Posts Tagged ‘partai

02
Okt
16

Marwah, Raja, dan Nyawa

2016-10-02-20-39-52

Seorang cendekiawan terkemuka, doktor lulusan Amerika Serikat, mengaku Dimas Kanjeng Taat Pribadi Sang “Raja Probolinggo” adalah guru besarnya. Bu doktor yakin, lelaki yang ditangkap karena diduga terlibat kasus pembunuhan itu bukan pengganda uang. Kanjeng punya “karomah” untuk memanggil uang, mengadakan bukan menggandakan, katanya.

Ia pun mengutip sejawatnya, yang katanya seorang doktor juga, bahwa Dimas adalah seorang yang sudah mencapai ‘transdimensi’ yakni bisa melihat dimensi yang tidak bisa dilihat manusia lain. Karena itu, ia bisa memindahkan suatu benda tanpa terlihat. “Atas izin Allah ia bisa melihat satu ruang penuh uang (yang tidak bisa dilihat manusia biasa).”

Ihwal bersangkut-paut uang senantiasa menarik. Apalagi bisnis atau praktek lain yang dianggap bisa mengalirkan keuntungan secara cepat. Orang seakan tak pernah jera, kapok, belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya sehingga dari masa ke masa selalu saja ada yang jadi korban.

Di Jawa Barat, pernah muncul Ahmad Zaini yang mengaku memiliki warisan yang nilainya berpuluh kali lipat dari nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Harta itu dalam bentuk emas lantakan tersimpan di sejumlah bank di luar negeri. Dia merelakan hartanya dijadikan modal usaha. Syaratnya para pengusaha harus mengajukan proposal proyek, dia akan mengucurkan dana.

Orang pun berbondong-bondong mengajukan proposal, lalu menanti penjelasan teknis yang kemudian disampaikan dalam sebuah forum di sebuah resort di kawasan wisata kelas satu di Bandung. Berita pun meluas, diikuti pro-kontra yang ramai, setelah ternyata apa yang dijanjikan itu tidak terbukti.

Di Kalimantan Selatan, kalangan pebisnis pernah terkaget-kaget oleh munculnya seorang pemuda yang namanya berkibar sebagai pengusaha lintas-bidang. Belakangan ia disebut ustad, setelah mengembangakn bisnis keuangan yang dia sebut sebagai pelaksanaan konsep mudarabah, alias bagi hasil sesuai syariat Islam.

Pria ini memutar uang konon melalu perdagangan permata, intan, dan berlian. Ia membeli tunai sebutir intan seharga tiga milyar rupiah tanpa proses berbelit, seperti layaknya orang beli sepotong pisang goreng. Ia membeli sebagian saham maskapai penerbangan Merpati yang kala itu sedang klenger. Belakangan, polisi menagkapnya. Ribuan pengikutnya sekaligus investor, gigit jari. Kini sang ustad masih mendekam di penjara.

Peristiwa serupa senantiasa berulang, baik yang berbau klenik sebagaimana yang pernah melibatkan seorang mantan menteri agama, atau seolah-olah rasional dan masuk akal sebagaimana yang dipraktekkan para pengelola arisan berantai via online, maupaun permainan berbasis uang (money game). Orang tak pernah kapok juga, sampai kini muncul Dimas Kanjeng.

Demikianlah, heboh “raja” pengganda uang ini masih terus menghiasi media, seakan tidak ada lagi topik lain yang lebih masuk akal yang layak dibahas. Apalagi setelah seorang tokoh yang dikenal sebagai ilmuwan, mantan anggota parlemen, pengurus ikatan cendekiawan muslim, membela sang raja jejadian itu mati-matian.

Berikutnya, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat –lembaga sangat terhormat dan setara kepala negara– di negeri ini, turut ambil bagian. Para anggota Komisi Hukum DPR RI itu meninjau pedepokan sang tersangka, lalu menyambanginya di tahanan Polda Jawa Timur sehingga menarik perhatian media.

