Posts Tagged ‘politik

02
Okt
16

Marwah, Raja, dan Nyawa

2016-10-02-20-39-52

Seorang cendekiawan terkemuka, doktor lulusan Amerika Serikat, mengaku Dimas Kanjeng Taat Pribadi Sang “Raja Probolinggo” adalah guru besarnya. Bu doktor yakin, lelaki yang ditangkap karena diduga terlibat kasus pembunuhan itu bukan pengganda uang. Kanjeng punya “karomah” untuk memanggil uang, mengadakan bukan menggandakan, katanya.

Ia pun mengutip sejawatnya, yang katanya seorang doktor juga, bahwa Dimas adalah seorang yang sudah mencapai ‘transdimensi’ yakni bisa melihat dimensi yang tidak bisa dilihat manusia lain. Karena itu, ia bisa memindahkan suatu benda tanpa terlihat. “Atas izin Allah ia bisa melihat satu ruang penuh uang (yang tidak bisa dilihat manusia biasa).”

Ihwal bersangkut-paut uang senantiasa menarik. Apalagi bisnis atau praktek lain yang dianggap bisa mengalirkan keuntungan secara cepat. Orang seakan tak pernah jera, kapok, belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya sehingga dari masa ke masa selalu saja ada yang jadi korban.

Di Jawa Barat, pernah muncul Ahmad Zaini yang mengaku memiliki warisan yang nilainya berpuluh kali lipat dari nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Harta itu dalam bentuk emas lantakan tersimpan di sejumlah bank di luar negeri. Dia merelakan hartanya dijadikan modal usaha. Syaratnya para pengusaha harus mengajukan proposal proyek, dia akan mengucurkan dana.

Orang pun berbondong-bondong mengajukan proposal, lalu menanti penjelasan teknis yang kemudian disampaikan dalam sebuah forum di sebuah resort di kawasan wisata kelas satu di Bandung. Berita pun meluas, diikuti pro-kontra yang ramai, setelah ternyata apa yang dijanjikan itu tidak terbukti.

Di Kalimantan Selatan, kalangan pebisnis pernah terkaget-kaget oleh munculnya seorang pemuda yang namanya berkibar sebagai pengusaha lintas-bidang. Belakangan ia disebut ustad, setelah mengembangakn bisnis keuangan yang dia sebut sebagai pelaksanaan konsep mudarabah, alias bagi hasil sesuai syariat Islam.

Pria ini memutar uang konon melalu perdagangan permata, intan, dan berlian. Ia membeli tunai sebutir intan seharga tiga milyar rupiah tanpa proses berbelit, seperti layaknya orang beli sepotong pisang goreng. Ia membeli sebagian saham maskapai penerbangan Merpati yang kala itu sedang klenger. Belakangan, polisi menagkapnya. Ribuan pengikutnya sekaligus investor, gigit jari. Kini sang ustad masih mendekam di penjara.

Peristiwa serupa senantiasa berulang, baik yang berbau klenik sebagaimana yang pernah melibatkan seorang mantan menteri agama, atau seolah-olah rasional dan masuk akal sebagaimana yang dipraktekkan para pengelola arisan berantai via online, maupaun permainan berbasis uang (money game). Orang tak pernah kapok juga, sampai kini muncul Dimas Kanjeng.

Demikianlah, heboh “raja” pengganda uang ini masih terus menghiasi media, seakan tidak ada lagi topik lain yang lebih masuk akal yang layak dibahas. Apalagi setelah seorang tokoh yang dikenal sebagai ilmuwan, mantan anggota parlemen, pengurus ikatan cendekiawan muslim, membela sang raja jejadian itu mati-matian.

Berikutnya, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat –lembaga sangat terhormat dan setara kepala negara– di negeri ini, turut ambil bagian. Para anggota Komisi Hukum DPR RI itu meninjau pedepokan sang tersangka, lalu menyambanginya di tahanan Polda Jawa Timur sehingga menarik perhatian media.

Perbincangan publik pun berkutat pada persoalan benar tidaknya kemampuan sang tokoh memanggil, mengadakan, menggandakan –apa pun istilahnya untuk mejadikan ada dari tiada– uang. Orang pun ramai membahas mengapa tokoh-tokoh besar, berilmu, berpangkat, berpengaruh, menjadi bagian dari ribuan pengikut raja jejadian itu, seolah mengesampingkan latar belakang penangkapannya.

Ya, Dimas Kanjeng Taat Pribadi, ditangkap di padepokannya, 22 September 2016, atas dugaan mendalangi pembunuhan dua bekas anak buahnya. Dua orang ini dihabisi lantaran dicurigai akan membuka rahasia bagaimana dia menggandakan uang pengikut. Satu di antara korban, diberitakan pernah diutusnya mengirim diam-diam sekoper uang ke tempat tinggal seorang cendekiawan, sehingga kiriman itu seolah muncul dari alam gaib.

