Posts Tagged ‘rakyat

13
Apr
09

pemenang = pecundang

centangz

SEBAGIAN rakyat telah memberikan hak pilih mereka. Pemilihan umum (pemilu) legislatif sudah terselenggara dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hasilnya secara bertahap telah diumumkan dan publik bisa memperkirakan partai apa yang memperoleh suara terbanyak, siapa saja calon legislatif yang akan mewakili mereka di parlemen.

Partai yang gambarnya paling banyak dicontreng, itulah yang menang. Nama calon anggota legislatif yang paling banyak dicentang, itulah wakil mereka. Gambar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang ditandai, itulah ‘senator’ mereka.

Bahwa ada keluhan, ketidakpuasan, kekecewaan, dan ketaksempurnaan di sana-sini, dapatlah disebut sebagai bagian dari sebuah pesta besar yang melibatkan jutaan orang, namun si empunya hajat tak cermat menyiapkan daftar tamu. Akibatnya, banyak yang tak terundang. Banyak pula nama ganda, tak kurang pula nama yang manusianya sudah dikubuir, masih masuk dalam daftar.

Rakyat yang sudah ikut pesta, dengan tulus melaksanakan haknya memilih partai dan calon wakil mereka. Meski tak sedahysat euforia di awal reformasi, pesta demokrasi kemarin itu tetap menjadi perhatian dan harus diikuti dengan seksama sampai ke tahap berikutnya, yakni pemilihan presiden.

Rakyat sangat berharap terjadi perubahan ke arah yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Memang ada yang berpendapat, bahwa terlalu muluk kalau berharap hasil pemilu akan langsung membawa perubahan signifikan terutama bagi rakyat.

Dari dari era yang satu ke era pemerintahan lain, dari ordo yang baru ke ordo lain, rakyat selalu saja sekadar jadi penonton di luar panggung pesta. Mereka baru dirangkul manakala menjelang pemilu.

Ya, di negeri ini rakyat kecil tetap saja berdesak-desak di permukiman kumuh atau bahkan tanpa rumah sehingga harus gentayangan di kolong jembatan. Tapi, wakil mereka menghuni rumah dinas dan segala kebutuhannya dibiayai negara dari uang rakyat.

Rakyat kecil tetap saja bergelantungan di bus, berhimpitan di dalam kapal, berdesakan di angkutan kota, atau berjudi dengan maut di atas sepeda motor yang berubah fungsi menjadi alat angkut keluarga. Wakilnya? Pastilah meluncur dengan mobil baru.

Di masa silam, suara wakil rakyat itu kadang bertolak belakang dengan suara rakyat yang sesungguhnya. Itu dulu, kini tak terlalu jauh berbeda. Setidaknya dari dinamika yang terekam selama ini dari gedung DPRD sampai Senayan, suara wakil rakyat itu masih lebih dominan mencerminkan suara kelompoknya.

Suara rakyat yang sesungguhnya, entah masih tersimpan di mana. Timbul pertanyaan, apa guna memilih partai dan mengirim wakil jika di kemudian hari mereka tak mampu menyerap aspirasi rakyat dan menyuarakannya di gedung parlemen agar mewarnai berbagai kebijakan yang dikeluarkan demi penyempurnaan penyelanggaraan negara yang berpihak pada rakyat?

Bagaimana rakyat bisa percaya jika pada saat berkampanye, para (calon) anggota dewan itu berjanji membabat habis korupsi kolusi dan nepotisme. Padahal publik pun tahu, bahwa dia merupakan bagian dari apa yang akan diberantasnya itu. Dan, dari gedung itu pula Komisi Pemberantasan Korupsi menangkapi sebagian koruptor?

Soal janji, tak pula perlu jauh mengingat sebab hampir di setiap kampanye –sejak negeri kita mulai melaksanakan pemilu– pendidikan selalu jadi tema, jadi jualan, jadi kecap dapur juru kampanye.

Sekolah gratislah, anggaran pendidikan naiklah, kesejahteraan guru lebih baiklah, gedung sekolah dibangunlah, fasilitas akan dilengkapilah dan ‘tetek bengek’ macam itu. Nyatanya, biaya pendidikan bermutu untuk rakyat kecil tetap saja terbilang mahal. Sarjana dan lulusan sekolah terus diproduksi saban menambah panjang antrean penganggur terdidik, karena janji pembukaan lapangan kerja tak kunjung imbang dengan jumlah pencari kerja.

