Posts Tagged ‘politisi

03
Mar
10

Wajah-wajah Memalukan

PERTUNJUKAN langsung alias reality show itu betul-betul memukau, tapi sekaligus memalukan. Disebut memukau, karena pertunjukan yang digelar di panggung politik terbesar di Senayan Jakarta Selasa (2/3) siang itu, memperlihatkan perilaku tak terpuji para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dibilang memalukan, karena para pemeran pertunjukan yang disaksikan jutaan penonton televisi di seluruh tanah air ini, adalah wakil rakyat. Wakil –di mana pun– pasti mencerminkan pihak yang diwakilinya, padahal rakyat merasa perilaku mereka tidaklah seburuk apa yang ditunjukkan wakil-akilnya itu.

Demikianlah, hari pertama –dari dua hari yang dijadwalkan– Rapat Paripurna DPR dengan agenda pembacaan hasil penyelidikan Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century berakhir ricuh. Suasana di dalam gedung dewan yang terhormat itu mendadak berubah jadi seperti arena tawur emosi preman jalanan.

Adegan yang tersiar luas ke hadapan rakyat itu kontan saja memuncratkan pertanyaan. Dengan performa seperti itu, pantaskah mereka disebut wakil rakyat? Apakah mereka itu betul-betul memerankan wakil sejati yang menyuarakan hati nurani rakyat yang diwakilinya? Lebih ekstrem lagi, jika perilakunya seperti itu masihkah rakyat memerlukan wakil?

Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang kini melekat di kepala ratusan juta warga bangsa ini. Sebagai sebuah ilustrasi kecil, ratusan pesan singkat dan e-mail dari warga mengalir deras. Umumnya, mereka mengecam sekaligus mempertanyakan arti penting para wakil kita itu dengan bahasanya sendiri. Mulai dari bahasa yang halus sampai kasar.

Umpatan dan makian –seperti juga dilontarkan para wakil rakyat saat mengumbar jurus silat lidahnya dengan tekanan emosi yang tampak tak terkendali– publik ekspresikan sebagai wujud makin pudarnya kepercayaan mereka.

Namun benar-benar sedemikian burukkah wajah wakil kita? Mungkin tak terlalu sulit menjawab pertanyaan ini jika kita coba merunut dari akarnya, yakni sejak pola rekrutmen para wakil rakyat oleh partai politik, hingga kehadiran mereka sebagai orang yang mendadak jadi politisi.

Sejak awal, raw material calon anggota legislatif banyak yang bermasalah. Mereka yang lolos jadi wakil rakyat, banyak yang tidak matang secara intelektual, emosi maupun moral. Cara menyelesaikan masalah dengan cara adu kuat fisik bukti nyata ketidaksiapan mereka memanggul perannya yang secara struktural sangat terhormat, wakil rakyat.

Ini sekadar gambaran sederhana tentang akibat pola rekrutmen pencalonan anggota legislatif di tubuh parpol yang mengesampingkan kemampuan intelektual, emosional dan moral. Dalam menjaring jagonya untuk duduk menjadi wakil rakyat, partai politik lebih bersandar pada pertimbangan-pertimbangan politis kelompok.

Bukan hanya performa itu yang kini membuat rakyat mengelus dada. Realita politik saat ini, diwarnai putusnya bentang emosi antara rakyat dengan wakilnya. Ketika para wakil rakyat telah terpilih dan duduk sebagai pejabat negara, saat itu pula mereka sibuk dengan urusan pribadi dan kelompoknya.

Para wakil itu dengan cepat melupakan rakyat yang dengan segala ketidaktahuan, keluguan, dan kepolosannya telah memilih mereka. Lebih celaka lagi, terjadi kecenderungan nama rakyat dijadikan tameng untuk memperjuangkan kelompoknya.

Itulah parodi wakil rakyat di negeri kita. Meski merupakan hasil pemilihan langsung, mereka ternyata belum merasa harus mewakili orang yang memilih dan memberinya mandat. Bukankah seorang wakil itu seharusnya melaksanakan apa pun amanah, kehendak, harapan dan keinginan dari pihak yang diwakilinya.

Ya, anggota DPR adalah para wakil rakyat yang mewakili dan dipilih langsung rakyat. Jika ingin pararel dengan hal itu, mestinya mereka pada krdudukannya hari ini adalah orang yang berorientasi kepada apa yang dikehendaki rakyat.

Namun, seperti yang kita saksikan dalam “opera Senayan” terbaru ini, berbagai argumen, dalih, dan logika politik, dijalankan untuk jadi pembenar tindakan yang mereka lakukan. Mereka mungkin mengira bahwa rakyat bangga menontonnya.

Padahal para ‘penonton’ kini sudah lebih kritis dan cerdas. Mereka tahu betul apakah sajian Opera Senayan itu sesuai dengan ‘skenario’ mandat yang mereka berikan, atau tidak.

Kita berharap para aktor politik itu segera menyadarinya, sebelum para pentonton meninggalkan mereka dan ramai-ramai mencabut mandat. ***

18
Jan
10

Hasrat Berkuasa

HOROR itu tiba-tiba menyentak kembali. Lima potongan tubuh manusia ditemukan bercecer di tempat terpisah di Jakarta. Ibu kota geger.  Jika para juru berita televisi tidak sedang ‘menggoreng’ skandal Bank Century, sudah bisa dipastikan berita horor itu akan jadi topik besar dan menasional, yang akan terus menerus disajikan kepada publik sebagaimana kasus serupa yang terjadi dua tahun lalu.