Perbincangan publik pun berkutat pada persoalan benar tidaknya kemampuan sang tokoh memanggil, mengadakan, menggandakan –apa pun istilahnya untuk mejadikan ada dari tiada– uang. Orang pun ramai membahas mengapa tokoh-tokoh besar, berilmu, berpangkat, berpengaruh, menjadi bagian dari ribuan pengikut raja jejadian itu, seolah mengesampingkan latar belakang penangkapannya.

Ya, Dimas Kanjeng Taat Pribadi, ditangkap di padepokannya, 22 September 2016, atas dugaan mendalangi pembunuhan dua bekas anak buahnya. Dua orang ini dihabisi lantaran dicurigai akan membuka rahasia bagaimana dia menggandakan uang pengikut. Satu di antara korban, diberitakan pernah diutusnya mengirim diam-diam sekoper uang ke tempat tinggal seorang cendekiawan, sehingga kiriman itu seolah muncul dari alam gaib.

Dua nyawa telah melayang, dan keduanya seolah dilupakan begitu saja. Ada baiknya, publik kembali ke muasal kisah ini, yakni betapa uang telah membutakan banyak orang. Uang telah membuat orang tega menghabisi sesamanya.

Persoalan uang dan pengadaannya tampaknya jauh lebih menarik daripada hilangnya nyawa dua tulang punggung sebuah keluarga. Berapa triliun rupiah pun diadakan, tak mungkin menghidupkan kembali siapa pun yang telah meninggal. Juga kedua pengikut sang “raja” itu yang akan membuka kebohongan tuannya dan mewartakan kebenaran. (*)

Iklan
03
Mar
10

Wajah-wajah Memalukan

PERTUNJUKAN langsung alias reality show itu betul-betul memukau, tapi sekaligus memalukan. Disebut memukau, karena pertunjukan yang digelar di panggung politik terbesar di Senayan Jakarta Selasa (2/3) siang itu, memperlihatkan perilaku tak terpuji para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dibilang memalukan, karena para pemeran pertunjukan yang disaksikan jutaan penonton televisi di seluruh tanah air ini, adalah wakil rakyat. Wakil –di mana pun– pasti mencerminkan pihak yang diwakilinya, padahal rakyat merasa perilaku mereka tidaklah seburuk apa yang ditunjukkan wakil-akilnya itu.

Demikianlah, hari pertama –dari dua hari yang dijadwalkan– Rapat Paripurna DPR dengan agenda pembacaan hasil penyelidikan Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century berakhir ricuh. Suasana di dalam gedung dewan yang terhormat itu mendadak berubah jadi seperti arena tawur emosi preman jalanan.

Adegan yang tersiar luas ke hadapan rakyat itu kontan saja memuncratkan pertanyaan. Dengan performa seperti itu, pantaskah mereka disebut wakil rakyat? Apakah mereka itu betul-betul memerankan wakil sejati yang menyuarakan hati nurani rakyat yang diwakilinya? Lebih ekstrem lagi, jika perilakunya seperti itu masihkah rakyat memerlukan wakil?

Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang kini melekat di kepala ratusan juta warga bangsa ini. Sebagai sebuah ilustrasi kecil, ratusan pesan singkat dan e-mail dari warga mengalir deras. Umumnya, mereka mengecam sekaligus mempertanyakan arti penting para wakil kita itu dengan bahasanya sendiri. Mulai dari bahasa yang halus sampai kasar.

Umpatan dan makian –seperti juga dilontarkan para wakil rakyat saat mengumbar jurus silat lidahnya dengan tekanan emosi yang tampak tak terkendali– publik ekspresikan sebagai wujud makin pudarnya kepercayaan mereka.

Namun benar-benar sedemikian burukkah wajah wakil kita? Mungkin tak terlalu sulit menjawab pertanyaan ini jika kita coba merunut dari akarnya, yakni sejak pola rekrutmen para wakil rakyat oleh partai politik, hingga kehadiran mereka sebagai orang yang mendadak jadi politisi.

