Posts Tagged ‘Aceh

20
Agu
09

Merdeka atau “merdeka”

meredekaMERDEKA. Kata itu kembali disebut, diingat, diresapi, atau sekadar dipekikkan. Tujuh belas Agustus 64 tahun silam, pasangan Soekarno-Hatta mengumumkan kepada dunia bahwa negeri ini merdeka. Lepas dari belenggu kolonial.

Saban tahun, peristiwa itu diperingati sampai ke pelosok negeri. Bahkan di beberapa tempat, kemeriahan dan kesemarakannya kadang melebihi keramaian lebaran. Semua bersukacita. Bergembira. Bersorak. Memekik. Merdeka!

Boleh jadi, banyak yang tak lagi peduli dengan kata itu, kecuali pada saat-saat seperti sekarang, musim agustusan. Yang jelas, merdeka menjadi semacam kata mukjizat, wasiat, dan mungkin seperti mantera, atau malah kata tanpa makna sama sekali.

Kini, kata-kata itu kembali dipekikkan, sambil kadang diikuti pertanyaan dalam hati, betulkah kita sudah merdeka? “Kata siapa kita sudah merdeka? Merdeka itu artinya bebas dari penindasan, dari tekanan dan pengaruh yang tidak sesuai, mandiri, dan bebas berkembang untuk maju,” ujar seorang sosiolog.

Betul juga, di zaman penjajahan Belanda dulu bangsa Indonesia tertindas, terdiskriminasi dan miskin. Sekarang, apakah sudah terbebas dari ketertindasan, diskriminasi dan kemiskinan itu?

Kalau dulu kita masih dikurung kebodohan dan keterbelakangan, apakah setelah 64 tahun merdeka kita sudah bebas dari kebodohan dan keterbeklakangan itu. Bukankah sekadar untuk bisa sekolah pun masih banyak warga kita yang dibelenggu ketakberdayaan membayarnya, tak mampu membeli buku paketnya?

Bersamaan dengan itu, kita juga sedang terjajah arus globalisasi. Negara yang kuat –meski tanpa persenjataan– bisa dengan mudah mencengkeram dan menghisap sumber daya negara lemah, termasuk menguasai informasi dan memaksakan budayanya demi kepentingannya.

Akibatnya, bangsa kita –diakui atau tidak– sedang dijajah budaya hedonis, pikiran konsumtif barang-barang yang diciptakan negara kuat, dan membelinya dengan mengeruk sumber daya alamnya termasuk dengan utang.

Lalu apa arti kemerdekaan yang sudah 64 tahun kita nikmati itu? Tanya saja kepada warga di seluruh pelosok Tanah Air. Mereka bisa merasakan betul betapa setiap hari tak pernah terbebas dari belenggu ketakutan dan kengerian. Rasa aman telah lama harus ditebus dengan kewaspadaan terus menerus.

Ya, ribuan jiwa telah melayang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Demikian selalu diajarkan dalam buku sejarah dan di utarakan kembali dalam pidato resmi. Tapi, berapa ratus ribu jiwakah yang telah mati tanpa proses hukum selama perjalanan bangsa ini menapaki kemerdekaannya?

Seberapa besar pula peran para pengelola negara ini untuk memerdekaan warganya dari rasa takut dan tak nyaman karena saban  hari dihadapkan pada praktik korup, ancaman kriminalitas, narkotika, kejahatan kerah putih, dan ancaman terorisme?

Kini kata ‘merdeka’ dipekikkan lagi di pojok-pojok gang, di panggung perayaan karang taruna, hingga di ruang sidang parlemen. Mengapa kemerdekaan itu harus selalu dijunjung tinggi? Karena itu hak paling asasi segala bangsa.

Tapi, coba tanyakan kepada saudara kita di Aceh yang telah kehilangan ribuan putra terbaiknya. Tanyakan pula kepada 3.000-an janda dan anak yatim di Tanah Rencong itu. Tanya juga warga Dayak dan Amungme yang cuma bisa termangu, menyaksikan bumi mereka dikuras dan hasilnya dialirkan ke segenap penjuru bumi, menggetarkan kabel-kabel jaringan bursa dunia. Sementara mereka tetap terbelenggu kemiskinan dan keterbelakangan.

Kemerdekaan yang sudah 64 tahun dihirup ini ternyata juga belum memberikan banyak arti kepada penduduk yang saban hari berbondong antre di kantor eksportir tenaga kerja –kata lain dari buruh– menyusul jutaan saudara mereka yang coba menadah hujan emas di negeri orang.

Di negeri sendiri, boro-boro hujan emas. Cadangan emas yang tersisa di bumi kita pun nyaris tak pernah dinikmati dengan utuh, karena kita belum juga bisa memerdekakan diri dari jaringan bisnis asing yang sudah lebih dahulu menjarahnya habis-habisan.

