Posts Tagged ‘demokrasi

20
Okt
13

Saling-silang Perpa…Perppu!!!

Gambar

ADA diskusi publik yang sebenarnya menarik, terkait dengan  Peraturan Perintah Pengganti Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK) yang ditandatangani presiden beberapa hari lalu. Perppu ini segera akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memdapatkan persetujuan. Peristiwa ini penting untuk membuka mata khalayak awam terhadap tata hukum, pelaksanaan, dan penegakannya di tanah air, terutama setelah tsunami kasus Akil Muchtar mengguncang dan merontokkan harapan serta kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Sayang sekali publikasi pergulatan pemikiran di antara para ahli, para praktisi, dan para akademisi mengenai hal itu, terganggu oleh heboh tak penting, manakala pemimpin tertinggi negara ini dengan emosional menanggapi rumor tentang sosok Bunda Puteri, yang secara substansial tidak terkait langsung dengan kepentingan masyarakat. Sosok yang disebut-sebut dalam kesaksian di tengah persidangan atas para koruptor itu, sekadar menampilkan gambaran nyata betapa  saling-silangnya persekongkolan canggih pihak-pihak yang terlibat itu untuk membobol uang negara.

Muara dari semua ini adalah penegakan hukum. Namun ketika lembaga tinggi dalam penegakan hukum seperti Mahkamah Konstitusi terkotori orang bermental korup, maka hancurlah harapan masyarakat terhadap tegaknya hukum di tanah air. Jebolnya benteng moral MK oleh perilaku Akil Muchtar, melengkapi runtuhnya kepercayaan publik terhadap hampir semua institusi penegak hukum.

Tak ada satu pun institusi itu yang tidak tercemari personel-personelnya yang bermental korup. Bahkan, proses hukum atas kasus korupsi pun dijadikan arena suap-menyuap sebaimana terungkap dalam peristiwa penangkapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung beberapa waktu lalu, yang kemudian menyeret mantan wali kota dan mantan sekretaris daerah setempat ke balik jeruji tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ada situasi sangat genting yang sedang melanda penegakan hukum di tanah air. Ada situasi yang oleh banyak pihak dinilai sebagai saat yang memerlukan langkah-langkah darurat untuk mengatasinya. Masyarakat perlu diajak serta memperlajari dan memahami situasi yang sedang terjadi agar mereka makin terbuka matanya, bahwa penegakan hukum bukan semata tanggung jawab para penegaknya, melainkan tanggung jawab bersama.

Dalam konteks inilah kontroversi mengenai Perppu MK menjadi hal penting sebagai pembelajaran kepada masyarakat. Ada pihak yang setuju terhadap langkah kepala negara mengeluarkan Perppu ini, tak kurang pula yang menolak dengan berbagai argumentasi. Baik argumentasi akademis, maupun argumentasi yang sangat bersifat politis belaka sekadar menunjukkan bahwa yang bersangkutan punya kemampuan untuk menolak.

Pihak yang setuju menyatakan,  tidak ada yang salah dengan substansi Perppu itu yang antara lain mengatur tambahan syarat menjadi hakim konstitusi, mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi, serta perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi. Adalah tepat  jika calon hakim konstitusi disyaratkan tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun tertentu. Lalu, tidak ada salahnya pula jika proses seleksi dan pengajuan calon hakim konstitusi melibatkan panel ahli independen yang dibentuk oleh Komisi Yudisial. Pelibatan panel ahli tidak akan membatasi kewenangan Presiden, Mahkamah Agung, dan DPR dalam mengajukan calon hakim konstitusi.

Pengawasan hakim yang diatur melalui Perppu MK ini tidak melanggar konstitusi. Hakim konstitusi akan diawasi  Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang sifatnya independen, bukan oleh Komisi Yudisial. Majelis ini terdiri atas orang-orang yang dipilih KY berdasarkan usulan masyarakat, yakni mantan hakim MK, praktisi hukum, akademisi di bidang hukum, dan tokoh masyarakat yang usianya kurang lebih 50 tahun.

Pihak yang menolak Perppu ini menyandarkan argumentasi pada dasar hukumnya, apakah bertentangan dengan UUD, atau tidak. Bahkan ada yang secara ekstrem menyatakan menolak karena menilai Perppu ini menyalahi aturan. Sebaiknya Perppu hanya dibuat dalam situasi situasi genting  sesuai kebutuhan yang berkaitan dengan isu kesejahteraan. Bukan isu yang menyebabkan tata negara dicederai. Misalnya wewenang yudikatif dan legislatif yang diserobot eksekutif.

