Posts Tagged ‘dpr

20
Okt
13

Saling-silang Perpa…Perppu!!!

Gambar

ADA diskusi publik yang sebenarnya menarik, terkait dengan  Peraturan Perintah Pengganti Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK) yang ditandatangani presiden beberapa hari lalu. Perppu ini segera akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memdapatkan persetujuan. Peristiwa ini penting untuk membuka mata khalayak awam terhadap tata hukum, pelaksanaan, dan penegakannya di tanah air, terutama setelah tsunami kasus Akil Muchtar mengguncang dan merontokkan harapan serta kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Sayang sekali publikasi pergulatan pemikiran di antara para ahli, para praktisi, dan para akademisi mengenai hal itu, terganggu oleh heboh tak penting, manakala pemimpin tertinggi negara ini dengan emosional menanggapi rumor tentang sosok Bunda Puteri, yang secara substansial tidak terkait langsung dengan kepentingan masyarakat. Sosok yang disebut-sebut dalam kesaksian di tengah persidangan atas para koruptor itu, sekadar menampilkan gambaran nyata betapa  saling-silangnya persekongkolan canggih pihak-pihak yang terlibat itu untuk membobol uang negara.

Muara dari semua ini adalah penegakan hukum. Namun ketika lembaga tinggi dalam penegakan hukum seperti Mahkamah Konstitusi terkotori orang bermental korup, maka hancurlah harapan masyarakat terhadap tegaknya hukum di tanah air. Jebolnya benteng moral MK oleh perilaku Akil Muchtar, melengkapi runtuhnya kepercayaan publik terhadap hampir semua institusi penegak hukum.

Tak ada satu pun institusi itu yang tidak tercemari personel-personelnya yang bermental korup. Bahkan, proses hukum atas kasus korupsi pun dijadikan arena suap-menyuap sebaimana terungkap dalam peristiwa penangkapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung beberapa waktu lalu, yang kemudian menyeret mantan wali kota dan mantan sekretaris daerah setempat ke balik jeruji tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ada situasi sangat genting yang sedang melanda penegakan hukum di tanah air. Ada situasi yang oleh banyak pihak dinilai sebagai saat yang memerlukan langkah-langkah darurat untuk mengatasinya. Masyarakat perlu diajak serta memperlajari dan memahami situasi yang sedang terjadi agar mereka makin terbuka matanya, bahwa penegakan hukum bukan semata tanggung jawab para penegaknya, melainkan tanggung jawab bersama.

Dalam konteks inilah kontroversi mengenai Perppu MK menjadi hal penting sebagai pembelajaran kepada masyarakat. Ada pihak yang setuju terhadap langkah kepala negara mengeluarkan Perppu ini, tak kurang pula yang menolak dengan berbagai argumentasi. Baik argumentasi akademis, maupun argumentasi yang sangat bersifat politis belaka sekadar menunjukkan bahwa yang bersangkutan punya kemampuan untuk menolak.

Pihak yang setuju menyatakan,  tidak ada yang salah dengan substansi Perppu itu yang antara lain mengatur tambahan syarat menjadi hakim konstitusi, mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi, serta perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi. Adalah tepat  jika calon hakim konstitusi disyaratkan tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun tertentu. Lalu, tidak ada salahnya pula jika proses seleksi dan pengajuan calon hakim konstitusi melibatkan panel ahli independen yang dibentuk oleh Komisi Yudisial. Pelibatan panel ahli tidak akan membatasi kewenangan Presiden, Mahkamah Agung, dan DPR dalam mengajukan calon hakim konstitusi.

Pengawasan hakim yang diatur melalui Perppu MK ini tidak melanggar konstitusi. Hakim konstitusi akan diawasi  Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang sifatnya independen, bukan oleh Komisi Yudisial. Majelis ini terdiri atas orang-orang yang dipilih KY berdasarkan usulan masyarakat, yakni mantan hakim MK, praktisi hukum, akademisi di bidang hukum, dan tokoh masyarakat yang usianya kurang lebih 50 tahun.

Pihak yang menolak Perppu ini menyandarkan argumentasi pada dasar hukumnya, apakah bertentangan dengan UUD, atau tidak. Bahkan ada yang secara ekstrem menyatakan menolak karena menilai Perppu ini menyalahi aturan. Sebaiknya Perppu hanya dibuat dalam situasi situasi genting  sesuai kebutuhan yang berkaitan dengan isu kesejahteraan. Bukan isu yang menyebabkan tata negara dicederai. Misalnya wewenang yudikatif dan legislatif yang diserobot eksekutif.

