Posts Tagged ‘parlemen

11
Okt
09

Koalisi x Oposisi = Kursi

DALAM tempo tak lama lagi, pemerintahan baru akan terbentuk. Sejumlah tokoh yang akan dijadikan anggota kabinet sudah dipanggil ke kediaman pribadi Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih kembali sebagai Presiden RI masa bakti 2009-2014, didampingi Budiono sebagai Wakil Presiden.

kursi_dasiDi sisi lain, parlemen yang akan jadi mitra sejajar pemerintah, sudah lebih dahulu terbentuk, dan Taufik Kiemas (PDIP) sebagai ketua. Masyarakat awam yang tak paham konstelasi politik pun dengan mudah bisa membaca. Naiknya suami Megawati Soekarnoputri – -pesaing Yudhoyono dalam pilpres– itu tidaklah lepas dari tawar menawar politik.

Dengan kemenangannya pada pemilu lalu, Partai Demokrat yang sesungguhnya bisa ‘menguasai’ parlemen, merelakan kursi kepemimpinan lembaga tertinggi itu diduduki tokoh dari partai pesaing. Sekilas, kita akan melihat parlemen dipimpin oleh orang dari partai oposisi, sehingga seolah-olah akan memberi bobot pada proses demokrasi.

Berikutnya, dinamika yang tak kalah penting dicermati adalah proses pemilihan dan pembentukan pengurus baru Partai Golkar pekan lalu. Disebut penting, karena komposisi kepengurusan baru partai itu juga mencerminkan perilaku politiknya di kemudian hari. Setidaknya pada kurun lima tahun ke depan sejalan dengan masa bakti pemerintahan dan parlemen baru.

Tanpa mengesampingkan peran politik partai lain, sosok partai beringin di tengah rimba politik Indonesia tetap saja masih harus diperhitungkan. Pemimpin baru hasil Munas VIII Golkar di Pekanbaru, disusul susunan kepengurusannya, akan sangat mempengaruhi gerak-gerik partai itu, entah di parlemen entah dalam menyikapi kebijakan pemerintah nantinya.

Aburizal Bakrie yang terpilih sebagai Ketua Umum partai itu adalah orang yang selama ini dikenal lebih condong ke Yudhoyono. Di samping sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada kabinet sebelumnya, orang nomor satu di konglomerasi bisnis Bakrie ini juga ‘berhutang budi’ pada pemerintah (Yudhoyono) yang turut menyelamatkannya dari rendaman kasus lumpur Lapindo.

Partai Golkar juga dipimpin wajah-wajah baru, antara lain Rizal Mallarangeng (Ketua Bidang Pemikiran dan Kajian Kebijakan), Titiek Soeharto dan Nurul Arifin, keduanya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Publik mengetahui betul bahwa Rizal adalah orang dekat Yudhoyono. Di era reformasi, ia lebih condong ke PDIP, dan saat pemilu silam tokoh itu termasuk yang keras menyerang Golkar.

Memang bukan hal baru para tokoh politik berakrobat dan meloncat dari satu partai ke partai lain atau mendirikan partai baru yang bersaing dengan partai asalnya. Belum lagi praktik kolusi dan nepotisme. Praktik persekongkolan dan perkoncoan politik itu ternyata tak terkikis arus reformasi. Orang-orang dekat, kerabat, dan keluarga para pemimpin partai politik peserta pemilu kini duduk di kursi legislatif.

Diakui atau tidak, tampaknya kita lebih nyaman dengan patron politik macam itu. Dan mau tidak mau, kondisi itu akan turut menentukan wajah dan dinamika demokrasi kita ke depan.

Mungkin betul kata Aburizal, bahwa oposisi atau koalisi bukan pilihan ideologis yang kaku. Partai harus melakukan manuver politik yang strategis, sehingga betul-betul bisa menempatkan diri kapan harus menjauh, kapan pula mendekat. Kapan saatnya merangkul, kapan pula membagi tempat sesuai dengan kepentingan partai.

Hal itu makin meneguhkan pemahaman kita bahwa memang tidak pernah ada yang abadi dalam politik. Baik oposisi maupun koalisi, persekutuan maupun perlawanan, semua cuma bersifat sementara. Semua cuma kepura-puraan demi tercapainya kepentingan individu maupun kelompok. Bukan demi kepentingan rakyat banyak.

