Posts Tagged ‘KPU

04
Jul
09

Cerdas Memilih

TINGGAL selangkah lagi pemilihan presiden dan wakil presiden. Hari-hari menjelang masa tenang dimanfaatkan para kandidat dan barisan pendukungnya untuk mempertajam pengaruh mereka terhadap calon pemilih. Harapannya, tentu saja rakyat pemilih memilih mereka untuk memimpin negeri ini lima tahun ke depan.

centangTiga kandidat presiden dan wakil presiden berlomba menyampaikan visi, misi, dan program mereka dalam berbagai kesempatan di depan publik. Mereka tampil di mimbar debat terbuka yang bisa disaksikan segenap rakyat di seluruh pelosok Tanah Air melalui layar televisi, juga pada saat kampanye terbuka di tempat yang menurut mereka strategis.

Di lain pihak, pendukung mereka juga tak kalah gencar menggempur persepsi masyarakat dengan berbagai cara. Mulai dari iklan di media, pemasangan baliho, spanduk, poster, dan selebaran hingga ‘silaturahmi’ dari rumah ke rumah.

Mencermati gerak-gerik komunikasi politik kandidat dan barisan pendukung mereka sejak mulai dicanangkannya kampanye terbuka hingga menjelang masa tenang, belumlah tampak ada model baru yang lebih kreatif selain dari yang digambarkan di atas.

Sedikit perbedaan dari kampanye di masa sebelumnya, adalah debat terbuka yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum. Dari serangkaian debat antarkandidat itu tampaklah bahwa para politisi kita belum benar-benar mampu melibatkan diri dalam intensitas adu pendapat yang sesungguhnya.

Perdebatan atas topik-topik yang disajikan belum menyentuh inti persoalan dan bagaimana persoalan itu diselesaikan dalam kenyataan manakala mereka terpilih sebagai pemimpin. Adu argumentasi antarmereka, masih sebatas jargon normatif, tidak ada yang langsung menyentuh tataran konkret. Kalau pun ada saling sindir, tak lebih dari semacam sindiran politik bernuansa guyonan.

Debat capres — dalam format terbatas seperti yang dilgelar KPU– tidak akan berpengaruh banyak terhadap sikap calon pemilih. Sebab sangat formal, sehingga tidak akan mengubah pilihan sebagian besar publik karena publik juga sudah mengenal dan memiliki referensi calon yang ada.

Demikian halnya kampanye terbuka melalui pemasangan aneka atribut di tempat umum, semuanya masih sloganistik dan tidak mendidik masyarakat pemilih, karena materinya cuma omong kosong politik. Spanduk dan baliho kampanye itu sekadar menjadi alat bagi tim sukses untuk perang urat saraf. Materinya pun hanya untuk membantah atau bahkan menjatuhkan calon lain.

Pola kampanye sloganistik seperti itu hanya menunjukkan kekosongan visi atau ideologi pembuatnya, yakni masing-masing tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akibatnya, yang terjadi ialah perang slogan dan simbol. Sebab, hanya itu yang bisa mereka dilakukan di tengah-tengah ketidakpastian ideologi yang diperjuangkan masing-masing.

Bukan hanya kinerja kampanye seperti itu yang membuat rakyat harus mengelus dada. Realitas politik hari-hari ini telah menunjukkan bahwa hubungan emosi antara rakyat dengan elitenya sudah terputus.

Mereka melupakan rakyat yang dengan segala kepolosan, keiklasan, ketidaktahuan, keluguan, dan segala harapannya telah memilihnya sebagai wakil mereka di parlemen. Namun manakala memasuki putaran pemilihan presiden, rakyat kembali dianggap tak tahu apa-apa dan disodori begitu saja materi kampanye yang sebagian besar justru melecehkan nalar dan nurani rakyat.