Sejak awal, raw material calon anggota legislatif banyak yang bermasalah. Mereka yang lolos jadi wakil rakyat, banyak yang tidak matang secara intelektual, emosi maupun moral. Cara menyelesaikan masalah dengan cara adu kuat fisik bukti nyata ketidaksiapan mereka memanggul perannya yang secara struktural sangat terhormat, wakil rakyat.

Ini sekadar gambaran sederhana tentang akibat pola rekrutmen pencalonan anggota legislatif di tubuh parpol yang mengesampingkan kemampuan intelektual, emosional dan moral. Dalam menjaring jagonya untuk duduk menjadi wakil rakyat, partai politik lebih bersandar pada pertimbangan-pertimbangan politis kelompok.

Bukan hanya performa itu yang kini membuat rakyat mengelus dada. Realita politik saat ini, diwarnai putusnya bentang emosi antara rakyat dengan wakilnya. Ketika para wakil rakyat telah terpilih dan duduk sebagai pejabat negara, saat itu pula mereka sibuk dengan urusan pribadi dan kelompoknya.

Para wakil itu dengan cepat melupakan rakyat yang dengan segala ketidaktahuan, keluguan, dan kepolosannya telah memilih mereka. Lebih celaka lagi, terjadi kecenderungan nama rakyat dijadikan tameng untuk memperjuangkan kelompoknya.

Itulah parodi wakil rakyat di negeri kita. Meski merupakan hasil pemilihan langsung, mereka ternyata belum merasa harus mewakili orang yang memilih dan memberinya mandat. Bukankah seorang wakil itu seharusnya melaksanakan apa pun amanah, kehendak, harapan dan keinginan dari pihak yang diwakilinya.

Ya, anggota DPR adalah para wakil rakyat yang mewakili dan dipilih langsung rakyat. Jika ingin pararel dengan hal itu, mestinya mereka pada krdudukannya hari ini adalah orang yang berorientasi kepada apa yang dikehendaki rakyat.

Namun, seperti yang kita saksikan dalam “opera Senayan” terbaru ini, berbagai argumen, dalih, dan logika politik, dijalankan untuk jadi pembenar tindakan yang mereka lakukan. Mereka mungkin mengira bahwa rakyat bangga menontonnya.

Padahal para ‘penonton’ kini sudah lebih kritis dan cerdas. Mereka tahu betul apakah sajian Opera Senayan itu sesuai dengan ‘skenario’ mandat yang mereka berikan, atau tidak.

Kita berharap para aktor politik itu segera menyadarinya, sebelum para pentonton meninggalkan mereka dan ramai-ramai mencabut mandat. ***

11
Okt
09

Koalisi x Oposisi = Kursi

DALAM tempo tak lama lagi, pemerintahan baru akan terbentuk. Sejumlah tokoh yang akan dijadikan anggota kabinet sudah dipanggil ke kediaman pribadi Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih kembali sebagai Presiden RI masa bakti 2009-2014, didampingi Budiono sebagai Wakil Presiden.

kursi_dasiDi sisi lain, parlemen yang akan jadi mitra sejajar pemerintah, sudah lebih dahulu terbentuk, dan Taufik Kiemas (PDIP) sebagai ketua. Masyarakat awam yang tak paham konstelasi politik pun dengan mudah bisa membaca. Naiknya suami Megawati Soekarnoputri – -pesaing Yudhoyono dalam pilpres– itu tidaklah lepas dari tawar menawar politik.

Dengan kemenangannya pada pemilu lalu, Partai Demokrat yang sesungguhnya bisa ‘menguasai’ parlemen, merelakan kursi kepemimpinan lembaga tertinggi itu diduduki tokoh dari partai pesaing. Sekilas, kita akan melihat parlemen dipimpin oleh orang dari partai oposisi, sehingga seolah-olah akan memberi bobot pada proses demokrasi.

