Mengeroyok Ahok

 

MAKIN berderet tokoh-tokoh yang namanya disebut-sebut sebagai layak dimajukan sebagai calon Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Percaturan terutama di kalangan elite politik di tanah air –lebih tepat di Jakarta– seolah hanya terfokus pada bagaimana caranya mekanisme demoksrasi digunakan untuk “menggulingkan” Basuki Tjahaya Purnama, alias Ahok, dan menggantikannya dengan tokoh yang mereka anggap sesuai.

Percaturan kian memanas setelah Ahok memutuskan maju melalui partai-partai yang telah menyatakan bersedia mengusungnya. Sebelum ini ia selalu meyakinkan publik hendak maju melalui jalur perseorangan atas dukungan para relawan “Teman Ahok”.

Sejauh ini popularitas dan kemungkinan keterpilihan Ahok memang masih tetap tinggi dibanding orang-orang yang namanya disebut-sebut. Selain karena memang belum ada tokoh lain yang secara tegas menyatakan diri maju ke arena pemilihan, calon yang disodorkan (disebut-sebut) oleh partai pun belum meyakinkan.

Belakangan malah muncul nama tokoh-tokoh dari Jawa Tengah yang konon akan sepadan jika dipertandingkan “melawan” Ahok. Bahkan nama Ganjar Pranowo, Hendrar Prihadi, dan Yoyok Riyo Sudibyo –mereka adalah Gubernur Jateng, Walikota Semarang, dan Bupati Batang– pun masuk “bursa” bersama Budi Waseso, Kepala Badan Nasrkotika Nasional.

Nama-nama itu melengkapi nama yang sudah disebut-sebut terdahulu, mulai dari Sjafrie Sjamsudin, Sandiaga Uno, Yusril Ihza Mahendra, Rizal Ramli, Ridwan Kamil dan Tri Rismaharini. Kecuali Sandiaga, Yusril, Sjafrie, dan Rizal, semua nama yang disebut itu adalah tokoh-tokoh muda dan pembaharu di daerah yang dipimpinnya.

Sebuah survei yang dihela Juni lalu menunjukkan Ahok masih unggul dibanding nama 17 tokoh lain yang dicantumkan. Berdasarkan hasil survei itu, elektabilitas –kemungkinan keterpilihan– Ahok mencapai 49,3 persen, ia masih di atas Ridwan Kamil (Walikota Bandung) dengan elektabilitas sebesar 9,3 persen. Tokoh-tokoh lain berkisar antara 0,2 sampai 6,8 persen.

Survei politik seperti ini tentu saja belum bisa jadi patokan utama dan tidak mungkin memotret aspirasi segenap warga DKI, bahkan dalam beberapa kasus pernah terjadi sebaliknya, apa yang digambarkan survei ternyata berbanding terbalik pada hasil pelaksanaan pemilihan. Apalagi perilaku pemilih Indonesia demikian cair, tidak bisa ditebak dan tidak selalu konsisten.

Hiruk-pikuk politik di Jakarta mungkin tidak terlalu penting bagi publik di daerah, namun ia tetap menarik dicermati terutama ketika belakangan ini justru nama-nama tokoh dari daerah yang disebut-sebut dan “dibetot-betot” untuk maju ke pemilihan gubernur.

Hal lain yang menarik adalah, hampir semua perbincangan, percakapan, diskusi, dan latar belakang serta alasan mengajukan nama-nama itu semata untuk menandingi, melawan, menggulingkan, dan mengalahkan Ahok, seakan ia adalah “musuh” bersama yang demikian kuat hingga perlu ramai-ramai dijatuhkan. Apa pun caranya.

Nyaris tak ada yang menyatakan bahwa, nama “X” diajukan karena akan mampu melayani lebih baik lagi warga Jakarta yang demikian heterogen, membangun berbagai kebutuhannya dan menyejahterakannya. Bersamaan dengan itu disorongkan bukti-bukti dan gagasan serta visinya yang diyakini akan bisa lebih baik dari apa yang sudah dilakukan pejabat sebelumnya.

Di luar itu semua, dinamika politik Jakarta tetap menarik bagi daerah karena Jakarta adalah miniatur paling lengkap negeri ini dari berbagai aspeknya, termasuk dari aspek politik. Apa yang terjadi sekarang ini adalah gambaran, seperti itulah proses dan dinamika politik di negeri ini hari-hari ini.

Ia merefleksikan kian terkikisnya kepercayaan dan loyalitas terhadap partai politik, bersamaan dengan makin samarnya peran mereka bagi kehidupan keseharian masyarakat. Situasi ini bisa saja terjadi karena tidak adanya atau sangat kurangnya kader-kader partai politik yang dekat dan dicintai rakyat karena kiprahnya memang nyata.