Mandat telah diberikan. Hasilnya sudah dihitung dan ditabulasi. Pemenang dan pecundang sudah bisa ditebak. Ancang-pancang, manuver, dan jurus silat politik, dan segala macam cara, ramai- ramai dikerahkan. Rakyat sih kembali pada tempatnya, semata sebagai penonton…..

Dalam demokrasi yang sehat, pemenang menjalankan amanat rakyat dengan penuh tanggungjawab dan pecundang menerima kekalahan dengan lapang dada. Pemenang dan pecundang bahu-membahu berjuang memajukan bangsa tanpa melihat lagi siapa kalah siapa menang.

Indah sekali kalau begitu. ***

Iklan
02
Mar
09

Antara Maling dan Wakil Rakyat

politisi_maling

BARU-baru ini diberitakan, seorang calon anggota legislatif  (caleg) untuk Dewan Perwakilan Rakyat di sebuah kabupaten di Banten ditangkap polisi. Calon wakil rakyat itu digelandang ke kantor polisi karena mengotaki penjarahan ladang kelapa sawit. Sang caleg kehabisan dana untuk kampanye. Bisa juga kehabisan akal untuk mencarinya, sehingga menempuh jalan pintas.

Sebelelumnya diberitakan pula, warga dan polisi menangkap pencuri sepeda motor. Setelah diselidiki, sang maling ternyata seorang calon anggota legislatif dari sebuah partai ternama.

Januari lalu, terungkap juga kasus penipuan yang melibatkan seorang caleg dengan modus penggandaan uang. Korbannya menderita kerugian lebih dari lima puluh juta rupiah, dan sang caleg akhirnya ditangkap polisi. Dalam pemeriksaan, sang caleg mengaku sangat memerlukan uang untuk membiayai kampanye.

Tiga peristiwa itu, tentu saja tidak bisa dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan bahwa para caleg adalah maling. Tapi bahwa di antara sekian ribu calon anggota legislatif ada tiga yang ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian, itulah fakta yang dikutip lalu disiarkan media.

Fakta itu –sejauh yang terungkap– menunjukkan ada tiga calon anggota legislatif yang betul-betul tidak siap secara materi maupun secara mental. Masa kampanye sudah tiba, sementara mereka sudah kehabisan dana untuk membiayai ambisinya menjadi wakil rakyat.

Pertanyaannya kemudian, jika sejak awal memang tidak siap, mengapa mereka maju atau mengajukan diri untuk mewakili rakyat? Padahal, semua orang tahu bahwa untuk itu diperlukan ongkos yang tidak sedikit. Baik ongkos politik maupun biaya sosial.

Di sisi lain, fakta itu juga menguak kian jelas mengenai sosok calon anggota legislatif kita. Dari olah data di berbagai daerah, tampaklah bahwa banyak sekali calon anggota legislatif yang tidak jelas pekerjaannya.

Di sebuah provinsi di Jawa, lebih 60 persen caleg tak punya pekerjaan tetap meski pada kartu tanda penduduk mereka tercantum pekerjaan sebagai swasta, atau wiraswasta. Di provinsi lain di Kalimantan, ada data yang menyebutkan 63 persen caleg tak jelas pekerjaan dan profesinya. Bahkan di provinsi lain lagi, ada data yang menyebutkan angka 71 persen!

Itu sebuah fenomena. Sebuah kecenderungan yang sangat boleh jadi mencerminkan keadaan sesungguhnya, apa yang sedang terjadi dan berlangsung di tengah masyarakat kita.

Politik –dalam hal ini berdirinya partai-partai baru yang diikuti ledakan jumlah ‘politisi’– seolah menjadi jawaban atas persoalan besar di tengah lesunya pertumbuhan ekonomi di Tanah Air yang berdampak pada tingginya angka pengangguran.

Bagi penganggur intelek (intelek penganggur?), memasuki ‘bisnis politik’ dengan mendirikan dan terlibat di dalam partai tampaknya jauh lebih bergengsi dan realistis ketimbang membangun usaha sendiri sebagai wiraswasta dengan berjualan di kaki lima, misalnya.

Melalui partai dia bisa memperoleh kekuasaan. Kekuasaan memungkinkannya memperoleh jabatan dan dengan jabatan itu dia memperoleh penghasilan. Jika setiap pemilu bisa menyerap 25.000 orang untuk anggota DPRD, DPR dan DPD, maka setidaknya sejumlah itu pula ‘tenaga kerja’ terserap –mengutip istilah seorang cendekiawan– industri politik.

Dalam kerangka itu pula tampaknya, mengapa begitu banyak aktivis politik yang gencar memelopori –jika bukan memprovokasi– pengembangan wilayah melalui pembentukan kota/kabupaten maupun provinsi baru, karena melalui cara itulah terbuka ‘kesempatan kerja’ baru untuk menjadi anggota dewan, birokrat, dan gubernur atau bupati.

