Posts Tagged ‘pilkada

11
Agu
08

Bandung, 10-08-08

MINGGU, tanggal 10 Agustus 2008 warga Kota Bandung untuk pertama kalinya memilih langsung wali kota dan wakil walikotanya. Ada tiga pasang calon yang maju dalam pemilihan umum di ibu kota provinsi Jawa Barat ini.

Sebagaimana disiarkan Tribun Jabar, pasangan calon wali kota/wakil wali kota Bandung Dada Rosada-Ayi Vivananda meraup suara terbanyak dan unggul telak berdasarkan hasil penghitungan cepat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Jaringan Informasi Publik (JIP).

Jumlah pemilih tetap di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bandung 1.537.074 orang, dengan rincian pemilih laki-laki 773.557 orang dan perempuan 763.517 orang. Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) 3.865. Jumlah penduduk Kota Bandung 2,7 juta jiwa.

Pasangan nomor urut satu yang diusung Partai Golkar-PDIP ini meraup 64,37 persen suara berdasar penghitungan cepat di 320 TPS di semua kecamatan Kota Bandung. Di urutan kedua pasangan Taufikurahman-Deni Triesnahadi (Trendi), yang diusung PKS, meraih 26,07 persen suara.

Posisi ketiga ditempati pasangan dari jalur perseorangan, HE Hudaya-Nahadi (Hadi), dengan raihan 9,56 persen suara. Tingkat partisipasi pemilih sekitar 66,61 persen. Sisanya, atau 33,4 persen, tidak menggunakan hak pilih dengan

Berdasarkan tabulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, hingga pukul 20.00 baru masuk 63.815 suara. Menurut Ketua Divisi Sosialisasi KPU Kota Bandung Heri Sapari, pasangan Dada-Ayi memimpin dengan perolehan suara 40.381 (63 %). Pasangan Trendi meraih 17.781 (28%), dan pasangan Hadi memperoleh 5.653 (9 %).

Desk Pilkada Pemkot Bandung juga ikut menghitung hasil pemilihan kepala daerah. Hingga  pukul 20.00, menurut Kepala Badan Infokom Bulgan Alamin, total suara yang masuk 785.042. Pasangan Dada-Ayi di urutan pertama dengan raihan 512.422 (65,25 %), disusul Trendi 200.455 (25,52 %), dan Hadi 72.165 (9,23).

Adapun menurut penghitungan internal DPD PKS Kota Bandung hingga pukul 17.00 selisih persentase suara Trendi dengan Dada-Ayi tak begitu jauh. Menurut Ketua Tim Kampanye Trendi, Tedi Rusmawan, dari 20 persen sampel TPS, perolehan sementara 49,5 persen untuk Dada-Ayi, 38,5 persen untuk Trendi, dan 12 persen untuk Hadi. Ketua DPD PKSKota Bandung Haru Suandharu menyatakan siap memberi selamat ke pasangan pemenang.

Mengenai pilkada ini, rekan sekaligus guru saya Kang Cecep Burdansyah bilang, dalam sebuah kompetisi, menang kalah itu biasa. Untuk kandidat yang menang, ia harus membuka mata dan hati bahwa ia diberi jalan oleh pesaingnya yang kalah untuk mengemban amanah. Maka kemenangan itu jangan disia-siakan karena rakyat akan menilainya lima tahun kemudian.

Sebaliknya, untuk kandidat yang kalah, tidak perlu merasa putus harapan karena jalan untuk menjadi wali kota tidak berarti tertutup. Justru kekalahan itu harus dijadikan pelajaran untuk meraih kemenangan di masa datang. Bukankah pemeo mengatakan, kekalahan itu merupakan pelajaran terbaik dalam hidup seseorang.

Jabatan wali kota memang jabatan politik, tetapi tak berarti jabatan politik itu harus diraih dengan intrik. Jabatan wali kota itu jabatan yang penuh amanah karena harus mendarmakan baktinya bagi sekitar dua juta warganya di Kota Bandung, dengan cara menyejahterakannya. Tentunya ini bukan pekerjaan ringan. Butuh keuletan, kesabaran, ketegaran, dan kecerdasan.

Bagi warga Kota Bandung,  pada akhirnya siapa pun yang terpilih jadi wali kota, hanya satu yang diharapkannya, bisakah masyarakat Kota Bandung menjadi lebih sejahtera,segala kebutuhan terpenuhi, serta aman dan nyaman hidup di kota kembang ini.

Ya, akhirnya Bandung kembali dipimpin Dada Rosada. Kini ia didampingi Ayi Vivananda sebagi wakil. Selama periode sebelumnya, Dada memimpin “sendiri” karena wakilnya, Jusep, meninggal karena sakit beberapa saat setelah dilantik.