Mereka juga mengkritisi aturan pemilihan hakim, yakni pembentukan tim penilai terhadap usulan-usulan Mahkamah Agung (MA)-Presiden-DPR. Menurut mereka, ini potensi buruk yang mengganggu otoritas masing-masing lembaga pemegang kekuasaan tersebut sbg perwujudan kedaulatan rakyat. Keberadaan Tim panel yang punya kekuasaan menilai lembaga-lembaga tinggi ini tidak bisa dibenarkan karena berpotensi mengganggu praktek ketata negaraan.

Sepatutnya tim panel bekerja sebelum pengambilan keputusan oleh DPR, MA, presiden sebagaimana praktek tim seleksi untuk hakim MA selama ini. Sejak amandemen UUD, keberadaan lembaga-lembaga tinggi negara setara, tidak ada yang lebih tinggi. Jika tim panel dibentuk tanpa melalui proses demokratis, melibatkan rakyat secara langsung. Lalu, bagaimana mau menilai putusan politik DPR sebagai perwujudan kedaultan rakyat? Demikian argumentasi mereka.

Dalam konteks inilah publik perlu diberi keleuasaan memperoleh akses informasi, baik terhadap pendapat pihak-pihak yang setuju, maupaun terhadap pandangan mereka yang tidak setuju dan menolak terbitnnya Perppu MK. Di luar itu semua, masyarakat di tanah air sudah tahu belaka bahwa seberapa ideal pun proses pemilihan anggota MK, ternyata tak luput meloloskan ahli hukum yang juga ternyata ahli memanipulasi hukum demi kepentingan pribadinya.

Dengan atau tanpa Perppu, penegakan hukum di tanah air akan tetap terseok-seok, sepanjang orang-orang yang dipercayai untuk menegakkannya malah membengkokkannya sekehendak hati sesuai kepentingan diri dan kelompoknya. Gejala seperti inilah yang terus menerus berlangsung dan disaksikan rakyat tanpa bisa berbuat banyak. Keadaan sudah genting sejak lama, namun kita seperti dininabobokkan, dibiarkan buta hukum, agar dengan mudah diperdaya oleh mereka yang mengerti hukum. **

Iklan
07
Jan
10

membaca wasiat

KEPERGIAN KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meninggalkan warisan yang tak ternilai. Wasiat tak tertulisnya dia utarakan melalui sepak terjang dan lontaran-lontaran pemikiran. Wasiat itu harus dibaca dan dimaknai sebagai spirit kebhinnekaan, ruh demokrasi, bagi kehidupan anak-anak bangsa yang ditinggalkannya.

Belum genap sepekan, ibaratnya air mata duka belum kering dan tanah makam pun masih gembur sepeninggal Gus Dur, sudah muncul klaim, pengakuan sempit mengenai wasiat, restu, amanat, yang oleh masing-masing orang diterjemahkan sesuai dengan kepentingannya.

Sekadar contoh, tokoh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sedang berseberangan sama-sama mengaku diwasiati untuk menyelamatkan partai yang didirikan Gus Dur itu. Satu pihak menyatakan mendapat amanat untuk memprakarsai islah, rekonsiliasi, rujuk.

Pihak lain menyatakan, kepadanyalah Gus Dur berwasiat agar membersihkan partai dari orang-orang yang perilaku politiknya kotor. Pihak lain lagi meyakinkan bahwa tak ada wasiat politik apa pun dari Gus Dur bagi kedua belah pihak yang berseteru itu. Di luar partai, ada pula orang yang dengan sangat percaya diri menyatakan memperoleh restu Gus Dur untuk maju ke pemilihan kepala daerah.

Terlepas dari benar atau tidaknya pengakuan-pengakuan tersebut — karena memang tak akan dapat dikonfirmasi– hal paling penting dicermati, adalah sedemikian mudahnya orang memanfaatkan kepergian tokoh besar itu untuk kepentingan individu dan kelompoknya.

Tidak adakah sedikit rasa hormat, sekadar untuk menunda pelepasan birahi politik? Atau sedemikian buta-tulinyakah tokoh-tokoh yang berkepentingan –dengan wasiat, restu, dan apa pun– itu sehingga tak kuasa menanti suasana duka berlalu dahulu? Bukankah akan lebih baik mempercakapkan hal itu manakala situasi sudah tenang, emosi sudah stabil, dan pikiran sudah jernih kembali?

