Posts Tagged ‘ahmadiyah

06
Feb
11

Horor Cikeusik

KEKERASAN kembali terjadi dan menewaskan saudara sebangsa. Sekelompok orang menyerbu dan membantai anggota jemaah Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten Minggu. Sejumlah orang meninggal dan cidera dihakimi massa yang menganggap mereka sesat.

Itu peristiwa berdarah pertama tahun ini yang dibingkai sentimen keyakinan, dan insiden kesekian kali yang menimpa kelompok minoritas tersebut. Ia juga sekaligus melengkapi kenyataan bahwa hingga kini kekerasan terhadap kelompok minoritas tak kunjung bisa dibendung.

Tahun lalu, sebagaimana dilaporkan Setara Institute, tercatat 216 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di 20 provinsi. Tingkat pelanggaran tertinggi di Jawa Barat, 91 peristiwa. Lalu Jawa Timur 28, Jakarta 16 insiden, Sumatera Utara 15 dan Jawa Tengah 10 peristiwa.

Penindasan terhadap kelompok minoritas itu kembali menunjukkan tentang kondisi nyata kebebasan beragama/berkeyakinan di Tanah Air belum mendapat jaminan utuh dari negara. Praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan masih terus terjadi.

Padahal secara normatif negara telah meneguhkan komitmennya melalui Pasal 28 e ayat (1 dan 2) UUD 1945. Jaminan yang sama juga tertuang dalam UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 12/2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Namun demikian, politik pembatasan terhadap hak itu masih terus terjadi.

Sebelum insiden Cikeusik, Banten, publik tentu masih ingat peristiwa di Mataram Nusa Tenggara Barat. Bagaimana, warga mengintimidasi dan mengusir dan membakar permukinan dan tempat ibadah saudara sebangsanya. Peristiwa di Bogor dan Kuningan Jawa Barat juga demikian, atau peristiwa bekasi, ketika umat Nasrani dihalang-halangi dan diusir dari tempat mereka beribadah.

Semua insiden itu menyisakan luka batin dan cidera fisik yang tentu disertai korban harta benda, bahkan nyawa. Negara seharusnya tak menunggu hal itu terjadi karena undang- undang telah menggariskan demikian.

Nyatanya, dari 216 peristiwa kekerasan dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama/ berkeyakinan, 103 insiden melibatkan penyelenggara negara sebagai aktor. Dari jumlah itu, 24 merupakan tindakan pembiaran dan 79 tindakan merupakan tindakan aktif, termasuk pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan.

Sangat boleh jadi hal itulah yang hingga kini menyebabkan orang begitu garang dan galak, sehingga demikian gampang menyerang, membunuh dan –kalau perlu– memusnahkan orang atau kelompok lain sambil berlindung di balik topeng keyakinan.

Masing-masing pihak bisa melontarkan argumen untuk membenarkan tindakannya, tapi rasanya tak ada satu agama pun yang membenarkan penganiayaan dan pembunuhan terhadap penganut keyakinan lain.

Kebedaan –yang menjadi fitrah — membuat manusia butuh saling berhubungan untuk menemukan persamaan. Dan, dengan cara itu kerukunan bisa dirangkai dan diresapi di tengah maraknya individualisme yang membelenggu tiap orang.

Kerukunan itulah yang hingga kini selalu mengemuka di tengah pergaulan sosial bangsa kita. Di satu sisi, kita meyakini dan mencita-citakan kehidupan bersama yang rukun dan damai, namun di sisi lain kita juga menyaksikan insiden yang memicu ketidakrukunan.

Publik sering terheran-heran, mengapa orang sesuku dan seagama bisa baku bunuh. Padahal, sudah berabad-abad kita hidup dalam suasana yang tenang dan bersama-sama menciptakan kerukunan yang jadi sesuatu yang khas dalam kehidupan bangsa.

Tapi itulah yang terjadi. Kita kadang tak habis mengerti, mengapa ada saja orang atau kelompok yang memaksakan kehendaknya atas orang atau kelompok lain.

