PERHATIAN para peminat politik di tanah air sejenak berpaling ke Solo, Jawa Tengah tempat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan Rapat Kerja Nasional. Kegiatan itu sebenarnya biasa-biasa saja dan sangat wajar dilakukan sebuah partai politik, apalagi menjelang pesta demokrasi.
Namun karena PDIP merupakan partai besar dan berpengaruh dalam konstelasi politik di tanah air, apapun hasil rapat kerja itu akan turut mengubah, bahkan menentukan perimbangan dan kalkulasi politik menjelang pemilu.
Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP merupakan calon presiden dari partai itu. Namun karena bangunan dan tata laku politik kita tak memungkinkan seseorang maju sendiri hanya atas dasar dukungan partainya. Makanya, hasil raker partai itu –yang antara lain merekomendasi tokoh mana saja yang akan mendampingi Megawati– menjadi penting. Pasalnya menyangkut partai lain dan basis massanya, yang berarti akan menentukan hasil pemilu.
Dengan menggandeng figur tertentu dari partai atau organisasi massa tertentu, diharapkan parpol itu –juga setelah berkoalisi– bisa menangguk suara cukup signifikan yang akan menentukan langkah berikutnya di pemilihan presiden.
Hal seperti ini galib saja dalam dunia politik, apalagi di Tanah Air kita yang para politisinya masih belajar berdemokrasi secara dewasa. Koalisi memungkinkan memadukan dan menggabungkan kekuatan serta keunggulan masing-masing, di sana juga terjadi konsesi- konsesi dan berbagai kompromi.
Jika dicermati secara logika normal, bisa saja terasa terbolak- balik. Yang semula kawan, bisa mendadak jadi lawan. Demikian sebaliknnya. Pelajaran dari dua pemilu sebelumnya (1999 dan 2004) bisa memberi gambaran cukup nyata mengenai wajah asli dan perilaku politik para politisi kita.
Pada Pemilu 1999, misalnya. PDIP menang telak, tapi yang jadi presiden malah Gus Dur. Belakangan, Gus Dur justru digusur oleh kekuatan yang semula mendukungnya menggeser Mega dari singgasana. Pada Pemilu 2004, Partai Golkar menang, tidak bisa menempatkan orangnya sebagai kepala negara.
Banyak pengamat memperkirakan hadirnya kekuatan nasionalis- religius masih akan mewarnai panggung politik kita. Paduan nasionalis-religius memang tak lepas dari fakta historis yang hingga kini masih terus berlanjut dan menjadi patron para politisi kita.
Namun perdebatan dari ideologi nasionalis-religius itu akhir- akhir ini kehilangan roh. Tak heran kalau kita tak menemukan nilai-nilai religiusitas ataupun nasionalisme dalam arti yang sesungguhnya di kalangan para politisi.
Buktinya, korupsi jalan terus, komunikasi politik sarat dengan bagi-bagi kursi, kelicikan dan intoleransi. Politik jadi penuh nafsu dan ambisi, bukan lagi sarana untuk ibadah atau perwujudan patriotisme.
Kalau pun tokoh nasionalis dan tokoh agama kemudian bergabung, bukan lagi dilandasi persamaan cita-cita untuk menyejahterakan bangsa, tetapi lebih sebagai lokomotif yang akan menarik gerbong massa menuju puncak kekuasaan.
Tampilnya pasangan capres-cawapres dengan embel-embel nasionalis, religius, maupun citra kearifan kekuasaan tradisional, membuktikan politisi kita masih terkurung dalam pusaran sejarah masa silam.
Memang tokoh berbasis massa akan jadi modal pada kemenangan pemilu. Tapi tak sedikit juga pemilih – umumnya swing voters – mendambakan tokoh baru, pemimpin baru yang memiliki visi jauh tanpa mengandalkan merek masa lalu.
Pengalaman pemilu sebelumnya menunjukkan, pengaruh dari pemilih yang tidak memberikan suara pada pemilu legislatif, ternyata cukup signifikan dalam menentukan siapa yang kemudian jadi pemenang dalam pilpres.
Prediksi ‘suara diam’ dalam pemilu kali ini akan jauh lebih besar lagi. Jadi, daripada rumit-rumit beradu argumen dan tawar menawar tentang siapa jadi apa nanti, lebih baik jalani dulu proses politik secara normal. Pelajari pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya.
Bukankah pengalaman adalah guru terbaik? **
YUSRANPARE 