Posts Tagged ‘century

03
Mar
10

Wajah-wajah Memalukan

PERTUNJUKAN langsung alias reality show itu betul-betul memukau, tapi sekaligus memalukan. Disebut memukau, karena pertunjukan yang digelar di panggung politik terbesar di Senayan Jakarta Selasa (2/3) siang itu, memperlihatkan perilaku tak terpuji para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dibilang memalukan, karena para pemeran pertunjukan yang disaksikan jutaan penonton televisi di seluruh tanah air ini, adalah wakil rakyat. Wakil –di mana pun– pasti mencerminkan pihak yang diwakilinya, padahal rakyat merasa perilaku mereka tidaklah seburuk apa yang ditunjukkan wakil-akilnya itu.

Demikianlah, hari pertama –dari dua hari yang dijadwalkan– Rapat Paripurna DPR dengan agenda pembacaan hasil penyelidikan Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century berakhir ricuh. Suasana di dalam gedung dewan yang terhormat itu mendadak berubah jadi seperti arena tawur emosi preman jalanan.

Adegan yang tersiar luas ke hadapan rakyat itu kontan saja memuncratkan pertanyaan. Dengan performa seperti itu, pantaskah mereka disebut wakil rakyat? Apakah mereka itu betul-betul memerankan wakil sejati yang menyuarakan hati nurani rakyat yang diwakilinya? Lebih ekstrem lagi, jika perilakunya seperti itu masihkah rakyat memerlukan wakil?

Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang kini melekat di kepala ratusan juta warga bangsa ini. Sebagai sebuah ilustrasi kecil, ratusan pesan singkat dan e-mail dari warga mengalir deras. Umumnya, mereka mengecam sekaligus mempertanyakan arti penting para wakil kita itu dengan bahasanya sendiri. Mulai dari bahasa yang halus sampai kasar.

Umpatan dan makian –seperti juga dilontarkan para wakil rakyat saat mengumbar jurus silat lidahnya dengan tekanan emosi yang tampak tak terkendali– publik ekspresikan sebagai wujud makin pudarnya kepercayaan mereka.

Namun benar-benar sedemikian burukkah wajah wakil kita? Mungkin tak terlalu sulit menjawab pertanyaan ini jika kita coba merunut dari akarnya, yakni sejak pola rekrutmen para wakil rakyat oleh partai politik, hingga kehadiran mereka sebagai orang yang mendadak jadi politisi.

Sejak awal, raw material calon anggota legislatif banyak yang bermasalah. Mereka yang lolos jadi wakil rakyat, banyak yang tidak matang secara intelektual, emosi maupun moral. Cara menyelesaikan masalah dengan cara adu kuat fisik bukti nyata ketidaksiapan mereka memanggul perannya yang secara struktural sangat terhormat, wakil rakyat.

Ini sekadar gambaran sederhana tentang akibat pola rekrutmen pencalonan anggota legislatif di tubuh parpol yang mengesampingkan kemampuan intelektual, emosional dan moral. Dalam menjaring jagonya untuk duduk menjadi wakil rakyat, partai politik lebih bersandar pada pertimbangan-pertimbangan politis kelompok.

Bukan hanya performa itu yang kini membuat rakyat mengelus dada. Realita politik saat ini, diwarnai putusnya bentang emosi antara rakyat dengan wakilnya. Ketika para wakil rakyat telah terpilih dan duduk sebagai pejabat negara, saat itu pula mereka sibuk dengan urusan pribadi dan kelompoknya.

Para wakil itu dengan cepat melupakan rakyat yang dengan segala ketidaktahuan, keluguan, dan kepolosannya telah memilih mereka. Lebih celaka lagi, terjadi kecenderungan nama rakyat dijadikan tameng untuk memperjuangkan kelompoknya.

Itulah parodi wakil rakyat di negeri kita. Meski merupakan hasil pemilihan langsung, mereka ternyata belum merasa harus mewakili orang yang memilih dan memberinya mandat. Bukankah seorang wakil itu seharusnya melaksanakan apa pun amanah, kehendak, harapan dan keinginan dari pihak yang diwakilinya.

Ya, anggota DPR adalah para wakil rakyat yang mewakili dan dipilih langsung rakyat. Jika ingin pararel dengan hal itu, mestinya mereka pada krdudukannya hari ini adalah orang yang berorientasi kepada apa yang dikehendaki rakyat.

