Posts Tagged ‘dewan

18
Jan
09

Wakil Rakyat?

dewan-dewanan

TIGA anggota dewan perwakilan rakyat daerah , diciduk di sebuah hotel di Jakarta, Kamis (15/1/09 ) malam pekan lalu. Mereka berasal dari sebuah kabupaten di Sumatera Utara, datang ke ibu kota lalu terpergok sedang berjudi. Polisi juga menyita uang tunai jutaan rupiah sebagai barang bukti, demikian disiarkan berbagai media Sabtu silam.

Peristiwa ini menambah panjang daftar wakil rakyat yang berperilaku tidak patut. Mulai dari yang meniduri penyanyi, yang melecehkan perempuan stafnya, yang menerima suap sekaligus berselingkuh, sampai yang mati di kamar panti pijat. Muilai dari yang malas bersidang, hingga yang kecanduan narkotika.

Jika tempo hari sempat menyala kembali semangat untuk melawan politisi busuk, sangat boleh jadi peristiwa di atas makin memperkuat keyakinan kita untuk tidak memberi lagi tempat kepada politisi macam ini, apalagi membiarkannya melenggang ke gedung parlemen.

Sebelum pemilu 2004, kampanye antipolitisi busuk demikian gencarnya disuarakan. Hasilnya, malah lebih banyak wakil rakyat yang digelandang dan dihukum karena kebusukan perilakunya. Kampanye dan perlawanan moral, ternyata tidak mampu membendung para pengkhianat itu menyusup ke gedung parlemen.

Begitu banyak wakil rakyat yang ternyata lebih diperbudak syahwat rendah dan menghambakan diri pada juragan napsu. Sebagai wakil, mereka tidak mengabdi kepada rakyat yang telah memilih dan mempercayakan sepenuhnya aspirasi mereka.

Kini pemilu sudah di ambang pintu, para politisi –baik yang sudah matang, maupun yang karbitan, bersih atau busuk– sudah pula menjual diri di berbagai kesempatan, memasang iklan di tepi-tepi jalan mengotori dan merusak keindahan kota-kota.

Kita tak tahu berapa banyakkah di antara deretan nama dan gambar yang terpampang di jalan-jalan itu termasuk politisi bersih. Berapa pula yang busuk? Termasuk orang jujurkah atau cuma mengesankan diri sebagai orang saleh? Penganggur yang bingung atau telah orang yang telah menunjukkan karya nyata? Tak jelas, sebab semua mencitrakan diri sebagai orang patut, paling baik, paling tepat untuk dipilih.

Persoalnnya kemudian apakah apakah DPR hasil Pemilu 2009 nanti benar-benar menghasilkan wakil-wakil rakyat yang bersih atau tidak? Sulit menjaminnya, meski saat memasuki ranah pemilihan –secara administratif– mereka telah dinyatakan bersih oleh kepolisian, pengadilan, maupun Komisi Pemilihan Umum.

Pengalaman membuktikan, setelah terpilih sebagai wakil rakyat, mereka mulai menunjukkan wajahnya yang asli. Motivasinya jadi wakil rakyat ternyata bukan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, tapi semata hanya demi mendapat status sosial, pekerjaan, gaji besar, mobil dinas, rumah dinas, dan berbagai fasilitas lain dari negara yang dibeli dengan uang rakyat.

Terkuaknya berbagai kasus kriminal, asusila, dan kasus korupsi di kalangan wakil rakyat menunjukkan bahwa di antara mereka yang lolos jadi legislator, banyak yang tidak matang secara intelektual, emosi maupun moral. Ini gambaran sederhana akibat pola rekrutmen pencalonan anggota legislatif yang mengesampingkan kemampuan tiga faktor tersebut. Dalam menjaring jagonya untuk duduk menjadi wakil rakyat, parpol lebih bersandar pada pertimbangan politis kelompok maupun perimbangan uang.

Bukan hanya performa itu yang kini membuat rakyat kemudian harus mengelus dada. Realitas politik hari-hari ini –buah hasil pemilu sebelumnya– telah menunjukkan bahwa hubungan emosi antara rakyat dengan wakilnya sudah terputus. Mereka melupakan rakyat yang dengan segala kepolosan, keiklasan, ketidaktahuan, keluguan, dan segala harapannya telah memilihnya.

Berkaca pada pengalaman –bukankah ia guru terbaik?– yang terpenting bagi kita hari-hari in i adalah masalah bobot moralitas dan kepercayaan yang akan kita berikan kepada mereka melalui pemilu nanti. Kita sudah mengalami dua pemilu paling demokratis dan menikmati hasilnya berupa penghianatan dan pelecehan terhadap amanat dan aspirasi kita.