Namun itulah yang sedang terjadi. Pelajaran, wasiat, dan warisan yang selama ini dipersembahkan Gus Dur, tampaknya belum juga bisa diterima, diserap, dan diterjemahkan dengan baik. Kita masih tetap berpikir untuk diri dan kelompok. Padahal, Gus Dur telah memberikan teladan konkret tentang bagaimana dia menghablurkan diri demi kepentingan kebersamaan sebagai bangsa. Meski untuk itu, dia harus melepaskan kepentingannya sendiri.

Harus kita akui, pemikiran Gus Dur yang tajam dan cemerlang terutama dalam soal soal kebangsaan khususnya tentang kesatuan dalam perbedaan dan kebedaan dalam persatuan, telah berperan besar bagi perjalanan bangsa. Sikap dan perilaku itulah yang mesti diikuti, ditiru, dan dilaksanakan dalam tindak-tanduk keseharian.

Wasiat dan warisan yang selama ini diamanatkan Gus Dur, haruslah dibaca sebagai sikap saling menghormati segala bentuk perbedaan demi tercapainya tatanan masyarakat yang demokratis. Perbedaan adalah kodrat yang menjadi rahmat bagi manusia, karena di antara perbedaan itu kita menemukan kesamaan untuk mengikat persatuan.

Sikap seperti itulah yang hari-hari ini diperlukan dalam kehidupan kita sebagai bangsa yang sedang memasuki –dan larut dalam eforia– kebebasan, karena tanpa toleransi dan tanpa penghormatan atas hak-hak dasar pihak lain, kebebasan justru bisa menimbulkan perpecahan. Tanpa adanya saling pengertian dan saling memahami, kebebasan satu pihak hanya akan bermakna sebagai ketidakbebasan bagi pihak lain.

Gejala ke arah perpecahan dengan mudah kita temukan di hampir semua segi kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, bahkan dalam kehidupan keberagamaan. Karena itulah, sebelum telanjur mengumbar hasrat politik, alangkah baiknya jika politisi –dan semua anak bangsa– membaca dan merenungkan kembali wasiat sejati Gus Dur. ***

30
Des
09

Selamat Jalan, Gus!

UJUNG tahun 1999, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyongsong pergantian tahun di Tanah Papua. Ia menyambut fajar milenium baru, tahun 2000, di tanah yang –dalam administrasi pemerintahan– semula bernama Irian Barat, lalu Irian Jaya.

Sepuluh tahun kemudian, 30 Desember 2009, sehari menjelang pergantian tahun Masehi, Gus Dur pergi untuk selama-lamanya. Ia meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Rabu selepas waktu magrib.

Tokoh-tokoh masyarakat Papua menyatakan bela sungkawa bagi cendekiawan multidimensi ini. Demikian halnya masyarakat di Indonesia timur yang sebagian besar pemeluk Nasrani.

Adalah Gus Dur, yang ketika itu menjabat sebagai presiden, yang memutuskan menyetujui usulan rakyat di sana untuk mengembalikan nama Papua atas pulau paling timur Nusantara ini.

Gus Dur pula yang menganggap gerakan “perlawanan” rakyat Papua adalah bagian dari dinamika demokrasi. Ia menganggap bahwa pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) tak perlu disikapi secara berlebih. Anggap saja bendera organisasi massa.

Itu baru sebagian kecil dari bentuk toleransi Gus Dur yang oleh sementara pihak sering dianggap melawan arus. Tidak umum. Kita tentu masih ingat, bagaimana ia tanpa ragu menetapkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional sebagaimana hari besar keagamaan lain. Suatu hal yang tak pernah terbayangkan sebelumnyam dan sekaligus merupakan apresiasi terhadap keragaman.

Ia dikecam oleh sebagian kalangan di lingkungan Islam yang menggapnya terlalu dekat dengan kaum Yahudi, karena ia jadi anggota yayasan perdamaian yang dimotori Shimon Peres, mantan PM Israel, dan menerima medali perdamaian.

Orang Yahudi menganggapnya amat berperan dalam upaya-upaya perdamaian di Timur Tengah. Demikian pula tokoh di Palestina. Ia bahkan punya hubungan khusus dan sangat dekat dengan (mendiang) Yasser Arafat.

