Posts Tagged ‘Kalimantan

12
Feb
09

Berapi Selain Gunung

api-api

SUDAH lebih sepekan api melumat ribuan hektar hutan  Australia. Ini kebakaran terbesar dalam dua dekade setelah kebakaran hebat yang melanda negara benua itu tahun 1983. Sampai awal pekan ini, dikabarkan sudah 200 orang tewas, lebih dari 750 rumah hangus dan 5.000-an orang kehilangan tempat tinggal.

Seperti di tanah air, kebakaran hutan sering pula terjadi di Australia. Penyebabnya pun kurang lebih sama, kombinasi suhu panas yang tinggi, embusan angin, sebaran titik api, dan perilaku manusia.

Saat ini iklim sudah berubah akibat kerusakan lingkungan. Secara geografis, Australia dan Indonesia selalu mengalami perubahan suhu yang ekstrem. Karena sudah terbiasa, warga menjadi tidfak terlalu sensitif lagi menangkap berbagai gejala alam. Mereka baru sadar ketika api –yang biasanya kecil dan bisa dijinakkan– tak bisa lagi dikendalikan.

Kebakaran makin memperparah kerusakan atas hutan-hutan kita yang selama berpuluh tahun terakhir dieksploitasi secara membabi buta. Cadangan plasma nutfah turut habis terobrak-abrik, flora dan fauna langka, ikut tergusur dan terbabat pula.

Hutan Kalimantan disebut-sebut sebagai benteng terakhir paru-paru dunia setelah Amazon yang mengalami kerusakan yang luar biasa oleh penebangan liar yang diam-diam direstui para penguasa di sana.

Di sana pernah terungkap bahwa ternyata polisi, tentara, jaksa, hakim, wakil rakyat, pemerintah daerah di sana sama-sama main kayu. Penduduk asli –Indian– yang hidup seiring dengan daur lingkungan hutan itu, jadi korban. Mereka dituding sebagai biang kerok kerusakan hutan.

Penebangan liar besar-besaran terus berlangsung. Jaringan mafia kayu di sana tak segan menghabisi siapa pun yang dianggap jadi perintang, sejumlah aktivis lingkungan tak pernah kembali setelah meninjau hutan.

Surat kabar yang gencar memberitakannya, diteror. Wartawannya diculik dan dibunuh. Mereka juga memodali surat kabar sendiri untuk menyuarakan kepentingan-kepentingannya dan menepis opini dunia.

Dalam beberapa hal, kondisi di tanah air kita juga nyaris sama. Penduduk asli semakin merana karena hak-hak ulayatnya raib dicaploki. Mereka yang sepanjang hidupnya bersatu padu dan jadi bagian dari ekosistem hutan, justru sering jadi kambing hitam, dituding sebagai perambah.

Padahal secara naluriah mereka mengembangkan apa disebut sebagai kearifan tradisional, larut dalam daur lingkungan yang saling memberi dan menerima satu sama lain. Perusakan justru dilakukan oleh tangan-tangan industri yang dipompa modal besar, bahkan dari negara-negara asing yang selama ini menuding Indonesia debagai negara yang tak bisa merawat rimba.

Data Conservation International (CI), sebuah lembaga internasional yang khusus bergerak di bidang keanekaragaman hayati di dunia mencatat, setiap tahun Indonesia kehilangan hutan dengan tingkat kerusakan sekitar 2,5 persen.

Di Kalimantan, tingkat kerusakan jauh lebih parah lagi karena bahkan hampir mendekati angka 70-80 persen. Menurut data Save Our Borneo (SOB), 80 persen hutan di kawasan ini disebabkan oleh ekspansi besar-besaran industri sawit.

Kalimantan Selatan tercatat sebagai daerah dengan laju kerusakan hutan  paling cepat dibanding provinsi lain, dengan rata-rata 66,3 ribu hektare hutan musnah per tahun dari total luas wilayah hutannya.

Jika diperlukan waktu dua abad lebih untuk memulihkan kerusakan hutan ideal, maka sekitar itu pula kita membutuhkan masa untuk mengembalikan hutan Kalimantan ke kondisi idealnya.

Umur generasi hari ini pasti tak akan cukup panjang untuk bisa melakukannya. Anak-cucu kita pun, belum tentu sempat, sebab keadaan saat itu sudah terlalu –dan terus bertambah– parah. Apalagi jika pembalakan terus berlangsung dan kebakaran senantiasa terjadi saban musim.