Mereka juga mengkritisi aturan pemilihan hakim, yakni pembentukan tim penilai terhadap usulan-usulan Mahkamah Agung (MA)-Presiden-DPR. Menurut mereka, ini potensi buruk yang mengganggu otoritas masing-masing lembaga pemegang kekuasaan tersebut sbg perwujudan kedaulatan rakyat. Keberadaan Tim panel yang punya kekuasaan menilai lembaga-lembaga tinggi ini tidak bisa dibenarkan karena berpotensi mengganggu praktek ketata negaraan.

Sepatutnya tim panel bekerja sebelum pengambilan keputusan oleh DPR, MA, presiden sebagaimana praktek tim seleksi untuk hakim MA selama ini. Sejak amandemen UUD, keberadaan lembaga-lembaga tinggi negara setara, tidak ada yang lebih tinggi. Jika tim panel dibentuk tanpa melalui proses demokratis, melibatkan rakyat secara langsung. Lalu, bagaimana mau menilai putusan politik DPR sebagai perwujudan kedaultan rakyat? Demikian argumentasi mereka.

Dalam konteks inilah publik perlu diberi keleuasaan memperoleh akses informasi, baik terhadap pendapat pihak-pihak yang setuju, maupaun terhadap pandangan mereka yang tidak setuju dan menolak terbitnnya Perppu MK. Di luar itu semua, masyarakat di tanah air sudah tahu belaka bahwa seberapa ideal pun proses pemilihan anggota MK, ternyata tak luput meloloskan ahli hukum yang juga ternyata ahli memanipulasi hukum demi kepentingan pribadinya.

Dengan atau tanpa Perppu, penegakan hukum di tanah air akan tetap terseok-seok, sepanjang orang-orang yang dipercayai untuk menegakkannya malah membengkokkannya sekehendak hati sesuai kepentingan diri dan kelompoknya. Gejala seperti inilah yang terus menerus berlangsung dan disaksikan rakyat tanpa bisa berbuat banyak. Keadaan sudah genting sejak lama, namun kita seperti dininabobokkan, dibiarkan buta hukum, agar dengan mudah diperdaya oleh mereka yang mengerti hukum. **

Iklan
03
Mar
10

Wajah-wajah Memalukan

PERTUNJUKAN langsung alias reality show itu betul-betul memukau, tapi sekaligus memalukan. Disebut memukau, karena pertunjukan yang digelar di panggung politik terbesar di Senayan Jakarta Selasa (2/3) siang itu, memperlihatkan perilaku tak terpuji para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dibilang memalukan, karena para pemeran pertunjukan yang disaksikan jutaan penonton televisi di seluruh tanah air ini, adalah wakil rakyat. Wakil –di mana pun– pasti mencerminkan pihak yang diwakilinya, padahal rakyat merasa perilaku mereka tidaklah seburuk apa yang ditunjukkan wakil-akilnya itu.

Demikianlah, hari pertama –dari dua hari yang dijadwalkan– Rapat Paripurna DPR dengan agenda pembacaan hasil penyelidikan Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century berakhir ricuh. Suasana di dalam gedung dewan yang terhormat itu mendadak berubah jadi seperti arena tawur emosi preman jalanan.

Adegan yang tersiar luas ke hadapan rakyat itu kontan saja memuncratkan pertanyaan. Dengan performa seperti itu, pantaskah mereka disebut wakil rakyat? Apakah mereka itu betul-betul memerankan wakil sejati yang menyuarakan hati nurani rakyat yang diwakilinya? Lebih ekstrem lagi, jika perilakunya seperti itu masihkah rakyat memerlukan wakil?

Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang kini melekat di kepala ratusan juta warga bangsa ini. Sebagai sebuah ilustrasi kecil, ratusan pesan singkat dan e-mail dari warga mengalir deras. Umumnya, mereka mengecam sekaligus mempertanyakan arti penting para wakil kita itu dengan bahasanya sendiri. Mulai dari bahasa yang halus sampai kasar.

Umpatan dan makian –seperti juga dilontarkan para wakil rakyat saat mengumbar jurus silat lidahnya dengan tekanan emosi yang tampak tak terkendali– publik ekspresikan sebagai wujud makin pudarnya kepercayaan mereka.

Namun benar-benar sedemikian burukkah wajah wakil kita? Mungkin tak terlalu sulit menjawab pertanyaan ini jika kita coba merunut dari akarnya, yakni sejak pola rekrutmen para wakil rakyat oleh partai politik, hingga kehadiran mereka sebagai orang yang mendadak jadi politisi.