Tak apalah, seminggu lagi semuanya akan berakhir. Rakyatlah yang akan menentukan siapa yang mereka anggap paling layak memimpin. Mencontreng di balik bilik suara cuma perlu waktu tak sampai lima menit, dan hasilnya akan menentukan perjalanan bangsa ini, setidaknya untuk lima tahun ke depan.

Jadilah pemilih cerdas, dan tahu benar apa risikonya bila asal pilih.***

25
Agu
08

Parade Politisi Culun

SAMPAI akhir pekan lalu, hampir 12.000 orang telah mendaftarkan diri — atau didaftarkan– sebagi calon anggota lembaga legislatif untuk Pemilihan Umum 2009. Secara nasional, mereka akan berebut 560 kursi Dewan Perwakilan Rakyat yang tersebar di 77 daerah pemilihan di tanah air.

Di Kalimantan Selatan, menurut data sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya sudah 978 orang untuk 55 kursi DPRD bagi enam daerah pemilihan. Jumlah ini masih sangat mungkin berubah karena parpol masih diberi kesempatan mengubahnya.

Sejauh ini publik belumlah mengenal betul para calon yang akan mewakili mereka itu. Jika pun ada, tentu sebatas yang diumumkan media atau yang beredar di kalangan terdekat. Di antaranya tentu saja nama-nama yang memang sudah dikenal publik, tapi tak kurang pula merupakan tokoh baru yang belum jelas rekam jejaknya.

Kemunculan dan bertambahnya partai baru peserta pemilu, telah membuka kemungkinan dan peluang bagi banyak orang untuk jadi kader partai atau sekadar belajar mengembangkan diri di pentas politik.

Tak perlu heran jika hari-hari ini publik melihat ada orang yang tanpa latar belakang memadai, mendadak jadi penggiat partai, pengurus, atau bahkan tiba-tiba namanya tercantum pada daftar calon anggota legislatif.

Di samping politisi ‘culun’ seperti itu, banyak pula politisi instan yang dicomot oleh partai dari panggung hiburan lebih karena keterkenalannya. Ketenaran ini dibayangkan bisa berpengaruh pada sikap politik para pemilih.

Selain politisi ingusan dan artis yang dikenai seragam partai, tentu tetap ada calon wakil rakyat yang memang sudah karatan sebagai politisi di partai tertentu. Ada pula politisi ‘kutu loncat’ yang tiap menjelang pemilu hinggap di partai berbeda atau membentuk partai baru.

Hadirnya sosok-sosok baru tentu menerbitkan harapan baru berkenaan dengan terjadinya regenerasi. Publik sangat berharap bahwa wakil mereka di parlemen nanti, lebih baik dibanding dengan sebelum-sebelumnya.

Persoalannya kemudian, apakah parlemen hasil Pemilu 2009 nanti benar-benar menghasilkan para wakil yang betul-betul mampu memenuhi harapan dan aspirasi rakyat? Apakah para wakil itu betul-betul berperan sebagaimana mestinya? Atau semata mengulangi dan sekadar melanjutkan patron yang sudah ada?

Jawaban atas pertanyaan ini tentu ada pada mereka yang nanti terpilih. Terbongkarnya skandal korupsi dan kolusi yang melibatkan wakil rakyat baik di tingkat pusat maupun di sejumlah daerah telah menunjukkan betapa rapuhnya basis moral mereka.

Rakyat sangat tidak menghendaki hal itu terjadi lagi terhadap wakil-wakil mereka di kemudian hari. Rakyat sangat berharap akan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik dari hari-sebelumnya.

Rakyat tak akan percaya pada orang yang gembar-gembor akan membabat habis korupsi kolusi dan nepotisme, jika yang bersangkutan merupakan bagian dari sistem yang korup dan ia sendiri turut menjalankannya selama ini.

Soal janji tak berbeda jauh, sebab hampir di setiap kampanye, masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, selalu jadi tema para juru kampanye. Namun kenyataannya, hingga hari ini menunjukkan sekolah tetap mahal. Layanan kesehatan adalah kemewahan. Kemiskinan tak juga tuntas.