Saat itu publik dikejutkan berita penemuan mayat terpotong tujuh di dua lokasi di Jakarta. Belakangan terungkap, ia adalah korban pembunuhan yang diikuti mutilasi. Pelakunya, Veri Idham Heniansyah alias Ryan, ternyata pula telah membunuh 10 korban lain. Semua mayat korban dikubur di pekarangan belakang rumah orangtua pelaku di Jombang, Jawa Timur.

Peristiwa terbaru di Jakarta juga menampilkan pola yang mirip, yakni keberuntunan. Korban bukanlah yang pertama, sebab sebelumnya sang pelaku telah menghabisi tujuh korban lain. Berbeda dengan kasus Ryan yang korbannya orang-orang dewasa, pada kasus terakhir korbannya adalah anak-anak berusia 9-12 tahun. Selain dibunuh dan kemudian dicincang, anak-anak lelaki itu juga mendapat kekerasan seksual, sebagaimana yang pernah terjadi pada kasus Robot Gedek beberapa tahun lalu.

Merujuk pada catatan yang ada, pembunuhan yang diikuti mutilasi mulai jadi berita di Tanah Air sejak 1960-an. Pelakunya, Aminah akhirnya mendekam di LP Bukit Duri. Ia membunuh korban kemudian menyembunyikannya di bawah tempat tidur dan dipotong sedikit demi sedikit dijadikan bahan dasar sayur sop yang dijual di kedainya. Satu dasawarsa kemudian, Nurdin Kotto, seorang pejabat swasta jadi korban pembunuhan dan mutilasi.

Pada 1980, seorang perempuan dicincang jadi 13 bagian. Potongan tubuhnya ditemukan di Jalan Sudirman Jakarta. Setelah itu, hampir tiap tahun terjadi horor serupa di berbagai tempat di Tanah Air.

Kian hari,  peristiwa serupa makin sering terjadi, dari lima kasus (2007) menjadi 12 kasus (2008). Dan, awal tahun ini dibuka oleh horor keji yang menimpa delapan anak. Pelakunya juga lelaki jalanan yang sangat boleh jadi, tiap hari jadi ‘pelindung’ atau bapak jalanan bagi anak-anak tersebut.

Fakta-fakta di atas tampaknya sekadar gambaran permukaan,  bahwa diam-diam sesungguhnya kita semua memiliki naluri keji yang bisa saja tiba-tiba terpancar tak terkendali di tengah suatu situasi.

Dari rangkaian peristiwa itu kita melihat kecenderungan, jika tidak karena dipicu orientasi materi, maka peristiwa itu dipicu oleh keinginan balas dendam atas masa silam dan hasrat untuk menunjukkan kekuasaan tak terhingga atas pihak lain.

Bagi sebagian orang, orientasi yang demikian tinggi atas materi bisa membuatnya tidak lagi menghargai (nyawa) orang lain. Bagi sebagian lain,  balas dendam atas kekalahan masa lalu bisa saja menjadi pemicu utama tindakannya menghalalkan segala cara, termasuk membunuh, untuk mengekspresikan bahwa dirinya mampu berkuasa atas pihak lain.

Peristiwa-peristiwa itu seakan meneguhkan keyakinan, bahwa kekejaman bisa muncul begitu saja dan menjalari karakter seseorang di antara sekelompok manusia. Perilaku macam itu bisa diidap siapa pun. Orang boleh saja bergidik, ngeri dan jijik. Bisa pula takut, jangan-jangan ada juga orang di dekatnya yang berperilaku seperti pembunuh kejam itu.

Tapi kalau ditelusuri ke belakang dan mencoba menatap realitas kekinian, rasanya kita tak perlu kaget benar. Apalagi takut. Bukankah di dalam diri tiap manusia pun ada unsur genetik yang mewarisi kecenderungan hewani seperti itu? Hanya saja, kekejian dan spirit membunuh tidak dipraktikkan langsung dengan mencincang sesama, melainkan dengan ‘membunuh’ peluang dan ‘memakan’ pihak lain.

Kenyataan sehari-hari menunjukkan dengan jelas, bahwa makin hari kita melihat kian banyak saja orang yang rakus dan buas. Mereka tak segan-segan ‘membunuh’ kawan, menipu teman, memeras orang lain, dan mengisap hak mereka.

Jadi, para pembunuh dan pelaku mutilasi itu mungkin belum apa-apa dibanding sebagian di antara kita yang kadang ternyata lebih keji dan kejam. Di gedung parlemen, misalnya, hari-hari ini kita menyaksikan bagaimana para politisi mencecar, menguliti, mencincang, dan –kalau perlu– menghabisi lawan politik atau pihak lain yang menurut mereka layak dihabisi.

Kita juga masih menyaksikan kekejaman serupa, entah itu di kamar-kamar birokrasi, gedung bursa, kantor penegak hukum, jalan, pelabuhan, pasar, dan di tempat lain.

Sebagian di antara kita yang bertabiat jagal itu seringkali tampil sedemikian elegan di balik jas dan dasi berkelas, bermobil mengkilap, beristri (dan selingkuhan) cantik, molek, dan seksi. Lebih hebat lagi, seringkali orang-orang macam itu merasa tidak sedang melakukan kekejaman dan kekejian, meski hampir tiap waktu ‘memakan’ sesama. ***

13
Jan
10

Mulutmu!