Jalan terbaik adalah terus-menerus mengembangkan kesadaran bersama mengenai pemeliharan lingkungan secara serius, menegakkan hukum untuk melindungi perusakan, dan kian memperlengkapi faktor- faktor pendukung penanggulangan kebakaran. ***

27
Agu
08

Isyarat dari Jorong

BANJIR melanda sejumlah tempat di Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kali ini, selain menggenangi dan merusak permukiman, tambak, dan mengganggu arus transportasi barang dan jasa, banjir ini juga menelan dua korban manusia.

Dari segi peristiwa, banjir ini –Selasa 26 Agustus 2008-rutin belaka. Warga di sekitar daerah genangan maupun para petinggi instansi terkait, menganggapnya sebagai hal yang biasa. Secara geografis, kawasan pesisir tempat bermuara belasan sungai ini memang rawan. Air pasang dan curah hujan, cukup membuat daerah-daerah landai itu tergenang.

Ketika sesuatu menjadi rutin, orang sering menganggapnya sebagai hal yang biasa. Bukan masalah. Demikian halnya dengan banjir di kawasan pesisir provinsi ini. Karena dianggap bukan masalah, tidak pula tampak ada langkah-langkah serius yang konkret untuk mengatasinya.

Semua seakan diserahkan kepada kebijaksanaan alam untuk mengatur. Bukankah banjir seperti itu akan surut dengan sendirinya jika hujan reda, atau pasang laut sedang surut? Bukankah musibah terjadi karena kelalaian manusia juga? Bukankah korban timbul juga karena orang kurang waspada?

Secara sekilas jalan pikiran seperti ini mungkin ada benarnya. Namun jika mau membaca dengan lebih dalam dan lebih cermat lagi gejala alam yang sudah dianggap rutin ini, sangat boleh jadi ia memberi pandangan lain yang memandu kita untuk bergerak dan bertindak secara lebih arif.

Sungai adalah urat nadi sekaligus jantung ekosistem kawasan ini dan seluruh wilayah daerah alirannya. Tapi kondisinya dari hari ke hari makin buruk saja bersamaan dengan hancurnya hutan dan rusaknya tanah oleh eksploitasi besar‑besaran yang seakan tanpa kendali.

Cadangan plasma nutfah habis terobrak‑abrik, flora dan fauna langka, ikut tergusur dan terbabat. Penduduk asli semakin merana karena hak‑hak ulayatnya raib dicaploki. Mereka yang sepanjang hidupnya bersatu padu dan jadi bagian dari ekosistem hutan, justru sering jadi kambing hitam, dituding sebagai perambah.

Padahal secara naluriah mereka mengembangkan apa yang disebut sebagai kearifan tradisional, larut dalam daur lingkungan yang saling memberi dan menerima satu sama lain. Perusakan justru dilakukan oleh tangan‑tangan industri yang dipompa modal besar, bahkan dari negara‑negara asing yang selama ini menuding Indonesia sebagai negara yang tak bisa merawat rimba.

Data Conservation International (CI), sebuah lembaga internasional yang khusus bergerak di bidang keanekaragaman hayati di dunia mencatat, setiap tahun Indonesia kehilangan hutan dengan tingkat kerusakan sekitar 2,5 persen. Di Kalimantan, tingkat kerusakan jauh lebih parah lagi karena hampir mendekati angka 70-80 persen.

Menurut data Save Our Borneo (SOB), 80 persen hutan di kawasan ini disebabkan oleh ekspansi besar-besaran industri sawit, dan Kalimantan Selatan tercatat sebagai daerah dengan laju kerusakan hutan paling cepat dibanding provinsi lain. Di sini, rata-rata 66,3 ribu hektare hutan musnah per tahun dari total luas wilayah hutan sekitar tiga juta hektare.

Hutan gundul. Lingkungan rusak. Sungai-sungai mendangkal dengan kecepatan yang luar biasa besar dan kita tak bisa lagi menanggulanginya sendiri, sehingga dalam kasus tertentu harus mengundang pihak asing untuk sekadar menggeruknya sebagaimana yang terjadi pada alur Sungai Barito.

Boleh jadi ini parodi paling konyol yang terjadi dalam penanganan masalah lingkungan. Atas nama pembangunan, kita memberi keleluasaan para pemodal untuk menggunduli hutan dan mengeruk habis apa pun yang bisa ditambang, menghancurkan ekosistem, mendangkalkan sungai. Lalu, kita bujuk rayu pihak asing menanamkan modalnya ‑‑ yang harus kita angsur selama bertahun‑tahun -‑ untuk merehabilitasi kerusakan itu.