Di tanah air, sangat boleh jadi hanya Gus Dur yang dengan tegas menyatakan siap membela para penganut Ahmadiyah, yang di beberapa tempat justru diuber-uber, diburu, diusir dan sebagian di antaranya jadi korban penganiayaan.

Sangat boleh jadi pula kita tidak atau belum akan menemukan lagi sosok seperti dia. Sosok ulama, pemikir, tokoh demokrasi, budayawan, politisi hebat. Matanya tak lagi dapat melihat, tapi hati dan pikirannya menembus dimensi kekinian, sehingga seolah mampu melihat apa yang kan terjadi.
Ya, gerak gerik pikirannya, jejak langkah gagasan-gagasannya sepenuhnya dihibahkan pada kepentingan msyarakat dalam arti luas, tanpa mengenal sekat dan batas-batas suku, keyakinan, apalagi tingkat sosial. Ia akrab dan dekat dengan siapa pun, termasuk dengan mereka yang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri.

Satu di antara pelajaran berharga yang diberikan Gus Dur dalam kehidupan demokrasi di tanah air adalah jiwa besarnya untuk menang dan untuk “kalah”. Ia merelakan dirinya jadi tumbal reformasi ketika eforia kebebasan menjalar kian kemari, hingga kadang menabrak spirit demokrasi itu sendiri.

Tentu banyak yang masih ingat Sidang Umum MPR 1999 seusai Pemilu yang dimenangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Logika sederhana, tokoh dari partai pemenang pemilu lah yang mestinya dipilih sebagai presiden. Namun realitas politik di Indonesia tidak demikian.

Fraksi Reformasi dengan militansi yang amat tinggi menggalang koalisi Poros Tengah mendorong Gus Dur naik ke kursi presiden, mengganjal Megawati. Berbagai manuver, isu, tekanan dilakukan, dan para anggoat parlemen itu bersorak persis seperti anak-anak kegirangan ketika nyata bahwa Mega akhirnya kalah.

Sekitar setahun kemudian, dalam sidang paripurna MPR pula rakyat melihat, bagaimana pula Fraksi Reformasi –yang dulu demikian garang mendukung Gus Dur– berbalik menjalin persekongkolan untuk menggulingkannya.

Publik kemudian tahu, bahwa saat itu, mereka mendukung Gus Dur jadi presiden bukan karena yang bersangkutan layak, melainkan karena mayoritas anggota parlemen tidak ingin Mega marak sebagai pemimpin, meski partainya menang dalam pemilu.

Kita juga menyaksikan, bagaimana pongahnya para politisi yang merasa sedang berada di atas angin, menguasai lapangan, dan menjalin persekutuan untuk secara bersama-sama menunjukkan kekuatannya sebagai kekuatan mayoritas yang bisa menyingkirkan kelompok minoritas.

Perilaku politik seperti ini masih tampak jelas tampak pada para elite kita hingga kini, baik di pusat maupun di daerah sepuluh tahun setelah reformasi. Politik masih dimaknai sebagai menghalalkan segala cara, meninggalkan kerendahan hati dan menutup kebesaran jiwa.

Demokrasi yang sehat terjadi ketika pihak yang kalah menerima kekalahan dan langsung bahu-membahu dengan pihak pemenang untuk melaksanakan proses organisasi. Kekurangan di satu pihak diisi oleh kelebihan dari pihak lain. Hal ini nyaris tak pernah bisa kita lakukan dengan baik.

Gus Dur telah memberikan pelajaran yang amat berharga yang mestinya jadi acuan, jadi rujukan, jadi model, bagi perilaku kita semua dalam berdemokrasi. Apalagi kini, hampir dua hari sekali digelar pesta demokrasi di berbagai penjuru tanah air, mulai dari pemilihan bupati, walikota, sampai pemilihan gubernur.

Gus Dur telah pergi. Ia meninggalkan warisan tak ternilai bagi bangsa ini, yakni sikap yang demokrat dan humanis. Jika mau berdemokrasi dengan baik, ikutilah gerak-geriknya. Gitu aja, kok repot!

Selamat jalan, Gus Dur. ***

09
Jul
09

Berkat Angka-angka

angka-angka

BETAPA besar jasa penemu angka. Coba kalau umat manusia tak menemukannya, hari-hari ini tak akan ada yang terus dipelototi, dikomentari dan dianalisa.