13
Apr
09

pemenang = pecundang

centangz

SEBAGIAN rakyat telah memberikan hak pilih mereka. Pemilihan umum (pemilu) legislatif sudah terselenggara dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hasilnya secara bertahap telah diumumkan dan publik bisa memperkirakan partai apa yang memperoleh suara terbanyak, siapa saja calon legislatif yang akan mewakili mereka di parlemen.

Partai yang gambarnya paling banyak dicontreng, itulah yang menang. Nama calon anggota legislatif yang paling banyak dicentang, itulah wakil mereka. Gambar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang ditandai, itulah ‘senator’ mereka.

Bahwa ada keluhan, ketidakpuasan, kekecewaan, dan ketaksempurnaan di sana-sini, dapatlah disebut sebagai bagian dari sebuah pesta besar yang melibatkan jutaan orang, namun si empunya hajat tak cermat menyiapkan daftar tamu. Akibatnya, banyak yang tak terundang. Banyak pula nama ganda, tak kurang pula nama yang manusianya sudah dikubuir, masih masuk dalam daftar.

Rakyat yang sudah ikut pesta, dengan tulus melaksanakan haknya memilih partai dan calon wakil mereka. Meski tak sedahysat euforia di awal reformasi, pesta demokrasi kemarin itu tetap menjadi perhatian dan harus diikuti dengan seksama sampai ke tahap berikutnya, yakni pemilihan presiden.

Rakyat sangat berharap terjadi perubahan ke arah yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Memang ada yang berpendapat, bahwa terlalu muluk kalau berharap hasil pemilu akan langsung membawa perubahan signifikan terutama bagi rakyat.

Dari dari era yang satu ke era pemerintahan lain, dari ordo yang baru ke ordo lain, rakyat selalu saja sekadar jadi penonton di luar panggung pesta. Mereka baru dirangkul manakala menjelang pemilu.

Ya, di negeri ini rakyat kecil tetap saja berdesak-desak di permukiman kumuh atau bahkan tanpa rumah sehingga harus gentayangan di kolong jembatan. Tapi, wakil mereka menghuni rumah dinas dan segala kebutuhannya dibiayai negara dari uang rakyat.

Rakyat kecil tetap saja bergelantungan di bus, berhimpitan di dalam kapal, berdesakan di angkutan kota, atau berjudi dengan maut di atas sepeda motor yang berubah fungsi menjadi alat angkut keluarga. Wakilnya? Pastilah meluncur dengan mobil baru.

Di masa silam, suara wakil rakyat itu kadang bertolak belakang dengan suara rakyat yang sesungguhnya. Itu dulu, kini tak terlalu jauh berbeda. Setidaknya dari dinamika yang terekam selama ini dari gedung DPRD sampai Senayan, suara wakil rakyat itu masih lebih dominan mencerminkan suara kelompoknya.

Suara rakyat yang sesungguhnya, entah masih tersimpan di mana. Timbul pertanyaan, apa guna memilih partai dan mengirim wakil jika di kemudian hari mereka tak mampu menyerap aspirasi rakyat dan menyuarakannya di gedung parlemen agar mewarnai berbagai kebijakan yang dikeluarkan demi penyempurnaan penyelanggaraan negara yang berpihak pada rakyat?

Bagaimana rakyat bisa percaya jika pada saat berkampanye, para (calon) anggota dewan itu berjanji membabat habis korupsi kolusi dan nepotisme. Padahal publik pun tahu, bahwa dia merupakan bagian dari apa yang akan diberantasnya itu. Dan, dari gedung itu pula Komisi Pemberantasan Korupsi menangkapi sebagian koruptor?

Soal janji, tak pula perlu jauh mengingat sebab hampir di setiap kampanye –sejak negeri kita mulai melaksanakan pemilu– pendidikan selalu jadi tema, jadi jualan, jadi kecap dapur juru kampanye.

Sekolah gratislah, anggaran pendidikan naiklah, kesejahteraan guru lebih baiklah, gedung sekolah dibangunlah, fasilitas akan dilengkapilah dan ‘tetek bengek’ macam itu. Nyatanya, biaya pendidikan bermutu untuk rakyat kecil tetap saja terbilang mahal. Sarjana dan lulusan sekolah terus diproduksi saban menambah panjang antrean penganggur terdidik, karena janji pembukaan lapangan kerja tak kunjung imbang dengan jumlah pencari kerja.