Merdeka!!

atau

“Merdeka”??

08
Feb
09

Mekar, Kuncup, Me….

kuncup-mekar1

AKHIR pekan lalu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono meminta presiden segera mengeluarkan peraturan untuk menghentikan sementara (jeda) proses pemekaran daerah. Desakan ini muncul karena proses pemekaran wilayah yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir ini sudah tidak terkendali.

Setahun lalu, persisnya tanggal 22 Januari 2008, DPR menyetujui 21 Rancangan Undang-undang (RUU) Usul Inisiatif Pembentukan Provinsi dan Kabupaten. RUU ini terdiri atas delapan RUU Pembentukan Provinsi dan 13 RUU Pembentukan Kabupaten.

Sejak 1998, jumlah daerah otonom baru di Indonesia meningkat dua kali lipat. Jika pada tahun 1998 ada 230 kabupaten/kota, maka pada akhir 2008 sebanyak 477 kabupaten/kota. Jumlah itu memungkinkan sekali bertambah menjadi lebih banyak lagi karena usul pemekaran begitu banyak.

Sebenarnya, UU di Indonesia selain mengatur pemekaran juga mengatur penggabungan wilayah. Nyatanya, yang terjadi selama ini selalu pemekaran, tidak ada penggabungan. Semangat untuk melepaskan diri, tampaknya lebih besar dibanding bersatu membangun daerah.

Insiden di Sumatera Utara yang dipicu ide pemekaran wilayah, mungkin bisa mempertegas pandangan tentang apa sesungguhnya yang paling menjadi latar belakang dari pemekaran itu selama ini.

Jika pemekaran itu murni demi kesejehateraan rakyat, tentu saja dalam prosesnya tidak pernah akan ada tindakan-tindakan yang justru merugikan rakyat. Tampak di sana, bagaimana kepentingan para elite politik lebih banyak berperan daripada kepentingan masyarakat sendiri.

Selain itu, terungkap pula bahwa dalam proses pemekaran-pemekaran daerah selama ini, terjadi praktek-praktek percaloan politik yang sarat dengan aneka tawar-menawar, mulai dari kepentingan politik para elite hingga ke kecenderungan koruptif.

Di sisi lain, pemekaran yang sudah dilakukan selama ini ternyata tidak banyak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Masalahnya, pemerintahan daerah baru lebih sibuk membangun insfrastruktur, sarana dan fasilitas, yang mengisap begitu banyak dana dari anggaran. Manfaat langsung terhadap rakyat, masih belum tampak.

Data hasil audit investigatif  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan rendahnya kinerja keuangan daerah-daerah hasil pemekaran . Sebagian terbesar, atau 83 persen dari 148 daerah baru hasil pemekaran, kondisi keuangannya tidak memenuhi syarat alias sangat memprihatinkan.

Ini tentu saja merupakan indikasi, bahwa pemekaran daerah — setidaknya sejauh ini– belum memberikan manfaat signifikan bagi rakyatnya. Itu baru dari satu aspek, keuangan. Belum lagi yang lain. Dari situ tampak, bahwa pemekaran yang terjadi dan sedang dalam proses selama ini, baru mengakomodasi kepentingan para elite politik di daerah maupun para politisi pusat.

Simak saja reaksi keras menyusul apa yang ditetapkan DPR mengenai pemekaran atas sejumlah wilayah Naggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Papua.  Saat itu Gubernur Aceh dengan tegas akan melawan habis-habisan para elite politik demi keutuhan dan kedaamaian wilayahnya. Majelis Rakyat Papua (MRP) juga menecam keras para politisi yang membuat kebijakan tanpa sepengetahuan daerah dan menggerogoti Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan pada Papua.

Berkaca pada kasus Sumatera Utara, Aceh dan Papua, masuk akal jika pemerintah mempertimbangkan kembali suara-suara yang menginginkan agar pemekaran-pemekaran wilayah itu ditunda atau bahkan dihentikan sama sekali untuk sementara.

Betul bahwa pemekaran wilayah dimungkinkan kartena diperbolehkan konstitusi. Namun pembentukan wilayah baru tanpa melihat hasil evaluasi, tentu saja juga tidak tepat karena tindakan itu hanya bersifat politis. Padahal kita semua tahu, bahwa pertimbangan politis saja tidak akan bisa menyejahterakan rakyat.

Selain itu, hingga kini pemerintah belum punya rancangan umum (grand design) yang bisa dijadikan dasar pijak untuk pengembangan wilayah agar ide npengemabangan, pemekaran, atau apa pun namanya berlangsung secara tekendali dan obyektif.