Ada sekian ratus juta pemilih yang 8 Juli 2009 memilih satu di antara tiga pasang calon presiden dan wakil presien. Hasil akhir dari kalkulasi angka-angka itu menentukan siapa yang jadi pemimpin negara. Luar biasa!

Setiap warga negara yang memenuhi syarat memilih, bebas menentukan pilihannya. Mungkin ada yang memilih lebih dari satu. Malah, siapa tahu ada yang sengaja tidak memilih. Namanya juga demokrasi. Nah, jumlah pemilih yang telah menentukan pilihannya itulah yang kini sedang ditunggu-tunggu.

sempoaHari ke hari, jam demi jam, angkanya berubah terus. Hampir semua stasiun televisi menyajikan angka-angka itu sebagai menu khusus dan sedemikian penting, sehingga ditampilkan dalam bentuk running text, ditayangkan secara berkala.

Media cetak tak mau ketinggalan, juga memuat angka-angka (jumlah pemilih) yang diperoleh calon pemimpin bangsa ini. Sampai Rabu senja, beberapa jam setelah pemilihan berlangsung, angka-angka itu terus jadi bahan perbincangan.

Sementara, angka untuk pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Budiono berada di urutan teratas. Angka bagi dua pasangan lainnya hampir imbang saling susul.  Sejauh ini pemilihan presiden berlangsung lancar, aman dan damai.

Dilihat dari peta perolehan suara yang tercermin pada angka-angka hasil hitung cepat sejumlah lembaga independen, tampaknya pemilihan presiden tidak perlu sampai dua putaran. Meski tentu saja hasil hitung cepat bukanlah hasil sesungguhnya.

Angka-angka yang tampil semata merupakan indikasi dari sejumlah sample atau contoh yang dianggap relevan. Apa yang tampak dari angka-angka yang tiap saat berubah itu pada akhirnya adalah cermin nyata dari suara rakyat.

Bahwa ada ketidakpuasan dan ada insiden yang dianggap sebagai tanda kecurangan, tentu harus dibaca sebagai dinamika sebuah proses politik yang langsung melihat secara nyata rakyat di seluruh penujuru Tanah Air.

Tentang apakah hasil itu memuaskan atau mengecewakan elite politik, itu persoalan mereka sendiri. Hari-hari ini kedaulatan sepenuhnya milik rakyat, dan itu telah ditunjukkan di tempat pemungutan suara.

Kita belum tahu persis, apakah angka seperti yang tergambar pada hasil hitung cepat itu akan sejalan dengan hasil akhir perhitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Yang jelas, publik menangkap ada gerak dan bentuk baru yang berbeda dari pemilu sebelumnya.

Ada kebebasan untuk memilih, dan keleluasaan untuk mengetahui –melalui angka-angka– peran mereka dalam menentukan pemimpinnya. Apa yang tampak dari angka-angka itu makin menegaskan bahwa rakyat kita kini lebih leluasa menentukan sendiri calon pilihannya tanpa harus terikat oleh loyalitas kepada partai.

Penegasan dukungan oleh elite parpol kepada pasangan capres tertentu, ternyata tidak serta merta diikuti konstituen di akar rumput. Jika mau mengalkulasi dengan hitungan matematis dan statistik, maka pilpres sudah selesai dan pemenangnya sudah jelas diketahui.

Tapi, politik di Indonesia tidak mudah dikalkulasi secara matematis, sebab ada begitu banyak variabel yang tak terduga dan bisa menjadi faktor penentu yang membuat 2×2 tidak mesti sama dengan 4.

Begitu pula dalam konteks pemilihan presiden kali ini. Segala gerak-gerik, taktik, tarian, akrobat, bahkan intrik politik sudah dilakukan jauh sebelum hari pemilihan. Namun rakyat toh tetap bebas melakukan apa yang mereka kehendaki, termasuk memilih pemimpinnya.

Tanda-tanda awal, sudah terbaca lewat angka-angka yang terus mengalir dari seluruh penjuru Tanah Air.  Siapa pun yang akhirnya terpilih sebagai presiden, itulah pilihan rakyat. ***

12
Apr
09

“Say No to ….”

KAMIS 9 April 2009, sejak pagi hingga lepas tengah hari, pemilih menentukan pilihannya di bilik suara. Ada juga yang tidak, baik karena hambatan administratif maupun mereka yang memang secara sengaja tidak menggunakan haknya.

sayno2Sampai menjelang detik-detik pemilihan umum, situasi relatif tenang. Suhu politik pun sejuk-sejuk saja tidak ekstrem sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak. Bahwa ada riak-riak hangat, sejauh ini masih dalam konteks kewajaran di tengah pesta akbar demokrasi.