Mandat telah diberikan. Hasilnya sudah dihitung dan ditabulasi. Pemenang dan pecundang sudah bisa ditebak. Ancang-pancang, manuver, dan jurus silat politik, dan segala macam cara, ramai- ramai dikerahkan. Rakyat sih kembali pada tempatnya, semata sebagai penonton…..

Dalam demokrasi yang sehat, pemenang menjalankan amanat rakyat dengan penuh tanggungjawab dan pecundang menerima kekalahan dengan lapang dada. Pemenang dan pecundang bahu-membahu berjuang memajukan bangsa tanpa melihat lagi siapa kalah siapa menang.

Indah sekali kalau begitu. ***

09
Jul
08

Partai Kuburan

SANGAT boleh jadi hanya di Indonesia ada partai politik berkantor di kuburan. Ini bukan omong kosong politik sebagaimana biasa digembar-gembor para politisi, melainkan kenyataan. Karena tidak mungkin penghuni kuburan jadi anggota partai, maka tak perlu heran kalau partai itu tak lolos seleksi sebagai partai peserta pemilu sebagaimana diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain ada partai yang kantornya beralamat di pemakaman seperti yang terjadi di Pare-pare Sulawesi Selatan itu, ada juga parti politik yang alamat kantor pengurus pusatnya di ibu kota, ternyata fiktif, alias menggunakan alamat palsu. Atau, alamat itu sesungguhnya milik orang atau lembaga lain.

Demikianlah, dagelan politik di tanah air menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, memasuki babak-babak terkocaknya. Sebagaimana menjelang pemilu lima tahun silam, para elit tak bosan-bosannya mengumbar libido politik mereka. Mendirikan partai, menggalang massa, menghimpun kekuatan untuk –siapa tahu– lolos, dan boleh ikut pemilu. Jika beruntung, jadilah anggota parlemen.

Dari 34 partai politik (lama dan baru) yang sudah diperiksa secara cermat dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, tampaknya tak ada partai yang berbasis penganggur. Padahal, jika ada, partai ini memiliki potensi massa yang besar sekali.

Kalau saja para penganggur bersatu membangun sebuah partai, maka dalam sekali gebrak, Partai Penganggur Nasional (atau apapun namanya) bisa menghimpun lebih dari 40 juta pemilih. Bahwa kemudian jadi tidak relevan lagi –sebab mereka bukan lagi penganggur, melainkan anggota partai. Atau bekerja di kantor partai, entah juru ketik, entah jongos. Pokoknya, tidak menganggur– itu lain soal dan bisa dibahas kemudian di parlemen.

Toh, urusan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pun yang demikian ruwet, atau masalah alihfungsi hutan lindung maupun pengadaan kapal patroli laut, bisa dengan mudah dibantu penyelesaiannya oleh para anggota parlemen. Paling tidak, setelah sukses jadi jadi anggora parlemen, mereka bisa menghuni hotel prodeo!

Demam partai tampaknya akan segera menjalar ke lapisan terbawah masyarakat kita menjelang pemilihan umum yang tinggal berbilang bulan. Entah di pusat, entah di daerah. Partai-partai baru bermunculan –termasuk sempalan dari partai-partai lama– bersaing dengan partai yang sudah punya pemilih fanatik.

Makin banyak partai mestinya kian banyak pula kader yang magang jadi pemimpin. Entah memimpin partai itu, entah memimpin unit kerja yang jadi bagian dari organisasi partai, atau sekadar magang sebagai kordinator lapangan di masa kampanye.

Namun, berkaca dari pengalaman-pengelaman sebelumnya, banyaknya partai tidak serta-merta melahirkan tokoh-tokoh pemimpin berkualitas. Sejauh ini, bangsa kita tetap sulit “memilih” sosok yang paling tepat dan bisa diandalkan untuk memimpin sekaligus melayani mereka. Di pusat maupun di daerah, sama saja.

Sebaliknya, tokoh-tokoh yang semula diharapkan bisa turut memperkokoh kehidupan demokrasi bangsa ini melalui kiprahnya di lembaga perwakilan rakyat, justru banyak yang terjebak oleh narkotika politik dan bius korupsi.

Jika kecenderungan seperti ini terus menerus terjadi, jangan salahkan rakyat jika pada saatnya nanti mereka “mengubur” partai-partai dan politisinya dengan cara menggunakan hak pilih mereka untuk tidak memilih apa pun. (*)