SKANDAL Bank Century terus menggelinding sebagai isu panas yang hari-hari ini disodorkan kepada publik sebagai tontonan siaran langsung televisi. Melalui siaran itu publik di seluruh pelosok tanah air bisa menyaksikan, mengikuti, dan menyimak, bagaimana para wakil rakyat mengupas, meneliti, mencari jawaban, menuntut penjelasan dari berbagai pihak terkait.

Berbagai hal yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai keganjilan dalam proses pengucuran dana talangan pemerintah terhadap bank kecil yang kolaps karena salah urus itu, dipertanyakan oleh para anggota Panita Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada orang-orang yang dianggap terlibat.

Hal yang paling ingin ditekahui publik adalah bagaimanakah nasib duit rakyat sebesar Rp 6,7 triliun? Mengapa dana sebesar itu dengan mudah diberikan oleh pemerintah? Atas pertimbangan apakah Bank Indonesia merekomendasi untuk memberi dana talangan kepada institusi bodong seperti Bank Century.

Seputar itulah tanya jawab para wakil rakyat dengan orang-orang yang dianggap terlibat dalam skandal ini. Dewan telah memanggil dan memintai keterangan para pejabat tinggi baik yang sudah tidak lagi menjabat, maupun yang justru telah menduduki jabatan lebih tinggi dari sebelummya.

Publik belum bisa menangkap arah penyelesaian kasus tersebut, karena memang masih dalam proses yang kali ini sudah masuk ke parlemen, sudah di lembaga tertinggi, lembaga wakil rakyat. Artinya, persoalan ini betul betul serius, menyangkut kepentingan bangsa dan negara, menyangkut kepentingan rakyat dan kelangsungan hidupnya. Jika tidak, tak mungkin masalah ini sampai ditangani DPR.

Sebagai lembaga tertinggi, DPR tentu merupakan lembaga terhormat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya pun, pasti menggunakan tata cara yang bersandarkan pada kaidah-kaidah moral dan budi pekerti sebagaimana yang lazim berlaku dalam forum terhormat. Orang-orang yang hadir mengikuti agendanya tentu juga terikat –sertidaknya harus bisa menyesuaikan diri– dengan kehormatan forum dan lembaga tersebut.

Di luar penting dan seriusnya masalah yang dibahas, publik beruntung dapat menyaksikan juga pola perilaku para pembahas, dan mereka yang –dengan berbagai status dan jabatannya– turut hadir dalam forum yang seharusnya terhormat itu. Publik dengan leluasa menyaksikan debat antara wakil-wakil rakyat dengan orang-orang yang dimintainya keterangan. Atau, juga di antara mereka sendiri, maupun perilaku orang yang hadir dalam forum tersebut.

Peristiwa pertama yang sangat mengejutkan dan seharusnya mencederai perasaan publik adalah ketika seroang wakil rakyat memaki dengan kata-kata amat kasar, ketua sidang. Kata-kata yang hanya pantas diucapkan di jalanan dalam konteks orang jalanan, tentu tak layak digunakan seorang wakil rakyat dalam forum terhormat yang sedang membahas persoalan besar bangsa dan negara.

Peristiwa berikut adalah ketika seorang yang turut hadir langsung –meski bukan peserta– dalam sidang parlemen itu memaki dan menghujat seorang wakil presiden. Betul bahawa yang bersangkutan hadir sebagai mantan gubernur BI, bukan sebagai wakil presiden, namun hal itu tak membuat siapa pun bebas memaki, menghujat, melontarkan kata-kata kotor. Insiden serupa, terjadi hari berikutnya di tempat sama kepada menteri keuangan.

Jangankan kepada orang yang telah dipercaya –dipilih rakyat– untuk jadi (wakil) pemimpin negeri atau kepada menteri, kepada sesama rakyat biasa pun, hujatan dan hinaan adalah perbuatan yang tidak patut. Jangankan di ngedung  dewan, yang jadi simbol kehormatan rakyat atas kedaulatannya, di jalanan pun baku-maki tentulah bukan hal yang pantas.

Betul bahwa kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat dijamin serta dilindungi undang- undang. Namun dalam konteks kebebasan itu pula seharusnya kita menjunjung tinggi kehormatan dan penghargaan atas sesama. Apa yang dipertontonkan seorang wakil rakyat yang memaki sejawatnya dalam forum terhormat yang terbuka untuk umum, tentu tidak mencerminkan penghormatan dan penghargaan tersebut.

Demikian pula apa yang ditunjukkan seorang aktivis yang neghujat  wakil presiden, dan dua mahasiswa yang memaki menteri di sela-sela forum terhormat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, tentu bisa kita kelompokkan ke dalam perbbuatan yang tidak patut, tidak menunjukkan budi pekerti dan penghormatan atas sesama.

Predikat wakil rakyat, aktivis prorakyat, mahasiswa, tidak serta merta mengesahkan seseorang untuk bertindak-tanduk dan berperilaku sekehendak hati tanpa memperhatikan tata krama dan sopan santun. Predikat-predikat itu seharusnya justru mencerminkan sosok dan jatidirinya sebagai manusia, sebagai orang yang memang patut menyandang predikat tersebut.

Masyarakat tentu akan marah jika dikatakan bahwa sosok wakil rakyat, aktivis, mahasiswa  yang gampang memaki adalah, adalah cerminan dari karakter asli mereka. Perilaku seperti itu hanya menunjukkan bahwa orang-orang tersebut –meski sudah dibajui wakil rakyat, aktivis, maupun mahasiswa– ternyata belum bisa mengendalikan ucapannya, belum bisa mengendalikan dirinya sendiri.