Namun proses ini tetap harus dijalani karena sudah jadi kesepakatan bersama bahwa demokrasi adalah jalan terbaik saat ini bagi bangsa ini yang baru lahir kembali melalui pembedahan total reformasi enam belas tahun silam. Pemilihan kepala daerah di Jakarta betul-betul menjadi cermin atas realitas politik mutakhir di tanah air.

Jika berlangsung tepat sesuai dengan semangatnya, momentum ini tentu merupakan peningkatan kualitas demokrasi. Apalagi rakyat masa kini di mana pun sudah tidak sudi lagi terus menerus dikibuli. Mereka pasti akan memilih pemimpin yang paling sesuai aspirasinya, dan tidak akan menjatuhkan pilihan pada orang yang cuma berkoar-koar mengobral janji dan sibuk memoles diri. (***)

Angka 13 dan Gedung Merdeka

KEBETULAN atau tidak, Danny Setiawan – Nu’man Abdul Hakim, dan Ahmad Heryawan – Dede Yusuf, dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada hari dan tanggal yang sama, di tempat yang sama, pada jam yang juga hampir sama.

Jumat 13 Juni 2003, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, melantik Danny-Nu’man di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika Bandung, sekitar pukul 09.00. Lima tahun kemudian, Jumat 13 Juni 2008 Ahmad-Dede dilantik Mendagri Mardiyanto, pada pukul 09.13, juga di Gedung Merdeka.

Saya masih ingat betul, saat melantik Danny-Nu’man, Mendagri sempat berkelakar dalam pidatonya. Kala itu ia menyampaikan terima kasih kepada tiga wakil gubernur (boleh jadi cuma Jabar yang wagubnya sampai tiga!) yang habis masa jabatannya dan digantikan oleh satu wakil gubernur satu paket dengan gubernrur pilihan rakyat, eh pilihan DPRD setempat.

Kepada wagub yang berasal dari sipil, ia sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Khusus kepada wagub yang berasal dari angkatan darat, katanya, dia ucapkan terima kasih yang seluas-luasnya.

Lho, kok?

“Ya, angkatan darat kan semangatanya teritorial. Jadi, seluas-luasnya. Kalau kepada angkatan udara, saya akan ucapkan terima kasih setinggi-tingginya. Kalau untuk angkatan laut, terima kasih sedalam-dalamnya,” kata dia.

Kalau polisi? “Ya, terima kasih sebesar-besarnya. Kalau nggak ada, ya… seadanya saja deh,” katanya sambil terkekeh, disambut tawa hadirin.

Betul, mungkin ia cuma bercanda. Tapi canda politik itu sangat boleh jadi menyiratkan realitas yang diam-diam terjadi, atau setidaknya menggejala, di dalam pelaksanaan politik kekuasaan di negara kita.

Di balik candanya itu, tersirat pembenaran, pengakuan, sekaligus mungkin megingatkan bahwa semangat keterkotak-kotakan seperti itulah yang selama ini terjadi. Saking perseginya kotak itu, bahkan ucapan terima kasih pun harus berbeda.

Dan, sangat boleh jadi, sebagai wakil dari pemerintah pusat, hari-hari itu Hari Sabarno menyampaikan ucapan terima kasih kepada banyak orang yang telah menjabat –setidaknya dalam lima tahun terakhir– sebagai kepala daerah.

Maklum, saat itu adalah ‘musim’ pergantian kepala daerah, tingkat satu, maupun tingkat dua. Mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara (Barat dan Timur).

Iklim politik di berbagai daerah kini sedang panas-panasnya oleh aneka manuver dan taktik para politisi mulai pencalonan sampai pengegolannya pada pemilihan. Bersamaan dengan itu publik bisa pula menilai dengan cermat, partai mana sajakah yang tampak siap dan canggih bermain politik.

Mencuatnya isu-isu politik duit di beberapa tempat, tampaknya boleh dikelompokkan ke dalam salah satu dari aneka macam taktik politik itu. Penyelesaiannya pun, kadang merupakan jurus lain yang dipraktekkan para pendekar politik, entah di daerah entah di pusat. Nyaris sama.

Akibatnya, ada ketua DPRD yang dijebolskan ke penjara. Ada gubernrur terpilih yang dicokok dan diadili. Ada juga yang ramai- ramai dilengeserkan oleh DPRD-nya, namun ternyata para wakil rakyat itu kalah awu, dan sang gubernur tetap pada singgasananya.

Di Jawa Barat, irama politik lokal sempat gonjang-ganjing -belum sampai tahap ngebor, heh!– oleh meledaknya skandal pembagian dana kavling bagi 100 anggota dewan.