Rakyat sudah sangat kritis dan cerdas. Mereka akan tahu siapa sesungguhnya orang-orang yang layak mewakilinya duduk sama tinggi dengan pemerintah nanti.

Jadi, mumpung belum memasuki ingar-bingar kampanye, sebaiknya para politisi kembali menatap diri dahulu. Berkaca pada diri sendiri, benarkah ia akan sanggup jadi wakil rakyat sejati. Jika menilai diri saja belum mampu, apalagi mengukur getar aspirasi rakyat. (*)

20
Agu
08

Rame-rame Pamer Citra

SUASANA hangat mulai menjalari pesta demokrasi di tanah air. Sampai Rabu ( 19/8 ) malam menjelang pergantian hari, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pusat maupun di daerah dibanjiri para pengurus partai politik. Para pengurus partai itu mengajukan daftar nama calon-calon anggota legislatif yang akan disodorkan kepada pemilih pada saatnya nanti.

Di lain pihak, jauh sebelum masa kampanye dimulai, beberapa tokoh telah mempromosikan diri mereka melalui berbagai cara dan media. Entah di televisi, surat kabar dan majalah, maupun melalui media luar ruang. Aktivitas beriklan ini makin gencar setelah masa kampanye resmi dimulai.
Tokoh-tokoh politik mengiklankan diri memang bukan hal yang baru. Di negara- negara maju hal ini lazim dilakukan, dan di negara kita gejalanya berkembang lebih semarak pada pelaksanaan pemilu kali ini.
Tentang apakah cara berkomunikasi politik seperti ini efektif atau tidak untuk mempengaruhi massa, itu soal lain. Yang jelas, tokoh-tokoh politik sudah mulai menyejajarkan diri dengan mata dagangan, dan karena itu perlu diiklankan agar orang makin mengenal dan kian merasa dekat.
Era informasi telah dengan cerdik dimanfaatkan para politisi untuk membangun persepsi publik melalui pencitraan. Setidaknya, ada tujuh tokoh yang sudah terus terang pasang badan mengiklankan diri. Besok, lusa, dan seterusnya sampai mendekati masa pemilihhan presiden, mungkin akan lebih bayak lagi.
Komunikasi politik melalui iklan ini tentu saja menggembirakan para pebisnis media massa. Sebab mereka mendapatkan sumber baru pendapatan dari orang-orang politik yang sedang gandrung-gandrungnya meminta kepercayaan rakyat.
Tentang apakah rakyat nanti akan percaya dan memberikan amanat serta aspirasinya dengan cara memilih tokoh-tokoh itu sebagai pemimpin mereka, itu soal lain. Apalagi semakin hari rakyat Indonesia semakin cerdas dan kian kritis. Mereka akan bergerak mengikuti suara hatinya yang belum tentu bisa dipengaruhi oleh politik pencitraan.
Para politisi boleh saja mencitrakan diri sebagai paling bersih, paling tepat, paling cocok, paling berpengalaman untuk memimpin, tapi rakyat punya mata dan telinga yang tajam untuk menyimak perilaku para politisi. Keterbukaan informasi masa kini telah membuat rakyat bisa dengan mudah menyaksikan wajah asli para politisinya di parlemen maupun di kepengurusan partai.
Para pemimpin politik dan aktivis partai boleh saja mengklaim memiliki basis massa yang besar dan kuat di daerah-daerah. Namun realitas yang ditampilkan — setidaknya melalui pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah di tanah air– dengan jelas menunjukkan banyak partai telah kehilangan loyalitas dan militansi kadernya.
Selama ini rakyat selalu dibius dengan ideologi nasionalis maupun agama, namun mereka sadar bahwa para politisi hanya menggunakannya sebagai tangga untuk mencapai kursi empuk kekuasaan.
Karenanya, perdebatan antara ideologi agama versus nasionalis itu sendiri sekarang sudah kehilangan roh. Tak heran kalau kita makin sulit menemukan nilai-nilai keagamaan ataupun nasionalisme di kalangan politisi. Buktinya, politik jadi penuh amarah, korupsi jalan terus, komunikasi politik sarat dengan bagi-bagi kursi.
Di tengah himpitan situasi seperti sekarang ini, tentu saja perlu kearifan dan kedewasaan para tokoh dari berbagai lapisan untuk terus-menerus mendampingi rakytat agar praktek kekerasan dan intoleransi yang mulai muncul di berbagai tempat tidak berkembang apalagi sampai meledakkan konflik sosial yang membuat kita terpuruk kembali ke titik nadir.  ***
09
Jul
08