Dua nyawa telah melayang, dan keduanya seolah dilupakan begitu saja. Ada baiknya, publik kembali ke muasal kisah ini, yakni betapa uang telah membutakan banyak orang. Uang telah membuat orang tega menghabisi sesamanya.

Persoalan uang dan pengadaannya tampaknya jauh lebih menarik daripada hilangnya nyawa dua tulang punggung sebuah keluarga. Berapa triliun rupiah pun diadakan, tak mungkin menghidupkan kembali siapa pun yang telah meninggal. Juga kedua pengikut sang “raja” itu yang akan membuka kebohongan tuannya dan mewartakan kebenaran. (*)

01
Sep
16

Mengeroyok Ahok

 ahok

MAKIN berderet tokoh-tokoh yang namanya disebut-sebut sebagai layak dimajukan sebagai calon Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Percaturan terutama di kalangan elite politik di tanah air –lebih tepat di Jakarta– seolah hanya terfokus pada bagaimana caranya mekanisme demoksrasi digunakan untuk “menggulingkan” Basuki Tjahaya Purnama, alias Ahok, dan menggantikannya dengan tokoh yang mereka anggap sesuai.

Percaturan kian memanas setelah Ahok memutuskan maju melalui partai-partai yang telah menyatakan bersedia mengusungnya. Sebelum ini ia selalu meyakinkan publik hendak maju melalui jalur perseorangan atas dukungan para relawan “Teman Ahok”.

Sejauh ini popularitas dan kemungkinan keterpilihan Ahok memang masih tetap tinggi dibanding orang-orang yang namanya disebut-sebut. Selain karena memang belum ada tokoh lain yang secara tegas menyatakan diri maju ke arena pemilihan, calon yang disodorkan (disebut-sebut) oleh partai pun belum meyakinkan.

Belakangan malah muncul nama tokoh-tokoh dari Jawa Tengah yang konon akan sepadan jika dipertandingkan “melawan” Ahok. Bahkan nama Ganjar Pranowo, Hendrar Prihadi, dan Yoyok Riyo Sudibyo –mereka adalah Gubernur Jateng, Walikota Semarang, dan Bupati Batang– pun masuk “bursa” bersama Budi Waseso, Kepala Badan Nasrkotika Nasional.

Nama-nama itu melengkapi nama yang sudah disebut-sebut terdahulu, mulai dari Sjafrie Sjamsudin, Sandiaga Uno, Yusril Ihza Mahendra, Rizal Ramli, Ridwan Kamil dan Tri Rismaharini. Kecuali Sandiaga, Yusril, Sjafrie, dan Rizal, semua nama yang disebut itu adalah tokoh-tokoh muda dan pembaharu di daerah yang dipimpinnya.

Sebuah survei yang dihela Juni lalu menunjukkan Ahok masih unggul dibanding nama 17 tokoh lain yang dicantumkan. Berdasarkan hasil survei itu, elektabilitas –kemungkinan keterpilihan– Ahok mencapai 49,3 persen, ia masih di atas Ridwan Kamil (Walikota Bandung) dengan elektabilitas sebesar 9,3 persen. Tokoh-tokoh lain berkisar antara 0,2 sampai 6,8 persen.

Survei politik seperti ini tentu saja belum bisa jadi patokan utama dan tidak mungkin memotret aspirasi segenap warga DKI, bahkan dalam beberapa kasus pernah terjadi sebaliknya, apa yang digambarkan survei ternyata berbanding terbalik pada hasil pelaksanaan pemilihan. Apalagi perilaku pemilih Indonesia demikian cair, tidak bisa ditebak dan tidak selalu konsisten.

Hiruk-pikuk politik di Jakarta mungkin tidak terlalu penting bagi publik di daerah, namun ia tetap menarik dicermati terutama ketika belakangan ini justru nama-nama tokoh dari daerah yang disebut-sebut dan “dibetot-betot” untuk maju ke pemilihan gubernur.

Hal lain yang menarik adalah, hampir semua perbincangan, percakapan, diskusi, dan latar belakang serta alasan mengajukan nama-nama itu semata untuk menandingi, melawan, menggulingkan, dan mengalahkan Ahok, seakan ia adalah “musuh” bersama yang demikian kuat hingga perlu ramai-ramai dijatuhkan. Apa pun caranya.

Nyaris tak ada yang menyatakan bahwa, nama “X” diajukan karena akan mampu melayani lebih baik lagi warga Jakarta yang demikian heterogen, membangun berbagai kebutuhannya dan menyejahterakannya. Bersamaan dengan itu disorongkan bukti-bukti dan gagasan serta visinya yang diyakini akan bisa lebih baik dari apa yang sudah dilakukan pejabat sebelumnya.