Sejak awal, raw material calon anggota legislatif banyak yang bermasalah. Mereka yang lolos jadi wakil rakyat, banyak yang tidak matang secara intelektual, emosi maupun moral. Cara menyelesaikan masalah dengan cara adu kuat fisik bukti nyata ketidaksiapan mereka memanggul perannya yang secara struktural sangat terhormat, wakil rakyat.

Ini sekadar gambaran sederhana tentang akibat pola rekrutmen pencalonan anggota legislatif di tubuh parpol yang mengesampingkan kemampuan intelektual, emosional dan moral. Dalam menjaring jagonya untuk duduk menjadi wakil rakyat, partai politik lebih bersandar pada pertimbangan-pertimbangan politis kelompok.

Bukan hanya performa itu yang kini membuat rakyat mengelus dada. Realita politik saat ini, diwarnai putusnya bentang emosi antara rakyat dengan wakilnya. Ketika para wakil rakyat telah terpilih dan duduk sebagai pejabat negara, saat itu pula mereka sibuk dengan urusan pribadi dan kelompoknya.

Para wakil itu dengan cepat melupakan rakyat yang dengan segala ketidaktahuan, keluguan, dan kepolosannya telah memilih mereka. Lebih celaka lagi, terjadi kecenderungan nama rakyat dijadikan tameng untuk memperjuangkan kelompoknya.

Itulah parodi wakil rakyat di negeri kita. Meski merupakan hasil pemilihan langsung, mereka ternyata belum merasa harus mewakili orang yang memilih dan memberinya mandat. Bukankah seorang wakil itu seharusnya melaksanakan apa pun amanah, kehendak, harapan dan keinginan dari pihak yang diwakilinya.

Ya, anggota DPR adalah para wakil rakyat yang mewakili dan dipilih langsung rakyat. Jika ingin pararel dengan hal itu, mestinya mereka pada krdudukannya hari ini adalah orang yang berorientasi kepada apa yang dikehendaki rakyat.

Namun, seperti yang kita saksikan dalam “opera Senayan” terbaru ini, berbagai argumen, dalih, dan logika politik, dijalankan untuk jadi pembenar tindakan yang mereka lakukan. Mereka mungkin mengira bahwa rakyat bangga menontonnya.

Padahal para ‘penonton’ kini sudah lebih kritis dan cerdas. Mereka tahu betul apakah sajian Opera Senayan itu sesuai dengan ‘skenario’ mandat yang mereka berikan, atau tidak.

Kita berharap para aktor politik itu segera menyadarinya, sebelum para pentonton meninggalkan mereka dan ramai-ramai mencabut mandat. ***

13
Jan
10

Mulutmu!

SKANDAL Bank Century terus menggelinding sebagai isu panas yang hari-hari ini disodorkan kepada publik sebagai tontonan siaran langsung televisi. Melalui siaran itu publik di seluruh pelosok tanah air bisa menyaksikan, mengikuti, dan menyimak, bagaimana para wakil rakyat mengupas, meneliti, mencari jawaban, menuntut penjelasan dari berbagai pihak terkait.

Berbagai hal yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai keganjilan dalam proses pengucuran dana talangan pemerintah terhadap bank kecil yang kolaps karena salah urus itu, dipertanyakan oleh para anggota Panita Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada orang-orang yang dianggap terlibat.

Hal yang paling ingin ditekahui publik adalah bagaimanakah nasib duit rakyat sebesar Rp 6,7 triliun? Mengapa dana sebesar itu dengan mudah diberikan oleh pemerintah? Atas pertimbangan apakah Bank Indonesia merekomendasi untuk memberi dana talangan kepada institusi bodong seperti Bank Century.

Seputar itulah tanya jawab para wakil rakyat dengan orang-orang yang dianggap terlibat dalam skandal ini. Dewan telah memanggil dan memintai keterangan para pejabat tinggi baik yang sudah tidak lagi menjabat, maupun yang justru telah menduduki jabatan lebih tinggi dari sebelummya.

Publik belum bisa menangkap arah penyelesaian kasus tersebut, karena memang masih dalam proses yang kali ini sudah masuk ke parlemen, sudah di lembaga tertinggi, lembaga wakil rakyat. Artinya, persoalan ini betul betul serius, menyangkut kepentingan bangsa dan negara, menyangkut kepentingan rakyat dan kelangsungan hidupnya. Jika tidak, tak mungkin masalah ini sampai ditangani DPR.