Partai Kuburan

SANGAT boleh jadi hanya di Indonesia ada partai politik berkantor di kuburan. Ini bukan omong kosong politik sebagaimana biasa digembar-gembor para politisi, melainkan kenyataan. Karena tidak mungkin penghuni kuburan jadi anggota partai, maka tak perlu heran kalau partai itu tak lolos seleksi sebagai partai peserta pemilu sebagaimana diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain ada partai yang kantornya beralamat di pemakaman seperti yang terjadi di Pare-pare Sulawesi Selatan itu, ada juga parti politik yang alamat kantor pengurus pusatnya di ibu kota, ternyata fiktif, alias menggunakan alamat palsu. Atau, alamat itu sesungguhnya milik orang atau lembaga lain.

Demikianlah, dagelan politik di tanah air menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, memasuki babak-babak terkocaknya. Sebagaimana menjelang pemilu lima tahun silam, para elit tak bosan-bosannya mengumbar libido politik mereka. Mendirikan partai, menggalang massa, menghimpun kekuatan untuk –siapa tahu– lolos, dan boleh ikut pemilu. Jika beruntung, jadilah anggota parlemen.

Dari 34 partai politik (lama dan baru) yang sudah diperiksa secara cermat dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, tampaknya tak ada partai yang berbasis penganggur. Padahal, jika ada, partai ini memiliki potensi massa yang besar sekali.

Kalau saja para penganggur bersatu membangun sebuah partai, maka dalam sekali gebrak, Partai Penganggur Nasional (atau apapun namanya) bisa menghimpun lebih dari 40 juta pemilih. Bahwa kemudian jadi tidak relevan lagi –sebab mereka bukan lagi penganggur, melainkan anggota partai. Atau bekerja di kantor partai, entah juru ketik, entah jongos. Pokoknya, tidak menganggur– itu lain soal dan bisa dibahas kemudian di parlemen.

Toh, urusan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pun yang demikian ruwet, atau masalah alihfungsi hutan lindung maupun pengadaan kapal patroli laut, bisa dengan mudah dibantu penyelesaiannya oleh para anggota parlemen. Paling tidak, setelah sukses jadi jadi anggora parlemen, mereka bisa menghuni hotel prodeo!

Demam partai tampaknya akan segera menjalar ke lapisan terbawah masyarakat kita menjelang pemilihan umum yang tinggal berbilang bulan. Entah di pusat, entah di daerah. Partai-partai baru bermunculan –termasuk sempalan dari partai-partai lama– bersaing dengan partai yang sudah punya pemilih fanatik.

Makin banyak partai mestinya kian banyak pula kader yang magang jadi pemimpin. Entah memimpin partai itu, entah memimpin unit kerja yang jadi bagian dari organisasi partai, atau sekadar magang sebagai kordinator lapangan di masa kampanye.

Namun, berkaca dari pengalaman-pengelaman sebelumnya, banyaknya partai tidak serta-merta melahirkan tokoh-tokoh pemimpin berkualitas. Sejauh ini, bangsa kita tetap sulit “memilih” sosok yang paling tepat dan bisa diandalkan untuk memimpin sekaligus melayani mereka. Di pusat maupun di daerah, sama saja.

