Posts Tagged ‘narkotika

18
Jan
09

Wakil Rakyat?

dewan-dewanan

TIGA anggota dewan perwakilan rakyat daerah , diciduk di sebuah hotel di Jakarta, Kamis (15/1/09 ) malam pekan lalu. Mereka berasal dari sebuah kabupaten di Sumatera Utara, datang ke ibu kota lalu terpergok sedang berjudi. Polisi juga menyita uang tunai jutaan rupiah sebagai barang bukti, demikian disiarkan berbagai media Sabtu silam.

Peristiwa ini menambah panjang daftar wakil rakyat yang berperilaku tidak patut. Mulai dari yang meniduri penyanyi, yang melecehkan perempuan stafnya, yang menerima suap sekaligus berselingkuh, sampai yang mati di kamar panti pijat. Muilai dari yang malas bersidang, hingga yang kecanduan narkotika.

Jika tempo hari sempat menyala kembali semangat untuk melawan politisi busuk, sangat boleh jadi peristiwa di atas makin memperkuat keyakinan kita untuk tidak memberi lagi tempat kepada politisi macam ini, apalagi membiarkannya melenggang ke gedung parlemen.

Sebelum pemilu 2004, kampanye antipolitisi busuk demikian gencarnya disuarakan. Hasilnya, malah lebih banyak wakil rakyat yang digelandang dan dihukum karena kebusukan perilakunya. Kampanye dan perlawanan moral, ternyata tidak mampu membendung para pengkhianat itu menyusup ke gedung parlemen.

Begitu banyak wakil rakyat yang ternyata lebih diperbudak syahwat rendah dan menghambakan diri pada juragan napsu. Sebagai wakil, mereka tidak mengabdi kepada rakyat yang telah memilih dan mempercayakan sepenuhnya aspirasi mereka.

Kini pemilu sudah di ambang pintu, para politisi –baik yang sudah matang, maupun yang karbitan, bersih atau busuk– sudah pula menjual diri di berbagai kesempatan, memasang iklan di tepi-tepi jalan mengotori dan merusak keindahan kota-kota.

Kita tak tahu berapa banyakkah di antara deretan nama dan gambar yang terpampang di jalan-jalan itu termasuk politisi bersih. Berapa pula yang busuk? Termasuk orang jujurkah atau cuma mengesankan diri sebagai orang saleh? Penganggur yang bingung atau telah orang yang telah menunjukkan karya nyata? Tak jelas, sebab semua mencitrakan diri sebagai orang patut, paling baik, paling tepat untuk dipilih.

Persoalnnya kemudian apakah apakah DPR hasil Pemilu 2009 nanti benar-benar menghasilkan wakil-wakil rakyat yang bersih atau tidak? Sulit menjaminnya, meski saat memasuki ranah pemilihan –secara administratif– mereka telah dinyatakan bersih oleh kepolisian, pengadilan, maupun Komisi Pemilihan Umum.

Pengalaman membuktikan, setelah terpilih sebagai wakil rakyat, mereka mulai menunjukkan wajahnya yang asli. Motivasinya jadi wakil rakyat ternyata bukan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, tapi semata hanya demi mendapat status sosial, pekerjaan, gaji besar, mobil dinas, rumah dinas, dan berbagai fasilitas lain dari negara yang dibeli dengan uang rakyat.

Terkuaknya berbagai kasus kriminal, asusila, dan kasus korupsi di kalangan wakil rakyat menunjukkan bahwa di antara mereka yang lolos jadi legislator, banyak yang tidak matang secara intelektual, emosi maupun moral. Ini gambaran sederhana akibat pola rekrutmen pencalonan anggota legislatif yang mengesampingkan kemampuan tiga faktor tersebut. Dalam menjaring jagonya untuk duduk menjadi wakil rakyat, parpol lebih bersandar pada pertimbangan politis kelompok maupun perimbangan uang.

Bukan hanya performa itu yang kini membuat rakyat kemudian harus mengelus dada. Realitas politik hari-hari ini –buah hasil pemilu sebelumnya– telah menunjukkan bahwa hubungan emosi antara rakyat dengan wakilnya sudah terputus. Mereka melupakan rakyat yang dengan segala kepolosan, keiklasan, ketidaktahuan, keluguan, dan segala harapannya telah memilihnya.

Berkaca pada pengalaman –bukankah ia guru terbaik?– yang terpenting bagi kita hari-hari in i adalah masalah bobot moralitas dan kepercayaan yang akan kita berikan kepada mereka melalui pemilu nanti. Kita sudah mengalami dua pemilu paling demokratis dan menikmati hasilnya berupa penghianatan dan pelecehan terhadap amanat dan aspirasi kita.