Orang jadi ribut karena DPRD sudah punya 100 lebih rumah dinas bagi para anggotanya. Belakangan ujug-ujug ada lagi dana kavling masing-masing 250 juta rupiah per kepala. Yang lebih parah lagi, duit itu digelontorkan dari pos anggaran dana APBD yang dicadangkan untuk bencana alam, kegiatan sosial, dan sejenisnya.

Nah, saat itu calon gubernur yang kemudian terpilih –dan akhirnya dilantik juga oleh Mendagri–  disebut-sebut ikut berperan dalam pencairan dana tersebut. Maklum, saat itu yang bersangkutan masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda).

Ada atau tidak keterkaitan antara terpilihnya yang bersangkutan dengan proses pencairan dana –yang mulai dikucurkan sejak tahun 2000– itu? Entahlah. Yang jelas, urusannya kemudian ditangani Kejaksaan Tinggi. Yang pasti, gubernur dan wakilnya sudah terpilih dan sudah dilantik dan sudah pula menyelesaikan masa baktinya. Ia sempat mencalonkan lagi sebagai gubernur pada Pilkada 2008, tapi kalah.

Kini, kasus itu sudah berlalu. Tak begitu jelas, apakah memang dianggap sudah berlalu dan tidak ada masalah lagi, atau tergilas oleh isu-isu lain yang lebih panas dan lebih menyita perhatian publik.

Yang jelas, sejak 13 Juni 2008, Jawa Barat dipimpin dua tokoh muda yang dipilih langsung pada 13 April 2008. Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf. Keduanya baru saja melewati usia 40.  (*)

Hade Versus Golput

AKHIRNYA saling berpelukan. Air mata haru pun menitik menghiasi kebahagiaan anggota dan staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyusul selesainya penghitungan hasil pemilihan gubernur secara manual.

Padahal di luar gedung KPU Jabar di Jalan Garut Bandung, suasananya penuh gejolak. Massa pendukung Agum Gumelar-Nu’man Abdul Hakim (Aman) berdemo memprotes hasil pemilihan yang dimenangkan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade).

Terhitung mulai Selasa (22/4), duet Hade bukan lagi sekadar gubernur dan wakil gubernur quick count. Jago Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) ini dinyatakan resmi memenangi pemilihan gubernur yang digelar 13 April lalu.

Dalam pengumuman yang disampaikan Ketua KPU Jabar, Setia Permana, pasangan Hade meraup 7.287.647 suara. Sementara dua pesaingnya, Aman meraih 6.217.557 suara, dan pasangan Danny Setiawan dan Iwan Sulandjana (Dai) hanya mendapat 4.490.901 suara.

Total suara pesaing tak bisa mengalahkan Hade. Namun Hade harus mengakui keunggulan jumlah pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya, biasa disebut golput. Golongan ini mencapai 9.130.594 dari total jumlah pemilih hampir 28 juta orang.

Ketua KPU Jabar Setia Permana mengaku bangga atas kinerja anggota dan stafnya. “Saya tahu betul bagaimana mereka bekerja. Tidak sedikit mereka yang harus tidur di kantor kelurahan. Ini tidak pantas kalau diganti dengan materi. Ini sangat membuat saya terharu, dan saya senang akhirnya penghitungan suara selesai,” tutur Setia.

Menanggapi adanya pasangan calon yang tidak mau menandatangani berita acara penghitungan suara, Setia mengatakan hal ini menjadi koreksi bagi pihaknya agar ke depannya tidak lagi terjadi.

“Yang jelas, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja. Memang dalam setiap pilkada, kalau ada yang salah, pasti KPU yang dijadikan sasaran. Kalau mau protes silakan lapor ke panwas, dan mengenai suara, silakan melapor ke Mahkamah Agung,” ujar Setia, sembari mengatakan hasil penghitungan selanjutnya akan disampaikan ke DPRD Jawa Barat.

Di luar gedung, ratusan pendukung Aman mendesak agar KPU Jabar menetapkan jago koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai pemenang.

Koordinator demonstran, Setyowekti dari Forum Penyelamat Lingkungan Hidup Jawa Barat menyatakan menolak hasil rapat pleno terbuka KPU tersebut.

Para demonstran tetap bersikukuh bahwa pasangan Aman sebagai pemenang. Perwakilan ormas diikuti massa pendukung Aman lainnya dengan tangan mengepal mengacungkan tangan sambil mendeklarasikan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jabar adalah Agum Gumelar dan Nu’man Abdul Hakim.

“Kami tidak akan pernah menganggap Hade sebagai gubernur dan wakil gubernur, kami tetap akan patuh pada Agum dan Nu’man sebagai gubernur dan wakil gubernur,” seru Setyo.