Ada beberapa peristiwa cukup menarik yang kali ini turut menambah semarak hura-hura politik, yang membedakannya dari pemilu di masa lalu. Pertama, berita menyangkut putra presiden yang disiarkan media online yang kemudian berdampak hukum. Kedua, hujatan dan dukungan terhadap tokoh tertentu melalui internet. Ketiga, tokoh yang diam-diam menggunakan internet untuk tetap berkampanye di masa tenang.

Tiga cuplikan peristiwa itu sengaja diambil sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa media alam maya telah betul-betul menjadi bagian dari kehidupan –sosial, politik, ekonomi, budaya– di Tanah Air. Ia juga sekaligus memperlihatkan bahwa ruang maya publik (internet) itu besar dan ampuh pengaruhnya.

Kemajuan teknologi informatika yang membawa lompatan jauh –dan kepraktisan– dalam pola komunikasi di dunia maya, telah mengambil alih fungsi yang selama ini diemban ruang publik konvensional, entah itu mall, pasar, gedung parlemen, atau taman kota.

Perbincangan, diskusi atau sekadar bergosip, keintiman atau bahkan kemarahan, sebagian kini telah berpindah saluran ke alam maya. Wacana kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan politik, tak lagi hanya di gedung parlemen dan kampus, malainkan juga di dinding percakapan ruang maya.

Internet telah jadi ruang yang betul-betul terbuka dan bebas — dimasuki atau ditinggalkan– siapa pun. Bebas bicara dan tidak bicara apa pun. Bebas digunakan –dan tidak digunakan– untuk keperluan apa pun, termasuk kepentingan politik.

Ibarat agora (pasar) dalam sistem demokrasi di Athena, internet tidak saja merupakan tempat berjualan, melainkan berfungsi ganda sebagai wahana masyarakat untuk bertemu, berdebat, mencari berbagai, membuat konsensus atau menemukan titik-titik lemah gagasan politik dengan cara memperdebatkannya.

Dalam wacana politik, kondisi itu memberikan optimisme bahwa peran besar teknologi dunia maya tersebut merupakan alternatif kekuatan baru yang dapat menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik. Jelas, ia pun merupakan saluran komunikasi yang potensial dalam menyalurkan berbagai opini dan gagasan politik yang seringkali tersumbat atau terkendala kesungkanan.

Penyaluran informasi yang baik dan jernih adalah satu di antara syarat utama demokrasi yang sehat, karena informasi yang terang dan baik, pasti berasal dan dialirkan lewat kejernihan pikiran dan ketulusan hati. Tanpa pikiran jernih dan ketulusan, demokrasi hanya akan bermakna sebagai kebebasan mutlak yang mendorong anarkisme.

Lebih sepuluh tahun lalu, Wakil Presiden Amerikan Serikat, Al Gore meyakinkan warganya bahwa teknologi informatika membuat warga negara bisa terlibat langsung dalam berbagai keputusan politik. Tahun lalu, Barack Husein Obama membuktikan keampuhan internet dalam perjalanannya menuju Gedung Putih.

Tiga contoh yang dicuplik di atas, yakni penyebaran berita mengenai dugaan kecurangan politik yang dilakukan anak presiden, dan kemurkaan ketua partai besar atas munculnya kelompok jejaring “Say No to …” dan “Say Yes to …” di dinding facebook hanyalah  petunjuk kecil tentang seberapa jauh bangsa kita memanfaatkan keterbukaan informasi itu secara bijak dan cerdas dalam proses demokratisasi.

Makna yang bisa ditangkap adalah: pemanfaatan ruang maya publik untuk komunikasi politik seyogyanyalah disertai persyaratan, di antaranya membangun sikap politik yang matang dan budaya politik yang dewasa.

Komunikasi politik tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek budaya politik seperti sikap mental, etika politik, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat.

Apa yang terjadi dengan penggunaan kecanggihan teknologi dengan proses politik di tanah air, masih seperti atau sebatas itulah budaya dan sikap mental politik kita.

Mudah-mudahan pemilu kali ini menjadi awal kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi.