Di luar itu semua, dinamika politik Jakarta tetap menarik bagi daerah karena Jakarta adalah miniatur paling lengkap negeri ini dari berbagai aspeknya, termasuk dari aspek politik. Apa yang terjadi sekarang ini adalah gambaran, seperti itulah proses dan dinamika politik di negeri ini hari-hari ini.

Ia merefleksikan kian terkikisnya kepercayaan dan loyalitas terhadap partai politik, bersamaan dengan makin samarnya peran mereka bagi kehidupan keseharian masyarakat. Situasi ini bisa saja terjadi karena tidak adanya atau sangat kurangnya kader-kader partai politik yang dekat dan dicintai rakyat karena kiprahnya memang nyata.

Namun proses ini tetap harus dijalani karena sudah jadi kesepakatan bersama bahwa demokrasi adalah jalan terbaik saat ini bagi bangsa ini yang baru lahir kembali melalui pembedahan total reformasi enam belas tahun silam. Pemilihan kepala daerah di Jakarta betul-betul menjadi cermin atas realitas politik mutakhir di tanah air.

Jika berlangsung tepat sesuai dengan semangatnya, momentum ini tentu merupakan peningkatan kualitas demokrasi. Apalagi rakyat masa kini di mana pun sudah tidak sudi lagi terus menerus dikibuli. Mereka pasti akan memilih pemimpin yang paling sesuai aspirasinya, dan tidak akan menjatuhkan pilihan pada orang yang cuma berkoar-koar mengobral janji dan sibuk memoles diri. (***)

21
Okt
13

Borneo: Darurat Vs Mafia

Gambar
AUDIT Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas 247 perusahaan tambang batu bara di Kalsel dan Kaltim menunjukkan, 64 di antaranya tak memiliki rencana reklamasi. Terungkap pula ada 73 perusahaan yang tidak menyetor uang jaminan reklamasi. Tragisnya, perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang mengupas dan mengeruk sekitar 100.880 hektare lahan, baru mereklamasi 4.730 hektare saja.

Angka-angka yang dipaparkan anggota IV BPK RI, Ali Masykur Musa beberapa waktu lalu, itu seharusnya mencengangkan banyak pihak, sekaligus menyentakkan kesadaran bahsa jika kondisi seperti hari-hari ini dibiarkan, maka satu dua dekade ke depan bumi Borneo suda betul-betul tak akan memberikan banyak harapan lagi.

Substansi dari yang disampaikan BPK ini sebenarnya bukan hal baru. Sudah sejak tiga dekade silam, para penggiat lingkungan mengkritisi eksploitasi besar-besaran atas Kalimantan yang hanya dikendalikan kepentingan modal.

Mestinya rakyat Indonesia adalah penikmat utama kekayaan alam yang dikelola secara bijak dengan memperhatikan keseimabangan lingkungan. Kenyataan hari ini sekitar 70 persen izin penambangan minyak dan gas dikuasai pihak asing. Penguasan modal asing atas pertambangan batu bara, bauksit, nikel, dan timah, mencapai 75 persen. Bahkan 85 persen tambang tembaga dan emas dipegang pihak asing.

Pertamina sebagai BUMN migas kita hanya menguasai 17 persen produksi dan cadangan migas nasional. Sementara, 13 persen sisanya adalah sumbangan perusahaan swasta nasional.

Energi fosil seperti minyak, batubara dan gas bebarapa tahun ke depan pasti akan habis. Sudah saatnya berpikir mengenai energi terbarukan sebagai pengganti atau alternatif.

Teknologi hijau untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari lingkungan yang mampu menjaga kelestarian lingkungan dan berkelanjutan, seharusnya menjadi sandaran utama setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Namun, pemerintah sendiri tampaknya tak memiliki kepekaan itu. Berbagai kebijakan justru sekan kian mempermudah para pemodal mengeksploitasi habis-habisan semua sumber kekayaan bumi di tanah air.

Akibatnya aktifitas pertambangan kian menggila. Penambang legal dan yang tidak legal hampir tak bisa lagi dibedakan, karena pada titik tertentu mereka sebenarnya bergandeng dalam sebuah persekongkolan canggih.

Situasi seperti ini, ditambah berbagai ketentuan yang seakan mengiokat tapi sebenarnya memberikan celah-celah baru untuk disimpangkan, telah kian memperkokoh posisi dan praktik-praktik mafia. Persekutuan canggih antara birokrat penguasa dengan pengusaha –hitam maupun putih– dan para penegak hukum di semua lini dan tingkatan telah menyebabkan kerusakan alam di tanah Kalimantan ini semakin parah.