Dalam orasinya Setyo pun menyerukan akan membawa pasangan Aman ke Gedung Sate. “Mari kita bawa Agum dan Nu’man ke Gedung Sate sekarang,” tegas Setyo.

http://www.banjarmasinpost.co.id

Berkat Sebatang Paku

RIAK mulai muncul. Seseorang hendak membakar Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Katapang Kabupaten Bandung, Senin lalu. Bersama Partai Amanat Nasional. partai ini mengusung Ahmad Heryawan dengan Dede Yusuf ke arena pemilihan gubernur.

Hari Selasa, sekelompok orang menurunkan dan membakar spanduk-spanduk pro-Hade. Spanduk itu berisi ucapan selamat atas hasil sementara penghitungan suara atas Pemilihan Gubernur Jawa Barat, 13 April lalu.

Hingga Selasa malam, perolehan suara untuk pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (Hade) –yang hari-hari ini masih dalam penghitungan– lebih unggul dibanding dua pasang pesaingnya, yakni Agum Gumelar – Nu’man Abdul Hakim, dan Danny Setiawan – Iwan Sulanjana.

Pemberian suara kepada para calon gubernur dan wakil gubernur itu dilakukan di bilik-bilik tempat pemungutan suara (TPS). Caranya, pemilih tinggal menusuk satu di antara gambar tiga pasangan.
Kalau dua gambar atau ketiga-tiganya yang ditusuk, tidak sah. Tidak menggunakan paku yang tersedia di bilik itu untuk menusuk, juga dianggap tidak sah.

Ya, paku. Cuma sebatang pula (di tiap bilik). Bagi para kontraktor dan tukang bangunan, benda ini biasanya digunakan untuk menguatkan sesuatu, menyambungkan tiang, dan sebagainya. Di tangan narapidana, paku bisa ditempa dan jadi sebilah pisau yang bisa digunakannya untuk macam-macam hal. Di TPS, benda ini bisa mengubah sejarah.

Hasil secara keseluruhan tusukan itu, di samping menentukan pasangan calon mana yang diamanati untuk memimpin, juga menunjukkan perilaku dan partisipasi politik masyarakat daerah ini.

Boleh jadi, para pemilih puas karena sudah menggunakan suaranya. Atau malah bangga karena melepaskan haknya, tapi satu suara terbuang sudah. Padahal, suara itu turut memberi warna dan ikut menentukan sejarah warga ini dalam berdemokrasi. Sejuta suara tak akan genap jika kekurangan satu coblosan paku pada kertas suara.

Ternyata, paku –apa sih arti sebatang paku– jadi alat pengubah jalannya pemerintahan. Di pusat maupun di daerah. Dengan sebatang paku, empat tahun lalu, rakyat memilih wakil-wakilnya. Dengan tusukan paku pula, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat.

Sangat boleh jadi, hanya sedikit orang yang pernah membayangkan bahwa sebatang paku mampu melemparkan calon-calon presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubenur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, ke luar arena pemilihan meski sebelumnya mereka merupakan tokoh-tokoh yang dianggap –atau menganggap diri– mampu memimpin.

Kini suara yang dinyatakan melalui tusukan paku itu masih terus dihitung. Para pemilih sudah kembali menjalani agenda kehidupannya seperti sedia kala sambil –ada yang berharap-harap cemas– menanti dan mengikuti hasil akhir penghitungan.

Untuk ukuran warga yang baru pertama pertama kali melaksanakan pemilihan gubernur secara langsung, bolehlah kita bangga karena ternyata bisa melakukannya dengan baik tanpa ada gejolak berarti.

Bahwa ada sedikit riak, tentu saja harus dilihat sebagai ungkapan ketakpuasan yang seseorang atau sekelompok orang, sepanjang ia masih dalam koridor kepatutan. secara umum sudah tampak bahwa rakyat sudah cukup dewasa dan menunjukkan kedewasaannya dengan melaksanakan pemilihan secara aman serta damai.

Hasilnya? Perhitungan sementara menunjukkan Pasangan Ahmad Heryawan – Dede Yusuf masih unggul. Jika tak ada aral melintang, Juni nanti warga Jawa Barat akan mencatat sejarah, yakni untuk pertama kali ini punya gubernur hasil pilihan sendiri.

Dan, warga memilihnya dengan sebatang paku! ***

yusran pare

Politik Peci “Hade”

Minggu 13 April 2008 untuk pertama kalinya warga Jawa Barat memilih langsung gubernurnya. Perhitungan cepat menunjukkan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf mengungguli dua pasang pesaingnya. Sehari kemudian, Senin, Heryawan bersama timnya tiba-tiba singgah ke kator kami, Tribun Jabar, di Jalan Malabar Bandung.

“Kami ingin ada perubahan di berbagai hal, khususnya konsep Jawa Barat 25 tahun ke depan,” ujar Ahmad Heryawan.