Berikutnya, dinamika yang tak kalah penting dicermati adalah proses pemilihan dan pembentukan pengurus baru Partai Golkar pekan lalu. Disebut penting, karena komposisi kepengurusan baru partai itu juga mencerminkan perilaku politiknya di kemudian hari. Setidaknya pada kurun lima tahun ke depan sejalan dengan masa bakti pemerintahan dan parlemen baru.

Tanpa mengesampingkan peran politik partai lain, sosok partai beringin di tengah rimba politik Indonesia tetap saja masih harus diperhitungkan. Pemimpin baru hasil Munas VIII Golkar di Pekanbaru, disusul susunan kepengurusannya, akan sangat mempengaruhi gerak-gerik partai itu, entah di parlemen entah dalam menyikapi kebijakan pemerintah nantinya.

Aburizal Bakrie yang terpilih sebagai Ketua Umum partai itu adalah orang yang selama ini dikenal lebih condong ke Yudhoyono. Di samping sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada kabinet sebelumnya, orang nomor satu di konglomerasi bisnis Bakrie ini juga ‘berhutang budi’ pada pemerintah (Yudhoyono) yang turut menyelamatkannya dari rendaman kasus lumpur Lapindo.

Partai Golkar juga dipimpin wajah-wajah baru, antara lain Rizal Mallarangeng (Ketua Bidang Pemikiran dan Kajian Kebijakan), Titiek Soeharto dan Nurul Arifin, keduanya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Publik mengetahui betul bahwa Rizal adalah orang dekat Yudhoyono. Di era reformasi, ia lebih condong ke PDIP, dan saat pemilu silam tokoh itu termasuk yang keras menyerang Golkar.

Memang bukan hal baru para tokoh politik berakrobat dan meloncat dari satu partai ke partai lain atau mendirikan partai baru yang bersaing dengan partai asalnya. Belum lagi praktik kolusi dan nepotisme. Praktik persekongkolan dan perkoncoan politik itu ternyata tak terkikis arus reformasi. Orang-orang dekat, kerabat, dan keluarga para pemimpin partai politik peserta pemilu kini duduk di kursi legislatif.

Diakui atau tidak, tampaknya kita lebih nyaman dengan patron politik macam itu. Dan mau tidak mau, kondisi itu akan turut menentukan wajah dan dinamika demokrasi kita ke depan.

Mungkin betul kata Aburizal, bahwa oposisi atau koalisi bukan pilihan ideologis yang kaku. Partai harus melakukan manuver politik yang strategis, sehingga betul-betul bisa menempatkan diri kapan harus menjauh, kapan pula mendekat. Kapan saatnya merangkul, kapan pula membagi tempat sesuai dengan kepentingan partai.

Hal itu makin meneguhkan pemahaman kita bahwa memang tidak pernah ada yang abadi dalam politik. Baik oposisi maupun koalisi, persekutuan maupun perlawanan, semua cuma bersifat sementara. Semua cuma kepura-puraan demi tercapainya kepentingan individu maupun kelompok. Bukan demi kepentingan rakyat banyak.

07
Okt
09

Riwayat Beringin

sang-beringin

BANYAK pihak berpendapat, saat inilah momentum paling penting dan menentukan bagi Partai Golongan Karya. Hasil Musyawarah Nasional (Munas) VIII partai warisan orde baru itu akan membawanya ke dua sudut paling ekstrem, bangkit sebagai kekuatan politik modern memasuki era baru masa depan, atau terkubur jadi bagian masa lalu.

Berlangsung di tengah keprihatinan akibat bencana dahsyat yang baru saja mengguncang tanah Sumatera, munas partai berlambang pohon beringin itu diselingi kericuhan yang hanya patut dilakukan orang-orang jalanan. Selain itu juga dicemari bau transaksi politik uang bermiliar rupiah demi meraih dukungan.

Munas kali ini juga dibingkai oleh penguasaan opini publik, di mana dua kandidat terkuat yakni Surya Paloh dan Aburizal Bakrie sama-sama menguasai jaringan televisi, dan dengan sadar kedua jaringan media massa itu menjadikan Munas Partai Golkar sebagai sajian utama, tentu dengan titik berat kepentingan pemiliknya.

