Posts Tagged ‘murid

25
Jan
10

Buruk Muka Vs Bukumuka

BERITA ini mungkin tak terlalu penting bagi orang-orang penting yang sedang memusatkan perhatian dan mengerahkan segala daya menghadapi pemilihan umum kepala daerah. Sangat boleh jadi, kabar itu tak pula cukup menarik bagi mereka yang sedang terpukau oleh sinetron politik Bank Century.

Di Kabupaten Tabalong, 19 pelajar Sekolah Menangah Atas (SMA) dihukum gara-gara mengkritik perilaku guru mereka. Hukuman fisik itu berupa kerja bakti membersihkan sekolah, sambil leher mereka digantungi karton bertuliskan pengakuan bahwa mereka diskorsing karena melecehkan guru.

Tak ada yang istimewa dalam peristiwa ini. Murid sesekali nakal, termasuk menggunjingkan guru, adalah hal biasa. Demikian pula guru menghukum murid yang dianggap bertindak keterlaluan, adalah wajar sepanjang hukuman itu masih dalam koridor pendidikan.

Peristiwa ini jadi menarik karena apa yang dilakukan para remaja itu, mempergunjingkan guru mereka melalui dinding percakapan tertulis di jejaring sosial bukumuka (facebook). Di kota yang sepi (kira-kira 5 jam perjalanan darat dari Banjarmasin) itu, rupanya para remaja menemukan keasyikan baru di dunia maya.

Dalam kesuntukan bercengkerama, mereka bergunjing tentang seorang gurunya. Sang guru marah dan menggunakan kekuasaannya untuk menghukum para pelajar itu, bahkan mengancam tidak meluluskan dan tidak menaikkelaskan mereka.Sejak itu, pihak sekolah juga melarang siswa membawa telepon genggam dan laptop ke sekolah.

Pada satu sisi, represi semacam ini tentu sah saja dilakukan oleh pihak sekolah sepanjang sesuai aturan internal mereka dan tidak dalam niatan nuntuk membungkam hak atas kebebasan memperoleh informasi dan hak atas kebebasan berpendapat para siswa. Di sisi lain, peristiwa ini juga menunjukkan tumbukan antara pesatnya perkembangan teknologi dengan cara dan sikap kita menghadapi serta memasuki dan larut di dalam perlkembangan itu.

Dalam tiga dekade ini perkembangan teknologi informasi telah membangkitkan optimisme menjadikan cyber-technology sebagai kekuatan alternatif yang mampu menciptakan kemajuan di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan.

Enam tahun silam, Mark Zuckerberg seorang remaja putus sekolah memilih menekuni komputer di kamarnya, dan kini lebih 200 juta orang terhubung berkat facebook yang diciptakannya. Di Indonesia, pertumbuhan jumlah pengguna bukumuka ini adalah yang tertinggi dan tercepat setelah Amerika Serikat.

Menurut data, pada 1 Desember 2009 ada 13,8 juta pengguna bukumuka di Indonesia, sebulan kemudian yakni 1 Januari 2010 jumlahnya meningkat pesat jadi 15,3 juta pengguna.

Bisa dipastikan, 19 siswa SMA di Tanjung pun, termasuk dalam jumlah ini. Ini menunjukkan bahwa teknologi informatika telah membuka sekat-sekat yang di masa silam jadi penghambat komunikasi, yang sekaligus seharusnya membuka pula wawasan baru bagi para pelakunya, termasuk di dalamnya adalah para pendidik.

Arus informasi tidak bisa lagi dibendung hanya dengan arogansi jabatan seorang guru, misalnya, atau oleh keangkuhan kekuasaan sekolah sebagai institusi.

Ruang maya publik yang di dalamnya bertemu berbagai pihak untuk saling berkomunikasi, menjadi pilihan wacana ideal tatkala ketersediaan ruang publik makin terbatas. Mau tak mau, ruang maya publik kini telah ikut menggantikan fungsi-fungsi yang selama ini diemban oleh ruang kelas, aula, toko buku, mal, pusat informasi, gedung parlemen, galeri, museum serta taman bermain.

Dari sisi inilah akan lebih bijak andai para pendidik memanfaatkan betul ruang maya itu untuk mempercepat sekaligus mempererat interaksi dan interelasi mereka dengan peserta didik. Pada ruang itu, baik murid maupun guru, terbebas dari sekat-sekat psikologis yang mungkin terdapat manakala bertatap muka secara langsung.