Kita prihatin, karena ternyata para pengelola negara tak juga mampu memberi perlindungan memadai bagi warganya agar bisa menyelengarakan kehidupan keberagamaannya secara bebas dan merdeka sesuai fitrah manusia. (*)

Iklan
30
Des
09

Selamat Jalan, Gus!

UJUNG tahun 1999, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyongsong pergantian tahun di Tanah Papua. Ia menyambut fajar milenium baru, tahun 2000, di tanah yang –dalam administrasi pemerintahan– semula bernama Irian Barat, lalu Irian Jaya.

Sepuluh tahun kemudian, 30 Desember 2009, sehari menjelang pergantian tahun Masehi, Gus Dur pergi untuk selama-lamanya. Ia meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Rabu selepas waktu magrib.

Tokoh-tokoh masyarakat Papua menyatakan bela sungkawa bagi cendekiawan multidimensi ini. Demikian halnya masyarakat di Indonesia timur yang sebagian besar pemeluk Nasrani.

Adalah Gus Dur, yang ketika itu menjabat sebagai presiden, yang memutuskan menyetujui usulan rakyat di sana untuk mengembalikan nama Papua atas pulau paling timur Nusantara ini.

Gus Dur pula yang menganggap gerakan “perlawanan” rakyat Papua adalah bagian dari dinamika demokrasi. Ia menganggap bahwa pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) tak perlu disikapi secara berlebih. Anggap saja bendera organisasi massa.

Itu baru sebagian kecil dari bentuk toleransi Gus Dur yang oleh sementara pihak sering dianggap melawan arus. Tidak umum. Kita tentu masih ingat, bagaimana ia tanpa ragu menetapkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional sebagaimana hari besar keagamaan lain. Suatu hal yang tak pernah terbayangkan sebelumnyam dan sekaligus merupakan apresiasi terhadap keragaman.

Ia dikecam oleh sebagian kalangan di lingkungan Islam yang menggapnya terlalu dekat dengan kaum Yahudi, karena ia jadi anggota yayasan perdamaian yang dimotori Shimon Peres, mantan PM Israel, dan menerima medali perdamaian.

Orang Yahudi menganggapnya amat berperan dalam upaya-upaya perdamaian di Timur Tengah. Demikian pula tokoh di Palestina. Ia bahkan punya hubungan khusus dan sangat dekat dengan (mendiang) Yasser Arafat.

Di tanah air, sangat boleh jadi hanya Gus Dur yang dengan tegas menyatakan siap membela para penganut Ahmadiyah, yang di beberapa tempat justru diuber-uber, diburu, diusir dan sebagian di antaranya jadi korban penganiayaan.

Sangat boleh jadi pula kita tidak atau belum akan menemukan lagi sosok seperti dia. Sosok ulama, pemikir, tokoh demokrasi, budayawan, politisi hebat. Matanya tak lagi dapat melihat, tapi hati dan pikirannya menembus dimensi kekinian, sehingga seolah mampu melihat apa yang kan terjadi.
Ya, gerak gerik pikirannya, jejak langkah gagasan-gagasannya sepenuhnya dihibahkan pada kepentingan msyarakat dalam arti luas, tanpa mengenal sekat dan batas-batas suku, keyakinan, apalagi tingkat sosial. Ia akrab dan dekat dengan siapa pun, termasuk dengan mereka yang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri.

Satu di antara pelajaran berharga yang diberikan Gus Dur dalam kehidupan demokrasi di tanah air adalah jiwa besarnya untuk menang dan untuk “kalah”. Ia merelakan dirinya jadi tumbal reformasi ketika eforia kebebasan menjalar kian kemari, hingga kadang menabrak spirit demokrasi itu sendiri.

Tentu banyak yang masih ingat Sidang Umum MPR 1999 seusai Pemilu yang dimenangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Logika sederhana, tokoh dari partai pemenang pemilu lah yang mestinya dipilih sebagai presiden. Namun realitas politik di Indonesia tidak demikian.