Terlepas dari gonjang-ganjing dan friksi antarpendukung para kandidat calon ketua umum, polemik mengenai keberpihakan media massa, serta berbagai tetek bengek yang meramaikan, tampaknya kita harus sepakat dengan pendapat para pengamat bahwa pada munas kali inilah nasib Golkar ditentukan.

Apakah ia akan berhasil melakukan konsolidasi total untuk memasuki dan sekaligus mengambil alih peran pada 2014 dan seterusnya. Atau tetap seperti hari-hari ini, yang akan berarti membiarkan dirinya digerus perubahan, sampai akhirnya jadi kerdil dan kian mengecil untuk kemudian terkubur?

Pekerjaan besar pengurus baru hasil munas kali ini dengan tegas terpampang di depan mata, yakni fakta keruntuhan dukungan massa terhadap partai itu dari pemilu ke pemilu di era reformasi.

Fakta menunjukkan, pada pemilu 2004 suara Golkar merosot di 23 provinsi dibanding pemilu sebelumnya (1999), dengan besaran penurunan antara 1 – 26 persen. Pada 2009, Partai Golkar lebih terpuruk lagi, perolehan suaranya menukik tajam di 27 provinsi dengan besaran 2 – 24 persen.

Fakta lain yang tentu juga harus dicermati karena ia menunjukkan keampuhan atau kelumpuhan mesin partai itu dalam mengelola pendukungnya setelah era reformasi. Dalam dua kali pemilu berturut-turut (2004 dan 2009), partai itu gagal mengantarkan kadernya ke pemilihan presiden.

Hasil dua pemilu itu tentu saja lebih dari cukup untuk dijadikan cermin para elite dan kader di partai itu. Hasil pemilu 2004 saja, seharusnya sudah merupakan alarm peringatan gawat darurat yang seharusnya menyengat mereka dan membawanya pada kesadaran untuk melakukan perubahan radikal mengiringi perkembangan yang terjadi di tengah dinamika bangsa.

Kini, munas yang digelar setelah pemilu 2009 –yang makin menegaskan keterpurukan partai itu– seharusnya sudah membawa mereka pada satu kesepakatan bersama bahwa partai itu harus berubah. Tak cukup lagi hanya mengandalkan kekuatan modal dan kedekatan dengan kekuasaan, melainkan harus lebih mandiri sebagai partai independen yang penuh percaya diri.

Artinya, munas kali ini harus mampu menghasilkan pengurus yang terlepas dari kepentingan politik bisnis dan kekuasaan, sehingga bisa dengan serius menata ulang perilaku politik partai itu untuk menghidupkan kembali infrastruktur yang telah mereka punyai. Harus diakui, sejauh ini hanya Golkar yang memiliki infrastruktur politik sedemikian lengkap hingga ke tingkat pedesaan bahkan sampai ke tingkat kader.

Namun semua perubahan dan pembaharuan serta revitalisasi itu tak mungkin berjalan dengan baik tanpa sosok kepemimpinan yang kuat, berwibawa, dan diterima oleh semua pihak di seluruh lini partai. Nah, pada Munas VIII di Pekanbaru Riau itulah, nasib partai sisa orde silam itu ditentukan. Apakah akan menjadi partai lama dengan spirit baru yang bergelora, atau tetap berbaring tenang-tenang meanti kematian.

13
Apr
09

pemenang = pecundang

centangz

SEBAGIAN rakyat telah memberikan hak pilih mereka. Pemilihan umum (pemilu) legislatif sudah terselenggara dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hasilnya secara bertahap telah diumumkan dan publik bisa memperkirakan partai apa yang memperoleh suara terbanyak, siapa saja calon legislatif yang akan mewakili mereka di parlemen.

Partai yang gambarnya paling banyak dicontreng, itulah yang menang. Nama calon anggota legislatif yang paling banyak dicentang, itulah wakil mereka. Gambar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang ditandai, itulah ‘senator’ mereka.