Bagaimana mungkin seseorang diberi kepercayaan untuk mengendalikan urusan yang begitu besar seperti membongkar kasus skandal Bank Century,  jika mengurus diri sendiri saja tak becus. Jadi, sebelum membongkar tuntas kasus itu, sebelum menggerakan dinamika mengelola negara dan bangsa, ada baiknya kita semua bercermin untuk meneropong diri kita masing- masing. Sudah patutkah atau belum? ***

04
Jul
09

Cerdas Memilih

TINGGAL selangkah lagi pemilihan presiden dan wakil presiden. Hari-hari menjelang masa tenang dimanfaatkan para kandidat dan barisan pendukungnya untuk mempertajam pengaruh mereka terhadap calon pemilih. Harapannya, tentu saja rakyat pemilih memilih mereka untuk memimpin negeri ini lima tahun ke depan.

centangTiga kandidat presiden dan wakil presiden berlomba menyampaikan visi, misi, dan program mereka dalam berbagai kesempatan di depan publik. Mereka tampil di mimbar debat terbuka yang bisa disaksikan segenap rakyat di seluruh pelosok Tanah Air melalui layar televisi, juga pada saat kampanye terbuka di tempat yang menurut mereka strategis.

Di lain pihak, pendukung mereka juga tak kalah gencar menggempur persepsi masyarakat dengan berbagai cara. Mulai dari iklan di media, pemasangan baliho, spanduk, poster, dan selebaran hingga ‘silaturahmi’ dari rumah ke rumah.

Mencermati gerak-gerik komunikasi politik kandidat dan barisan pendukung mereka sejak mulai dicanangkannya kampanye terbuka hingga menjelang masa tenang, belumlah tampak ada model baru yang lebih kreatif selain dari yang digambarkan di atas.

Sedikit perbedaan dari kampanye di masa sebelumnya, adalah debat terbuka yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum. Dari serangkaian debat antarkandidat itu tampaklah bahwa para politisi kita belum benar-benar mampu melibatkan diri dalam intensitas adu pendapat yang sesungguhnya.

Perdebatan atas topik-topik yang disajikan belum menyentuh inti persoalan dan bagaimana persoalan itu diselesaikan dalam kenyataan manakala mereka terpilih sebagai pemimpin. Adu argumentasi antarmereka, masih sebatas jargon normatif, tidak ada yang langsung menyentuh tataran konkret. Kalau pun ada saling sindir, tak lebih dari semacam sindiran politik bernuansa guyonan.

Debat capres — dalam format terbatas seperti yang dilgelar KPU– tidak akan berpengaruh banyak terhadap sikap calon pemilih. Sebab sangat formal, sehingga tidak akan mengubah pilihan sebagian besar publik karena publik juga sudah mengenal dan memiliki referensi calon yang ada.

Demikian halnya kampanye terbuka melalui pemasangan aneka atribut di tempat umum, semuanya masih sloganistik dan tidak mendidik masyarakat pemilih, karena materinya cuma omong kosong politik. Spanduk dan baliho kampanye itu sekadar menjadi alat bagi tim sukses untuk perang urat saraf. Materinya pun hanya untuk membantah atau bahkan menjatuhkan calon lain.

Pola kampanye sloganistik seperti itu hanya menunjukkan kekosongan visi atau ideologi pembuatnya, yakni masing-masing tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akibatnya, yang terjadi ialah perang slogan dan simbol. Sebab, hanya itu yang bisa mereka dilakukan di tengah-tengah ketidakpastian ideologi yang diperjuangkan masing-masing.

Bukan hanya kinerja kampanye seperti itu yang membuat rakyat harus mengelus dada. Realitas politik hari-hari ini telah menunjukkan bahwa hubungan emosi antara rakyat dengan elitenya sudah terputus.

Mereka melupakan rakyat yang dengan segala kepolosan, keiklasan, ketidaktahuan, keluguan, dan segala harapannya telah memilihnya sebagai wakil mereka di parlemen. Namun manakala memasuki putaran pemilihan presiden, rakyat kembali dianggap tak tahu apa-apa dan disodori begitu saja materi kampanye yang sebagian besar justru melecehkan nalar dan nurani rakyat.

Tak apalah, seminggu lagi semuanya akan berakhir. Rakyatlah yang akan menentukan siapa yang mereka anggap paling layak memimpin. Mencontreng di balik bilik suara cuma perlu waktu tak sampai lima menit, dan hasilnya akan menentukan perjalanan bangsa ini, setidaknya untuk lima tahun ke depan.

Jadilah pemilih cerdas, dan tahu benar apa risikonya bila asal pilih.***

17
Mei
09

Tiga Kandidat

genderang_perang_kalla-mega-sby

GENDERANG sudah ditabuh. Pertarungan dimulai. Tiga kandidat akan maju ke arena pemilihan presiden pada Juli 2009. Pekan lalu agenda politik nasional yang dipadati aneka spekulasi dan kontroversi, ditutup oleh atraksi formal pendaftaran para calon presiden dan wakilnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Di antara pasangan kandidat itu adalah presiden dan wakil presiden yang kini menghabiskan sisa masa baktinya, namun maju ke arena pemilihan presiden dengan bendera berbeda. Ada mantan presiden, ada bekas perwira tinggi militer, dan ada ilmuwan.