Dinamika pendidikan bisa jadi lebih semarak karena tidak hanya berlangsung di lingkungan kampus atau kompleks sekolah, dan tidak lagi dibatasi waktu.

Guru bisa bercengkerama secara lebih akrab dengan murid-muridnya melalui jejaring sosial bukumuka, demikian pula murid-murid. Tugas-tugas sekolah, pekerjaan rumah, bisa dibicarakn dan dikonsultasikan dengan lebih rileks melalui media seperti itu.

Membatasi apalagi memberangus kesempatan para murid untuk berinteraksi di dalam arus informasi adalah tindakan percuma dan kontraprodukitif. Sekolah bisa saja melarang murid membawa telepon genggam atau komputer jinjing (laptop) ke sekolah, tapi pencarian dan petualangan ingtelektual para siswa tak akan pernah bisa dibatasi.

Penjelajahan terhadap semesta pengetahuan yang kini makin dipermudah tekonolgi informasdi itu pula yang membuat Mark Zuckerberg jadi orang termuda (pada usia 23) paling kaya di dunia atas usahanya sendiri.

Artinya, guru dan para pengelola sekolah seharusnya lebih cerdas dalam membaca dan menindaklanjuti perkembangan teknologi. Bukan malah menutup diri dengan memamerkan kekuasaan.**

11
Mei
08

Guru, Bantu-bantu

TANGGAL 2 MEI 2005:

JAKARTA garang seperti biasa. Terik. Tentu saja. Kendaraan merambat perlahan. Umum atau pribadi. Dinas atawa partikelir, sama saja. Pokoknya, semua terhambat. Senin, hari kerja pertama, ditandai dengan pemandangan serupa hari-hari sebelumnya.

Arus lalu lintas macet. Kalau tidak, ya merambat lah. Kali ini –seperti biasa pula– ruas jalan di sekitar gedung DPR/MPR disibuki para petugas yang mengamankan aksi unjuk rasa.

Karena nyaris saban hari terjadi, aksi demo itu seperti sudah bukan lagi berita. Orang tak tampak lagi tertarik. Sebaliknya, malah ada yang merasa terganggu.

Begitu pula Senin lalu yang terik itu.

“Dema-demo, dema-demo. Bosan! Macet. Lagi pula, yang di atas-atas sana sudah kagak mau lagi dengerin,” kata seorang gendut di sebelah saya di dalam angkutan kota.

“Kasihan, sih. Mereka nuntut hak, kok. Tapi, ya begitu-begitu juga,” kata penumpang lain di seberang saya. Dengkul kami beradu. Suhu di dalam, gerah luar biasa. Di luar, apa lagi.

Hati itu ratusan guru sedang beraksi menuntut hak dan kejelasan nasib. Guru bantu.

Bantu atau bukan, mereka tetaplah guru yang menjalankan fungsi yang sama sebagai pendidik. Berdiri di depan kelas, pada jam yang sudah ditetapkan. Mengajar para murid, menyejajarkan materi ajarnya dengan kurikulum. Pokoknya, sama plek! Guru. Pendidik.

Tapi status mereka tidak sama.

Gajinya juga.

Tunjangannya juga.

Aneh?

Tidak. Ini rekiblik, bung!

Orang seperti Khalisa (38), sarjana lulusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Sumatera Utara, misalnya. Sudah 15 tahun mengabdi, menjalankan fungsi, dan secara de facto –sebenarnya–sudah menyandang status guru. Tapi, status administratifnya, status kepegawaiannya, tidak.

Seumur-umur mengajar, ia “cuma” guru bantu. Guru yang bukan pegawai negeri. Celakanya, bukan pula pegawai swasta yang biasanya bergaji lebih baik.

Bolak-balik ia ikut testing, bolak-balik pula ditolak. Tapi ia terus mengajar. Sekolah menganggapnya cakap menjadi pendidik, tapi negara tidak cakap menyerapnya sebagai tenaga profesional. Aneh.

Lihat pula Yandi. Umurnya sudah dekat 40 tahun. Sudah mengajar sejak 1987 atau kira-kira 18 tahun, di daerah terpencil pula. Tapi nasibnya sama dengan Bu Khalisa. Statusnya mandek sebagai guru tanpa status.

Padahal, ada muridnya –yang dia ajar pada awal-awal tugasnya sebagai pendidik– sudah jadi orang. Sementara Yandi sendiri belum juga jadi guru beneran. Masih guru bantu.