Bahwa ada keluhan, ketidakpuasan, kekecewaan, dan ketaksempurnaan di sana-sini, dapatlah disebut sebagai bagian dari sebuah pesta besar yang melibatkan jutaan orang, namun si empunya hajat tak cermat menyiapkan daftar tamu. Akibatnya, banyak yang tak terundang. Banyak pula nama ganda, tak kurang pula nama yang manusianya sudah dikubuir, masih masuk dalam daftar.

Rakyat yang sudah ikut pesta, dengan tulus melaksanakan haknya memilih partai dan calon wakil mereka. Meski tak sedahysat euforia di awal reformasi, pesta demokrasi kemarin itu tetap menjadi perhatian dan harus diikuti dengan seksama sampai ke tahap berikutnya, yakni pemilihan presiden.

Rakyat sangat berharap terjadi perubahan ke arah yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Memang ada yang berpendapat, bahwa terlalu muluk kalau berharap hasil pemilu akan langsung membawa perubahan signifikan terutama bagi rakyat.

Dari dari era yang satu ke era pemerintahan lain, dari ordo yang baru ke ordo lain, rakyat selalu saja sekadar jadi penonton di luar panggung pesta. Mereka baru dirangkul manakala menjelang pemilu.

Ya, di negeri ini rakyat kecil tetap saja berdesak-desak di permukiman kumuh atau bahkan tanpa rumah sehingga harus gentayangan di kolong jembatan. Tapi, wakil mereka menghuni rumah dinas dan segala kebutuhannya dibiayai negara dari uang rakyat.

Rakyat kecil tetap saja bergelantungan di bus, berhimpitan di dalam kapal, berdesakan di angkutan kota, atau berjudi dengan maut di atas sepeda motor yang berubah fungsi menjadi alat angkut keluarga. Wakilnya? Pastilah meluncur dengan mobil baru.

Di masa silam, suara wakil rakyat itu kadang bertolak belakang dengan suara rakyat yang sesungguhnya. Itu dulu, kini tak terlalu jauh berbeda. Setidaknya dari dinamika yang terekam selama ini dari gedung DPRD sampai Senayan, suara wakil rakyat itu masih lebih dominan mencerminkan suara kelompoknya.

Suara rakyat yang sesungguhnya, entah masih tersimpan di mana. Timbul pertanyaan, apa guna memilih partai dan mengirim wakil jika di kemudian hari mereka tak mampu menyerap aspirasi rakyat dan menyuarakannya di gedung parlemen agar mewarnai berbagai kebijakan yang dikeluarkan demi penyempurnaan penyelanggaraan negara yang berpihak pada rakyat?

Bagaimana rakyat bisa percaya jika pada saat berkampanye, para (calon) anggota dewan itu berjanji membabat habis korupsi kolusi dan nepotisme. Padahal publik pun tahu, bahwa dia merupakan bagian dari apa yang akan diberantasnya itu. Dan, dari gedung itu pula Komisi Pemberantasan Korupsi menangkapi sebagian koruptor?

Soal janji, tak pula perlu jauh mengingat sebab hampir di setiap kampanye –sejak negeri kita mulai melaksanakan pemilu– pendidikan selalu jadi tema, jadi jualan, jadi kecap dapur juru kampanye.

Sekolah gratislah, anggaran pendidikan naiklah, kesejahteraan guru lebih baiklah, gedung sekolah dibangunlah, fasilitas akan dilengkapilah dan ‘tetek bengek’ macam itu. Nyatanya, biaya pendidikan bermutu untuk rakyat kecil tetap saja terbilang mahal. Sarjana dan lulusan sekolah terus diproduksi saban menambah panjang antrean penganggur terdidik, karena janji pembukaan lapangan kerja tak kunjung imbang dengan jumlah pencari kerja.

