Posts Tagged ‘nu’man abdul hakim

15
Jun
08

Angka 13 dan Gedung Merdeka

KEBETULAN atau tidak, Danny Setiawan – Nu’man Abdul Hakim, dan Ahmad Heryawan – Dede Yusuf, dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada hari dan tanggal yang sama, di tempat yang sama, pada jam yang juga hampir sama.

Jumat 13 Juni 2003, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, melantik Danny-Nu’man di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika Bandung, sekitar pukul 09.00. Lima tahun kemudian, Jumat 13 Juni 2008 Ahmad-Dede dilantik Mendagri Mardiyanto, pada pukul 09.13, juga di Gedung Merdeka.

Saya masih ingat betul, saat melantik Danny-Nu’man, Mendagri sempat berkelakar dalam pidatonya. Kala itu ia menyampaikan terima kasih kepada tiga wakil gubernur (boleh jadi cuma Jabar yang wagubnya sampai tiga!) yang habis masa jabatannya dan digantikan oleh satu wakil gubernur satu paket dengan gubernrur pilihan rakyat, eh pilihan DPRD setempat.

Kepada wagub yang berasal dari sipil, ia sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Khusus kepada wagub yang berasal dari angkatan darat, katanya, dia ucapkan terima kasih yang seluas-luasnya.

Lho, kok?

“Ya, angkatan darat kan semangatanya teritorial. Jadi, seluas-luasnya. Kalau kepada angkatan udara, saya akan ucapkan terima kasih setinggi-tingginya. Kalau untuk angkatan laut, terima kasih sedalam-dalamnya,” kata dia.

Kalau polisi? “Ya, terima kasih sebesar-besarnya. Kalau nggak ada, ya… seadanya saja deh,” katanya sambil terkekeh, disambut tawa hadirin.

Betul, mungkin ia cuma bercanda. Tapi canda politik itu sangat boleh jadi menyiratkan realitas yang diam-diam terjadi, atau setidaknya menggejala, di dalam pelaksanaan politik kekuasaan di negara kita.

Di balik candanya itu, tersirat pembenaran, pengakuan, sekaligus mungkin megingatkan bahwa semangat keterkotak-kotakan seperti itulah yang selama ini terjadi. Saking perseginya kotak itu, bahkan ucapan terima kasih pun harus berbeda.

Dan, sangat boleh jadi, sebagai wakil dari pemerintah pusat, hari-hari itu Hari Sabarno menyampaikan ucapan terima kasih kepada banyak orang yang telah menjabat –setidaknya dalam lima tahun terakhir– sebagai kepala daerah.

Maklum, saat itu adalah ‘musim’ pergantian kepala daerah, tingkat satu, maupun tingkat dua. Mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara (Barat dan Timur).

Iklim politik di berbagai daerah kini sedang panas-panasnya oleh aneka manuver dan taktik para politisi mulai pencalonan sampai pengegolannya pada pemilihan. Bersamaan dengan itu publik bisa pula menilai dengan cermat, partai mana sajakah yang tampak siap dan canggih bermain politik.

Mencuatnya isu-isu politik duit di beberapa tempat, tampaknya boleh dikelompokkan ke dalam salah satu dari aneka macam taktik politik itu. Penyelesaiannya pun, kadang merupakan jurus lain yang dipraktekkan para pendekar politik, entah di daerah entah di pusat. Nyaris sama.

Akibatnya, ada ketua DPRD yang dijebolskan ke penjara. Ada gubernrur terpilih yang dicokok dan diadili. Ada juga yang ramai- ramai dilengeserkan oleh DPRD-nya, namun ternyata para wakil rakyat itu kalah awu, dan sang gubernur tetap pada singgasananya.

Di Jawa Barat, irama politik lokal sempat gonjang-ganjing -belum sampai tahap ngebor, heh!– oleh meledaknya skandal pembagian dana kavling bagi 100 anggota dewan.

Orang jadi ribut karena DPRD sudah punya 100 lebih rumah dinas bagi para anggotanya. Belakangan ujug-ujug ada lagi dana kavling masing-masing 250 juta rupiah per kepala. Yang lebih parah lagi, duit itu digelontorkan dari pos anggaran dana APBD yang dicadangkan untuk bencana alam, kegiatan sosial, dan sejenisnya.

Nah, saat itu calon gubernur yang kemudian terpilih –dan akhirnya dilantik juga oleh Mendagri–  disebut-sebut ikut berperan dalam pencairan dana tersebut. Maklum, saat itu yang bersangkutan masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda).