Dari tiga pasang calon presiden dan wakil presiden itu tidak tampak tokoh dari partai, golongan, maupun kelompok yang dianggap sebagai representasi dari kekuatan religius. Di masa sebelumnya, komposisi nasionalis-religius selalu menjadi acuan kepemimpinan nasional. Di samping, paduan unsur Jawa dan luar Jawa yang kini pun tidak menjadi persoalan.

Paduan nasionalis-religius (terutama Islam), memang tak lepas dari fakta historis. Pemilu 1955 menunjukkan terjadi pertarungan ideologi antara kubu Islam yang diwakili Masyumi dan NU, dengan kubu nasionalis diwakili PNI, serta kubu komunis diwakili PKI.

Namun tampaknya perdebatan ideologi politik antara kaum religius dengan nasionalis itu sudah kehilangan roh. Hal itu tampak pada pemilihan presiden 2004-2009, yang akhirnya dimenangkan pasangan Yudhoyono-Kalla yang ‘hanya’ mencerminkan ideologi nasionalis.

Demikian halnya dengan wacana paduan unsur Jawa versus luar Jawa. Pada pemilihan presiden kali ini tampaknya sudah tidak terlalu menjadi persoalan betul, karena dari tiga kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden itu, hanya satu yang betul-betul mencerminkan ‘luar Jawa’.

Apakah kecenderungan itu menunjukkan bahwa arena politik kita sudah lepas dari primordialisme agama dan kesukuan, sehingga hari-hari berikutnya bangsa kita berpolitik secara jernih? Tentu saja, belum tentu!

Namanya juga politik. Segala hal bisa terbolak-balik, bahkan dalam hitungan detik. Yang semula kawan, bisa mendadak menjadi lawan. Begitu pula sebaliknya, sebagaimana tampak pada perilaku politik para elite menjelang pencalonan presiden kemarin.

Akal sehat publik dipaksa menerima realitas ‘perkawinan’ antara partai yang pernah ditindas, dengan partai yang dipimpin tokoh yang menjadi bagian dari penindasnya. Atau dua partai tiba-tiba bergabung, padahal yang satunya adalah sempalan dari partai asal. Bagaimana pula partai yang tokohnya murka dan mengumbar amarah karena usulnya tak diakomodasi, tiba-tiba melunak dan langsung menghablur ke dalam persekutuan.

Namun bangsa Indonesia tentu cukup cerdas untuk menilai tingkah laku para elite politiknya, sehingga tidak akan mudah dikibuli omong kosong para politisi dengan jargon dan retorikanya.

Mereka sudah melihat bukti nyata hasil kerja para politisi kita di masa sebelumnya. Korupsi jalan terus, komunikasi politik sarat dengan bagi-bagi kursi. Kekerasan dan intoleransi tumbuh di mana- mana. Politik jadi penuh nafsu, bukan lagi sarana untuk menjalankan amanah. Itulah yang tampak dari hari ke hari, bahkan sampai menjelang pencalonan presiden dan wakil presiden.

Kini, fase paling menentukan sudah dilalui. Rakyat sudah diberi tiga pilihan. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan masing- masing, tiga kandidat pasangan pemimpin nasional itu adalah putra-putri terbaik yang bersedia mengorbankan kepentingan pribadinya demi bangsa dan negara.

Siapa pun yang nanti terpilih, itulah pilihan terbaik. **

10
Mei
09

Artis Senayan, Selamt Datang!

operasenayan2

SENAYAN akan lebih marak. Selain diramaikan oleh wajah baru, Gedung DPR/MPR akan pula dimeriahkan oleh para pesohor yang wajahnya tak asing lagi di panggung hiburan dan layar televisi. Aktor dan aktris, pelawak, pembawa acara, kini berganti peran dan pindah panggung.

Sejenak, perhatian publik yang sempat dibetot heboh Antasari Azhar, Rani Juliani, Nasruddin Zulkarnaen, ditarik lagi ke hiruk-pikuk perebutan kursi dan posisi di anatara para penggiat politik.  Kemunculan kasus ini –disengaja atau tidak– sedikit memalingkan perhatian publik dari kekacauan dan karut-marut penyelenggaraan pemilu.

Merujuk pada hasil akhir Pemilu 2009, dari 560 kursi yang disediakan bagi wakil rakyat di Senayan, 70 persen di antaranya akan diduduki wajah baru. Dari jumlah itu, sekitar 10 persen adalah wakil rakyat yang semula bergiat di dunia hiburan.

Ada Vena Melinda, Inggrid Kansil, Nurul Qomar dari Partai Demokrat, Rieke Dyah Pitaloka dan Dedi ‘Miing’ Gumelar dari PDIP dan Tantowi Yahya serta Nurul Arifin dari Partai Golkar. Sebut pula Primus Yustisio di bawah bendera PAN dan Rachel Maryam (Partai Gerindra), serta sejumlah nama lain yang selama ini dikenal lewat layar kaca maupun dunia film.

Di luar para selebritas, opera politik di Senayan pada kurun 2009-2014 dilengkapi pula oleh pendatang baru yang terkait hubungan dengan politisi gaek maupun tokoh pemerintahan. Entah itu anak, istri, menantu, adik, keponakan, maupun kerabatnya.

Sosok Edhie Baskoro putra Susilo Bambang Yudhoyono, dan Puan Maharani putri Megawati Soekarnoputri, serta putra Amien Rais, hanya segelintir di antara mereka yang masuk panggung politik melalui jalur dinasti itu.