Mandat telah diberikan. Hasilnya sudah dihitung dan ditabulasi. Pemenang dan pecundang sudah bisa ditebak. Ancang-pancang, manuver, dan jurus silat politik, dan segala macam cara, ramai- ramai dikerahkan. Rakyat sih kembali pada tempatnya, semata sebagai penonton…..

Dalam demokrasi yang sehat, pemenang menjalankan amanat rakyat dengan penuh tanggungjawab dan pecundang menerima kekalahan dengan lapang dada. Pemenang dan pecundang bahu-membahu berjuang memajukan bangsa tanpa melihat lagi siapa kalah siapa menang.

Indah sekali kalau begitu. ***

08
Jan
09

Jurkam Pelat Merah

kontrolkampanye

MENTERI Dalam Negeri Mardiyanto mewanti-wanti para kepala daerah untuk tidak menggunakan fasilitas negara saat berkampanye dalam pemilihan umum 2009. Para juru kampanye juga di dilarang menarik simpati publik dengan cara memburuk-burukkan kebijakan pemerintah.

Untuk menjaga agar proses politik tidak dinodai praktek-praktek kampanye yang tidak etis, Menagri mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menerbitkan aturan pelaksanaannya, sebagai dasar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengontrol aktivitas partai dan para juru kampanye.

Peraturan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang ditetapkan KPU 30 Juni 2008 antara lain menegaskan, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota tidak boleh menggunakan fasilitas yang terkait jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sesuai aturan perundang-undangan.

Disebutkan pula, para pejabat boleh dan bisa berkampanye sepanjang ia mengambil cuti di luar tanggungan negara. Cuti dan jadwal dilaksanakan harus memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah. Permohonan izin cuti harus diajukan ke atasan masing-masing.

Jika mencermati aturan tersebut, maka peringatan Mendagri bisa kita anggap sebagai penegasan tentang sikap pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Bersih, karena jika semua pejabat taat pada aturan main yang berlaku, berarti penyelenggaraan birokrasi dan layanan publik diharapkan bisa terbebas dari kepentingan politik yang kerap kali ditandai praktek-praktek kotor.

Berwibawa, karena memberi gambaran bahwa meskipun pejabat negara itu berasal dari partai politik, ia mampu bersikap profesional ketika menyelenggarakan tugas-tugas kenegaraan. Ia bekerja hanya untuk kepentingan seluruh lapisan dan golongan masyarakat tanpa embel-embel kepentingan lain.

Persoalaannya kemudian adalah, bisakah kita semua menjamin pihak- pihak yang terkait secara konsekuen mematuhi aturan tersebut? Bisakah kita semua mengawal aturan tersebut di lapangan sehingga tidak terjadi praktek yang jelas-jelas maupun samar-samar melanggar, atau praktek-praktek yang seolah taat asas tapi sesungguhnya bertentangan?

Hari-hari ini hampir semua pejabat negara adalah orang partai. Sebagian di antaranya, malah merangkap jabatan sekaligus sebagai ketua, atau setidaknya unsur pimpinan partai. Mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan wakil-wakil mereka, umumunya orang-orang partai.

Sebagai orang partai –apalagi petinggi partai– mereka akan sangat berkepentingan partainya memenangi pemilu karena dengan itu pula eksistensinya akan tetap terpelihara.

Sebagai pejabat negara, mereka memiliki akses yang lebih besar dan lebih leluasa untuk memanfaatkan segala sumberdaya dan fasilitas negara, sekaligus mengaturnya agar pemanfaatan tersebut masih dalam koridor perundang-undangan. Dengan logika pilitik yang seringkali menjungkirbalikkan akal sehat, semua itu selalu bisa diatur.