Fraksi Reformasi dengan militansi yang amat tinggi menggalang koalisi Poros Tengah mendorong Gus Dur naik ke kursi presiden, mengganjal Megawati. Berbagai manuver, isu, tekanan dilakukan, dan para anggoat parlemen itu bersorak persis seperti anak-anak kegirangan ketika nyata bahwa Mega akhirnya kalah.

Sekitar setahun kemudian, dalam sidang paripurna MPR pula rakyat melihat, bagaimana pula Fraksi Reformasi –yang dulu demikian garang mendukung Gus Dur– berbalik menjalin persekongkolan untuk menggulingkannya.

Publik kemudian tahu, bahwa saat itu, mereka mendukung Gus Dur jadi presiden bukan karena yang bersangkutan layak, melainkan karena mayoritas anggota parlemen tidak ingin Mega marak sebagai pemimpin, meski partainya menang dalam pemilu.

Kita juga menyaksikan, bagaimana pongahnya para politisi yang merasa sedang berada di atas angin, menguasai lapangan, dan menjalin persekutuan untuk secara bersama-sama menunjukkan kekuatannya sebagai kekuatan mayoritas yang bisa menyingkirkan kelompok minoritas.

Perilaku politik seperti ini masih tampak jelas tampak pada para elite kita hingga kini, baik di pusat maupun di daerah sepuluh tahun setelah reformasi. Politik masih dimaknai sebagai menghalalkan segala cara, meninggalkan kerendahan hati dan menutup kebesaran jiwa.

Demokrasi yang sehat terjadi ketika pihak yang kalah menerima kekalahan dan langsung bahu-membahu dengan pihak pemenang untuk melaksanakan proses organisasi. Kekurangan di satu pihak diisi oleh kelebihan dari pihak lain. Hal ini nyaris tak pernah bisa kita lakukan dengan baik.

Gus Dur telah memberikan pelajaran yang amat berharga yang mestinya jadi acuan, jadi rujukan, jadi model, bagi perilaku kita semua dalam berdemokrasi. Apalagi kini, hampir dua hari sekali digelar pesta demokrasi di berbagai penjuru tanah air, mulai dari pemilihan bupati, walikota, sampai pemilihan gubernur.

Gus Dur telah pergi. Ia meninggalkan warisan tak ternilai bagi bangsa ini, yakni sikap yang demokrat dan humanis. Jika mau berdemokrasi dengan baik, ikutilah gerak-geriknya. Gitu aja, kok repot!

Selamat jalan, Gus Dur. ***

12
Jun
08

Ayat-ayat amarah

INSIDEN di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta 1 Juni 2008, sungguh menyentak orang-orang berpikiran waras. Namun ia juga menunjukkan dengan tegas, betapa kebencian, permusuhan, dan kekerasan masih selalu menampilkan wajah aslinya, mengoyak ketenteraman dan ketenangan rohaniah bangsa kita.

Hari-hari ini, sejak dua tahun terakhir, para penganut Ahmadiyah jadi bulan-bulan. Mereka yang notabene saudara sebangsa, terus ditindas. Diberangus. Kalau perlu –mungkin— dimusnahkan karena keyakinan mereka dianggap menodai prinsip-prinsip dasar Islam.

Maka, ada yang diusir dari kampung tempat di mana mereka bermukim bertahun-tahun. Ada yang tempat ibadah dan rumah tinggal serta fasilitas pendidikannya dibakar dan dibumihanguskan, dan lain sebagainya. Puncak “kebencian” terhadap kaum Ahmadiyah akhirnya meledak 1 Juni 2008 justru kepada bukan orang-orang Ahmadiyah.

Kebendian itu tertupmahkan dalam serangan brutal massa antiahmadiyah terhadap kelompok yang dianggap bersimpati terhadap ahmadiyah. Korban pun jatuh. Persaudaraan anuatumat muslim retak, perdamaian antarsaudara sebangsa ternoda.