Pemberantasan atas mafia hukum dan mafia tambang yang pernah dicanangkan pertengahan 2010, hingga kini tak terdengar hasilnya. Berbagai kasus yangn merugikan masyarakat, bahkan yang sampai memakan korban jiwa, seolah hilang ditelan bumi.

Kasus pembunuhan guru sekolah dasar (SD) Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, misalnya. Atau pembunuhan terhadap seorang pemilik lahan di Desa Tungkaran Pangeran Batulicin tahun 2007. Kedua kasus ini tak pernah terungkap secara terang, karena selelu terkesan ada upaya-upayan mengaburkan dan mengalihkannya.

Belum lama ini warga dikejutkan oleh pembunuhan sadistis atas seorang pengelola persewaan alat berat. Banyak pihak yakin peristiwa keji inin bukan semata tindak kriminal murni, melainkan ada kaitan dengan praktik mafia tambang. Kekejian atas korban, seolah dimaksudkan sebagai pesan terhadap lawan-lawannya.

Praktik lain bisa pula berbentuk kriminalisasi atas orang atau pihak yang dianggap menghalangi atau akan mengganggu para mafia tambang itu. Pernah terjadi seorang pengurus koperasi dipenjarakan atas tuduhan penambangan liar, setelah itu lahannya di ambilalih dan dikuasai pihak lain.

Gambaran ini tak lain sekadar jadi pembanding atas apa yang dikemukakan pihak BPK, bahwa penertiban atas berbagai pernik bisnis tambang di bumi Kalimantan, tirak pernah akan berhasil jika tidak disertai penegakan hukum.

Di sisi lain, fakta-fakta di lapangan –meski tidak terbuka– dan pengalaman dari masa ke masa masa menunjukkan bahwa hukum seakan tidak punya kekuatan ketika ia dihadapkan dalam konteks bisnis tambang. Sebaliknya, seringkali hukum justru dijadikan alat pembenar bagi ketidakbenaran praktik ilegal, bahkan sering pula dijadikan alat mengkriminalkan pihak yang sesungguhnya berhak.

Penegakan hukum dalam konteks apa pun, hanya mimpi yang tak akan pernah terlaksana sepanjang para aparatnya terlibat dan jadi bagian dari praktik-praktik ilegal itu. ***

01
Feb
10

Syahwat Politik


PEMILIHAN umum Kepala Daerah  di Kalimantan Selatan berlangsung Juni 2010. Dalam tempo yang relatif bersamaan pula, berlangsung hal sama di Kalimantan Tengah.

Secara formal, pemilu belum dimulai karena proses resminya baru akan diawali sekitar akhir Maret. Namun sejak akhir tahun lalu gema pesta demokrasi ini sudah terasa. Bahkan kini para kandidat tanpa malu-malu jor-joran berkampanye mengumbar syahwat politik  melalu aneka macam cara.

Ada tujuh pemilu kepala daerah yang serentak digelar pada bulan yang sama di Kalsel, yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dua pemilihan walikota dan wakil walikota, serta empat pemilihan bupati dan wakil bupati. Semantara di Kalteng ada empat pemilihan kepala daerah.

Bisa dipastikan, dinamika sosial selama enam bulan ke depan akan sangat dijalari gejolak politik di dua provinsi bertetangga ini. Pengerahan sumber daya dan sumber dana daerah akan tercurah pada agenda rutin lima tahunan ini, demi memenuhi hasrat politik para pelakunya.

Pengaruhnya akan langung dirasakan oleh masyarakat umum, dan oleh kalangan dunia usaha. Masyarakat umum di beberapa daerah akan merasakan, pada skala tertentu, layanan terhadap mereka akan terganggu oleh aktivitas kepala daerahnya yang maju lagi ke arena pemilihan.

Sulit memisahkan peran antara dia sebagai calon kepala daerah, dengan dia sebagai pemangku jabatan yang kepadanya melekat berbagai keistimewaan perlakuan. Diakui atau tidak, hal ini tetap akan membawa implikasi terhadap kelancarana dan kenyamanan pelayanan terhadap warga.

Di sisi lain, dunia usaha akan terpengaruh oleh perputaran dana yang terkonsentrasi pada bisnis politik, atau bisnis yang terkait dengan aktivitas politik. Dalam periode tertentu, sektor bisnis lain bisa jadi mengalami stagnasi atau bahkan penurunan.

Namun proses ini tetap harus dijalani karena sudah jadi kesepakatan bersama bahwa demokrasi adalah jalan terbaik saat ini bagi bangsa kita yang baru lahir kembali melalui pembedahan total reformasi sebelas tahun silam.