Hari itu, Kamis 24 Januari 2008. Heryawan datang ke Tribun Jabar sebagai calon gubernur Jawa Barat (yang berpasangan dengan Dede Yusuf, aktor yang kini jadi anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional – PAN)

Ahmad Heryawan mengaku sudah siap berkompetisi dengan para kandidat lain yang lebih senior usianya. Kurang dari tiga bulan kemudian, ia datang lagi persis sehari setelah pemilihan gubernur, dan hasil penghitungan cepat (sementara) menempatkannya sebagai calon yang paling banyak dipilih.

Senin, 14 April 2008 Heryawan dan istri bersama jajaran pengurus PKS datang lagi ke Tribun Jabar dengan suka cita. Demikian pula beberapa orang anggota rim suksesnya. Ia datang untuk memenuhi agendanya bersilaturahmi kepada jajaran media massa di Bandung sambil mengucapkan terima kasih atas pemberitaan selama Pilgub-wagub Jabar 2008.

Ahmad Heryawan mendatangi Tribun sekitar pukul 13.30, diterima Pemimpin Redaksi Yusran Pare, dan jajaran kerabat kerja Tribun. Ahmad pun terlibat perbincangan hangat terkait kesan-kesannya selama menjalani proses pemilihan ini.

“Saat kampanye, saya terus dihantui kebingungan. Karena saat saya turun ke masyarakat di beberapa lokasi pasar, sambutannya sangat baik. Tapi hasil semua survei dari lembaga survei menempatkan saya pada posisi terakhir. Saya dan Dede mendapat posisi nomor satu hanya berdasarkan hasil survei internal partai PAN dan PKS. Jadi saya terus bertanya-tanya, yang benar yang mana. Kebingungan itu baru terjawab setelah hari pencoblosan pada siang harinya,” tutur Heryawan.

Heryawan juga mengakui dari gambar ketiga pasangan dalam surat suara hanya pasangan nomor tiga yang tidak memakai peci. Soal tidak pakai peci, diakui Heryawan banyak mendapat protes dari kalangan ulama. Bahkan ia pernah disindir, masa calon gubernur tidak bisa beli peci.

Namun Ahmad saat itu tetap yakin akan membawa pengaruh dalam menarik calon pemilih, karena keputusan itu dilakukan berdasarkan hasil survei timnya yang menyebutkan masyarakat Indonesia itu yang suka pakai peci hanya 10 persen.

“Jadi acuan itu, tetap kami coba dan dijalankan. Selain itu kami juga melihat dengan tidak berpeci tambah kelihatan sebagai tokoh mudanya,” ungkap Heryawan sambil senyum. (*)

Kejutan 13 April

BANYAK pihak terkejut melihat hasil (sementara) penghitungan cepat (quick count) empat lembaga survei terhadap hasil Pemilihan Gubernur Jabar 2008, Minggu (13/4), membukukan kemenangan untuk pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf yang diusung PKS-PAN.

Keempat lembaga itu adalah Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin Dr Denny JA, Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin Dr Saiful Mujani, Litbang Kompas, dan Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).

Pilgub Jabar 2008 diikuti lebih kurang 27,9 juta pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap dari sekitar 42 juta penduduk Jabar. Penghitungan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jabar dimulai kemarin, dan diperkirakan tuntas sepekan ke depan.

Yang menarik dari perhitungan cepat ke-4 lembaga itu, akhir perhitungan dengan metode berbeda, jumlah sampel TPS yang tidak sama, margin perbedaan hasilnya tidak terpaut jauh. LSI-nya Denny JA, misalnya, mencatat pasangan Hade meraup 39,97 persen.

LSI-nya Saiful Mujani mencatat 39,46 persen. Litbang Kompas menyatakan pasangan Hade membukukan 40,37 persen. Adapun Puskaptis melansir angka kemenangan 41,74 persen untuk pasangan yang uniknya kemarin tidak ikut mencoblos karena tak punya hak pilih di Jabar.

Da’i Center tadi malam sekitar pukul 21.00 merilis penghitungan versi mereka dengan hasil kemenangan tipis untuk Danny-Iwan atas Agum-Nu’man. Pasangan Da’i meraih 36,66 persen, Aman 36,40 persen, dan pasangan Hade jeblok di angka 27,20 persen.

KPU Jabar pada pukul 20.45 merilis hasil sementara rekapitulasi suara dari daerah-daerah dengan keunggulan untuk pasangan Hade. Dari 358.201 suara yang masuk, Hade mengumpulkan 140.435 (39,21 persen) suara. Disusul pasangan Agum-Nu’man dengan raihan 112.033 (31,28 persen) suara. Danny-Iwan meraup 105.735 (29,52 persen) suara. Jumlah ini akan terus berubah sesuai dengan pertambahan suara yang masuk dari daerah-daerah.

