. Adalah tepat  jika calon hakim konstitusi disyaratkan tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun tertentu. Lalu, tidak ada salahnya pula jika proses seleksi dan pengajuan calon hakim konstitusi melibatkan panel ahli independen yang dibentuk oleh Komisi Yudisial. Pelibatan panel ahli tidak akan membatasi kewenangan Presiden, Mahkamah Agung, dan DPR dalam mengajukan calon hakim konstitusi.

Pengawasan hakim yang diatur melalui Perppu MK ini tidak melanggar konstitusi. Hakim konstitusi akan diawasi  Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang sifatnya independen, bukan oleh Komisi Yudisial. Majelis ini terdiri atas orang-orang yang dipilih KY berdasarkan usulan masyarakat, yakni mantan hakim MK, praktisi hukum, akademisi di bidang hukum, dan tokoh masyarakat yang usianya kurang lebih 50 tahun.

Pihak yang menolak Perppu ini menyandarkan argumentasi pada dasar hukumnya, apakah bertentangan dengan UUD, atau tidak. Bahkan ada yang secara ekstrem menyatakan menolak karena menilai Perppu ini menyalahi aturan. Sebaiknya Perppu hanya dibuat dalam situasi situasi genting  sesuai kebutuhan yang berkaitan dengan isu kesejahteraan. Bukan isu yang menyebabkan tata negara dicederai. Misalnya wewenang yudikatif dan legislatif yang diserobot eksekutif.

Mereka juga mengkritisi aturan pemilihan hakim, yakni pembentukan tim penilai terhadap usulan-usulan Mahkamah Agung (MA)-Presiden-DPR. Menurut mereka, ini potensi buruk yang mengganggu otoritas masing-masing lembaga pemegang kekuasaan tersebut sbg perwujudan kedaulatan rakyat. Keberadaan Tim panel yang punya kekuasaan menilai lembaga-lembaga tinggi ini tidak bisa dibenarkan karena berpotensi mengganggu praktek ketata negaraan.

Sepatutnya tim panel bekerja sebelum pengambilan keputusan oleh DPR, MA, presiden sebagaimana praktek tim seleksi untuk hakim MA selama ini. Sejak amandemen UUD, keberadaan lembaga-lembaga tinggi negara setara, tidak ada yang lebih tinggi. Jika tim panel dibentuk tanpa melalui proses demokratis, melibatkan rakyat secara langsung. Lalu, bagaimana mau menilai putusan politik DPR sebagai perwujudan kedaultan rakyat? Demikian argumentasi mereka.

Dalam konteks inilah publik perlu diberi keleuasaan memperoleh akses informasi, baik terhadap pendapat pihak-pihak yang setuju, maupaun terhadap pandangan mereka yang tidak setuju dan menolak terbitnnya Perppu MK. Di luar itu semua, masyarakat di tanah air sudah tahu belaka bahwa seberapa ideal pun proses pemilihan anggota MK, ternyata tak luput meloloskan ahli hukum yang juga ternyata ahli memanipulasi hukum demi kepentingan pribadinya.

Dengan atau tanpa Perppu, penegakan hukum di tanah air akan tetap terseok-seok, sepanjang orang-orang yang dipercayai untuk menegakkannya malah membengkokkannya sekehendak hati sesuai kepentingan diri dan kelompoknya. Gejala seperti inilah yang terus menerus berlangsung dan disaksikan rakyat tanpa bisa berbuat banyak. Keadaan sudah genting sejak lama, namun kita seperti dininabobokkan, dibiarkan buta hukum, agar dengan mudah diperdaya oleh mereka yang mengerti hukum. **

30
Jun
13

Kado Pak Polisi

GambarSEORANG pengusa persewaan alat berat hilang. Dua hari kemudian, Sabtu 22 Juni 2013, mayatnya ditemukan di dalam mobil yang sudah remuk. Mobil ini dikubur timbunan tanah dan bebatuan di sebuah areal tambang di Sungailoban, Kabupaten Tanahbumbu, Kalimantan Selatan.

Belum tuntas pengungkapan kasus ini, warga Banjarmasin digegerkan oleh terbunuhnya seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Selasa 25 Juni 2003, dini hari. Jenazahnya rebah berkuah darah di lantai sebuah diskotek. Polisi mengidentifikasi setidaknya ada 21 luka tusuk pada tubuh pria ini.