Tentu saja kita hanya bisa berharap bahwa para pejabat –yang merangkap sebagai petinggi partai– senantiasa bersikap kesatria, jujur, dan konsisten. Meski kita semua pun tahu, bahwa sikap-sikap tersebut tak dikenal dalam dunia politik kita selama ini. ***

20
Agu
08

Rame-rame Pamer Citra

SUASANA hangat mulai menjalari pesta demokrasi di tanah air. Sampai Rabu ( 19/8 ) malam menjelang pergantian hari, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pusat maupun di daerah dibanjiri para pengurus partai politik. Para pengurus partai itu mengajukan daftar nama calon-calon anggota legislatif yang akan disodorkan kepada pemilih pada saatnya nanti.

Di lain pihak, jauh sebelum masa kampanye dimulai, beberapa tokoh telah mempromosikan diri mereka melalui berbagai cara dan media. Entah di televisi, surat kabar dan majalah, maupun melalui media luar ruang. Aktivitas beriklan ini makin gencar setelah masa kampanye resmi dimulai.
Tokoh-tokoh politik mengiklankan diri memang bukan hal yang baru. Di negara- negara maju hal ini lazim dilakukan, dan di negara kita gejalanya berkembang lebih semarak pada pelaksanaan pemilu kali ini.
Tentang apakah cara berkomunikasi politik seperti ini efektif atau tidak untuk mempengaruhi massa, itu soal lain. Yang jelas, tokoh-tokoh politik sudah mulai menyejajarkan diri dengan mata dagangan, dan karena itu perlu diiklankan agar orang makin mengenal dan kian merasa dekat.
Era informasi telah dengan cerdik dimanfaatkan para politisi untuk membangun persepsi publik melalui pencitraan. Setidaknya, ada tujuh tokoh yang sudah terus terang pasang badan mengiklankan diri. Besok, lusa, dan seterusnya sampai mendekati masa pemilihhan presiden, mungkin akan lebih bayak lagi.
Komunikasi politik melalui iklan ini tentu saja menggembirakan para pebisnis media massa. Sebab mereka mendapatkan sumber baru pendapatan dari orang-orang politik yang sedang gandrung-gandrungnya meminta kepercayaan rakyat.
Tentang apakah rakyat nanti akan percaya dan memberikan amanat serta aspirasinya dengan cara memilih tokoh-tokoh itu sebagai pemimpin mereka, itu soal lain. Apalagi semakin hari rakyat Indonesia semakin cerdas dan kian kritis. Mereka akan bergerak mengikuti suara hatinya yang belum tentu bisa dipengaruhi oleh politik pencitraan.
Para politisi boleh saja mencitrakan diri sebagai paling bersih, paling tepat, paling cocok, paling berpengalaman untuk memimpin, tapi rakyat punya mata dan telinga yang tajam untuk menyimak perilaku para politisi. Keterbukaan informasi masa kini telah membuat rakyat bisa dengan mudah menyaksikan wajah asli para politisinya di parlemen maupun di kepengurusan partai.
Para pemimpin politik dan aktivis partai boleh saja mengklaim memiliki basis massa yang besar dan kuat di daerah-daerah. Namun realitas yang ditampilkan — setidaknya melalui pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah di tanah air– dengan jelas menunjukkan banyak partai telah kehilangan loyalitas dan militansi kadernya.
Selama ini rakyat selalu dibius dengan ideologi nasionalis maupun agama, namun mereka sadar bahwa para politisi hanya menggunakannya sebagai tangga untuk mencapai kursi empuk kekuasaan.
Karenanya, perdebatan antara ideologi agama versus nasionalis itu sendiri sekarang sudah kehilangan roh. Tak heran kalau kita makin sulit menemukan nilai-nilai keagamaan ataupun nasionalisme di kalangan politisi. Buktinya, politik jadi penuh amarah, korupsi jalan terus, komunikasi politik sarat dengan bagi-bagi kursi.
Di tengah himpitan situasi seperti sekarang ini, tentu saja perlu kearifan dan kedewasaan para tokoh dari berbagai lapisan untuk terus-menerus mendampingi rakytat agar praktek kekerasan dan intoleransi yang mulai muncul di berbagai tempat tidak berkembang apalagi sampai meledakkan konflik sosial yang membuat kita terpuruk kembali ke titik nadir.  ***