Idealnya, pemilihan langsung bisa jadi obat mujarab bagi borok- borok demokrasi. Dengan catatan, pemilihannya berlangsung jujur, adil, lurus, polos, tanpa tekanan, tanpa politik uang. Meski kita semua paham bahwa mesin politik saat ini tak pernah bisa bergerak tanpa bahan bakar bernama uang.

Kita tentu pula maklum, pemilihan kepala daerah secara langsung memerlukan dana sangat besar, mulai dari ongkos sosialisasi, kampanye para calon, biaya penyelenggaraan, upah para penyelenggara, dan lain sebagainya. Padahal pemerintah tidak cukup makmur untuk menggelontorkan dana tanpa batas bagi terselenggaranya demokrasi seperti ini.

Pemerintah –pusat dan daerah– tentu saja sudah menyusun anggaran untuk membiayai perhelatan demokrasi ini. Namun sudah bisa dipastikan dana itu tidak akan mencukupi. Di sinilah celah itu terbuka. Orang atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin diambil oleh kepala daerah terpilih, tentu tak akan menyia-nyiakan celah itu.

Taruhlah juragan tambang liar, pengelola judi, pelacuran, bisnis kayu curian atau mereka yang selalu berlindung di balik bisnis “Spanyol” alias separo nyolong, pasti akan mengerahkan segala sumberdaya dan dananya agar kepala daerah terpilih merupakan orang yang tidak akan mengusik bisnis mereka.

Jika kalangan ini –yang menguasai uang– bisa mengongkosi seorang calon kepala daerah supaya terpilih, tentunya sang kepala daerah terpilih akan memihak mereka. Bagaimanapun, kebijakan mereka nanti tidak akan bisa terlepas dari balas budi sang pemodal.

Jika sudah sampai pada tahap demikian, semangat demokratisasi yang terkandung dalam pemilihan langsung kepala daerah, tentu hanya akan jadi bungkus yang akan membuat kita “seolah-olah” demokratis. Padahal semua dari kita tentu sepakat, pemilihan langsung kepala daerah adalah wujud sejati kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

Jika berlangsung secara tepat sesuai dengan semangatnya, momentum ini tentu merupakan peningkatan kualitas demokrasi. Setidaknya, keinginan rakyat untuk memilih pemimpin mereka tidak lagi dialirkan melalui wakil yang selama ini justru tampak lebih sering mendustai pihak yang diwakilinya.

Apalagi rakyat masa kini di mana pun sudah tidak sudi lagi terus menerus dikibuli. Mereka pasti akan memilih pemimpin yang paling sesuai aspirasinya, dan tidak akan menjatuhkan pilihan pada orang yang cuma berkoar-koar mengobral janji dan sibuk memoles diri.

13
Jan
10

Mulutmu!

SKANDAL Bank Century terus menggelinding sebagai isu panas yang hari-hari ini disodorkan kepada publik sebagai tontonan siaran langsung televisi. Melalui siaran itu publik di seluruh pelosok tanah air bisa menyaksikan, mengikuti, dan menyimak, bagaimana para wakil rakyat mengupas, meneliti, mencari jawaban, menuntut penjelasan dari berbagai pihak terkait.

Berbagai hal yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai keganjilan dalam proses pengucuran dana talangan pemerintah terhadap bank kecil yang kolaps karena salah urus itu, dipertanyakan oleh para anggota Panita Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada orang-orang yang dianggap terlibat.

Hal yang paling ingin ditekahui publik adalah bagaimanakah nasib duit rakyat sebesar Rp 6,7 triliun? Mengapa dana sebesar itu dengan mudah diberikan oleh pemerintah? Atas pertimbangan apakah Bank Indonesia merekomendasi untuk memberi dana talangan kepada institusi bodong seperti Bank Century.

Seputar itulah tanya jawab para wakil rakyat dengan orang-orang yang dianggap terlibat dalam skandal ini. Dewan telah memanggil dan memintai keterangan para pejabat tinggi baik yang sudah tidak lagi menjabat, maupun yang justru telah menduduki jabatan lebih tinggi dari sebelummya.

Publik belum bisa menangkap arah penyelesaian kasus tersebut, karena memang masih dalam proses yang kali ini sudah masuk ke parlemen, sudah di lembaga tertinggi, lembaga wakil rakyat. Artinya, persoalan ini betul betul serius, menyangkut kepentingan bangsa dan negara, menyangkut kepentingan rakyat dan kelangsungan hidupnya. Jika tidak, tak mungkin masalah ini sampai ditangani DPR.