Saya tak ikut memilih, karena sedang bertugas di Banjarmsin!! Wakakakakakak…

24
Jun
08

Rumah Sang Pelayan

HARI pertama berdinas sebagai Presiden Iran, sebelum pergi ngantor, Mahmoud Ahmadinejad menatap cermin, “Saya melihat orang di cermin itu dan berkata kepadanya: Ingat, kau tak lebih dari seorang pelayan. Hari di depanmu penuh dengan tanggung jawab yang berat, yaitu melayani rakyat!”

Melayani. Inilah kata kunci terpenting bagi semua pejabat di tingkat apa pun dan di mana pun, yang negaranya berdiri atas daulat rakyat dan para pemimpinnya dipilih oleh dan untuk melayani rakyat.

Mungkin karena itu pula Ahmadinejad merasa gerah ketika pada hari pertama memasuki kantornya. Gerah karena tidak semua pelayan rakyat memiliki sarana dan fasilitas mewah seperti dirinya, gelisah karena mungkin masih banyak di antara rakyatnya yang hidup melarat.

Bagaimana bisa melayani dengan baik jika sebagai pelayan dia berada pada tempat kerja dan tempat tinggal yang jauh lebih tinggi dari rakyat yang justru jadi majikannya. Suara rakyatlah yang membuat seeorang terpilih sebagai pelayan.

Jika suara rakyat identik dengan suara Tuhan —vox populi vox Dei– maka betapa mulia keputusan yang dihasilkan oleh suara itu. Betapa tidak mulia pula jika yang bersangkutan justru bertindak sebaliknya, berlaku sebagai baginda tuan terhadap rakyat yang telah memberinya kemuliaan.

Petikan kisah nyata Ahmadinejad ini terasa menggelitik ketika disandingkan dengan realitas di Tanah Air. Di satu sisi, otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat telah memperkukuh pelaksanaan demokrasi, namun di sisi lain pada kasus-kasus tertentu juga membangkitkan semangat penguasa -bukan pelayan-baru yang kadang berlaku sebagai Baginda Raja Kecil.

Di sebuah daerah yang baru dimekarkan, kepala daerah yang terpilih langsung oleh rakyat segera saja membangun gedung kantor demikian megah. Begitu pula tempat tinggal dinasnya yang menyerupai istana, sehingga tampak sangat bertolak belakang dengan kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitarnya yang masih miskin

Di tempat lain ada kepala daerah yang segera saja membangun tempat tinggal dinas baru, dengan alasan “bekas” tempat tinggal yang dihuni orang sebelumnya dianggap tidak lagi memadai. Penyediaan tempat tinggal ini tentu saja menyedot anggaran yang sesungguhnya akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk menyempurnakan pelayanan kepada rakyatnya.

Di Jawa Barat, gubernur dan wakil gubernur sekarang adalah hasil pemilihan langsung rakyat, kerena itu perlu tempat tinggal yang representatif, kata Dede Yusuf ketika ada yang mempersoalkan permintaannya atas rumah dinas.

Rakyat memilih orang-orang untuk melayani mereka tentu bukan tanpa alasan dan tanpa harapan. Representasi dari harapan dan keinginan rakyat tentu tak semata berupa kemewahan dan kemegahan yang menjadi kebanggaan bersama, tapi yang lebih penting adalah kemudahan akses.

Sebagai pelayan yang dipilih langsung oleh rakyat, tentu saja rakyat sangat berharap mereka bisa mudah menemui atau sekadar menghubungi pelayannya di mana pun dan kapan pun. Bukan sebaliknya, sang pelayan memerlukan tempat yang memadai karena akan sering memanggil majikannya dari seluruh penjuru. Lagi pula, berapa puluh, ratus, ribu, orangkah rakyat yang akan datang berkumpul di kediaman sang pelayan pada suatu saat? Untuk apa?

Tentu saja pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat kali ini bukanlah jenis orang-orang yang menempatkan diri sebagai raja kecil, melainkan orang yang betul-betul mendengar dan merasakan denyut harapan rakyat yang memilihnya.

Karena itu, mereka akan lebih banyak berada di tengah rakyatnya dibanding dengan di tempat tinggalnya. Bahkan mungkin sesekali tidur di gubuk mereka, makan bersama di ladang mereka untuk lebih bisa mendengar, merasakan dan meresapi suara rakyat dari jarak sangat dekat dan dari lubuk hati yang paling dalam.

Dengan demikian, representatif atau tidak, memadai atau tidak, megah atau sederhana, tempat tinggal itu tidak lagi jadi soal.(*)

26
Mar
08

Menguji Kedewasaan

 20082003_antara-rabu190308-132-simulasi_pengamanan_pilkada.jpg

KERUSUHAN di sekitar pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali terjadi. Kali ini di Gorontalo, Sulawesi. Kamis (20/3) massa menyerbu dan merusak Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat. Diberitakan, seorang peserta aksi tewas kena tembak aparat yang mengamankan huru-hara tersebut, sejumlah lainnya cedera.