Tentu saja itu bukan yang pertama kali terjadi. Pemilu sebelumnya pun telah mengantarkan sejumlah artis ke Senayan. Bahkan beberapa di antara mereka kemudian terpilih sebagai kepala daerah, menjadi eksekutif, memimpin pemerintahan. Bedanya, kali ini jumlah mereka jauh lebih banyak dibanding sebelumnya.

Sejauh ini, episode opera politik menuju Senayan masih landai- landai saja karena memang baru pada tahap pembukaan, prolog. Belum memasuki alur cerita nyata yang sebenarnya.

Pada babak berikutnya, suasana pasti akan sangat berbeda. Aktor panggung hiburan dan politisi dinasti itu, akan beradu peran nyata dengan aktor politik tulen. Rakyat, kembali akan disuguhi tontonan demokrasi khas anak negeri.

Aktor politik asli akan menunjukkan kapasitas dan kepiawaian mereka berakting. Memperlihatkan keahlian mereka merapal jurus silat lidah yang canggih. Tak peduli apakah jurus lidahnya itu menjilat ludah sendiri, atau menjilat pihak lain yang dianggap bisa memperkuat posisinya.

Keriuhrendahan di Senayan, pasti akan sangat diwarnai oleh serunya tarik menarik kepentingan politik di luar gedung. Isyarat ke arah itu tampak jelas sejak penghitungan suara hasil pemilu legislatif dimulai, sampai penetapannya, Sabtu (9/5/09) malam.

Di luar panggung Senayan, para aktor utama partai politik terus melakukan akrobat yang kadang seperti melecehkan akal sehat rakyat. Mereka menata ulang gerak-gerik sendiri untuk menghimpun kekuatan menuju pemilihan presiden Juli nanti.

Gemuruh persekongkolan antarpartai dengan mendeklarasikan apa yang mereka sebut sebagai Koalisi Besar, tiba-tiba seperti tidak relevan lagi. Partai Golkar dan Hanura lebih dahulu saling mengikatkan diri dalam sebuah koalisi, yang ternyata bermakna menggandengkan Jusuf Kalla dengan Wiranto sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Di lain pihak, PDIP yang sejak awal memosisikan diri sebagai oposan –bahkan dengan Golkar pun tak mau bergandeng– belakangan malah melirik Partai Demokrat. Rupanya dengan umur jagung pun, persekongkolan –yang digagas para elite dengan mengatasnamakan kepentingan bangsa– itu, usianya lebih pendek.

Maka koalisi yang dideklarasikan tak kurang dari sebulan lalu itu, mendadak kehilangan makna ketika para pendekar dari partai- partai besar tersebut melakukan ginkang politik. Persis pada saat-saat yang menentukan menjelang pemilihan presiden.

Di luar itu semua, rakyat tetap menjadi penonton setia yang dipaksa menyaksikan dan menerima apa saja lakon yang dimainkan para politisi itu. Entah politisi tulen, entah itu politisi pelawak dan artis, entah itu politisi dinasti.

Mudah-mudahan, bukan hal yang terpapar di atas yang membuat rakyat makin lama kian muak untuk ikut serta dalam proses politik. Jika tidak, harus ada alasan lain yang menjelaskan mengapa dalam pemilu lalu hampir 50 juta pemilih tak menggunakan haknya. ***

02
Mar
09

Antara Maling dan Wakil Rakyat

politisi_maling

BARU-baru ini diberitakan, seorang calon anggota legislatif  (caleg) untuk Dewan Perwakilan Rakyat di sebuah kabupaten di Banten ditangkap polisi. Calon wakil rakyat itu digelandang ke kantor polisi karena mengotaki penjarahan ladang kelapa sawit. Sang caleg kehabisan dana untuk kampanye. Bisa juga kehabisan akal untuk mencarinya, sehingga menempuh jalan pintas.

Sebelelumnya diberitakan pula, warga dan polisi menangkap pencuri sepeda motor. Setelah diselidiki, sang maling ternyata seorang calon anggota legislatif dari sebuah partai ternama.

Januari lalu, terungkap juga kasus penipuan yang melibatkan seorang caleg dengan modus penggandaan uang. Korbannya menderita kerugian lebih dari lima puluh juta rupiah, dan sang caleg akhirnya ditangkap polisi. Dalam pemeriksaan, sang caleg mengaku sangat memerlukan uang untuk membiayai kampanye.

Tiga peristiwa itu, tentu saja tidak bisa dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan bahwa para caleg adalah maling. Tapi bahwa di antara sekian ribu calon anggota legislatif ada tiga yang ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian, itulah fakta yang dikutip lalu disiarkan media.

Fakta itu –sejauh yang terungkap– menunjukkan ada tiga calon anggota legislatif yang betul-betul tidak siap secara materi maupun secara mental. Masa kampanye sudah tiba, sementara mereka sudah kehabisan dana untuk membiayai ambisinya menjadi wakil rakyat.

Pertanyaannya kemudian, jika sejak awal memang tidak siap, mengapa mereka maju atau mengajukan diri untuk mewakili rakyat? Padahal, semua orang tahu bahwa untuk itu diperlukan ongkos yang tidak sedikit. Baik ongkos politik maupun biaya sosial.

Di sisi lain, fakta itu juga menguak kian jelas mengenai sosok calon anggota legislatif kita. Dari olah data di berbagai daerah, tampaklah bahwa banyak sekali calon anggota legislatif yang tidak jelas pekerjaannya.