Para kandidat gubernur pascapengumuman hasil perhitungan cepat kemarin memberikan komentar beragam. Ada yang pesimistis dan sinis dengan hasil penghitungan cepat, ada yang datar-datar saja, dan ada yang optimistis hasil penghitungan cepat takkan berubah.

Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan melihatnya sebagai hal yang fenomenal. Menurutnya, kemenangan Hade dipengaruhi kecenderungan pemilih tidak melihat pada esensi visi misi yang disampaikan para kandidat pada saat kampanye.

Visi misi terlalu abstrak bagi para konstituen untuk melakukan penilaiannya. Bahkan mungkin juga publik tidak begitu paham akan visi misi calon. Kemenangan Hade juga dipengaruhi pilihan segmentasi politik dari generasi muda, ibu-ibu, kalangan kampus, kaum intelektual, pendidik, dan masyarakat menengah perkotaan.

Selain itu, bola liar sekitar 9 jutaan pemilih pemula (usia 17 sd 25 tahun) banyak menjatuhkan pilihan pada Hade. Dede Yusuf, yang memiliki ketampanan dan popularitas, menjadi faktor penentu pilihan kaum muda. Meski diakui bahwa Hade hanya didukung oleh dua partai (PAN dan PKS), infrastuktur politik PKS dan juga popularitas Dede Yusuf cukup menjadi daya tawar politik.

Seperti yang dialami oleh Rano Karno, popularitas Dede Yusuf yang muncul dari kalangan selebriti ternyata mampu membius para konstituen khususnya pemilih pemula dan kaum perempuan (muda). Jika di California, AS, seorang aktor Arnold Schwarzenegger menjadi gubernurnya, maka Jabar sebentar lagi memiliki wagub yang juga aktor, Dede Yusuf.

Becermin dari kemenangan Hade, pilgub Jawa Barat telah mengindikasikan bahwa rakyat adalah sentral bagi kedaulatan. Rakyat merupakan bagian penting dalam proses berdemokrasi. Dengan demikian, setidaknya kesadaran berdemokrasi masyarakat Jabar pada umumnya telah sedang memasuki tahap kemandirian (kematangan).

Setidaknya, dengan bermodalkan dana yang tidak begitu besar, pasangan ini bisa meyakinkan publik bahwa tanpa iming-iming, amang-amang, dan omong-omong, Hade telah meluluhkan hati sebagian besar rakyat Jabar untuk memilihnya.

Sesuai dengan jargon politiknya “Harapan Baru Masyarakat Jabar”, semoga Hade menjadi figur-figur yang tumbuh dan besar dari dan bersama rakyat. Mereka mesti tahu dan paham kebutuhan, keinginan, kegalauan, dan berbagai masalah rakyat Jawa Barat. (*)

Menguji Kedewasaan

 

KERUSUHAN di sekitar pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali terjadi. Kali ini di Gorontalo, Sulawesi. Kamis (20/3) massa menyerbu dan merusak Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat. Diberitakan, seorang peserta aksi tewas kena tembak aparat yang mengamankan huru-hara tersebut, sejumlah lainnya cedera.

Insiden ini menambah panjang daftar kerusuhan terkait dengan pemilihan umum di daerah. Sebelumnya, Makassar diharu-biru aksi massa menyusul pemilihan gubernur Sulawesi Selatan. Sejumlah insiden serupa dengan skala berbeda, terjadi di beberapa daerah, baik sebelum maupun setelah pemilihan berlangsung.

Peristiwa Gorontalo dipicu ketidakpuasan para pendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota yang dianulir oleh KPUD terkait persyaratan administratif. Massa marah karena sebelumnya KPUD telah mengesahkan pencalonan tersebut.

Belakangan, atas rekomendasi Panitia Pengawas (Panwas), pencalonan itu dibatalkan. Alasannya, surat pengajuan dari satu di antara tiga partai politik yang mengusung calon itu ditandatangani bukan oleh pengurus definitif partai bersangkutan.

Dari mana pun pemicunya, kerusuhan sudah meletus. Kerusakan sudah terjadi, dan korban sudah jatuh. Sangat boleh jadi, korban maupun keluarganya bukanlah politisi maupun orang yang berkepentigan langusung dengan terpilih atau tidaknya sepasang calon kepala daerah, melainkan warga biasa yang sama sekali tak memahami konstelasi politik dengan segala omong kosong dan taktik serta aneka siasatnya yang kadang licik.

Apa yang terjadi di Gorontalo, dan beberapa daerah lain makin memperkuat bukti-bukti bahwa konflik seputar pilkada kini bukan lagi kecenderungan, tapi nsudah jadi kenyataan dan bisa terjadi di mana saja di tanah air. Apalagi sepanjang tahun ini hingga 2009 berlangsung pilkada di berbagai daerah.

