Posts Tagged ‘api

22
Okt
13

Senggol Dikit, Dor!!

Gambar
SEORANG pria ditangkap saat menjual senjata api rakitan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis awal September 2013. Penangkapan dilakukan polisi yang menyamar sebagai pengusaha batu bara yang hendak membeli senjata api genggam. Ini bukan pertama kali terjadi, pertengahan Agustus polisi menangkap seorang pria di sebuah rumah makan di Banjarmasin, juga dengan cara menyamar sebagai pembeli. Peristiwa serupa, juga terjadi beberapa waktu sebelumnya.

Di Jakarta, polisi juga membongkar peredaran senjata api ilegal dengan menggerebek lokasi perakitannya di Cipacing, Sumedang, Jabar. Tim Polda Metro Jaya Jakarta yang melakukan perburuan menyita 19 pucuk senjata api rakitan dan 348 butir peluru berbagai ukuran. Penyandang dana perakitan sekaligus penjual senjata-senjata itu mengaku sudah menjual 52 pucuk, harga jual antara Rp 20 juta sampai Rp 50 juta.

Sebagaimana disiarkan koran ini, pada peristiwa-peristiwa itu polisi menciduk para penjual senjata api setelah melakukan penelusuran dan pengembangan informasi yang mereka peroleh mengenai ada orang atau agen yang memasarkan senjata api. Tentu saja ini menghawatirkan, karena menunjukkan makin mudahnya orang memperoleh senjata api, rakitan maupun pabrikan.

Kepemilikan senjata api di tangan warga sipil di tanah air diatur undang-undang dan plaksanaannya diawasi secara ketat. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari undang-undang yakni UU Darurat No 12 Tahun 1951,dan Perpu No 20 Tahun 1960. Lalu ada peraturan yang dietapkan melalui Surat keputusan (SK) Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Selain itu, hukuman terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup berat. Dalam UU Darurat No12 Tahun 1951 disebutkan hukuman masksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati,hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara. Namun, penangkapan-penangkapan itu menunjukkan binsis senjata api di Indonesia terus meningkat.

Kepemilikan senajata api di kalangan warga sipil, baik secara sah maupun gelap tak terlepas dari makin mudahnya mengakses sumber-sumber benda mematikan. Informasi terbuka melalui internet, berupa toko online yang menyajikan katalog, harga, tata cara pengiriman dan pembayaran, bahkan ada yang menjanjikan sekaligus membantu menguruskan perizinan.

Aturan izin senjata api tercantum dalam UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Sementara biaya pengurusan izin diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara Republik Indonesia. Sejak awal tahun 2012, Polri mencatat ada sekitar 18.030 izin kepemilikan senjata api pada warga sipil.

Data itu menunjukkan, secara formal ada lebih dari 18 ribu warga sipil di tanah air kita yang menguasai senjata api. Itu yang resmi, yang berizin dan selalu memperbaharui izinnya secara berkala. Lalu, bagaimana yang tidak sah? Pasti jumlahnya jauh lebih dari yang diperkirakan. Mereka yang memiliki uang dan pengaruh besar, dengan mudah bisa membeli senjata-senjata itu dengan motif apa pun.

Fakta menarik terkait penguasaan senjata api dirilis Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), awal September lalu. Institusi ini mencatat selama 45 hari antara Juli dan Agustus telah terjadi 20 kasus penembakan misterius dan hanya satu pelakunya yg berhasil ditangkap polisi, yakni di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Aksi penembakan itu terjadi mulai dari Aceh hingga Papua. Dari 20 penembakan tersebut, 10 kasus terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya. Sasarannya adalah 10 mobil, tiga halte bus Trans Jakarta, dan sebuah rumah polisi. Selain itu ada beberapa polisi ditembak dan satu penembakan terhadap anggota TNI. Akibatnya tiga orang luka dan lima tewas, tiga di antaranya adalah polisi.

Tentu saja berbagai kejadian itu merupakan sebuah ironi di tengah harapan warga terhadap penegakan hukum. Bisa jadi, warga memang merasa kurang mendapat jaminan keamanan dari negara, sehingga dia memerlukan senjata. Bisa pula karena kemampuan finansial, warga membeli apa pun yang diinginkannya termasuk senjata sekaligus “membeli” legalitasnya. Akibatnya, acap kali publik dikejutkan peristiwa orang sipil pamer senjata, atau bahkan main tembak seperti di negeri tanpa hukum.

Aksi ini terjadi akibat beberapa hal, yakni pemerintah sangat memberi kelonggaran terhadap keberadaan senjata api di kalangan sipil dan tidak ada kebijakan untuk memberantasnya secara total. Ini diperparah dengan sikap pemerintah yang memungut pendapatan negara bukan pajak (PNBP) bagi warga sipil yang memegang senjata api.

Akibatnya, keinginan warga sipil memiliki senjata api makin tinggi sehingga aksi penyelundupan senjata api ke Indonesia kian deras dan produksi senjata api rakitan juga kian diminati orang. Sikap permisif pemerintah terlihat pula dari pembiaran pada peredaran replika senjata atau yang biasa dikenal airsoft gun, sehingga senjata-senjata replika itu marak digunakan di luar arena olahraga rekreasi.