Sebagai lembaga tertinggi, DPR tentu merupakan lembaga terhormat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya pun, pasti menggunakan tata cara yang bersandarkan pada kaidah-kaidah moral dan budi pekerti sebagaimana yang lazim berlaku dalam forum terhormat. Orang-orang yang hadir mengikuti agendanya tentu juga terikat –sertidaknya harus bisa menyesuaikan diri– dengan kehormatan forum dan lembaga tersebut.

Di luar penting dan seriusnya masalah yang dibahas, publik beruntung dapat menyaksikan juga pola perilaku para pembahas, dan mereka yang –dengan berbagai status dan jabatannya– turut hadir dalam forum yang seharusnya terhormat itu. Publik dengan leluasa menyaksikan debat antara wakil-wakil rakyat dengan orang-orang yang dimintainya keterangan. Atau, juga di antara mereka sendiri, maupun perilaku orang yang hadir dalam forum tersebut.

Peristiwa pertama yang sangat mengejutkan dan seharusnya mencederai perasaan publik adalah ketika seroang wakil rakyat memaki dengan kata-kata amat kasar, ketua sidang. Kata-kata yang hanya pantas diucapkan di jalanan dalam konteks orang jalanan, tentu tak layak digunakan seorang wakil rakyat dalam forum terhormat yang sedang membahas persoalan besar bangsa dan negara.

Peristiwa berikut adalah ketika seorang yang turut hadir langsung –meski bukan peserta– dalam sidang parlemen itu memaki dan menghujat seorang wakil presiden. Betul bahawa yang bersangkutan hadir sebagai mantan gubernur BI, bukan sebagai wakil presiden, namun hal itu tak membuat siapa pun bebas memaki, menghujat, melontarkan kata-kata kotor. Insiden serupa, terjadi hari berikutnya di tempat sama kepada menteri keuangan.

Jangankan kepada orang yang telah dipercaya –dipilih rakyat– untuk jadi (wakil) pemimpin negeri atau kepada menteri, kepada sesama rakyat biasa pun, hujatan dan hinaan adalah perbuatan yang tidak patut. Jangankan di ngedung  dewan, yang jadi simbol kehormatan rakyat atas kedaulatannya, di jalanan pun baku-maki tentulah bukan hal yang pantas.

Betul bahwa kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat dijamin serta dilindungi undang- undang. Namun dalam konteks kebebasan itu pula seharusnya kita menjunjung tinggi kehormatan dan penghargaan atas sesama. Apa yang dipertontonkan seorang wakil rakyat yang memaki sejawatnya dalam forum terhormat yang terbuka untuk umum, tentu tidak mencerminkan penghormatan dan penghargaan tersebut.

Demikian pula apa yang ditunjukkan seorang aktivis yang neghujat  wakil presiden, dan dua mahasiswa yang memaki menteri di sela-sela forum terhormat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, tentu bisa kita kelompokkan ke dalam perbbuatan yang tidak patut, tidak menunjukkan budi pekerti dan penghormatan atas sesama.

Predikat wakil rakyat, aktivis prorakyat, mahasiswa, tidak serta merta mengesahkan seseorang untuk bertindak-tanduk dan berperilaku sekehendak hati tanpa memperhatikan tata krama dan sopan santun. Predikat-predikat itu seharusnya justru mencerminkan sosok dan jatidirinya sebagai manusia, sebagai orang yang memang patut menyandang predikat tersebut.

Masyarakat tentu akan marah jika dikatakan bahwa sosok wakil rakyat, aktivis, mahasiswa  yang gampang memaki adalah, adalah cerminan dari karakter asli mereka. Perilaku seperti itu hanya menunjukkan bahwa orang-orang tersebut –meski sudah dibajui wakil rakyat, aktivis, maupun mahasiswa– ternyata belum bisa mengendalikan ucapannya, belum bisa mengendalikan dirinya sendiri.

Bagaimana mungkin seseorang diberi kepercayaan untuk mengendalikan urusan yang begitu besar seperti membongkar kasus skandal Bank Century,  jika mengurus diri sendiri saja tak becus. Jadi, sebelum membongkar tuntas kasus itu, sebelum menggerakan dinamika mengelola negara dan bangsa, ada baiknya kita semua bercermin untuk meneropong diri kita masing- masing. Sudah patutkah atau belum? ***

02
Mar
09

Antara Maling dan Wakil Rakyat

politisi_maling

BARU-baru ini diberitakan, seorang calon anggota legislatif  (caleg) untuk Dewan Perwakilan Rakyat di sebuah kabupaten di Banten ditangkap polisi. Calon wakil rakyat itu digelandang ke kantor polisi karena mengotaki penjarahan ladang kelapa sawit. Sang caleg kehabisan dana untuk kampanye. Bisa juga kehabisan akal untuk mencarinya, sehingga menempuh jalan pintas.