Dalam waktu dekat, sebulan lagi, dua kabupaten di Kalimantan Selatan juga memasuki kemeriahan pesta demokrasi. Hari-hari ini pasangan-pasangan calon bupati dan wakil bupati di kedua ndaerah itu sudah menampilkan diri. Para pendukung dan tim suskes mereka juga terus bergerilya menjaring simpati para pemilih.

Di Jawa Barat pun demikian halnya. Hari-hari ini tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sedang berpacu merebut perhatian massa memasuki pemilihan langsung, pertengahan April 2008. Dinamika sudah terasa meningkat. Para pendukung dan tim sukses ketiga pasangan calon pemimpin itu melesat ke berbagai penjuru menjaring simpati.

Menyimak apa yang terjadi di Gorontalo, juga di daerah-daerah lain yang dilanda kerusuhan terakit dengan pemilihan kepala daerah, tampak dengan jelas bahwa konflik –yang begitu mudah meletus jadi kerusuhan– bisa dipicu oleh masalah apa saja. Mulai dari penetapan pasangan calon, urusan internal Parpol yang berimbas pada persoalan KPUD, sampai masalah dana dan pendataan pemilih.

Dalam hal data pemilih, misalnya, banyak daerah masih menghadapi persoalan. Belum lagi soal dana, masalah internal partai, dan lain sebagainya. Jika masalah-masalah itu tidak ditangani secara serius sejak awal, sangat mungkin ia jadi pemicu konflik yang berujung pada kerusuhan. Kerusuhan hanya akan merugikan masyarakat yang mungkin tak ada sangkut paut langsung dengan terpenuhi atau tidaknya syahwat politik para politisi.

Belajar dari peristiwa-peristiwa di daerah lain terkait dengan pilkada, para politisi, tokoh-tokoh masyarakat di daerah yang sedang memasuki pesta demokrasi sudah sepatutnya terus menerus mengupayakan –mulai dari sekadar mengajak, hingga memberikan contoh– bagaimana seharusnya berpolitik secara dewasa.

Masyarakat harus sudah terbiasa mengedepankan prinsip‑prinsip demokrasi dalam pemilu di daerah, sebab prinsip itu sejatinya telah melekat dan jadi bagian hidup mereka. Jika rakyat sudah dewasa dan menunjukkan kedewasaannya, proses pemilihan kepala daerah pun niscaya berlangsung aman dan damai.

Semua tentu berharap situasi aman dan damai terus terjaga sejak mulai pencalonan hingga penghitungan suara betul‑betul rampung. Setelah itu pemenang menjalankan amanat rakyat dengan penuh tanggungjawab, pecundang menerima kekalahannya dengan lapang dada. Pemenang dan pecundang bersama‑sama bahu‑membahu berjuang memajukan daerahnya tanpa melihat lagi siapa kalah siapa menang. ***

Berlari di Kampung Sendiri

CALON Gubernur Jawa Barat yang diusung tujuh partai, antara lain PDIP dan PPP,  Agum Gumelar dan Numan Abdul Hakim melakukan kunjungan ke media cetak yang terbit di Bandung, Senin (21/1).

Dalam kunjungannye ke kantor redaksi Tribun Jabar, selain didampingi cawabugnya,  Agum Gumelar juga didampingi oleh beberapa anggota tim suksesnya. Di kantor Tribun, Agum disambut Pemimpin Redaksi Yusran Pare, Pemimpin Perusahaan Pitoyo, Redaktur Pelaksana Hasanah Samhudi, serta beberapa redaktur dan wartawan. Acara tersebut berjalan dalam suasan santai dengan penuh selingan humor segar.

Calon gubernur dari PDIP mengaku sudah memastikan untuk bertarung dalam pilgub April mendatang. Kedatangannya ke Tribun pun sekalian untuk ketuk pintu, bukan untuk mendikte pemberitaan media. Bahkan Agum terus terang meminta kritik dari media, karena selama ini ia mengannggap media sebagai alat kontrol yang efektif.

Agum juga menginginkan sebuah proses demokrasi pemilihan kepala daerah di Jawa Barat yang berjalan aman, tertib dan lancar tanpa ada kerusuhan. Alasannya, suhu politik menjelang pilkada Jabar akan semakin memanas. Dengan kondisi itu, ekses pilkada bisa berakibat pada kerusuhan seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Namun ia tak berharap proses pilkada di Jabar tmbul ekses tersebut.

“Demokrasi harganya sangat mahal. Oleh karenanya, saya berharap pada pilkada nanti bisa berjalan aman, tertib dan lancar, sehingga tercapai sasaran demokrasi dan pemerintahan yang didambakan,” kata Agum Gumelar.