Sulit membayangkan, kekejaman macam apa yang mencengkeram pikiran para pelakunya, sehingga memperlakukan korban-korbannya sedemikian rupa? Atau adakah pesan yang sesungguhnya tersimpan di balik dua insiden ini?

Tanggal 1 Juli, Kepolisian Republik Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke 67. Banyak harapan digantungkan kepada lembaga ini sebagai abdi negara yang melindungi, melayani masyarakat, dan mengakkan hukum.

Banyak prestasi yang sudah ditunjukkan para bhayangkara negara ini. Demikian pula perannya yang langsung bersinggungan dengan kehidupan keseharian rakyat. Dibanding aparat intitusi lain, polisi lah yang boleh dikata setiap saat terlihat di tengah masyarakat.

Karena setiap saat terlihat itulah, segala gerak-geriknya pun menjadi perhatian warga. Mereka adalah sosok yang diharapkan mencerminkan tugas dan peran utamanya, melindungi dan melayani, mengayomi dan membimbing, menjaga memelihara ketertiban dan menjamin rasa aman warga, menegakkan hukum.

Karenanya masyarakat tersentak dan tercederai kepercayaannya manakala melihat ada tindak-tanduk personal aparat berseragam cokelat ini yang tidak selaras dengan gambaran ideal yang ada dalam pikiran setiap warga negara.

Warga muak ketika menyaksikan tayangan media sosial yang menggambarkan personel berseragam polisi berpangkat rendah memeras turis asing yang dianggam melanggar aturan lalu lintas di Bali. Demikian pula ketika mengikuti tahap demi tahap perkembangan kasus megakorupsi yang melibatkan petinggi di markas besar kepolisian RI nun di Jakarta sana.

Timbul kesan, perilaku korup di lingkungan institusi ini sudah menjalar sedemikian parah hingga tindak mengenal batas kepangkatan dan jabatan. Seolah nyaris setiap personel para bhayangkara ini belepotan noda korupsi.

Di sisi lain, publik juga tidak bisa mengesampingkan bukti-bukti keberhasilan para punggawa ketertiban dan keamanan ini, misalnya dalam pemberantasan terorisme. Dunia internasional mengakui penanggulangan terorisme di Indonesia termasuk yang terbaik dibanding negara-negara lain.

Bahwa masih ada unsur-unsur yang dinilai melanggar hak asasi dalam penanganan aksi ini, publik harus mengakui sejauh ini langkah-langkah mereka membuahkan hasil. Setidaknya, teror berlatar radikalisme di tanah air mereda, meski belum tentu bisa dikatakan sirna sama sekali.

Namun “teror” lain yang disebar dan dijalarkan para mafia narkotika dan obat berbahaya, tak kunjung bisa diredam. Bahwa ada publikasi mengenai penangkapan terhadap pembuat, pengedar, maupun pengguna narkoba, realitas menunjukkan bisnis barang haram ini seakan tak berpengaruh sama sekali.

Padahal, bahaya yang ditanamkan oleh para “teroris” jenis ini melalui sel-selnya yang bergerak di keremangan, tak kalah dahsyat dibanding bom bunuh diri para “pengantin sorga” yang rela mengorbankan hidupnya demi sebuah keyakinan. Bom waktu yang disebar para “teroris” narkoba ini bisa meledakkan masalah amat serius di kemudian hari.

Banyak pihak menilai para bhayangkara negara tidak serius memberantas para “teroris” narkoba. Jika mereka bisa dengan cepat menggerakkan detasmen khusus antiteror dan memberlakukan tindak- tindakan tegas, tidak demikian dengan penanganan atas para teroris narkoba.

Ada kesan, banyak aparat yang justru jadi bagian dalam mata rantai “aksi teror” para mafia ini dengan cara memembiarkan praktek-praktek mereka. Bahkan para personel itu secara individual mengambil manfaat dari situasi ini. Karena itu banyak pihak yang yakin bahwa “terorisme narkoba” tidak akan pernah bisa diberantas di bumi nusantara.

Ketika polisi menangkap pentolan-pentolan preman di ibu kota, masyarakat sempat bernapas agak lega dan menghirup harapan bahwa itu merupakan bangkitnya kekuatan para bhayangkara negara untuk menjamin rasa aman warga dari rongrongan dan praktek-praktek premanisme.