Sebaliknya, tokoh-tokoh yang semula diharapkan bisa turut memperkokoh kehidupan demokrasi bangsa ini melalui kiprahnya di lembaga perwakilan rakyat, justru banyak yang terjebak oleh narkotika politik dan bius korupsi.

Jika kecenderungan seperti ini terus menerus terjadi, jangan salahkan rakyat jika pada saatnya nanti mereka “mengubur” partai-partai dan politisinya dengan cara menggunakan hak pilih mereka untuk tidak memilih apa pun. (*)

23
Apr
08

Hade Versus Golput

AKHIRNYA saling berpelukan. Air mata haru pun menitik menghiasi kebahagiaan anggota dan staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyusul selesainya penghitungan hasil pemilihan gubernur secara manual.

Padahal di luar gedung KPU Jabar di Jalan Garut Bandung, suasananya penuh gejolak. Massa pendukung Agum Gumelar-Nu’man Abdul Hakim (Aman) berdemo memprotes hasil pemilihan yang dimenangkan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade).

Terhitung mulai Selasa (22/4), duet Hade bukan lagi sekadar gubernur dan wakil gubernur quick count. Jago Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) ini dinyatakan resmi memenangi pemilihan gubernur yang digelar 13 April lalu.

Dalam pengumuman yang disampaikan Ketua KPU Jabar, Setia Permana, pasangan Hade meraup 7.287.647 suara. Sementara dua pesaingnya, Aman meraih 6.217.557 suara, dan pasangan Danny Setiawan dan Iwan Sulandjana (Dai) hanya mendapat 4.490.901 suara.

Total suara pesaing tak bisa mengalahkan Hade. Namun Hade harus mengakui keunggulan jumlah pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya, biasa disebut golput. Golongan ini mencapai 9.130.594 dari total jumlah pemilih hampir 28 juta orang.

Ketua KPU Jabar Setia Permana mengaku bangga atas kinerja anggota dan stafnya. “Saya tahu betul bagaimana mereka bekerja. Tidak sedikit mereka yang harus tidur di kantor kelurahan. Ini tidak pantas kalau diganti dengan materi. Ini sangat membuat saya terharu, dan saya senang akhirnya penghitungan suara selesai,” tutur Setia.

Menanggapi adanya pasangan calon yang tidak mau menandatangani berita acara penghitungan suara, Setia mengatakan hal ini menjadi koreksi bagi pihaknya agar ke depannya tidak lagi terjadi.

“Yang jelas, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja. Memang dalam setiap pilkada, kalau ada yang salah, pasti KPU yang dijadikan sasaran. Kalau mau protes silakan lapor ke panwas, dan mengenai suara, silakan melapor ke Mahkamah Agung,” ujar Setia, sembari mengatakan hasil penghitungan selanjutnya akan disampaikan ke DPRD Jawa Barat.

Di luar gedung, ratusan pendukung Aman mendesak agar KPU Jabar menetapkan jago koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai pemenang.

Koordinator demonstran, Setyowekti dari Forum Penyelamat Lingkungan Hidup Jawa Barat menyatakan menolak hasil rapat pleno terbuka KPU tersebut.

Para demonstran tetap bersikukuh bahwa pasangan Aman sebagai pemenang. Perwakilan ormas diikuti massa pendukung Aman lainnya dengan tangan mengepal mengacungkan tangan sambil mendeklarasikan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jabar adalah Agum Gumelar dan Nu’man Abdul Hakim.

“Kami tidak akan pernah menganggap Hade sebagai gubernur dan wakil gubernur, kami tetap akan patuh pada Agum dan Nu’man sebagai gubernur dan wakil gubernur,” seru Setyo.

Dalam orasinya Setyo pun menyerukan akan membawa pasangan Aman ke Gedung Sate. “Mari kita bawa Agum dan Nu’man ke Gedung Sate sekarang,” tegas Setyo.

http://www.banjarmasinpost.co.id