Di sebuah provinsi di Jawa, lebih 60 persen caleg tak punya pekerjaan tetap meski pada kartu tanda penduduk mereka tercantum pekerjaan sebagai swasta, atau wiraswasta. Di provinsi lain di Kalimantan, ada data yang menyebutkan 63 persen caleg tak jelas pekerjaan dan profesinya. Bahkan di provinsi lain lagi, ada data yang menyebutkan angka 71 persen!

Itu sebuah fenomena. Sebuah kecenderungan yang sangat boleh jadi mencerminkan keadaan sesungguhnya, apa yang sedang terjadi dan berlangsung di tengah masyarakat kita.

Politik –dalam hal ini berdirinya partai-partai baru yang diikuti ledakan jumlah ‘politisi’– seolah menjadi jawaban atas persoalan besar di tengah lesunya pertumbuhan ekonomi di Tanah Air yang berdampak pada tingginya angka pengangguran.

Bagi penganggur intelek (intelek penganggur?), memasuki ‘bisnis politik’ dengan mendirikan dan terlibat di dalam partai tampaknya jauh lebih bergengsi dan realistis ketimbang membangun usaha sendiri sebagai wiraswasta dengan berjualan di kaki lima, misalnya.

Melalui partai dia bisa memperoleh kekuasaan. Kekuasaan memungkinkannya memperoleh jabatan dan dengan jabatan itu dia memperoleh penghasilan. Jika setiap pemilu bisa menyerap 25.000 orang untuk anggota DPRD, DPR dan DPD, maka setidaknya sejumlah itu pula ‘tenaga kerja’ terserap –mengutip istilah seorang cendekiawan– industri politik.

Dalam kerangka itu pula tampaknya, mengapa begitu banyak aktivis politik yang gencar memelopori –jika bukan memprovokasi– pengembangan wilayah melalui pembentukan kota/kabupaten maupun provinsi baru, karena melalui cara itulah terbuka ‘kesempatan kerja’ baru untuk menjadi anggota dewan, birokrat, dan gubernur atau bupati.

Persoalannya kemudian, sampai kapankah kita akan larut dalam situasi seperti itu? Ketidaksiapan segenap pihak untuk memasuki kemudian menata kehidupan politik di Tanah Air, hanya akan membuahkan kebingungan rakyat sebagaimana yang dengan mudah kita lihat dari hasil dua pemilu sebelumnya (1999 dan 2004) dan pemilihan kepala daerah hingga hari-hari ini.

Kebingungan itu antara lain tampak pada makin banyaknya pemilih yang tidak menggunakan haknya untuk memilih. Kebingungan rakyat bisa berubah menjadi ketidakpuasan dan ketidakpedulian, apalagi jika mereka dihadapkan pada fakta bahwa di antara wakil yang akan mereka pilih itu ternyata ada maling dan penipu. (*)

25
Agu
08

Parade Politisi Culun

SAMPAI akhir pekan lalu, hampir 12.000 orang telah mendaftarkan diri — atau didaftarkan– sebagi calon anggota lembaga legislatif untuk Pemilihan Umum 2009. Secara nasional, mereka akan berebut 560 kursi Dewan Perwakilan Rakyat yang tersebar di 77 daerah pemilihan di tanah air.

Di Kalimantan Selatan, menurut data sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya sudah 978 orang untuk 55 kursi DPRD bagi enam daerah pemilihan. Jumlah ini masih sangat mungkin berubah karena parpol masih diberi kesempatan mengubahnya.

Sejauh ini publik belumlah mengenal betul para calon yang akan mewakili mereka itu. Jika pun ada, tentu sebatas yang diumumkan media atau yang beredar di kalangan terdekat. Di antaranya tentu saja nama-nama yang memang sudah dikenal publik, tapi tak kurang pula merupakan tokoh baru yang belum jelas rekam jejaknya.

Kemunculan dan bertambahnya partai baru peserta pemilu, telah membuka kemungkinan dan peluang bagi banyak orang untuk jadi kader partai atau sekadar belajar mengembangkan diri di pentas politik.

Tak perlu heran jika hari-hari ini publik melihat ada orang yang tanpa latar belakang memadai, mendadak jadi penggiat partai, pengurus, atau bahkan tiba-tiba namanya tercantum pada daftar calon anggota legislatif.

Di samping politisi ‘culun’ seperti itu, banyak pula politisi instan yang dicomot oleh partai dari panggung hiburan lebih karena keterkenalannya. Ketenaran ini dibayangkan bisa berpengaruh pada sikap politik para pemilih.

Selain politisi ingusan dan artis yang dikenai seragam partai, tentu tetap ada calon wakil rakyat yang memang sudah karatan sebagai politisi di partai tertentu. Ada pula politisi ‘kutu loncat’ yang tiap menjelang pemilu hinggap di partai berbeda atau membentuk partai baru.

Hadirnya sosok-sosok baru tentu menerbitkan harapan baru berkenaan dengan terjadinya regenerasi. Publik sangat berharap bahwa wakil mereka di parlemen nanti, lebih baik dibanding dengan sebelum-sebelumnya.

Persoalannya kemudian, apakah parlemen hasil Pemilu 2009 nanti benar-benar menghasilkan para wakil yang betul-betul mampu memenuhi harapan dan aspirasi rakyat? Apakah para wakil itu betul-betul berperan sebagaimana mestinya? Atau semata mengulangi dan sekadar melanjutkan patron yang sudah ada?