Namun, harapan itu segera saja menguap ketika muncul sejumlah peristiwa di berbagai tempat yang menunjkkan hal sebaliknya. Praktek ala bandit masih berlangsung di depan mata dengan skala kekejaman yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Rangkaian peristiwa penyerangan Markas Polisi di Baturaja, penyerangan Lembaga Pemasyarakat Cebongan, penindansan dan pengusiran atas warga minoritas, atau bahkan pembunuhan keji atas seorang pemilik usaha persewaan alat berat di Batulicin dan pembunuhan sadistis atas seorang tentara di sebuah diskoetek di Banjarmasin itu, menunjukkan bahwa warga tidak memiliki jaminan perlindungan memadai dari para bhayangkara ini.

Saat ini ada sekitar 395.000 personel polisi di tanah air. Mereka harus melayani kurang lebih 230 juta warga. Masalah tersebut selalu jadi argumen dalam perbincangan lemahnya kinerja polisi karena rasio ideal konon satu polisi berbanding 300 penduduk.

Namun hal yang lebih penting dari jumah ini tentu saja adalah persoalan mental, karena inilah yang akan menetukan integritas. Berapa pun besar jumlah aparat, tak berguna jika tak memiliki integritas. Situasi akan lebih parah jika anggota masyarakat masih belum kunjung mampu menjadi polisi bagi diri sendiri.

Selamat ulang tahun polisi Indonesia! **

06
Feb
11

Horor Cikeusik

KEKERASAN kembali terjadi dan menewaskan saudara sebangsa. Sekelompok orang menyerbu dan membantai anggota jemaah Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten Minggu. Sejumlah orang meninggal dan cidera dihakimi massa yang menganggap mereka sesat.

Itu peristiwa berdarah pertama tahun ini yang dibingkai sentimen keyakinan, dan insiden kesekian kali yang menimpa kelompok minoritas tersebut. Ia juga sekaligus melengkapi kenyataan bahwa hingga kini kekerasan terhadap kelompok minoritas tak kunjung bisa dibendung.

Tahun lalu, sebagaimana dilaporkan Setara Institute, tercatat 216 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di 20 provinsi. Tingkat pelanggaran tertinggi di Jawa Barat, 91 peristiwa. Lalu Jawa Timur 28, Jakarta 16 insiden, Sumatera Utara 15 dan Jawa Tengah 10 peristiwa.

Penindasan terhadap kelompok minoritas itu kembali menunjukkan tentang kondisi nyata kebebasan beragama/berkeyakinan di Tanah Air belum mendapat jaminan utuh dari negara. Praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan masih terus terjadi.

Padahal secara normatif negara telah meneguhkan komitmennya melalui Pasal 28 e ayat (1 dan 2) UUD 1945. Jaminan yang sama juga tertuang dalam UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 12/2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Namun demikian, politik pembatasan terhadap hak itu masih terus terjadi.

Sebelum insiden Cikeusik, Banten, publik tentu masih ingat peristiwa di Mataram Nusa Tenggara Barat. Bagaimana, warga mengintimidasi dan mengusir dan membakar permukinan dan tempat ibadah saudara sebangsanya. Peristiwa di Bogor dan Kuningan Jawa Barat juga demikian, atau peristiwa bekasi, ketika umat Nasrani dihalang-halangi dan diusir dari tempat mereka beribadah.

Semua insiden itu menyisakan luka batin dan cidera fisik yang tentu disertai korban harta benda, bahkan nyawa. Negara seharusnya tak menunggu hal itu terjadi karena undang- undang telah menggariskan demikian.

Nyatanya, dari 216 peristiwa kekerasan dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama/ berkeyakinan, 103 insiden melibatkan penyelenggara negara sebagai aktor. Dari jumlah itu, 24 merupakan tindakan pembiaran dan 79 tindakan merupakan tindakan aktif, termasuk pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan.

Sangat boleh jadi hal itulah yang hingga kini menyebabkan orang begitu garang dan galak, sehingga demikian gampang menyerang, membunuh dan –kalau perlu– memusnahkan orang atau kelompok lain sambil berlindung di balik topeng keyakinan.

Masing-masing pihak bisa melontarkan argumen untuk membenarkan tindakannya, tapi rasanya tak ada satu agama pun yang membenarkan penganiayaan dan pembunuhan terhadap penganut keyakinan lain.