Sebagai lembaga tertinggi, DPR tentu merupakan lembaga terhormat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya pun, pasti menggunakan tata cara yang bersandarkan pada kaidah-kaidah moral dan budi pekerti sebagaimana yang lazim berlaku dalam forum terhormat. Orang-orang yang hadir mengikuti agendanya tentu juga terikat –sertidaknya harus bisa menyesuaikan diri– dengan kehormatan forum dan lembaga tersebut.

Di luar penting dan seriusnya masalah yang dibahas, publik beruntung dapat menyaksikan juga pola perilaku para pembahas, dan mereka yang –dengan berbagai status dan jabatannya– turut hadir dalam forum yang seharusnya terhormat itu. Publik dengan leluasa menyaksikan debat antara wakil-wakil rakyat dengan orang-orang yang dimintainya keterangan. Atau, juga di antara mereka sendiri, maupun perilaku orang yang hadir dalam forum tersebut.

Peristiwa pertama yang sangat mengejutkan dan seharusnya mencederai perasaan publik adalah ketika seroang wakil rakyat memaki dengan kata-kata amat kasar, ketua sidang. Kata-kata yang hanya pantas diucapkan di jalanan dalam konteks orang jalanan, tentu tak layak digunakan seorang wakil rakyat dalam forum terhormat yang sedang membahas persoalan besar bangsa dan negara.

Peristiwa berikut adalah ketika seorang yang turut hadir langsung –meski bukan peserta– dalam sidang parlemen itu memaki dan menghujat seorang wakil presiden. Betul bahawa yang bersangkutan hadir sebagai mantan gubernur BI, bukan sebagai wakil presiden, namun hal itu tak membuat siapa pun bebas memaki, menghujat, melontarkan kata-kata kotor. Insiden serupa, terjadi hari berikutnya di tempat sama kepada menteri keuangan.

Jangankan kepada orang yang telah dipercaya –dipilih rakyat– untuk jadi (wakil) pemimpin negeri atau kepada menteri, kepada sesama rakyat biasa pun, hujatan dan hinaan adalah perbuatan yang tidak patut. Jangankan di ngedung  dewan, yang jadi simbol kehormatan rakyat atas kedaulatannya, di jalanan pun baku-maki tentulah bukan hal yang pantas.

Betul bahwa kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat dijamin serta dilindungi undang- undang. Namun dalam konteks kebebasan itu pula seharusnya kita menjunjung tinggi kehormatan dan penghargaan atas sesama. Apa yang dipertontonkan seorang wakil rakyat yang memaki sejawatnya dalam forum terhormat yang terbuka untuk umum, tentu tidak mencerminkan penghormatan dan penghargaan tersebut.

Demikian pula apa yang ditunjukkan seorang aktivis yang neghujat  wakil presiden, dan dua mahasiswa yang memaki menteri di sela-sela forum terhormat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, tentu bisa kita kelompokkan ke dalam perbbuatan yang tidak patut, tidak menunjukkan budi pekerti dan penghormatan atas sesama.

Predikat wakil rakyat, aktivis prorakyat, mahasiswa, tidak serta merta mengesahkan seseorang untuk bertindak-tanduk dan berperilaku sekehendak hati tanpa memperhatikan tata krama dan sopan santun. Predikat-predikat itu seharusnya justru mencerminkan sosok dan jatidirinya sebagai manusia, sebagai orang yang memang patut menyandang predikat tersebut.

Masyarakat tentu akan marah jika dikatakan bahwa sosok wakil rakyat, aktivis, mahasiswa  yang gampang memaki adalah, adalah cerminan dari karakter asli mereka. Perilaku seperti itu hanya menunjukkan bahwa orang-orang tersebut –meski sudah dibajui wakil rakyat, aktivis, maupun mahasiswa– ternyata belum bisa mengendalikan ucapannya, belum bisa mengendalikan dirinya sendiri.

Bagaimana mungkin seseorang diberi kepercayaan untuk mengendalikan urusan yang begitu besar seperti membongkar kasus skandal Bank Century,  jika mengurus diri sendiri saja tak becus. Jadi, sebelum membongkar tuntas kasus itu, sebelum menggerakan dinamika mengelola negara dan bangsa, ada baiknya kita semua bercermin untuk meneropong diri kita masing- masing. Sudah patutkah atau belum? ***

07
Jan
10

Tradisi Cendekia

BOLA api skandal Bank Century masih terus menggelinding, dan panasnya menjalari pihak- pihak yang dindikasikan terkait. Di Senayan, para wakil rakyat sibuk membedah dan berusaha menguarai misteri di balik kasus itu. Sejumlah (mantan) petinggi Bank Indonesia (BI) sudah dipanggili dan dimintai keterangan. Diskusi dan debat mengenai hal itu juga berlangsung dalam berbagai forum, remsi maupun tidak.