Ada atau tidak keterkaitan antara terpilihnya yang bersangkutan dengan proses pencairan dana –yang mulai dikucurkan sejak tahun 2000– itu? Entahlah. Yang jelas, urusannya kemudian ditangani Kejaksaan Tinggi. Yang pasti, gubernur dan wakilnya sudah terpilih dan sudah dilantik dan sudah pula menyelesaikan masa baktinya. Ia sempat mencalonkan lagi sebagai gubernur pada Pilkada 2008, tapi kalah.

Kini, kasus itu sudah berlalu. Tak begitu jelas, apakah memang dianggap sudah berlalu dan tidak ada masalah lagi, atau tergilas oleh isu-isu lain yang lebih panas dan lebih menyita perhatian publik.

Yang jelas, sejak 13 Juni 2008, Jawa Barat dipimpin dua tokoh muda yang dipilih langsung pada 13 April 2008. Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf. Keduanya baru saja melewati usia 40.  (*)

23
Apr
08

Hade Versus Golput

AKHIRNYA saling berpelukan. Air mata haru pun menitik menghiasi kebahagiaan anggota dan staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyusul selesainya penghitungan hasil pemilihan gubernur secara manual.

Padahal di luar gedung KPU Jabar di Jalan Garut Bandung, suasananya penuh gejolak. Massa pendukung Agum Gumelar-Nu’man Abdul Hakim (Aman) berdemo memprotes hasil pemilihan yang dimenangkan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade).

Terhitung mulai Selasa (22/4), duet Hade bukan lagi sekadar gubernur dan wakil gubernur quick count. Jago Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) ini dinyatakan resmi memenangi pemilihan gubernur yang digelar 13 April lalu.

Dalam pengumuman yang disampaikan Ketua KPU Jabar, Setia Permana, pasangan Hade meraup 7.287.647 suara. Sementara dua pesaingnya, Aman meraih 6.217.557 suara, dan pasangan Danny Setiawan dan Iwan Sulandjana (Dai) hanya mendapat 4.490.901 suara.

Total suara pesaing tak bisa mengalahkan Hade. Namun Hade harus mengakui keunggulan jumlah pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya, biasa disebut golput. Golongan ini mencapai 9.130.594 dari total jumlah pemilih hampir 28 juta orang.

Ketua KPU Jabar Setia Permana mengaku bangga atas kinerja anggota dan stafnya. “Saya tahu betul bagaimana mereka bekerja. Tidak sedikit mereka yang harus tidur di kantor kelurahan. Ini tidak pantas kalau diganti dengan materi. Ini sangat membuat saya terharu, dan saya senang akhirnya penghitungan suara selesai,” tutur Setia.

Menanggapi adanya pasangan calon yang tidak mau menandatangani berita acara penghitungan suara, Setia mengatakan hal ini menjadi koreksi bagi pihaknya agar ke depannya tidak lagi terjadi.

“Yang jelas, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja. Memang dalam setiap pilkada, kalau ada yang salah, pasti KPU yang dijadikan sasaran. Kalau mau protes silakan lapor ke panwas, dan mengenai suara, silakan melapor ke Mahkamah Agung,” ujar Setia, sembari mengatakan hasil penghitungan selanjutnya akan disampaikan ke DPRD Jawa Barat.

Di luar gedung, ratusan pendukung Aman mendesak agar KPU Jabar menetapkan jago koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai pemenang.

Koordinator demonstran, Setyowekti dari Forum Penyelamat Lingkungan Hidup Jawa Barat menyatakan menolak hasil rapat pleno terbuka KPU tersebut.

Para demonstran tetap bersikukuh bahwa pasangan Aman sebagai pemenang. Perwakilan ormas diikuti massa pendukung Aman lainnya dengan tangan mengepal mengacungkan tangan sambil mendeklarasikan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jabar adalah Agum Gumelar dan Nu’man Abdul Hakim.

“Kami tidak akan pernah menganggap Hade sebagai gubernur dan wakil gubernur, kami tetap akan patuh pada Agum dan Nu’man sebagai gubernur dan wakil gubernur,” seru Setyo.

Dalam orasinya Setyo pun menyerukan akan membawa pasangan Aman ke Gedung Sate. “Mari kita bawa Agum dan Nu’man ke Gedung Sate sekarang,” tegas Setyo.

http://www.banjarmasinpost.co.id