Kebedaan –yang menjadi fitrah — membuat manusia butuh saling berhubungan untuk menemukan persamaan. Dan, dengan cara itu kerukunan bisa dirangkai dan diresapi di tengah maraknya individualisme yang membelenggu tiap orang.

Kerukunan itulah yang hingga kini selalu mengemuka di tengah pergaulan sosial bangsa kita. Di satu sisi, kita meyakini dan mencita-citakan kehidupan bersama yang rukun dan damai, namun di sisi lain kita juga menyaksikan insiden yang memicu ketidakrukunan.

Publik sering terheran-heran, mengapa orang sesuku dan seagama bisa baku bunuh. Padahal, sudah berabad-abad kita hidup dalam suasana yang tenang dan bersama-sama menciptakan kerukunan yang jadi sesuatu yang khas dalam kehidupan bangsa.

Tapi itulah yang terjadi. Kita kadang tak habis mengerti, mengapa ada saja orang atau kelompok yang memaksakan kehendaknya atas orang atau kelompok lain.

Kita prihatin, karena ternyata para pengelola negara tak juga mampu memberi perlindungan memadai bagi warganya agar bisa menyelengarakan kehidupan keberagamaannya secara bebas dan merdeka sesuai fitrah manusia. (*)

15
Agu
10

Negeri Apa Ini?

HAMPIR sepekan setelah insiden penyerangan terhadap sekelompok orang yang tengah melaksanakan ibadah, barulah presiden buka suara. Ia menginstruksikan para menteri terkait dan pemerintah daerah memperhatikan secara khusus tanda-tanda munculnya kembali ketakharmonisan antarumat beragama.


Insiden yang terjadi di Bekasi terhadap jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang sedang beribadah, maupun tindak kekerasan terhadap penganut Ahmadiyah di sejumlah daerah sebelumnya, menunjukkan kecenderungan sebagaimana yang dimaksud presiden.

Demikian pula saat mencermati unjuk kekuatan sekelompok organisasi massa berbasis agama yang menekan pihak-pihak yang mereka anggap tidak sepaham dengan keyakinan yang mereka anut, belakangan ini makin sering tampak lagi ke permukaan.

Adalah beralasan jika ada sementara pihak yang mengungkapkan keprihatinannya dan menganggap insiden seperti itu sebagai gejala munculnya kembali dominasi orang yang mengatasnamakan kelompok mayoritas terhadap kaum minoritas.

Jika tidak segera diatasi, kecenderungan itu akan berkembang menjadi bom waktu yang bisa meledak setiap saat. Masuk akal jika kemudian kepala negara menginstruksikan polisi agar segera mencegah begitu muncul indikasi akan adanya kekerasan.

Apa yang berkembang selama ini, munculnya kekerasan dan penindasan terhadap kaum minoritas lebih dikarenakan lambannya antisipasi pihak berwenang terhadap gejala awal yang muncul.

Pada saat terjadi peristiwa pun, aparat cenderung berpihak kepada massa –biasanya berasal dari kelompok mayoritas– sehingga kaum minoritas seolah dilepas tanpa perlindungan dan dipaksa harus tunduk kekuatan kaum mayoritas.

Timbul pertanyaan, mengapa orang kini kembali mudah bertindak garang? Mengapa orang kini gampang menyerang –bahkan kalau perlu membunuh dan memusnahkan orang atau kelompok masyarakat lain– sambil berlindung di balik topeng keyakinan?

Masing-masing pihak bisa melontarkan argumen untuk membenarkan tindakannya, tapi rasanya tak ada satu agama pun yang membenarkan penganiayaan dan pembunuhan terhadap penganut agama lain.

Orang yang meyakini kebenaran agamanya, tentu tidak akan merasa terhalang untuk bersaudara dengan orang yang beragama lain, sebab hubungan antaramanusia justru akan terasa lebih indah manakala di sana tercermin adanya kebedaan.

Kebedaan –yang menjadi fitrah umat bumi– itulah yang membuat manusia harus saling berhubungan untuk menemukan persamaan. Dan, dengan cara itu kerukunan bisa dirangkai dan diresapi di tengah maraknya individualisme yang membelenggu setiap orang.

