Posts Tagged ‘dprd

02
Mar
09

Antara Maling dan Wakil Rakyat

politisi_maling

BARU-baru ini diberitakan, seorang calon anggota legislatif  (caleg) untuk Dewan Perwakilan Rakyat di sebuah kabupaten di Banten ditangkap polisi. Calon wakil rakyat itu digelandang ke kantor polisi karena mengotaki penjarahan ladang kelapa sawit. Sang caleg kehabisan dana untuk kampanye. Bisa juga kehabisan akal untuk mencarinya, sehingga menempuh jalan pintas.

Sebelelumnya diberitakan pula, warga dan polisi menangkap pencuri sepeda motor. Setelah diselidiki, sang maling ternyata seorang calon anggota legislatif dari sebuah partai ternama.

Januari lalu, terungkap juga kasus penipuan yang melibatkan seorang caleg dengan modus penggandaan uang. Korbannya menderita kerugian lebih dari lima puluh juta rupiah, dan sang caleg akhirnya ditangkap polisi. Dalam pemeriksaan, sang caleg mengaku sangat memerlukan uang untuk membiayai kampanye.

Tiga peristiwa itu, tentu saja tidak bisa dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan bahwa para caleg adalah maling. Tapi bahwa di antara sekian ribu calon anggota legislatif ada tiga yang ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian, itulah fakta yang dikutip lalu disiarkan media.

Fakta itu –sejauh yang terungkap– menunjukkan ada tiga calon anggota legislatif yang betul-betul tidak siap secara materi maupun secara mental. Masa kampanye sudah tiba, sementara mereka sudah kehabisan dana untuk membiayai ambisinya menjadi wakil rakyat.

Pertanyaannya kemudian, jika sejak awal memang tidak siap, mengapa mereka maju atau mengajukan diri untuk mewakili rakyat? Padahal, semua orang tahu bahwa untuk itu diperlukan ongkos yang tidak sedikit. Baik ongkos politik maupun biaya sosial.

Di sisi lain, fakta itu juga menguak kian jelas mengenai sosok calon anggota legislatif kita. Dari olah data di berbagai daerah, tampaklah bahwa banyak sekali calon anggota legislatif yang tidak jelas pekerjaannya.

Di sebuah provinsi di Jawa, lebih 60 persen caleg tak punya pekerjaan tetap meski pada kartu tanda penduduk mereka tercantum pekerjaan sebagai swasta, atau wiraswasta. Di provinsi lain di Kalimantan, ada data yang menyebutkan 63 persen caleg tak jelas pekerjaan dan profesinya. Bahkan di provinsi lain lagi, ada data yang menyebutkan angka 71 persen!

Itu sebuah fenomena. Sebuah kecenderungan yang sangat boleh jadi mencerminkan keadaan sesungguhnya, apa yang sedang terjadi dan berlangsung di tengah masyarakat kita.

Politik –dalam hal ini berdirinya partai-partai baru yang diikuti ledakan jumlah ‘politisi’– seolah menjadi jawaban atas persoalan besar di tengah lesunya pertumbuhan ekonomi di Tanah Air yang berdampak pada tingginya angka pengangguran.

Bagi penganggur intelek (intelek penganggur?), memasuki ‘bisnis politik’ dengan mendirikan dan terlibat di dalam partai tampaknya jauh lebih bergengsi dan realistis ketimbang membangun usaha sendiri sebagai wiraswasta dengan berjualan di kaki lima, misalnya.

Melalui partai dia bisa memperoleh kekuasaan. Kekuasaan memungkinkannya memperoleh jabatan dan dengan jabatan itu dia memperoleh penghasilan. Jika setiap pemilu bisa menyerap 25.000 orang untuk anggota DPRD, DPR dan DPD, maka setidaknya sejumlah itu pula ‘tenaga kerja’ terserap –mengutip istilah seorang cendekiawan– industri politik.

Dalam kerangka itu pula tampaknya, mengapa begitu banyak aktivis politik yang gencar memelopori –jika bukan memprovokasi– pengembangan wilayah melalui pembentukan kota/kabupaten maupun provinsi baru, karena melalui cara itulah terbuka ‘kesempatan kerja’ baru untuk menjadi anggota dewan, birokrat, dan gubernur atau bupati.

Persoalannya kemudian, sampai kapankah kita akan larut dalam situasi seperti itu? Ketidaksiapan segenap pihak untuk memasuki kemudian menata kehidupan politik di Tanah Air, hanya akan membuahkan kebingungan rakyat sebagaimana yang dengan mudah kita lihat dari hasil dua pemilu sebelumnya (1999 dan 2004) dan pemilihan kepala daerah hingga hari-hari ini.