Insiden ini menambah panjang daftar kerusuhan terkait dengan pemilihan umum di daerah. Sebelumnya, Makassar diharu-biru aksi massa menyusul pemilihan gubernur Sulawesi Selatan. Sejumlah insiden serupa dengan skala berbeda, terjadi di beberapa daerah, baik sebelum maupun setelah pemilihan berlangsung.

Peristiwa Gorontalo dipicu ketidakpuasan para pendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota yang dianulir oleh KPUD terkait persyaratan administratif. Massa marah karena sebelumnya KPUD telah mengesahkan pencalonan tersebut.

Belakangan, atas rekomendasi Panitia Pengawas (Panwas), pencalonan itu dibatalkan. Alasannya, surat pengajuan dari satu di antara tiga partai politik yang mengusung calon itu ditandatangani bukan oleh pengurus definitif partai bersangkutan.

Dari mana pun pemicunya, kerusuhan sudah meletus. Kerusakan sudah terjadi, dan korban sudah jatuh. Sangat boleh jadi, korban maupun keluarganya bukanlah politisi maupun orang yang berkepentigan langusung dengan terpilih atau tidaknya sepasang calon kepala daerah, melainkan warga biasa yang sama sekali tak memahami konstelasi politik dengan segala omong kosong dan taktik serta aneka siasatnya yang kadang licik.

Apa yang terjadi di Gorontalo, dan beberapa daerah lain makin memperkuat bukti-bukti bahwa konflik seputar pilkada kini bukan lagi kecenderungan, tapi nsudah jadi kenyataan dan bisa terjadi di mana saja di tanah air. Apalagi sepanjang tahun ini hingga 2009 berlangsung pilkada di berbagai daerah.

Dalam waktu dekat, sebulan lagi, dua kabupaten di Kalimantan Selatan juga memasuki kemeriahan pesta demokrasi. Hari-hari ini pasangan-pasangan calon bupati dan wakil bupati di kedua ndaerah itu sudah menampilkan diri. Para pendukung dan tim suskes mereka juga terus bergerilya menjaring simpati para pemilih.

Di Jawa Barat pun demikian halnya. Hari-hari ini tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sedang berpacu merebut perhatian massa memasuki pemilihan langsung, pertengahan April 2008. Dinamika sudah terasa meningkat. Para pendukung dan tim sukses ketiga pasangan calon pemimpin itu melesat ke berbagai penjuru menjaring simpati.

Menyimak apa yang terjadi di Gorontalo, juga di daerah-daerah lain yang dilanda kerusuhan terakit dengan pemilihan kepala daerah, tampak dengan jelas bahwa konflik –yang begitu mudah meletus jadi kerusuhan– bisa dipicu oleh masalah apa saja. Mulai dari penetapan pasangan calon, urusan internal Parpol yang berimbas pada persoalan KPUD, sampai masalah dana dan pendataan pemilih.

Dalam hal data pemilih, misalnya, banyak daerah masih menghadapi persoalan. Belum lagi soal dana, masalah internal partai, dan lain sebagainya. Jika masalah-masalah itu tidak ditangani secara serius sejak awal, sangat mungkin ia jadi pemicu konflik yang berujung pada kerusuhan. Kerusuhan hanya akan merugikan masyarakat yang mungkin tak ada sangkut paut langsung dengan terpenuhi atau tidaknya syahwat politik para politisi.

Belajar dari peristiwa-peristiwa di daerah lain terkait dengan pilkada, para politisi, tokoh-tokoh masyarakat di daerah yang sedang memasuki pesta demokrasi sudah sepatutnya terus menerus mengupayakan –mulai dari sekadar mengajak, hingga memberikan contoh– bagaimana seharusnya berpolitik secara dewasa.

Masyarakat harus sudah terbiasa mengedepankan prinsip‑prinsip demokrasi dalam pemilu di daerah, sebab prinsip itu sejatinya telah melekat dan jadi bagian hidup mereka. Jika rakyat sudah dewasa dan menunjukkan kedewasaannya, proses pemilihan kepala daerah pun niscaya berlangsung aman dan damai.

Semua tentu berharap situasi aman dan damai terus terjaga sejak mulai pencalonan hingga penghitungan suara betul‑betul rampung. Setelah itu pemenang menjalankan amanat rakyat dengan penuh tanggungjawab, pecundang menerima kekalahannya dengan lapang dada. Pemenang dan pecundang bersama‑sama bahu‑membahu berjuang memajukan daerahnya tanpa melihat lagi siapa kalah siapa menang. ***