Aneh tak aneh, itulah yang terjadi pada Khalisa, Yandi, Nurzah, Emon, Siswanto, Markus, dan ribuan lainnya, di Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua, Sumatera, Nusa Tenggara dan lain sebagainya.

Kehidupan mereka, terutama yang di daerah terpencil seperti Yandi sangatlah makmur oleh kesengsaraan. Dengan upah Rp 460 ribu, ia harus mengeluarkan ongkos rata-rata antara 10 ribu sampai 15 ribu perak sehari. Belum makan. Belum minum.

Bahwa dia masih bisa hidup untuk menjalankan tugasnya sebagai guru –meski negara tak mau mengakuinya– pun anggap saja sebuah mukjizat atau malah keganjilan negeri antah-berantah.

“Saya sudah 12 kali ikut tes CPNS tapi saya tidak masuk terus. Sekarang umur saya sudah melewati batas, lalu bagaimana apakah saya harus terus mengabdi,” kata Yandi.

Boleh jadi, karena itulah tanggal 2 Mei itu mereka turun ke jalan. Berbondong-bondong mengadu kepada para wakil rakyat. Mereka mendesak DPR agar juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan status mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Mereka protes. Sebagai guru bantu yang telah mengabdi puluhan tahun, mereka tidak juga diangkat sebagai PNS. Setidaknya, ada 197.917 guru bantu se-Indonesia nasibnya terkatung-katung. Sementara pemerintah justru mengangkat ribuan guru baru bukan dari yang sudah ada dan sudah menjalankan tugfas profesonalnya selama belasan tahun.

Apa kata wakil rakyat? Biasalah. mereka janji akan meneruskan masalah itu kepada pemerintah. Mereka janji akan mendesak pemeritah untuk memperhatikan nasib para guru bantu. Mereka janji. Ditepati atau tidak, terlaksana atau tidak, itu urusan lain.

Apa kata pemerintah?

Tenang, tenang! “Pengembangan guru sebagai profesi akan dijamin secara legal dalam RUU tentang guru. Sebab peran guru sangat menentukan keberhasilan pendidikan nasional,” kata Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo.

Karena itu, kata dia, para pendidik diminta terus‑menerus meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan agar memenuhi kebutuhan pengembangan masyarakat dan pembangunan pendidikan yang lebih baik di masa mendatang.

Ha! Kalau soal macam begitu mah kagak usah diomongin lagi Pak. Wong tanpa status yang jelas saja para guru itu tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan loyalitas.

Mereka berkorban tentu dengan harapan bahwa negara mbok ya melirik lah. Meski memang bukan semata itu tujuannya, tapi alangkah tidak wajar jika negara tidak memperhatikan kepentingan para guru. Bantu atau bukan.

Soalnya, kualitas kehidupan guru akan turut mempengaruhi kualitas perannya sebagai pen­didik, peletak dasar-dasar peradaban pada sebuah generasi suatu bangsa.

Ya, “Pemerintah perlu menyempurnakan rencana strategis kebijakan pendidikan, khususnya memprioritaskan peningkatan kualitas SDM tenaga guru,” kata Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ – dulu IKIP).

Betul, Pak Rektor. Tapi pening­katan ku­alitas kehidupan para guru tak akan ter­jadi tanpa dukungan pe­ning­­­katan kese­jah­teraan. Peningkatan kese­jahteraan tak bisa ter­jadi tanpa pe­nyempurnaan perimbalan. Pokok­nya, saling terkait.

Guru bisa meningkatkan kualitas, misalnya dengan mengikuti berbgai pen­didikan tambahan maupun lanjutan, tentu jika kebutuhan kese­jahteraan dasarnya sudah tercukupi.

TANGGAL 2 MEI 2008:

AKSI para guru tak semasif tiga tahun sebelumnya. Namun tak berarti nasib mereka sudah lebih baik. Hari-hari ini, para guru sedang dihadapkan pada kriminalisasi budi pekerti.

Mereka terketuk nuraninya membela para murid yang jadi korban ketakadilan sistem pendidikan, meski untuk itu mereka diperhadapkan dengan pasukan antiteror yang menangkapi dan mengurungnya sebagai penjahat. Diperiksa, diberkas, untuk kemudian diadili.

Lihat! Sejak rezim ordo baru (yang kini sudah usang), hingga ordo pasca perubahan, nasib Oemar Bakri tak pernah berubah. Alih-alih lebih baik, malah lebih parah. Kasihan pemerintah, tak juga mampu mengurusi guru. ***