Masihkah akan kita biarkan orang-orang macam itu menduduki kursi di gedung parlemen hanya untuk mengkhianati kita? Masih layakkah orang-orang seperti ini menginjak-injak dan melecehkan amanah politik kita? Jawaban atas pertanyaan ini seharusnya hanya satu kata: Tidak! (***)

10
Des
08

Dongeng tentang Monas

monas_kaki

PERISTIWA itu nyaris luput dari perhatian. Seorang lelaki yang ditangkap bersama komplotannya atas kepemilikan sejuta butir pil ekstasi, ternyata sudah bebas. Pengadilian Negeri Jakarta Barat yang mengadili kasus ini menghukumnya dengan pidana penjara, satu tahun.

Pria itu, Liem Piek Kiong alias Monas, ditangkap November 2007 melalui drama penggrebekan di Mal Taman Anggrek Jakarta, dilanjutkan dengan pencidukan istri Liem di kediaman Achmad Albar, penyanyi rock ternama di era 80-an.

Sebelumnya, pengadilan yang sama telah menjatuhkan vonis mati kepada istri Monas, Jet Lie Chandra alias Cece, dan rekan bisninysa, Liem Jit Wee dan Chua Lik Chang alias Asok. Sementara istrinya mendekam di penjara menunggu pelaksanaan hukuman sambil melakukan upaya-upaya perlawanan, sang suami sudah melenggang. Bebas!

Aneh? Tentu saja. Itu jika hukum berlaku sebagaimana seharusnya. Tapi di negeri macam ini hukum pun mengalir seperti layaknya dongeng, bisa direka sesuai selera si pendongeng. Bisa tak masuk akal, bisa ganjil, bisa pula seakan dapat dinalar.

Kasus Monas pun ada nalarnya. Begini, kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum A H Ritonga, Monas berbeda dengan istrinya dan dua anggota komplotannya itu. Jika ketiga orang itu diadili atas kepemilikan narkotika, maka Monas cuma sebagai saksi.

Ya, saksi –yang kemudian terbukti memiliki dan menggunakan sabu– lantas diproses sebagai tersangka pengguna (bukan pengedar). Karena barang buktinya hanya 1,5 gram, maka hukumannya pun enteng saja. Setahun, potong masa dalam tahanan, potong lain-lain, kini ia sudah menghirup udara segar.

Mau bukti lain tentang keganjilan hukum kita dalam kasus narkoba? Coba saja periksa berita-berita surat kabar, atau bukai arsip persidangan di berbagai pengadilan negeri terutama menyangkut kasus-kasus ini.

Seorang warga di sebuah daerah, misalnya, di dihukum penjara empat tahun dan bayar denda Rp 150 juta. Ia dianggap bersalah karena menguasai seperempat butir pil ekstasi. Selang beberapa waktu, pengadilan yang sama mengganjar seorang pemilik 1.400 butir ekstasi dengan pidana penjara sembilan bulan dan denda Rp 200 juta.

Nalar sederhana saja bisa dengan cepat menangkap keganjilan pada dua kasus ini. Jika orang yang membawa seperempat butir pil ekstasi dihukum empat tahun penjara, seharusnya orang yang menguasai 1.400 butir pil yang sama dihukum 5.600 tahun penjara. Apalagi sejuta butir!

Bisa jadi, realitas hukum seperti inilah yang menyebabkan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba, seperti tak membuahkan hasil. Bagaimana hukum bisa tegak jika aparat penegaknya ada yang terlibat sejak dalam penindakan, proses penyidikan, proses penuntutan, pembelaan, sampai jatuhnya vonis, bahkan sampai ke dalam penjara.

Ini bisa terjadi karena bisnis narkotik itu melibatkan duit yang betumpuk. Seorang pejabat pernah mengemukakan perkiraan setidak-tidaknya Rp 6 triliun uang dibelanjakan oleh para pecandu narkoba saban bulan di seantero negeri ini.

Duit berkarung-karung ini tentu dengan mudah bisa membutakan mata siapa pun yang tipis iman. Apalagi kalau orang biasa, buta hukum pula, pasti dengan sangat mudah tergiur mendapatkan uang besar secara cepat.

Itu sebabnya, pengedar dan pemakai barang-barang itu kini bukan saja dari kalangan masyarakat yang tingkat kesejahteraan memadai tetapi sudah melibatkan kelompok miskin. Boleh jadi, orang kaya menghamburkan duitnya untuk memperoleh kesenangan melalui narkotika. Kelompok miskin terlibat di dalam bisnis ini untuk memperoleh sedikit kekayaan dengan cara singkat. Lalu ada aparat yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan dan kesenangan mereka.

Jadi kalau orang seperti Monas bisa melenggang bebas, ya bukan hal yang aneh. Namanya juga negeri dongeng! ***