Kebingungan itu antara lain tampak pada makin banyaknya pemilih yang tidak menggunakan haknya untuk memilih. Kebingungan rakyat bisa berubah menjadi ketidakpuasan dan ketidakpedulian, apalagi jika mereka dihadapkan pada fakta bahwa di antara wakil yang akan mereka pilih itu ternyata ada maling dan penipu. (*)

08
Feb
09

Mekar, Kuncup, Me….

kuncup-mekar1

AKHIR pekan lalu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono meminta presiden segera mengeluarkan peraturan untuk menghentikan sementara (jeda) proses pemekaran daerah. Desakan ini muncul karena proses pemekaran wilayah yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir ini sudah tidak terkendali.

Setahun lalu, persisnya tanggal 22 Januari 2008, DPR menyetujui 21 Rancangan Undang-undang (RUU) Usul Inisiatif Pembentukan Provinsi dan Kabupaten. RUU ini terdiri atas delapan RUU Pembentukan Provinsi dan 13 RUU Pembentukan Kabupaten.

Sejak 1998, jumlah daerah otonom baru di Indonesia meningkat dua kali lipat. Jika pada tahun 1998 ada 230 kabupaten/kota, maka pada akhir 2008 sebanyak 477 kabupaten/kota. Jumlah itu memungkinkan sekali bertambah menjadi lebih banyak lagi karena usul pemekaran begitu banyak.

Sebenarnya, UU di Indonesia selain mengatur pemekaran juga mengatur penggabungan wilayah. Nyatanya, yang terjadi selama ini selalu pemekaran, tidak ada penggabungan. Semangat untuk melepaskan diri, tampaknya lebih besar dibanding bersatu membangun daerah.

Insiden di Sumatera Utara yang dipicu ide pemekaran wilayah, mungkin bisa mempertegas pandangan tentang apa sesungguhnya yang paling menjadi latar belakang dari pemekaran itu selama ini.

Jika pemekaran itu murni demi kesejehateraan rakyat, tentu saja dalam prosesnya tidak pernah akan ada tindakan-tindakan yang justru merugikan rakyat. Tampak di sana, bagaimana kepentingan para elite politik lebih banyak berperan daripada kepentingan masyarakat sendiri.

Selain itu, terungkap pula bahwa dalam proses pemekaran-pemekaran daerah selama ini, terjadi praktek-praktek percaloan politik yang sarat dengan aneka tawar-menawar, mulai dari kepentingan politik para elite hingga ke kecenderungan koruptif.

Di sisi lain, pemekaran yang sudah dilakukan selama ini ternyata tidak banyak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Masalahnya, pemerintahan daerah baru lebih sibuk membangun insfrastruktur, sarana dan fasilitas, yang mengisap begitu banyak dana dari anggaran. Manfaat langsung terhadap rakyat, masih belum tampak.

Data hasil audit investigatif  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan rendahnya kinerja keuangan daerah-daerah hasil pemekaran . Sebagian terbesar, atau 83 persen dari 148 daerah baru hasil pemekaran, kondisi keuangannya tidak memenuhi syarat alias sangat memprihatinkan.

Ini tentu saja merupakan indikasi, bahwa pemekaran daerah — setidaknya sejauh ini– belum memberikan manfaat signifikan bagi rakyatnya. Itu baru dari satu aspek, keuangan. Belum lagi yang lain. Dari situ tampak, bahwa pemekaran yang terjadi dan sedang dalam proses selama ini, baru mengakomodasi kepentingan para elite politik di daerah maupun para politisi pusat.

Simak saja reaksi keras menyusul apa yang ditetapkan DPR mengenai pemekaran atas sejumlah wilayah Naggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Papua.  Saat itu Gubernur Aceh dengan tegas akan melawan habis-habisan para elite politik demi keutuhan dan kedaamaian wilayahnya. Majelis Rakyat Papua (MRP) juga menecam keras para politisi yang membuat kebijakan tanpa sepengetahuan daerah dan menggerogoti Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan pada Papua.

Berkaca pada kasus Sumatera Utara, Aceh dan Papua, masuk akal jika pemerintah mempertimbangkan kembali suara-suara yang menginginkan agar pemekaran-pemekaran wilayah itu ditunda atau bahkan dihentikan sama sekali untuk sementara.

Betul bahwa pemekaran wilayah dimungkinkan kartena diperbolehkan konstitusi. Namun pembentukan wilayah baru tanpa melihat hasil evaluasi, tentu saja juga tidak tepat karena tindakan itu hanya bersifat politis. Padahal kita semua tahu, bahwa pertimbangan politis saja tidak akan bisa menyejahterakan rakyat.

Selain itu, hingga kini pemerintah belum punya rancangan umum (grand design) yang bisa dijadikan dasar pijak untuk pengembangan wilayah agar ide npengemabangan, pemekaran, atau apa pun namanya berlangsung secara tekendali dan obyektif.

Karena terbukti pemekaran itu lahir bukan dalam rangka politik nasional tetapi lebih untuk mengakomodasi kepentingan segelintir elite, sudah saatnyalah pemerintah bersikap tegas. Daripada meghabiskan dana dan tenaga untuk pemekaran satu ke pemekaran lain, lebih baik memaksimalkan pemberdayaan aparatur yang ada. **