Di luar persoalan inti, heboh yang meledak menyusul terbitnya buku Membongkar Gurita Cikeas, di Balik Skandal Bank Century juga masih berbuntut. Selain diskusi yang membahas isi buku karya George Junus Aditjondro itu, muncul pula kasus hukum yang melibatkan sang pengarang menyusul tindakannya menampar seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam sebuah diskusi.

Di tengah keramaian itu muncul pula pihak-pihak yang memanfaatkan situasi. Mulai dari pembajak buku dengan cepat memanfatkan promosi gratis liputan media atas kontroversi dan langkanya buku tersebut di pasaran, penjual buku yang melipatgandakan harga, sampai penulis yang dengan segera menerbitkan publikasi yang berbau Cikeas, Bank Century, maupun George J Aditjondro.

Satu di antara publikasi itu, kemarin diluncurkan. Judulnya Hanya Fitnah & Cari Sensasi, George Revisi Buku. Bentuknya seperti buku, tebalnya 31 halaman, dicetak di atas kertas putih mengilap, menampilkan foto dan ilustrasi berwarna. Meski penulisnya menepis jika karyanya itu disebut sebagai tandingan atas buku George, orang justru  menganggap sebaliknya. Karena, publikasi itu dilakukan di tengah serunya kontroversi atas isi buku tersebut.

Buku Gurita Cikeas memancing pro-kontra yang keras dan tajam. Selain karena menyentuh isu aktual yakni skandal Bank Century, juga karena memuat hal yang menyangkut tokoh-tokoh yang sedang berkuasa dan yang berada di lingkaran kekuasaan. Banyak pihak menganggap buku itu sekadar sensasi, sampah, bahkan fitnah. Namun tak kurang pula pihak yang menganggap isi buku itu menguak apa yang selama ini tak tersingkap kepada publik.

Tiga tahun sebelum ini, George menulis buku Korupsi Kepresidenan Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa. Sebelum itu, dia menulis Dari Soeharto ke Habibie. Buku-buku itu, juga sebagian besar buku yang ditulisnya, berisi tentang saling-silang gurita korupsi menjalari hampir semua sendi kehidupan bangsa Indonesia.

Ada atau tidak kontroversi mengenai buku itu, sikap kita terhadap korupsi tentu sudah jelas. Kita telah menyaksikan dan merasakan bagaimana korupsi dan kronisme telah menghancurkan ekonomi negara. Di masa lalu, dengan sokongan dari partai penguasa dan militer, istana seakan dikelilingi koruptor yang mencari keuntungan buat diri mereka sendiri.

Kita tentu harus sepakat bahwa pemberantasan korupsi hendaknya tidak terfokus pada tokoh, melainkan pada sistem. Sistem kapitalis secara otomatis dapat menciptakan peluang korupsi dan suap, karena di dalamnya terjadi tawar menawar antara penguasa dan pemilik modal. Apalagi ketika hukum ternyata tidak bisa menuntaskan korupsi, melainkan justru jadi ajang korupsi pula.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, banyak pihak menganggap Gurita Cikeas tak bisa dihadapkan langsung dengan Hanya Fitnah. Jika banyak pihak menganggap isi buku pertama adalah picisan dan sampah karena cuma gabungan dari berbagai sumber sekunder, seperti internet, jurnal, dan koran, maka buku kedua adalah tanggapan penulisnya terhadap penggalan- penggalan isi buku pertama.

Kita tentu tidak dalam posisi menilai kedua buku itu baik atau buruk, sempurna atau tidak, serius atau asal-asalan, sahih atau daif,  sebab yang paling penting adalah apa manfaat yang bisa direguk oleh masyarakat dari keduanya dan dari keriuhrendahan kontroversi, diskusi, dan debat –yang kadang melenceng menjadi debat kusir itu.

Hal paling utama tentu saja manfaat intelektual. Jika semua kontroversi itu berlangsung dalam semangat kecendekiaan, maka masyarakat makin diajak memasuki ruang terbuka bagi dialog yang cerdas. Dialog yang mengetengahkan argumen logis. Dialog yang menjunjung tinggi kehormatan nalar, menghormati perbedaan pandangan, dan lebih mengutamakan otak daripada otot. Lebih mendahulukan pikiran daripada pukulan.

Pendapat dihadapkan dengan pendapat, pemikiran dilawan oleh pemikiran, gagasan diadu dengan gagasan, fakta dibandingkan dengan fakta. Tradisi kecendekiaan seperti itu perlu terus ditumbuhkan dan makin dikembangkan untuk mengisi dan memaknai era keterbukaan yang hari- hari ini sudah dinikmati.