Karena itulah, peristiwa banjir di Jorong dan sekitarnya kali ini tak bisa lagi dipandang sebagai sesuatu yang rutin. Ini merupakan sinyal bagaimana seharusnya kita berrada –dan jadi bagian– di tengah daur lingkungan.(*)

03
Jul
08

Hutan Jabar, Astaga!!

SETAHUN terakhir ini saya bolak-balik ke Kalimantan. Hari ke hari, selalu dilanda keprihatinan melihat hutan Tanah Borneo yang rasanya makin hancur saja. Di kawasan Meratus Kalimantan Selatan, di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat.

 

Belum lagi di tanah Sumatera sebagaimana yang diberitakan berbagai media. Pembalakan liar sudah sedemikian parah. Menggerogoti jutaan hektar rimba yang seharusnya dirawat. Bahkan hutan lindung pun tak kalis jadi serbuan para pembalak liar. Kerusakan hutan di pulau-pulau itu terkesan begitu mengkhawatirkan dan mengancam kelangsungan masa depan.

 

Ternyata, bukan hanya di Kalimantan dan Sumatera. Saya terenyak mendengar fakta-fakta yang disampaikan para pembicara dalam Curah Pendapat (mengenai) Pembalakan Liar Hutan di Grha Kompas-Gramedia Bandung, Rabu (25/6/2008).

 

Kerusakan hutan di Jawa Barat — dilihat dari perbandingan luas lahan, hutan, kawasan terbangun dan populasi penduduk– jauh lebih parah dan lebih mengerikan. Menurut data Perhutani, dari 597.647 hektar hutan produksi dan hutan lindung yang mereka kelola, setidaknya 7.000 hektar dirambah dan dijarah.

 

Pada pertemuan itu terungkap pula (setidaknya, saya baru tahu) bahwa luas hutan di jawa barat tak kurang dari dua persen dari jumlah total luas hutan di tanah air. Cadangan air tanah di wilayah jawa barat juga cuma dua  persen dibanding cadangan ketersediaan secara nasional.

 

Tapi Jawa Barat menampung kurang lebih 20 persen dari populasi penduduk nasional. Kebutuhan kayu di Jawa Barat rata-rata lima juta meter kubik per tahun. Kemampuan sediaan hanya 250 ribu meter kubik saja. Jadi sisanya diperoleh dari pembalakan liar, entah dari hutan-hutan di Jawa Barat yang sudah makin tipis, entah dari daerah lain.

 

Dalam pertemuan curah pendapat itu, hadir tokoh-tokoh pemerhati lingkungan. Ada Acil Bimbo yang beberapa tahun terakhir ini aktif “keluar masuk hutan” dan mengkampanyekan pelestarian lingkungan. Ada Kepala Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda Sobirin Supardiyono.

 

Dari kalangan akademisi dan  perwakilan lembaga swadaya masyarakat pun turut hadir serta memberikan urun rembuk. Ada juga dari pihak Perhutani, dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat  Inspektur Jenderal Susno Duadji.

 

Beberapa hari sebelumnya, jajaran Polda Jabar menggelar operasi besar-besaran untuk menertibkan pembalakan liar di sekitar hutan di Ciamis Selatan. Dari operasi itu polisi  menyita 100 truk kayu gelondongan, alat potong kayu, dan bendera sebuah lembaga swadaya masyarakat.

 

Betul kata Sobirin, pemberantasan pembalakan liar perlu pendekatan holistik yang melibatkan para pemangku kepentingan. Hal itu dapat ditempuh dengan melakukan penegakan hukum yang tak pandang bulu serta penyuluhan dan advokasi kepada masyarakat terkait.

 

Apa pun  langkahnya, tampaknya harus segera dilakukan, sebab hari-hari ini kerusakan hutan di Jawa Barat sudah sedemikian parah. Perlu berapa ratus tahun lagi untuk mengembalikannya pada kondisi semula. Setidaknya, mengembalikan hutan ke kondisi ideal. (*)

13
Jun
08

Pekikan dari Tengah Rimba

SENIN 2 Juni 2008, saya diminta jadi panelis pada Konferensi Meja Bundar Inisiatif Kalimantan Pertama yang digelar Selasa 3 Juni. Acara digagas The Agustin Teras Narang (ATN) Center. Organisasi ini didirikan sebagai think tank Teras Narang saat maju sebagai calon gubernur Kalimantan Tengah, dan hingga kini tetap dipertahankan.