Namun, seperti yang kita saksikan dalam “opera Senayan” terbaru ini, berbagai argumen, dalih, dan logika politik, dijalankan untuk jadi pembenar tindakan yang mereka lakukan. Mereka mungkin mengira bahwa rakyat bangga menontonnya.

Padahal para ‘penonton’ kini sudah lebih kritis dan cerdas. Mereka tahu betul apakah sajian Opera Senayan itu sesuai dengan ‘skenario’ mandat yang mereka berikan, atau tidak.

Kita berharap para aktor politik itu segera menyadarinya, sebelum para pentonton meninggalkan mereka dan ramai-ramai mencabut mandat. ***

18
Jan
10

Hasrat Berkuasa

HOROR itu tiba-tiba menyentak kembali. Lima potongan tubuh manusia ditemukan bercecer di tempat terpisah di Jakarta. Ibu kota geger.  Jika para juru berita televisi tidak sedang ‘menggoreng’ skandal Bank Century, sudah bisa dipastikan berita horor itu akan jadi topik besar dan menasional, yang akan terus menerus disajikan kepada publik sebagaimana kasus serupa yang terjadi dua tahun lalu.

Saat itu publik dikejutkan berita penemuan mayat terpotong tujuh di dua lokasi di Jakarta. Belakangan terungkap, ia adalah korban pembunuhan yang diikuti mutilasi. Pelakunya, Veri Idham Heniansyah alias Ryan, ternyata pula telah membunuh 10 korban lain. Semua mayat korban dikubur di pekarangan belakang rumah orangtua pelaku di Jombang, Jawa Timur.

Peristiwa terbaru di Jakarta juga menampilkan pola yang mirip, yakni keberuntunan. Korban bukanlah yang pertama, sebab sebelumnya sang pelaku telah menghabisi tujuh korban lain. Berbeda dengan kasus Ryan yang korbannya orang-orang dewasa, pada kasus terakhir korbannya adalah anak-anak berusia 9-12 tahun. Selain dibunuh dan kemudian dicincang, anak-anak lelaki itu juga mendapat kekerasan seksual, sebagaimana yang pernah terjadi pada kasus Robot Gedek beberapa tahun lalu.

Merujuk pada catatan yang ada, pembunuhan yang diikuti mutilasi mulai jadi berita di Tanah Air sejak 1960-an. Pelakunya, Aminah akhirnya mendekam di LP Bukit Duri. Ia membunuh korban kemudian menyembunyikannya di bawah tempat tidur dan dipotong sedikit demi sedikit dijadikan bahan dasar sayur sop yang dijual di kedainya. Satu dasawarsa kemudian, Nurdin Kotto, seorang pejabat swasta jadi korban pembunuhan dan mutilasi.

Pada 1980, seorang perempuan dicincang jadi 13 bagian. Potongan tubuhnya ditemukan di Jalan Sudirman Jakarta. Setelah itu, hampir tiap tahun terjadi horor serupa di berbagai tempat di Tanah Air.

Kian hari,  peristiwa serupa makin sering terjadi, dari lima kasus (2007) menjadi 12 kasus (2008). Dan, awal tahun ini dibuka oleh horor keji yang menimpa delapan anak. Pelakunya juga lelaki jalanan yang sangat boleh jadi, tiap hari jadi ‘pelindung’ atau bapak jalanan bagi anak-anak tersebut.

Fakta-fakta di atas tampaknya sekadar gambaran permukaan,  bahwa diam-diam sesungguhnya kita semua memiliki naluri keji yang bisa saja tiba-tiba terpancar tak terkendali di tengah suatu situasi.

Dari rangkaian peristiwa itu kita melihat kecenderungan, jika tidak karena dipicu orientasi materi, maka peristiwa itu dipicu oleh keinginan balas dendam atas masa silam dan hasrat untuk menunjukkan kekuasaan tak terhingga atas pihak lain.

Bagi sebagian orang, orientasi yang demikian tinggi atas materi bisa membuatnya tidak lagi menghargai (nyawa) orang lain. Bagi sebagian lain,  balas dendam atas kekalahan masa lalu bisa saja menjadi pemicu utama tindakannya menghalalkan segala cara, termasuk membunuh, untuk mengekspresikan bahwa dirinya mampu berkuasa atas pihak lain.