Alasannya menggandeng Numan, karena ia tak ingin merangkak jika kelak  terpilih  menjadi gubernur Jabar. Numan yang pernah duduk dalam kursi birokrasi, dinilai sudah sangat mengenal Jawa Barat. Dengan demikian, jika memimpin Jabar, Agum bisa langsung melaksanakan program-programnya.

“Mengapa Numan? Karena kalau terpilih, saya sudah harus berlari mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Karena ekspektasi masyarakat Jabar sangat besar, seperti mengatasi kemiskinan, antrean minyak dan sebagainya,” lanjut Agum.

Menurutnya, Jabar secara komparatif sangat unggul. Namun, pada kenyataanya belum mampu bersaing dengan daerah lain. Bahkan kasus masyarakat miskin yang susah berobat masih banyak.

Oleh karenanya, paradigma Jabar harus berubah menjadi provinsi yang mampu bersaing. Caranya, kata Agum, pemerintah tidak lagi menjadi juragan, melainkan menjadi fasilitator dan pelayan masyarakat.

“Jadi kalau terpilih, jangan jadi juragan. Silahkan Tribun mengontrol,” katanya.
Sementara itu, Numan mejelaskan mengapa mau berpasangan dengan Agum. Katanya, ia menghendaki perubahan di Jabar dengan mencari pemimpin yang berpengalaman dalam berorganisasi, tegas dan mampu mewujudkan harapan masyarakat.

Agum dan Numan pun berharap kepada media untuk tetap menjaga idealismenya, tidak memihak kepada partai manapun. (dia)

Petarung Muda

HARI berikutnya, datang calon gubernur (cagub) Jawa Barat H Ahmad Heryawan Lc. Ia mengaku sudah siap berkompetisi dengan para kandidat lainnya yang lebih senior usianya. Meskipun usia masih muda, 41 tahun, ia siap mengabdikan diri untuk melakukan perubahan di Jawa Barat ke arah lebih baik.

Hal itu diungkapkan cagub dari PKS saat berkunjung ke Tribun Jabar, di jalan Malabar, Kamis (24/1). Ahmad datang tidak disertai pasangan cawagubnya, Dede Yusuf.
“Kami ingin ada perubahan di berbagai hal, khususnya konsep Jawa Barat 25 tahun ke depan,” ujar Ahmad yang datang bersama tim suksesnya.

Kehadiran Ahmad di Tribun selama satu jam setengah diterima Pemimpin Redaksi Yusran Pare, Redaktur Pelaksana Hasanah Samhudi dan beberapa redaktur dan wartawan.

Ahmad Heryawan tak menampik kalau popularitas dan pengalaman serta umur kalah dibandingan pasangan Dai (Dani- Iwan) dan Aman (Agum-Numan). Namun hal itu bukan rintangan untuk terus maju dan memenangkan Pilgub, karena masih ada celah dan peluang mendulang suara di kantong-kantong basis PKS dan PAN, termasuk akan membidik pemilih rasional.

Apalagi, Ahmad cukup kenyang dalam berorganisasi, bahkan sudah 18 tahun memimpin ormasi Islam, yakni Persatuan Umat Islam (PUI). Jadi, bagi Ahmad, walau usia muda ia sudah berani untuk jadi pemimpin.

“Mudah-mudahan yang terpilih benar-benar suara terbanyak dan terbaik dari masyarakat yang rasional dan cerdas, bukan memilih  yang terpopuler,” ujar Ahmad.
Menurut Ahmad, Allah SWT sudah tahu dan menuliskannya siapa yang terpilih jadi gubernur Jabar tahun 2008,  tetapi masih ghaib bagi kita dan harus digapai dengan ikhtiar yang bersih jangan membohongi rakyat.

Jika terpilih jadi Gubernur Jabar, Ahmad berjanji akan membangun wilayah yang selama ini terpinggirkan khususnya wilayah selatan. “Saya warga Jabar dari Sukabumi, jelas mengenal wilayah Jawa Barat, jadi tahu daerah mana yang tidak tersentuh pembangunan dan sudah saatnya Jabar dipimpin orang muda,” ujar Ahmad.

Selain harus memperhatikan pembangunan daerah terpencil, yang harus diberikan kepada masyarakat yaitu jaminan keamanan, investasi dan kepastian hukum. “Paradigma pelayanan yang sering menyulitkan harus diubah dengan memberikan kemudahan perizinan bagi masyarakat dan pengusaha serta  aminan keuntungan,” ujarnya.

Meskipun kiprahnya banyak di luar Jabar, yakni di DKI Jakarta, Ahmad mengaku sangat mengetahui persoalan yang terjadi di Jawa Barat, termasuk apa yang menjadi aspirasi masyarakat Jabar.  “Pendidikan, kesehatan, itu akan menjadi prioritas saya kalau kelak terpilih,” katanya. (tsm)

Ya, deh!!!