Tanpa tradisi kecendekiaan yang disertai kedewasaan, keterbukaan hanya akan menghasilkan kebebasan tanpa batas. Di mana orang seakan bebas mencaci-maki, bebas memfitnah, bebas berbuat seenaknya. Hal itu tentu sangat tidak diharapkan siapa pun, karena hanya akan menyeret kita pada konflik yang meluas. Tidak saja konflik ‘pemikiran’ tapi konflik fisik antarindividu, bahkan antarkelompok dan antargolongan.**

07
Jan
10

membaca wasiat

KEPERGIAN KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meninggalkan warisan yang tak ternilai. Wasiat tak tertulisnya dia utarakan melalui sepak terjang dan lontaran-lontaran pemikiran. Wasiat itu harus dibaca dan dimaknai sebagai spirit kebhinnekaan, ruh demokrasi, bagi kehidupan anak-anak bangsa yang ditinggalkannya.

Belum genap sepekan, ibaratnya air mata duka belum kering dan tanah makam pun masih gembur sepeninggal Gus Dur, sudah muncul klaim, pengakuan sempit mengenai wasiat, restu, amanat, yang oleh masing-masing orang diterjemahkan sesuai dengan kepentingannya.

Sekadar contoh, tokoh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sedang berseberangan sama-sama mengaku diwasiati untuk menyelamatkan partai yang didirikan Gus Dur itu. Satu pihak menyatakan mendapat amanat untuk memprakarsai islah, rekonsiliasi, rujuk.

Pihak lain menyatakan, kepadanyalah Gus Dur berwasiat agar membersihkan partai dari orang-orang yang perilaku politiknya kotor. Pihak lain lagi meyakinkan bahwa tak ada wasiat politik apa pun dari Gus Dur bagi kedua belah pihak yang berseteru itu. Di luar partai, ada pula orang yang dengan sangat percaya diri menyatakan memperoleh restu Gus Dur untuk maju ke pemilihan kepala daerah.

Terlepas dari benar atau tidaknya pengakuan-pengakuan tersebut — karena memang tak akan dapat dikonfirmasi– hal paling penting dicermati, adalah sedemikian mudahnya orang memanfaatkan kepergian tokoh besar itu untuk kepentingan individu dan kelompoknya.

Tidak adakah sedikit rasa hormat, sekadar untuk menunda pelepasan birahi politik? Atau sedemikian buta-tulinyakah tokoh-tokoh yang berkepentingan –dengan wasiat, restu, dan apa pun– itu sehingga tak kuasa menanti suasana duka berlalu dahulu? Bukankah akan lebih baik mempercakapkan hal itu manakala situasi sudah tenang, emosi sudah stabil, dan pikiran sudah jernih kembali?

Namun itulah yang sedang terjadi. Pelajaran, wasiat, dan warisan yang selama ini dipersembahkan Gus Dur, tampaknya belum juga bisa diterima, diserap, dan diterjemahkan dengan baik. Kita masih tetap berpikir untuk diri dan kelompok. Padahal, Gus Dur telah memberikan teladan konkret tentang bagaimana dia menghablurkan diri demi kepentingan kebersamaan sebagai bangsa. Meski untuk itu, dia harus melepaskan kepentingannya sendiri.

Harus kita akui, pemikiran Gus Dur yang tajam dan cemerlang terutama dalam soal soal kebangsaan khususnya tentang kesatuan dalam perbedaan dan kebedaan dalam persatuan, telah berperan besar bagi perjalanan bangsa. Sikap dan perilaku itulah yang mesti diikuti, ditiru, dan dilaksanakan dalam tindak-tanduk keseharian.

Wasiat dan warisan yang selama ini diamanatkan Gus Dur, haruslah dibaca sebagai sikap saling menghormati segala bentuk perbedaan demi tercapainya tatanan masyarakat yang demokratis. Perbedaan adalah kodrat yang menjadi rahmat bagi manusia, karena di antara perbedaan itu kita menemukan kesamaan untuk mengikat persatuan.

Sikap seperti itulah yang hari-hari ini diperlukan dalam kehidupan kita sebagai bangsa yang sedang memasuki –dan larut dalam eforia– kebebasan, karena tanpa toleransi dan tanpa penghormatan atas hak-hak dasar pihak lain, kebebasan justru bisa menimbulkan perpecahan. Tanpa adanya saling pengertian dan saling memahami, kebebasan satu pihak hanya akan bermakna sebagai ketidakbebasan bagi pihak lain.

Gejala ke arah perpecahan dengan mudah kita temukan di hampir semua segi kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, bahkan dalam kehidupan keberagamaan. Karena itulah, sebelum telanjur mengumbar hasrat politik, alangkah baiknya jika politisi –dan semua anak bangsa– membaca dan merenungkan kembali wasiat sejati Gus Dur. ***