Peristiwa-peristiwa itu seakan meneguhkan keyakinan, bahwa kekejaman bisa muncul begitu saja dan menjalari karakter seseorang di antara sekelompok manusia. Perilaku macam itu bisa diidap siapa pun. Orang boleh saja bergidik, ngeri dan jijik. Bisa pula takut, jangan-jangan ada juga orang di dekatnya yang berperilaku seperti pembunuh kejam itu.

Tapi kalau ditelusuri ke belakang dan mencoba menatap realitas kekinian, rasanya kita tak perlu kaget benar. Apalagi takut. Bukankah di dalam diri tiap manusia pun ada unsur genetik yang mewarisi kecenderungan hewani seperti itu? Hanya saja, kekejian dan spirit membunuh tidak dipraktikkan langsung dengan mencincang sesama, melainkan dengan ‘membunuh’ peluang dan ‘memakan’ pihak lain.

Kenyataan sehari-hari menunjukkan dengan jelas, bahwa makin hari kita melihat kian banyak saja orang yang rakus dan buas. Mereka tak segan-segan ‘membunuh’ kawan, menipu teman, memeras orang lain, dan mengisap hak mereka.

Jadi, para pembunuh dan pelaku mutilasi itu mungkin belum apa-apa dibanding sebagian di antara kita yang kadang ternyata lebih keji dan kejam. Di gedung parlemen, misalnya, hari-hari ini kita menyaksikan bagaimana para politisi mencecar, menguliti, mencincang, dan –kalau perlu– menghabisi lawan politik atau pihak lain yang menurut mereka layak dihabisi.

Kita juga masih menyaksikan kekejaman serupa, entah itu di kamar-kamar birokrasi, gedung bursa, kantor penegak hukum, jalan, pelabuhan, pasar, dan di tempat lain.

Sebagian di antara kita yang bertabiat jagal itu seringkali tampil sedemikian elegan di balik jas dan dasi berkelas, bermobil mengkilap, beristri (dan selingkuhan) cantik, molek, dan seksi. Lebih hebat lagi, seringkali orang-orang macam itu merasa tidak sedang melakukan kekejaman dan kekejian, meski hampir tiap waktu ‘memakan’ sesama. ***

13
Jan
10

Mulutmu!

SKANDAL Bank Century terus menggelinding sebagai isu panas yang hari-hari ini disodorkan kepada publik sebagai tontonan siaran langsung televisi. Melalui siaran itu publik di seluruh pelosok tanah air bisa menyaksikan, mengikuti, dan menyimak, bagaimana para wakil rakyat mengupas, meneliti, mencari jawaban, menuntut penjelasan dari berbagai pihak terkait.

Berbagai hal yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai keganjilan dalam proses pengucuran dana talangan pemerintah terhadap bank kecil yang kolaps karena salah urus itu, dipertanyakan oleh para anggota Panita Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada orang-orang yang dianggap terlibat.

Hal yang paling ingin ditekahui publik adalah bagaimanakah nasib duit rakyat sebesar Rp 6,7 triliun? Mengapa dana sebesar itu dengan mudah diberikan oleh pemerintah? Atas pertimbangan apakah Bank Indonesia merekomendasi untuk memberi dana talangan kepada institusi bodong seperti Bank Century.

Seputar itulah tanya jawab para wakil rakyat dengan orang-orang yang dianggap terlibat dalam skandal ini. Dewan telah memanggil dan memintai keterangan para pejabat tinggi baik yang sudah tidak lagi menjabat, maupun yang justru telah menduduki jabatan lebih tinggi dari sebelummya.

Publik belum bisa menangkap arah penyelesaian kasus tersebut, karena memang masih dalam proses yang kali ini sudah masuk ke parlemen, sudah di lembaga tertinggi, lembaga wakil rakyat. Artinya, persoalan ini betul betul serius, menyangkut kepentingan bangsa dan negara, menyangkut kepentingan rakyat dan kelangsungan hidupnya. Jika tidak, tak mungkin masalah ini sampai ditangani DPR.