Masihkah akan kita biarkan orang-orang macam itu menduduki kursi di gedung parlemen hanya untuk mengkhianati kita? Masih layakkah orang-orang seperti ini menginjak-injak dan melecehkan amanah politik kita? Jawaban atas pertanyaan ini seharusnya hanya satu kata: Tidak! (***)

25
Agu
08

Parade Politisi Culun

SAMPAI akhir pekan lalu, hampir 12.000 orang telah mendaftarkan diri — atau didaftarkan– sebagi calon anggota lembaga legislatif untuk Pemilihan Umum 2009. Secara nasional, mereka akan berebut 560 kursi Dewan Perwakilan Rakyat yang tersebar di 77 daerah pemilihan di tanah air.

Di Kalimantan Selatan, menurut data sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya sudah 978 orang untuk 55 kursi DPRD bagi enam daerah pemilihan. Jumlah ini masih sangat mungkin berubah karena parpol masih diberi kesempatan mengubahnya.

Sejauh ini publik belumlah mengenal betul para calon yang akan mewakili mereka itu. Jika pun ada, tentu sebatas yang diumumkan media atau yang beredar di kalangan terdekat. Di antaranya tentu saja nama-nama yang memang sudah dikenal publik, tapi tak kurang pula merupakan tokoh baru yang belum jelas rekam jejaknya.

Kemunculan dan bertambahnya partai baru peserta pemilu, telah membuka kemungkinan dan peluang bagi banyak orang untuk jadi kader partai atau sekadar belajar mengembangkan diri di pentas politik.

Tak perlu heran jika hari-hari ini publik melihat ada orang yang tanpa latar belakang memadai, mendadak jadi penggiat partai, pengurus, atau bahkan tiba-tiba namanya tercantum pada daftar calon anggota legislatif.

Di samping politisi ‘culun’ seperti itu, banyak pula politisi instan yang dicomot oleh partai dari panggung hiburan lebih karena keterkenalannya. Ketenaran ini dibayangkan bisa berpengaruh pada sikap politik para pemilih.

Selain politisi ingusan dan artis yang dikenai seragam partai, tentu tetap ada calon wakil rakyat yang memang sudah karatan sebagai politisi di partai tertentu. Ada pula politisi ‘kutu loncat’ yang tiap menjelang pemilu hinggap di partai berbeda atau membentuk partai baru.

Hadirnya sosok-sosok baru tentu menerbitkan harapan baru berkenaan dengan terjadinya regenerasi. Publik sangat berharap bahwa wakil mereka di parlemen nanti, lebih baik dibanding dengan sebelum-sebelumnya.

Persoalannya kemudian, apakah parlemen hasil Pemilu 2009 nanti benar-benar menghasilkan para wakil yang betul-betul mampu memenuhi harapan dan aspirasi rakyat? Apakah para wakil itu betul-betul berperan sebagaimana mestinya? Atau semata mengulangi dan sekadar melanjutkan patron yang sudah ada?

Jawaban atas pertanyaan ini tentu ada pada mereka yang nanti terpilih. Terbongkarnya skandal korupsi dan kolusi yang melibatkan wakil rakyat baik di tingkat pusat maupun di sejumlah daerah telah menunjukkan betapa rapuhnya basis moral mereka.

Rakyat sangat tidak menghendaki hal itu terjadi lagi terhadap wakil-wakil mereka di kemudian hari. Rakyat sangat berharap akan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik dari hari-sebelumnya.

Rakyat tak akan percaya pada orang yang gembar-gembor akan membabat habis korupsi kolusi dan nepotisme, jika yang bersangkutan merupakan bagian dari sistem yang korup dan ia sendiri turut menjalankannya selama ini.

Soal janji tak berbeda jauh, sebab hampir di setiap kampanye, masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, selalu jadi tema para juru kampanye. Namun kenyataannya, hingga hari ini menunjukkan sekolah tetap mahal. Layanan kesehatan adalah kemewahan. Kemiskinan tak juga tuntas.

Rakyat sudah sangat kritis dan cerdas. Mereka akan tahu siapa sesungguhnya orang-orang yang layak mewakilinya duduk sama tinggi dengan pemerintah nanti.

Jadi, mumpung belum memasuki ingar-bingar kampanye, sebaiknya para politisi kembali menatap diri dahulu. Berkaca pada diri sendiri, benarkah ia akan sanggup jadi wakil rakyat sejati. Jika menilai diri saja belum mampu, apalagi mengukur getar aspirasi rakyat. (*)