Contreng!***

04
Feb
09

Ini Anarki, Bung!

anarki_medan_foto-foto_waspada_afp_antara

CERMIN kebrutalan yang mengatasnamakan demokrasi, memantulkan realitas paling buruk di gedung Dewan Perwakilan Raktyat (DPRD) Sumatera Utara di Medan, Selasa (3/2). Sebagaimana luas diberitakan, sidang para wakil rakyat diobrak-abrik massa yang marah karena merasa aspirasinya tak diperhatikan.

Ketua DPRD meninggal di tengah hiruk-pikuk unjuk rasa yang berubah jadi gelombang amuk massa tak terkendali. Tampak di sana, bagaimana aspriasi, muatan politik kelompok dan golongan, kepentingan individu dan syahwat berkuasa, larut dalam keberingasan amarah. Tak ada lagi tata krama demokrasi karena yang muncul adalah pemaksaan kehendak.

Jika dicermati urut-urutannya, tragedi itu bisa disebut sebagai puncak dari serangkaian aksi-aksi serupa selama dua tahun terakhir sejak munculnya wacana pembentukan provinsi baru, Tapanuli, yang lepas dari Sumatera Utara.

Massa juga pernah menyandera Ketua DPRD Sumut sebelumnya untuk menerbitkan rekomendasi pembentukan provinsi baru yang gagasannya mulai muncul sejak 1998 itu, berkembang dan kian menbgkristal hingga kini.

Belakangan terjadi “perpecahan aspirasi” ketika muncul pula wacana baru yakni pembentukan Sumatera Tenggara dan Nias, di samping mereka yang tetap bertahan dengan gagasan provinsi Tapanuli, yang mengerahkan massanya Selasa lalu itu.

Provinsi baru, kabupaten baru, kota baru, marak bermunculan bersamaan dengan berubahnya tatanan politik pemerintahan pascareformasi yang melahirkan aturan dan perundang-undangan yang memungkinkan untuk itu.

Kini ada 33 provinsi, 477 kabupaten dan kota di tanah air, dan mungkin masih berkembang lagi di hari-hari kemudian. Maraknya pemekaran wilayah membawa konsekuensi pada anggaran negara. Selama empat tahun terakhir jatah alokasi dana yang dikucurkan ke daerah meningkat drastis.

Sekadar perbandingan, pada 2006 negara menyediakan dana alokasi umum (DAU) hanya Rp 60,3 triliun dan pada 2008 menjadi Rp 179,5 triliun. Dari jumlah itu, 90 persen di antaranya untuk kabupaten/kota. Tahun 2009, negara mangalokasikan Rp 167,7 triliun untuk kabupaten/kota, atau rata-rata menerima Rp 351,7 miliar untuk setiap daerah.

Dengan demikian bisa dipahami, munculnya eforia untuk memisahkan diri semata-mata tidak hanya didasarkan pada kebutuhan, prospek kemandirian, serta efisiensi dan efektivitas birokrasi, melainkan lebih sebagai wujud dari gejolak birahi politik kalangan elit lokal untuk berkuasa.

Tanpa kekuasaan, tak mungkin mereka punya akses pada anggaran negara. Bersmaan dengan itu pertikaian antarelit selalu mewarnai proses politik terkait pemekaran wilayah. Kondisi ini kian menambah ketakpastian dalam kehidupan bernegara di tingkat bawah karena rakyat selaluj diombang-ambingkan dan tidak pernah sepenuhnya dilibatkan.

Ucapan, tindakan, serta keputusan para elit malah sering mengandung aroma anarki yang muncul ibarat mata uang baru dalam transaksi politik. Para pemimpin politik lebih cenderung menyuarakan kepentingan kelompoknya ketimbang kepentingan bangsa dan negara, sehingga dalam dukamedanaskala tertentu kekerasan dan pemaksaan kehendak seolah sah saja dilakukan.

Bagi sebagian orang, kekerasan adalah komoditas. Bagi sebagian yang lain, ia adalah alat untuk mendapat kekuasaan dan dengan kekuasaan itu ia menghimpun kekuatan untuk membeli kekerasan agar bisa mempertahankan kekuasaannya. Akibatnya, bahasa kemarahan seolah satu-satunya alat komunikasi antara pihak yang berbeda pendapat, pandangan, dan keyakinan.

Apa yang tampak  dari  tragedi di Medan, adalah ironi reformasi ketika para elit berjalan sendiri melampiaskan napsu politiknya dengan memperalat rakyat. Mereka menghujat, mencaci, bahkan menyerang wakil-wakil pilahan rakyat utuk memakaskan kehendak.