Sebagai lembaga tertinggi, DPR tentu merupakan lembaga terhormat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya pun, pasti menggunakan tata cara yang bersandarkan pada kaidah-kaidah moral dan budi pekerti sebagaimana yang lazim berlaku dalam forum terhormat. Orang-orang yang hadir mengikuti agendanya tentu juga terikat –sertidaknya harus bisa menyesuaikan diri– dengan kehormatan forum dan lembaga tersebut.

Di luar penting dan seriusnya masalah yang dibahas, publik beruntung dapat menyaksikan juga pola perilaku para pembahas, dan mereka yang –dengan berbagai status dan jabatannya– turut hadir dalam forum yang seharusnya terhormat itu. Publik dengan leluasa menyaksikan debat antara wakil-wakil rakyat dengan orang-orang yang dimintainya keterangan. Atau, juga di antara mereka sendiri, maupun perilaku orang yang hadir dalam forum tersebut.

Peristiwa pertama yang sangat mengejutkan dan seharusnya mencederai perasaan publik adalah ketika seroang wakil rakyat memaki dengan kata-kata amat kasar, ketua sidang. Kata-kata yang hanya pantas diucapkan di jalanan dalam konteks orang jalanan, tentu tak layak digunakan seorang wakil rakyat dalam forum terhormat yang sedang membahas persoalan besar bangsa dan negara.

Peristiwa berikut adalah ketika seorang yang turut hadir langsung –meski bukan peserta– dalam sidang parlemen itu memaki dan menghujat seorang wakil presiden. Betul bahawa yang bersangkutan hadir sebagai mantan gubernur BI, bukan sebagai wakil presiden, namun hal itu tak membuat siapa pun bebas memaki, menghujat, melontarkan kata-kata kotor. Insiden serupa, terjadi hari berikutnya di tempat sama kepada menteri keuangan.

Jangankan kepada orang yang telah dipercaya –dipilih rakyat– untuk jadi (wakil) pemimpin negeri atau kepada menteri, kepada sesama rakyat biasa pun, hujatan dan hinaan adalah perbuatan yang tidak patut. Jangankan di ngedung  dewan, yang jadi simbol kehormatan rakyat atas kedaulatannya, di jalanan pun baku-maki tentulah bukan hal yang pantas.

Betul bahwa kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat dijamin serta dilindungi undang- undang. Namun dalam konteks kebebasan itu pula seharusnya kita menjunjung tinggi kehormatan dan penghargaan atas sesama. Apa yang dipertontonkan seorang wakil rakyat yang memaki sejawatnya dalam forum terhormat yang terbuka untuk umum, tentu tidak mencerminkan penghormatan dan penghargaan tersebut.

Demikian pula apa yang ditunjukkan seorang aktivis yang neghujat  wakil presiden, dan dua mahasiswa yang memaki menteri di sela-sela forum terhormat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, tentu bisa kita kelompokkan ke dalam perbbuatan yang tidak patut, tidak menunjukkan budi pekerti dan penghormatan atas sesama.

Predikat wakil rakyat, aktivis prorakyat, mahasiswa, tidak serta merta mengesahkan seseorang untuk bertindak-tanduk dan berperilaku sekehendak hati tanpa memperhatikan tata krama dan sopan santun. Predikat-predikat itu seharusnya justru mencerminkan sosok dan jatidirinya sebagai manusia, sebagai orang yang memang patut menyandang predikat tersebut.

Masyarakat tentu akan marah jika dikatakan bahwa sosok wakil rakyat, aktivis, mahasiswa  yang gampang memaki adalah, adalah cerminan dari karakter asli mereka. Perilaku seperti itu hanya menunjukkan bahwa orang-orang tersebut –meski sudah dibajui wakil rakyat, aktivis, maupun mahasiswa– ternyata belum bisa mengendalikan ucapannya, belum bisa mengendalikan dirinya sendiri.

Bagaimana mungkin seseorang diberi kepercayaan untuk mengendalikan urusan yang begitu besar seperti membongkar kasus skandal Bank Century,  jika mengurus diri sendiri saja tak becus. Jadi, sebelum membongkar tuntas kasus itu, sebelum menggerakan dinamika mengelola negara dan bangsa, ada baiknya kita semua bercermin untuk meneropong diri kita masing- masing. Sudah patutkah atau belum? ***