Kerukunan. Itu, inti persoalan yang kembali mengemuka belakangan ini, sehingga perlu dibahas secara khusus oleh presiden dalam sidang kabinet. Kita patut heran, mengapa orang sesuku dan seagama bahkan sekecamatan –hanya beda kampung– bisa baku serang. Padahal sudah berabad-abad kita hidup dalam suasana yang tenang dan bersama-sama menciptakan kerukunan yang jadi sesuatu yang khas dalam kehidupan bangsa.

Kerukunan yang telah lama terjalin dan di beberapa tempat sudah begitu sublim dalam kehidupan warga, mulai dirusak lagi. Padahal, barang siapa membuat kerusakan dan mengganggu ketentraman orang lain, sesungguhnya dia telah mengkhianati ajaran agama yang demikian mulia dan begitu menaruh tinggi martabat serta kehormatan manusiawi setiap manusia.

Kompas pernah menulis laporan tentang bagaimana kelompok kasidah dari muda-mudi Lembata Flores Timur (NTT) mengiringi Prosesi Salib Yubileum, berupa arak-arakan “napak tilas” mengusung kayu salib melalui 36 titik perhentian di pulau tersebut.

Malah, di beberapa titik perhentian itu, Salib tersebut diterima secara adat oleh sekelompok pimpinan umat Islam, sebelum kemudian ditancapkan pada titik yang disediakan dan mereka ikut mengangkat simbol umat Kristiani itu sebelum diusung untuk diarak.

Pernyataan Muhammad Siong, tokoh pemuda Islam Lembata Flores Timur, mungkin bisa memperjelas gambaran pola hubungan antarpemeluk agama di sana. Seorang Menteri sempat menangis terharu ketika meresmikan Masjid Amakaka di Kecamatan Ileape, saat dilapori bahwa hampir 80 persen anggota panitia pembangunan masjid itu umat Katolik.

Contoh lain, ketika Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat propinsi NTT digelar di Kota Ende (Flores). Spontan saja terbentuk kelompok pemuda lintas agama untuk menyongsongnya. Mereka mengawali kegiatan dengan menyelenggarakan Malam Dana di Aula Gereja Katolik Mautapaga, Ende. Hasilnya, disalurkan untuk membantu membiayai kegiatan MTQ. Mereka pun menjaga penuh keamanan selama pelaksanaan perhelatan besar tersebut.

Di daerah yang mayoritas penduduknya muslim pun, terjadi hal serupa. Aceh yang terkenal sebagai Serambi Mekkah, juga Banjar masin yang dikenal dengan masyarakat muslimnya yang religius, warganya mampu hidup berdampingan secara damai dan rukun dengan warga yang agama dan etnisnya berbeda.

Sepanjang gejolak berdarah-darah di Tanah Serambi, rasanya tak pernah terdengar ada penindasan –apalagi pemunahan– warga pemeluk agama lain di sana. “Perang” justru terjadi antara warga Aceh dengan pasukan yang dikerahkan penguasa. Sebagian besar di antara anggota pasukan itu memeluk keyakinan yang sama dengan mayoritas penduduk Aceh.

Begitu halnya kerusuhan yang meledak di Banjarmasin pada 1997, bukanlah kerusuhan yang menjadikan kaum minoritas sebagai sasaran.

Orang boleh saja berpendapat, contoh-contoh di atas tidaklah lantas mencerminkan secara utuh bahwa bangsa kita begitu rukun, sebab realitas di berbagai tempat justru menunjukkan hal sebaliknya.

Namun kita juga harus sepakat, betapa indah kerukunan seperti yang tampak pada contoh di atas bila benar-benar tercipta dari pancaran ketulusan manusiawi setiap orang, bukan karena ikatan formalitas yang dilegitimasi kekuasaan.

Kondisi macam itu baru bisa terbangun secara bertahap dan tercipta melalui pengembangan yang terus menerus sikap toleran di antara sesama. Yakni, secara tulus saling memahami dan mau menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Jeleknya kita, kadang lebih suka melihat kekurangan orang lain dan lebih membanggakan kelebihan diri sendiri, namun tak mau menerima hal yang sebaliknya. (*)

10
Agu
10

Mencontoh Gusti Hatta

“Eh.., itu menteri, kan?” bisik seorang perempuan kepada rekan seperjalanannya di dalam bus yang sesak. Yang dibisiki manggut- manggut, “Iyyaa… itu Pak Hatta, menteri lingkungan,” katanya dengan suara direndahkan.