Tentu saja ini kesempatan menarik karena konferensi ini membahas persoalan-persoalan dasar Kalimatan sebagai satu kesatuan wilayah mandiri di tengah konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dijalari spirit otonomi daerah.

Menarik dan sekaligus penting, karena di pulau yang penduduknya serumpun ini ada otoritas tiga negara yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Acara ini digelar di Pendopo Muhammad Subuh Center, kira-kira 30 kilometer dari Palangka Raya.
Konferensi ini merupakan sebuah diskusi dengan seluruh stakeholder mulai dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pebisnis dan pejabat pemerintah. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan di Kalimantan, dengan memperhatikan kondisi lokal, baik masyarakat dan lingkungannya.

Masalah yang didiskusikan meliputi ekonomi, lingkungan hidup, industri, ekoturisme dan pemerintahan yang baik. Selain itu juga pengembangan dan pemasaran kawasan di Kalimantan sebagai tujuan penanaman modal utama lokal, nasional, regional dan internasional.

Agenda ini juga untuk mencari terobosan dalam menciptakan sinergi dengan daerah-daerah di negara tetangga seperti Sabah, Serawak dan Brunei Darussalam. Dengan demikian akan sangat mendukung pengembangan ekonomi daerah.

Yang menarik lagi, dari empat gubernur di tanah Borneo, hanya tuan rumah (Teras Narang) yang hadir dan dengan intensitas tinggi mengikuti serta larut dalam konferensi dari pagi hingga menjelang malam. Gubernru Kabar, Kalsel. dan Kaltim tak tampak hadir. Malah tamu dari jiran, Asistant Minister Sabah, Datuk Wilfred Bumburing, hadir bersama timnya.

Di deretan pembicara, hadir antara lain Indra J Piliang, Denny Indrayana, Padang Wicaksono, Berry Nahdian Furqan, William Chang, Aloe Dohong (tokoh Dayak), dan lain-lain, termasuk Teras Narang yang tak surut semangatnya sejak membuka konferensi sampai konpferensi berakhir.

Luas wilayah Kalimantan mencapai 507.412 km2 atau 27,27 persen dari total wilayah Indonesia yang seluas 1.860.360 km2. Sumber daya alam yang dimiliki sangat berlimpah mulai dari hasil hutan, pertanian, perikanan dan pertambangan.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan 2004 mencapai 3,84 persen dan meningkat menjadi 4,06 persen pada 2005, sedangkan pada 2006 mencapai 3,74 persen. Sementara angka pengangguran Pulau Kalimantan 8,88 persen, sedangkan secara nasional mencapai 10,3 persen pada 2006.

Kalimatan itu tanah kaya. Ya! Tapi, banyak rakyat pulau ini yang miskin. Pembangunan pun tidak segencar di Jawa. Mengapa? Kebijakan pusat menjadi salah satu penyebab.

“Belum ada keberpihakan dan perhatian nasional secara fokus kepada Kalimantan. Sumber daya alam kita dipakai tapi tidak ada nilai plus bagi daerah kita. Sebut saja kayu, seandainya 23 tahun ada perhatian pusat maka kita akan menikmati hasilnya,” kata Teras Narang.

Keberpihakan yang diinginkan, bukan semata dalam bentuk anggaran, tetapi juga dalam hal kebijakan yang berpihak pada Kalimantan. Pasalnya, pembangunan di Kalimantan masih sangat memprihatinkan dan tidak berbanding dengan sumber daya alam yang sudah dikeruk.

Tuntutan serupa juga terungkap dalam deklarasi Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) sepekan sebelumnya. Peserta menuntut otonomi khusus bagi Kalimantan. Tujuannya, pengelolaan sumber daya alam benar-benar dinikmati masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Selain masalah infrastruktur, ekonomi dan pemerintahan, peserta KMB juga membahas masalah lingkungan yang kian rusak.

Bagi saya, selain diskusi sepanjang konferensi, yang tak kalah menarik adalah lokasinya. Pendopo yang jelas-jelas mencirikan warna kultur Jawa ini konon dibangun oleh Muhammad Subuh, penganjur gerakan kerohanian Subud, yang anggotanya kini sudah tersebar di berbagai negara.