Sebelelumnya diberitakan pula, warga dan polisi menangkap pencuri sepeda motor. Setelah diselidiki, sang maling ternyata seorang calon anggota legislatif dari sebuah partai ternama.

Januari lalu, terungkap juga kasus penipuan yang melibatkan seorang caleg dengan modus penggandaan uang. Korbannya menderita kerugian lebih dari lima puluh juta rupiah, dan sang caleg akhirnya ditangkap polisi. Dalam pemeriksaan, sang caleg mengaku sangat memerlukan uang untuk membiayai kampanye.

Tiga peristiwa itu, tentu saja tidak bisa dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan bahwa para caleg adalah maling. Tapi bahwa di antara sekian ribu calon anggota legislatif ada tiga yang ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian, itulah fakta yang dikutip lalu disiarkan media.

Fakta itu –sejauh yang terungkap– menunjukkan ada tiga calon anggota legislatif yang betul-betul tidak siap secara materi maupun secara mental. Masa kampanye sudah tiba, sementara mereka sudah kehabisan dana untuk membiayai ambisinya menjadi wakil rakyat.

Pertanyaannya kemudian, jika sejak awal memang tidak siap, mengapa mereka maju atau mengajukan diri untuk mewakili rakyat? Padahal, semua orang tahu bahwa untuk itu diperlukan ongkos yang tidak sedikit. Baik ongkos politik maupun biaya sosial.

Di sisi lain, fakta itu juga menguak kian jelas mengenai sosok calon anggota legislatif kita. Dari olah data di berbagai daerah, tampaklah bahwa banyak sekali calon anggota legislatif yang tidak jelas pekerjaannya.

Di sebuah provinsi di Jawa, lebih 60 persen caleg tak punya pekerjaan tetap meski pada kartu tanda penduduk mereka tercantum pekerjaan sebagai swasta, atau wiraswasta. Di provinsi lain di Kalimantan, ada data yang menyebutkan 63 persen caleg tak jelas pekerjaan dan profesinya. Bahkan di provinsi lain lagi, ada data yang menyebutkan angka 71 persen!

Itu sebuah fenomena. Sebuah kecenderungan yang sangat boleh jadi mencerminkan keadaan sesungguhnya, apa yang sedang terjadi dan berlangsung di tengah masyarakat kita.

Politik –dalam hal ini berdirinya partai-partai baru yang diikuti ledakan jumlah ‘politisi’– seolah menjadi jawaban atas persoalan besar di tengah lesunya pertumbuhan ekonomi di Tanah Air yang berdampak pada tingginya angka pengangguran.

Bagi penganggur intelek (intelek penganggur?), memasuki ‘bisnis politik’ dengan mendirikan dan terlibat di dalam partai tampaknya jauh lebih bergengsi dan realistis ketimbang membangun usaha sendiri sebagai wiraswasta dengan berjualan di kaki lima, misalnya.

Melalui partai dia bisa memperoleh kekuasaan. Kekuasaan memungkinkannya memperoleh jabatan dan dengan jabatan itu dia memperoleh penghasilan. Jika setiap pemilu bisa menyerap 25.000 orang untuk anggota DPRD, DPR dan DPD, maka setidaknya sejumlah itu pula ‘tenaga kerja’ terserap –mengutip istilah seorang cendekiawan– industri politik.

Dalam kerangka itu pula tampaknya, mengapa begitu banyak aktivis politik yang gencar memelopori –jika bukan memprovokasi– pengembangan wilayah melalui pembentukan kota/kabupaten maupun provinsi baru, karena melalui cara itulah terbuka ‘kesempatan kerja’ baru untuk menjadi anggota dewan, birokrat, dan gubernur atau bupati.

Persoalannya kemudian, sampai kapankah kita akan larut dalam situasi seperti itu? Ketidaksiapan segenap pihak untuk memasuki kemudian menata kehidupan politik di Tanah Air, hanya akan membuahkan kebingungan rakyat sebagaimana yang dengan mudah kita lihat dari hasil dua pemilu sebelumnya (1999 dan 2004) dan pemilihan kepala daerah hingga hari-hari ini.

Kebingungan itu antara lain tampak pada makin banyaknya pemilih yang tidak menggunakan haknya untuk memilih. Kebingungan rakyat bisa berubah menjadi ketidakpuasan dan ketidakpedulian, apalagi jika mereka dihadapkan pada fakta bahwa di antara wakil yang akan mereka pilih itu ternyata ada maling dan penipu. (*)