Ya, orang yang mereka bicarakan adalah Gusti Muhammad Hatta Menteri Negara Lingkungan Hidup. Ia duduk di kursi bus pengangkut penumpang yang baru turun dari pesawat. Di sebelahnya, duduk sang istri. Di kiri-kanan dan depan mereka, berjejal penumpang yang tak hirau siapa pun.

Para penumpang pesawat Garuda, GA 536, Jakarta-Banjarmasin, Jumat (6/8) malam itu sama-sama letih. Setelah didera kemacetan arus lalu lintas menuju Bandara Soekarno-Hatta, jadwal keberangkatan pun ditunda satu jam.

Sebagai pejabat tinggi negara, Hatta sebenarnya berhak atas berbagai fasilitas khusus, termasuk saat berada di tempat publik. Jika pun ia duduk di kursi eksekutif di pesawat, patut sajalah. Demikian juga saat turun dari pesawat, wajar jika dijemput secara istimewa sebagai pejabat negara.

Saat turun dari pesawat, terlihat dua bus mini yang biasa digunakan mengangkut tamu-tamu penting, (VIP-very important person), tapi ternyata bukan menjemput menteri. Hatta dam istrinya memilih berdesak-desakan bersama penumpang lain di dalam bus. Entah orang penting mana yang malam itu minta jemputan istimewa.

Saat turun dari bus, Hatta menyeret sendiri koper berodanya. Beberapa orang menoleh ke arahnya. Mungkin mereka mengenali sosok yang barusan bersama-sama di dalam bus itu adalah menteri.

Tiba di gerbang keluar Bandara Syamsudin Noor, sebuah sedan Toyota Camry warna hitam mendekat perlahan. Saya pikir mungkin inilah mobil yang menjemputnya. Tapi Hatta dan istri terus bejalan memintas jalan di depan hidung sedan mewah itu, menuju areal parkir yang semerawut.

Pengelola parkir di bandara ini tampaknya cuma pintar mengutip uang, tapi tak mau menyediakan tenaga-tenaga terampil yang khusus mengatur arus lalu-lintas dan memandu serta menata kendaraan- kendaraan yang parkir.

Maka sang menteri pun harus berhati-hati memilih jalan agar tak kena seruduk mobil lain. Di areal parkir, Hatta manata sendiri barang bawaannya. Dia membuka kabin bagasi mobil berwarna cerah metalik, dan memasukkan bawaan, lalu menutupnya. Setelah itu, barulah ia masuk bergabung bersama istri dan kerabat yang malam itu menjemputnya.

Mobil yang digunakan untuk menjemputnya malam itu pun bukanlah mobil mewah, melainkan ‘mobil sejuta umat’, sebuah Toyota Avanza warna cerah metalik, dengan pelat nomor berkode F, tanda nomor kendaraan untuk wilayah Bogor, Jawa Barat dan sekitarnya.

Terlepas bahwa kedatangannya ke Banjarmasin, mungkin semata keperluan pribadi sehingga melepaskan diri dari ketentuan protokoler, predikatnya sebagai menteri tetap saja memberinya hak untuk berbeda dari rakyat kebanyakan. Namun, Hatta memilih jalan yang bersahaja.

Bandingkan dengan pejabat lain, negeri atau swasta, yang selalu menuntut perlakuan khusus. Bepergian ke mana pun, selalu didampingi ajudan yang membawakan tas dan membukakan pintu mobil. Tak perlu berjalan menuju kendaraan, karena mobilnya yang akan mendekat. Tak perlu khawatir perjalanan terhambat, karena ada voorijder yang memandu jalan, menghalau rintangan.

Malam itu Hatta memberi contoh tanpa gembar-gembor, bahwa jabatan dan kehormatan tidak luntur hanya kerena tidak memperole keistimewaan perlakuan.

Ia tetaplah seorang menteri negara meski berada di tengah jejalan penumpang bus, tanpa pengawalan ajudan, tanpa ada yang membawakan tas, dan tanpa ada yang membuka-tutupkan pintu mobil yang hendak ditumpanginya.

Para pejabat negara patut mencontoh gerak gerik menteri asal Banjar ini. Mau enggak ya?