Fasilitas hotel berkelas, tersedia di komplek yang terletak di tengah hutan di tepi Sungai Rungan ini. Suasana alam bebas rimba raya yang membingkai pondok-pondok (cottage) membawa pengunjung/penghuni seolah terlepas dari belitan rutinitas keseharian.

Dengan lingkungan seperti ini, tukar pikiran yang terjadi sepanjang diskusi-diskusi di dalam konferensi jadi terasa lebih intens dan terfokus karena konsentrasi tetap terjaga. Dari tengah rimba ini pula, peserta konferensi memekikkan tunutan, harapan, gagasan, inisiatif, dan pikiran-pikiran demi kemajuan Tanah Borneo beserta penghuninya.

Apakah pekikan itu terderngar atau tidak, itu persoalan lain. (*)

11
Mei
08

“Demokrasi Blangkon” Pelaihari


PETUGAS di tempat pemungutan suara (TPS) Desa Karang Taruna Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, mengenakan busana adat Jawa. Di TPS itu banyak pula pemilih yang secara khusus mengenakan busana Jawa ketika melaksanakan hak pilihnya. Sebagian penduduk daerah ini memang berasal dari Jawa dan bermukim sebagai transmigran. Banyak di antara mereka yang sudah berhasil secara ekonomi. foto: idda royani/BPost

JIKA di Jawa Barat, pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf menggunakan “taktik” tanpa peci untuk menandai penampilan mereka agar berbeda dengan dua pesaingnya dalam pemilihan gubernur (dan kemudian mereka menang), maka di Tanah Laut Kalimantan Selatan, ada praktek “demokrasi blangkon”.

Sejatinya, kabupaten beribukota Pelaihari (kira-kira 60 Km dari Banjarmasin) ini ada di Kalimantan dengan latar kultur banjar. Tapi sebagian di antara penduduknya lebih dekat dengan akar budaya Jawa karena memang dari sanalah mereka berasal. Program transmigrasi yang digalakkan sejak ordo soeharto berkuasa, telah membuahkan hasil berupa populasi etnis Jawa di luar Jawa, termasuk di Kalimantan.

Begitu pula di Tanah Laut. Proses akulturasi yang sudah berlangsung lama telah memberikan warna atau sekadar aksen budaya Jawa pada pola pergaulan warganya. Juga saat melaksanakan proses demokrasi seperti yang tampak pada hari Minggu 27 April 2008.

Suasana tempat pemungutan suara (TPS) 09 di Desa Karang Taruna terlihat lebih menarik, pasalnya para penjaga TPS memakai busana khas adat Jawa. Para pemilih yang mencoblos pun mengenakan busana serupa. Para lelaki, tak lupa melengkapi penampilan mereka dengan blangkon (penutup kepala ala Jawa Tengah).

Menurut Sukamto, warga setempat, ajang ini merupakan pesta pertama kalinya untuk menentukan kepala daerah sesuai keinginannya selama 43 tahun menetap di Tanah Laut. Warga berduyun-duyun memberikan hak suara mereka di berbagai TPS terdekat. Hari itu, suasana daerah yang biasanya sepi, jadi agak lebih semarak.

Apalagi di beberapa tempat pemungutan suara, ada warga yang mengisi kekosongan waktu menunggu penghitungan, dengan menggelar aneka atraksi. Dangdut, misalnya. Maka pilkada pun berlangsung dengan riang, tanpa otot-ototan tanpa panas memanasi. Setelah selesai penghitungan, pihak pememenang dan pecundang, menerimanya dengan lapang. Tak ada hiruk-pikuk, apalagi huru hara.

Tanah Laut yang berpenduduk 260.000 (setara dengan penduduk Kiaracondong dan Batununggal, Bandung, digabung) menetapkan pilihan mereka tanpa ribut-ribut. Ada empat pasang yang tampil sebagai kandidat, yakni Ardiansyah-Atmari; Ikhsanuddin-Asmiriyati; Danche-Iriansyah; dan Ali Rais-Abdi Rahman.

Hasil akhir penghitungan suara menunjukkan, pasangan Adriansyah dan Atmari unggul dengan mengantongi lebih dari 50 persen suara. Seusai pemilihan dan penghitungan suara, warga kembali menjalani rutinitas masing-masing. Damai, tenang, tenteram. Menyenangkan sekali jika proses politik di tiap daerah berlangsung seperti di Tanah Laut.