Karena terbukti pemekaran itu lahir bukan dalam rangka politik nasional tetapi lebih untuk mengakomodasi kepentingan segelintir elite, sudah saatnyalah pemerintah bersikap tegas. Daripada meghabiskan dana dan tenaga untuk pemekaran satu ke pemekaran lain, lebih baik memaksimalkan pemberdayaan aparatur yang ada. **

23
Jul
08

Jovi, 17 Tahun Kemudian

          

“MAS, aku udah di kantormu…” suara Jovi di seberang telepon.Eh, 13 meteran dari tempat saya duduk. Saya langsung menghambur ke lift dan meluncur ke lobi. Astaga! Dia masih seperti 17 tahun lalu, saat masih berseragam putih-abu. Tetap kinyis-kinyis. 

Sebelumnya, kami sudah kontak-kontak. Telpon dan SMS. Rupanya, Senin ( 21/7/08 ) itu sebenarnya kami berada di tempat yang sama pada waktu yang bersamaan. Saya di terminal B Soekarno-Hatta. Dia –dan temannya– di terminal A.

Waktu keberangkatan ke Banjarmasin, juga hanya berselisih beberapa menit. Beda pesawat. Kami mendarat di Syamsuddin Noor, malam hari pukul 20-an waktu setempat. Kalau saja kami saling kontak lebih siang, mungkin pertemuan bisa terjadi lebih cepat di Cengkareng.

Maka reuni kecil pertama setelah 17 tahun itu pun terjadi di ruang tamu kantor Banjarmasin Post. Ya, Jovi –nama pendek dari Jullya Vigneshvara — adalah satu di antara alumni GEMA-Bernas  ( https://yusranpare.wordpress.com/gema/ ) yang saya asuh bersama mas Trias Kuncahyono dan mas Agoes Widhartono di Yogya, duluuu.. sekali.

Beberapa menit sebelumnya, Ria (Fransiska Ria Susanti rekan seangkatan Jovi), nongol di messenger, dengan “bangga” melaporkan bahwa dua hari sebelumnya ia reuni kecil –setelah 17 tahun– dengan Kristupa Saragih (http://www.kristupa.com). Maka, tak mau kalah, saya pun balas pesannya di kotak messenger itu, “sori… aku pun mau reunian dengan Jovi. Ini sedang menunggu dia.”

Ria sudah beberapa tahun terakhir ini mukim di Hongkong. Kris mungkin dalam perjalanan pulang dari Beijing dan singgah ke koloni itu. Lalu mereka kontak-kontakan, lalu bertemu. begitu pula Jovi. Begitu pula yang biasa dilakukan teman-teman lain para “pensiunan” Gema.

Kalau komunikasi sih, rasanya relatif sering lah. Setidakya via messenger atau pesan pendek. Tapi pertemuan tatap wajah langsung mah, iraha teuing…Maka, jika ada kesempatan, meskipun itu sangat sempit, biasanya para veteran Gema selalu mengusahakannya untuk bertemu.

Demikian pula Jovi. Selama ini kami kontak-kontakan via sms. Kadang –dan sangat jarang– telepon. Termasuk ketika dia bilang mau bertugas di Aceh. Kini, ia sedang cuti dari tempat kerjanya di USAID, dan memilih Banjarmasin sebagai satu di antara kota-kota yang ada dalam rencana kunjungannya. Ia memang  senang jalan-jalan. Perjalanannya ke Tahiland, Laos dan kamboja< sempat dicatat dan dikirim ke Tribun Jabar (http://www.tribunjabar.co.id/post/postView.php?id=97).

Karena saya tak bisa menemaninya, maka saya mita bantuan Apung, redaktur foto yang kebetulan puya waktu dan tahu betul seluk-beluk kota kelahirannya ini. Selain itu, Jovi pun bersama temannya Fauzan, redaktur foto AMI (Aceh Masa Kini) sekaligus kontrobutor foto Asociated Press (AP). Jadi klop lah!

Sebenarnya dalam dua hari itu terjadi reuni pula dalam bentuk lain, via messenger dan sms. Selain dengan Ria di Hongkong, Emmy Kuswandari yang mukim di Jakarta ujug-ujug pula masuk di kotak pesan. Seperti biasa, pesannya muncul satu kata satu kata.

Intinya, mengabarkan hari itu (23 Agustus) Hengky ulang tahun. Jadilah kami saling kontak. Hengky cerita sempat ketemu Vierna Suryaningsih, beberapa hari sebelumnya. Ia juga menyesal tak bisa hadir di pernikahan AA Kunto A di Solo akhir Juni 2008.

Jadi, meski secara fisik saya cuma “reuni” dengan Jovi, hari-hari itu saya juga bertemu kembali dengan teman-teman yang pada tahun 90-an memberi saya pelajaran tentang bagaimana berhadapan dengan anak-anak usia SMA. Pelajaran itu sungguh sangat berguna sammpai kini.

Terima kasih, Jovi, Kris, Emmy, Ria, Hengky “Saruman”, Vierna, Kunto, dan lain-lain. (*)