Kondisi seperti ini seharusnya tidak dibiarkan berlarut dan menjadi liar. Negara harus betul-betul tegas menegakkan peraturan mengenai kepemilikan senjatra apim oleh warga sipil, dan dengan sangat ketat mengawasinya, bukan justru menjadikannya sebagai binsis sampingan yang menghasilkan pendapatan di luar pajak. Publik berharap pemerintah betul-betul serius menangani persoalan ini sebelum jatuh korban lebih banyak. ***

12
Feb
09

Berapi Selain Gunung

api-api

SUDAH lebih sepekan api melumat ribuan hektar hutan  Australia. Ini kebakaran terbesar dalam dua dekade setelah kebakaran hebat yang melanda negara benua itu tahun 1983. Sampai awal pekan ini, dikabarkan sudah 200 orang tewas, lebih dari 750 rumah hangus dan 5.000-an orang kehilangan tempat tinggal.

Seperti di tanah air, kebakaran hutan sering pula terjadi di Australia. Penyebabnya pun kurang lebih sama, kombinasi suhu panas yang tinggi, embusan angin, sebaran titik api, dan perilaku manusia.

Saat ini iklim sudah berubah akibat kerusakan lingkungan. Secara geografis, Australia dan Indonesia selalu mengalami perubahan suhu yang ekstrem. Karena sudah terbiasa, warga menjadi tidfak terlalu sensitif lagi menangkap berbagai gejala alam. Mereka baru sadar ketika api –yang biasanya kecil dan bisa dijinakkan– tak bisa lagi dikendalikan.

Kebakaran makin memperparah kerusakan atas hutan-hutan kita yang selama berpuluh tahun terakhir dieksploitasi secara membabi buta. Cadangan plasma nutfah turut habis terobrak-abrik, flora dan fauna langka, ikut tergusur dan terbabat pula.

Hutan Kalimantan disebut-sebut sebagai benteng terakhir paru-paru dunia setelah Amazon yang mengalami kerusakan yang luar biasa oleh penebangan liar yang diam-diam direstui para penguasa di sana.

Di sana pernah terungkap bahwa ternyata polisi, tentara, jaksa, hakim, wakil rakyat, pemerintah daerah di sana sama-sama main kayu. Penduduk asli –Indian– yang hidup seiring dengan daur lingkungan hutan itu, jadi korban. Mereka dituding sebagai biang kerok kerusakan hutan.

Penebangan liar besar-besaran terus berlangsung. Jaringan mafia kayu di sana tak segan menghabisi siapa pun yang dianggap jadi perintang, sejumlah aktivis lingkungan tak pernah kembali setelah meninjau hutan.

Surat kabar yang gencar memberitakannya, diteror. Wartawannya diculik dan dibunuh. Mereka juga memodali surat kabar sendiri untuk menyuarakan kepentingan-kepentingannya dan menepis opini dunia.

Dalam beberapa hal, kondisi di tanah air kita juga nyaris sama. Penduduk asli semakin merana karena hak-hak ulayatnya raib dicaploki. Mereka yang sepanjang hidupnya bersatu padu dan jadi bagian dari ekosistem hutan, justru sering jadi kambing hitam, dituding sebagai perambah.

Padahal secara naluriah mereka mengembangkan apa disebut sebagai kearifan tradisional, larut dalam daur lingkungan yang saling memberi dan menerima satu sama lain. Perusakan justru dilakukan oleh tangan-tangan industri yang dipompa modal besar, bahkan dari negara-negara asing yang selama ini menuding Indonesia debagai negara yang tak bisa merawat rimba.

Data Conservation International (CI), sebuah lembaga internasional yang khusus bergerak di bidang keanekaragaman hayati di dunia mencatat, setiap tahun Indonesia kehilangan hutan dengan tingkat kerusakan sekitar 2,5 persen.

Di Kalimantan, tingkat kerusakan jauh lebih parah lagi karena bahkan hampir mendekati angka 70-80 persen. Menurut data Save Our Borneo (SOB), 80 persen hutan di kawasan ini disebabkan oleh ekspansi besar-besaran industri sawit.

Kalimantan Selatan tercatat sebagai daerah dengan laju kerusakan hutan  paling cepat dibanding provinsi lain, dengan rata-rata 66,3 ribu hektare hutan musnah per tahun dari total luas wilayah hutannya.

Jika diperlukan waktu dua abad lebih untuk memulihkan kerusakan hutan ideal, maka sekitar itu pula kita membutuhkan masa untuk mengembalikan hutan Kalimantan ke kondisi idealnya.

Umur generasi hari ini pasti tak akan cukup panjang untuk bisa melakukannya. Anak-cucu kita pun, belum tentu sempat, sebab keadaan saat itu sudah terlalu –dan terus bertambah– parah. Apalagi jika pembalakan terus berlangsung dan kebakaran senantiasa terjadi saban musim.

Jalan terbaik adalah terus-menerus mengembangkan kesadaran bersama mengenai pemeliharan lingkungan secara serius, menegakkan hukum untuk melindungi perusakan, dan kian memperlengkapi faktor- faktor pendukung penanggulangan kebakaran. ***