Jawaban atas pertanyaan ini tentu ada pada mereka yang nanti terpilih. Terbongkarnya skandal korupsi dan kolusi yang melibatkan wakil rakyat baik di tingkat pusat maupun di sejumlah daerah telah menunjukkan betapa rapuhnya basis moral mereka.

Rakyat sangat tidak menghendaki hal itu terjadi lagi terhadap wakil-wakil mereka di kemudian hari. Rakyat sangat berharap akan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik dari hari-sebelumnya.

Rakyat tak akan percaya pada orang yang gembar-gembor akan membabat habis korupsi kolusi dan nepotisme, jika yang bersangkutan merupakan bagian dari sistem yang korup dan ia sendiri turut menjalankannya selama ini.

Soal janji tak berbeda jauh, sebab hampir di setiap kampanye, masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, selalu jadi tema para juru kampanye. Namun kenyataannya, hingga hari ini menunjukkan sekolah tetap mahal. Layanan kesehatan adalah kemewahan. Kemiskinan tak juga tuntas.

Rakyat sudah sangat kritis dan cerdas. Mereka akan tahu siapa sesungguhnya orang-orang yang layak mewakilinya duduk sama tinggi dengan pemerintah nanti.

Jadi, mumpung belum memasuki ingar-bingar kampanye, sebaiknya para politisi kembali menatap diri dahulu. Berkaca pada diri sendiri, benarkah ia akan sanggup jadi wakil rakyat sejati. Jika menilai diri saja belum mampu, apalagi mengukur getar aspirasi rakyat. (*)

20
Agu
08

Rame-rame Pamer Citra

SUASANA hangat mulai menjalari pesta demokrasi di tanah air. Sampai Rabu ( 19/8 ) malam menjelang pergantian hari, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pusat maupun di daerah dibanjiri para pengurus partai politik. Para pengurus partai itu mengajukan daftar nama calon-calon anggota legislatif yang akan disodorkan kepada pemilih pada saatnya nanti.

Di lain pihak, jauh sebelum masa kampanye dimulai, beberapa tokoh telah mempromosikan diri mereka melalui berbagai cara dan media. Entah di televisi, surat kabar dan majalah, maupun melalui media luar ruang. Aktivitas beriklan ini makin gencar setelah masa kampanye resmi dimulai.
Tokoh-tokoh politik mengiklankan diri memang bukan hal yang baru. Di negara- negara maju hal ini lazim dilakukan, dan di negara kita gejalanya berkembang lebih semarak pada pelaksanaan pemilu kali ini.
Tentang apakah cara berkomunikasi politik seperti ini efektif atau tidak untuk mempengaruhi massa, itu soal lain. Yang jelas, tokoh-tokoh politik sudah mulai menyejajarkan diri dengan mata dagangan, dan karena itu perlu diiklankan agar orang makin mengenal dan kian merasa dekat.
Era informasi telah dengan cerdik dimanfaatkan para politisi untuk membangun persepsi publik melalui pencitraan. Setidaknya, ada tujuh tokoh yang sudah terus terang pasang badan mengiklankan diri. Besok, lusa, dan seterusnya sampai mendekati masa pemilihhan presiden, mungkin akan lebih bayak lagi.
Komunikasi politik melalui iklan ini tentu saja menggembirakan para pebisnis media massa. Sebab mereka mendapatkan sumber baru pendapatan dari orang-orang politik yang sedang gandrung-gandrungnya meminta kepercayaan rakyat.
Tentang apakah rakyat nanti akan percaya dan memberikan amanat serta aspirasinya dengan cara memilih tokoh-tokoh itu sebagai pemimpin mereka, itu soal lain. Apalagi semakin hari rakyat Indonesia semakin cerdas dan kian kritis. Mereka akan bergerak mengikuti suara hatinya yang belum tentu bisa dipengaruhi oleh politik pencitraan.
Para politisi boleh saja mencitrakan diri sebagai paling bersih, paling tepat, paling cocok, paling berpengalaman untuk memimpin, tapi rakyat punya mata dan telinga yang tajam untuk menyimak perilaku para politisi. Keterbukaan informasi masa kini telah membuat rakyat bisa dengan mudah menyaksikan wajah asli para politisinya di parlemen maupun di kepengurusan partai.
Para pemimpin politik dan aktivis partai boleh saja mengklaim memiliki basis massa yang besar dan kuat di daerah-daerah. Namun realitas yang ditampilkan — setidaknya melalui pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah di tanah air– dengan jelas menunjukkan banyak partai telah kehilangan loyalitas dan militansi kadernya.
Selama ini rakyat selalu dibius dengan ideologi nasionalis maupun agama, namun mereka sadar bahwa para politisi hanya menggunakannya sebagai tangga untuk mencapai kursi empuk kekuasaan.
Karenanya, perdebatan antara ideologi agama versus nasionalis itu sendiri sekarang sudah kehilangan roh. Tak heran kalau kita makin sulit menemukan nilai-nilai keagamaan ataupun nasionalisme di kalangan politisi. Buktinya, politik jadi penuh amarah, korupsi jalan terus, komunikasi politik sarat dengan bagi-bagi kursi.
Di tengah himpitan situasi seperti sekarang ini, tentu saja perlu kearifan dan kedewasaan para tokoh dari berbagai lapisan untuk terus-menerus mendampingi rakytat agar praktek kekerasan dan intoleransi yang mulai muncul di berbagai tempat tidak berkembang apalagi sampai meledakkan konflik sosial yang membuat kita terpuruk kembali ke titik nadir.  ***