Saya jadi teringat pada peristiwa beberapa tahun sebelumnya, ketika ratusan orang di Cipayung, Bogor, mengobrak-abrik dan memusnahkan sebuah kompleks pendidikan serta panti rehabilitasi milik kaum Nasrani. Massa juga, menghajar dan membunuh penghuninya.

Kita tentu sepakat bahwa kekerasan bukanlah wajah agama mana pun, dan karena itu semangat silaturahmi yang dilandasi cinta kasih antarsesama mestinya akan selalu menjadi perekat utama pergaulan sosial masyarakat kita, kapan dan di mana pun.

Gloria Dei homo vivens, manusia hidup hanya demi kemuliaan Tuhan. Manusia diciptakan dalam kelompok, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda justru agar bisa menikmati betapa indahnya rajutan yang tercipta dari pelangi perbedaan itu. Manusia diciptakan dengan berbangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal dan menghargai (Al-Hujarat : 13).

Kita bisa tidak setuju, tidak suka dan tidak mencintai pihak lain, tapi kita tak berhak menghancurkan dan membunuhnya. Biarlah Sang Pemilik Hidup dan Sang Penguasa Kebenaran bertindak sendiri dengan caranya. Kita tak berhak menentukan hidup-matinya orang lain hanya karena berbeda keyakinan.

Bukankah tokoh sekaliber Dr Amien Rais dan kalangan dari Nahdlatul Ulama (NU) –yang tentu tak kita ragukan keislamannya– mengecam keras praktek-praktek pemaksaan kehendak dan penindasan -dengan mengatasnamakan agama– itu, dengan mengatakan bahwa tak ada satu agama pun yang menganjurkan umatnya menindas kelompok lain.

Tapi, itulah yang terjadi. Kita kadang tak akan habis mengerti, mengapa ada saja orang atau kelompok yang tetap memaksakan kehendaknya atas orang atau kelompok lain, sehingga tak segan pula mereka mempraktekkan kekerasan untuk menunjukkan kesungguhannya dalam ritus pemaksaan itu.

Lebih parah lagi, yang juga kerap terjadi adalah pemaksaan kehendak yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan keyakinan agama atau idealisme. Bagaimana seseorang atau sekelompok orang memaksakan kehendaknya pada orang lain hanya karena dia atau kelompoknya ‘merasa’ berkuasa dan punya kekuatan untuk menindas dan mengintimidasi orang atau kelompok lain itu.

Begitulah. Hari-hari ini kita menyaksikan kekerasan mengalir deras ke beranda rumah, ke kamar tidur dan ke mana saja lewat surat kabar, televisi, mainan elektronik, komik dan berbagai medium lain yang kini makin canggih dan kian gampang diakses bahkan oleh anak yang belum bisa baca-tulis.

Bagi sebagian orang, kekerasan adalah komoditas. Bagi sebagian yang lain, ia adalah alat untuk mendapat kekuasaan dan dengan kekuasaan itu ia menghimpun kekuatan –termasuk uang– untuk membeli kekerasan agar bisa mempertahankan kekuasaannya atas kelompok atau pihak lain.

Orang bilang, pada dasarnya manusia masih menyimpan naluri purbanya yang tersisa dari ‘peradaban’ binatang yang sudah lama ditinggalkan lewat proses evolusi. Kekerasan adalah matra utama untuk melanggengkan kekuasaan, dan dengan kekuasaan itu ia bisa menindas kelompok yang lebih lembek, lebih lemah, sehingga dengan demikian bisa tetap dikuasai.

Rupanya, kekerasan itu diam-diam tetap bersemayam di salah satu relung paling tersembunyi dalam hati kita, bergentayangan di alam bawah sadar, dan seketika bisa muncul, lalu meledak sedemikian dahsyat kapan dan di mana saja. (*)




Iklan
Februari 2018
S S R K J S M
« Okt    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728