Apa pun alasan di balik semua kejadian ini, korban sudah jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ia jadi korban “peradaban baru” demokrasi di tanah air. Jika para wakil rakyat saja tak terbebas dari teror massa seperti itu, bagaimana pula dengan rakyatnya? ***

01
Feb
09

Politik Gasing dan Yoyo

yoyo-gasing_adaptasi_foto_donny_sophandi

SAMBIL meladeni sindiran politik Megawati yang mengibaratkannya bermain yoyo, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyenggol Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan tentu juga Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Jika kepada Megawati pihak Yudhoyono mengumpamakannya bermain gasing yang bikin rakyat pusing, maka kepada TNI dia melontarkan rumor tentang adanya sejumlah perwira yang menggalang kekuatan anti-Yudhoyono.

Megawati –presiden sebelum Yudhoyono– adalah calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilu 2009. Sedangkan TNI dan Polri –yang oleh undang-undang harus berada pada posisi netral– sejauh ini adalah lembaga yang paling siap melahirkan kader-kader politik, termasuk untuk menduduki kepemimpinan dari pusat hingga daerah.

Yudhoyono sendiri adalah satu di antara kader yang dihasilkan lembaga itu. Demikian pula sejumlah tokoh yang hari-hari ini digadang-gadang sebagai calon presiden, di samping calon-calon dari kalangan sipil.

Ketika meladeni sindiran Megawati, yang disebut-sebut akan menjadi rival paling potensial pada pemilihan presiden Juli nanti, banyak pihak menilai Yudhoyono sebagai emosional sehingga mudah terpancing.

Sedangkan tudingannya kepada para petinggi TNI dan Polri, dinilai pengamat sebagai tindakan yang sembrono, panik, dan menunjukkan ketidakpercayaan namun sekaligus ingin mengesankan sebagai pihak yang dizalimi dan dikhianati.

Di satu sisi, pernyatanya mengenai TNI –jika tudingannya itu betul-betul didasari kenyataan– bisa ditafsirkan bahwa pemerintahan Yudhoyono gagal mengangkat harkat TNI sebagai kekuatan pertahanan yang profesional. Akibatnya, muncul ketidakpuasan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pembelotan sikap politik di balik seragam kenetralan.

Pada sisi lain, pernyataan Yudhoyono tersebut bisa juga dilihat sebagai manuver politiknya untuk mencari perlindungan pada TNI atau Polri, mengingat muncul beberapa nama perwira bertaburan bintang yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden.

Sebagai orang militer, Yudhoyono pasti sadar betul ‘kemampuan tempur’ tiap individu dan keterampilan mengoperasikan dan mengelola jaringan demi kemenangan, sebagaimana yang dilakukannya sendiri ketika maju ke ‘medan laga’ Pemilihan Presiden 2004.

Terlepas dari semua perdebatan itu, ketika pemilu makin dekat, seharusnya para elite politik mengurangi atau bahkan menghentikan tingkah laku mereka yang bisa membuat masyarakat mengalami kelelahan politik.

Jika rakyat sudah lelah, mereka akan ‘istirahat’ yang berarti demokrasi tak akan berjalan sempurna. Bagaimana rakyat tidak letih jika hampir saban hari mendengar dan menyaksikan elite saling terkam, saling tendang dan baku sodok lewat pernyataan-pernyataan.

Polemik berkembang dan meletup-letup namun tak pernah mencapai titik akhir berupa kesimpulan rasional yang bisa melegakan semua pihak, karena belum selesai satu perkara diperdebatkan dan diributkan, muncul lagi problem baru yang tak kalah seru.

Ujung-ujungnya, rakyat makin bingung. Padahal yang terpenting dari pertarungan politik di tahun 2009 adalah semua pihak mampu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara ini daripada kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi.

Para elite itu seharusnya makin sadar bahwa kini rakyat sudah letih dan jenuh dijadikan alas kaki mereka. Mestinya mereka lebih berhati-hati, karena rakyat pun bisa bergerak. Kita tentu sangat tidak berharap bahwa besok lusa terjadi ‘arus balik’ yang melawan para elite.

Perlawanan itu bisa dalam berbagai bentuk, mulai dari menarik kepercayaan dan mandat yang selama ini telah diberikan kepada para wakil mereka. Atau melawan secara diam: Tak peduli lagi urusan politik, tak lagi mau berpartisipasi secara politik. Itu yang berbahaya bagi kelangsungan demokrasi.**