Persoalannya kemudian, sampai kapankah kita akan larut dalam situasi seperti itu? Ketidaksiapan segenap pihak untuk memasuki kemudian menata kehidupan politik di Tanah Air, hanya akan membuahkan kebingungan rakyat sebagaimana yang dengan mudah kita lihat dari hasil dua pemilu sebelumnya (1999 dan 2004) dan pemilihan kepala daerah hingga hari-hari ini.

Kebingungan itu antara lain tampak pada makin banyaknya pemilih yang tidak menggunakan haknya untuk memilih. Kebingungan rakyat bisa berubah menjadi ketidakpuasan dan ketidakpedulian, apalagi jika mereka dihadapkan pada fakta bahwa di antara wakil yang akan mereka pilih itu ternyata ada maling dan penipu. (*)

25
Agu
08

Parade Politisi Culun

SAMPAI akhir pekan lalu, hampir 12.000 orang telah mendaftarkan diri — atau didaftarkan– sebagi calon anggota lembaga legislatif untuk Pemilihan Umum 2009. Secara nasional, mereka akan berebut 560 kursi Dewan Perwakilan Rakyat yang tersebar di 77 daerah pemilihan di tanah air.

Di Kalimantan Selatan, menurut data sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya sudah 978 orang untuk 55 kursi DPRD bagi enam daerah pemilihan. Jumlah ini masih sangat mungkin berubah karena parpol masih diberi kesempatan mengubahnya.

Sejauh ini publik belumlah mengenal betul para calon yang akan mewakili mereka itu. Jika pun ada, tentu sebatas yang diumumkan media atau yang beredar di kalangan terdekat. Di antaranya tentu saja nama-nama yang memang sudah dikenal publik, tapi tak kurang pula merupakan tokoh baru yang belum jelas rekam jejaknya.

Kemunculan dan bertambahnya partai baru peserta pemilu, telah membuka kemungkinan dan peluang bagi banyak orang untuk jadi kader partai atau sekadar belajar mengembangkan diri di pentas politik.

Tak perlu heran jika hari-hari ini publik melihat ada orang yang tanpa latar belakang memadai, mendadak jadi penggiat partai, pengurus, atau bahkan tiba-tiba namanya tercantum pada daftar calon anggota legislatif.

Di samping politisi ‘culun’ seperti itu, banyak pula politisi instan yang dicomot oleh partai dari panggung hiburan lebih karena keterkenalannya. Ketenaran ini dibayangkan bisa berpengaruh pada sikap politik para pemilih.

Selain politisi ingusan dan artis yang dikenai seragam partai, tentu tetap ada calon wakil rakyat yang memang sudah karatan sebagai politisi di partai tertentu. Ada pula politisi ‘kutu loncat’ yang tiap menjelang pemilu hinggap di partai berbeda atau membentuk partai baru.

Hadirnya sosok-sosok baru tentu menerbitkan harapan baru berkenaan dengan terjadinya regenerasi. Publik sangat berharap bahwa wakil mereka di parlemen nanti, lebih baik dibanding dengan sebelum-sebelumnya.

Persoalannya kemudian, apakah parlemen hasil Pemilu 2009 nanti benar-benar menghasilkan para wakil yang betul-betul mampu memenuhi harapan dan aspirasi rakyat? Apakah para wakil itu betul-betul berperan sebagaimana mestinya? Atau semata mengulangi dan sekadar melanjutkan patron yang sudah ada?

Jawaban atas pertanyaan ini tentu ada pada mereka yang nanti terpilih. Terbongkarnya skandal korupsi dan kolusi yang melibatkan wakil rakyat baik di tingkat pusat maupun di sejumlah daerah telah menunjukkan betapa rapuhnya basis moral mereka.

Rakyat sangat tidak menghendaki hal itu terjadi lagi terhadap wakil-wakil mereka di kemudian hari. Rakyat sangat berharap akan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik dari hari-sebelumnya.

Rakyat tak akan percaya pada orang yang gembar-gembor akan membabat habis korupsi kolusi dan nepotisme, jika yang bersangkutan merupakan bagian dari sistem yang korup dan ia sendiri turut menjalankannya selama ini.

Soal janji tak berbeda jauh, sebab hampir di setiap kampanye, masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, selalu jadi tema para juru kampanye. Namun kenyataannya, hingga hari ini menunjukkan sekolah tetap mahal. Layanan kesehatan adalah kemewahan. Kemiskinan tak juga tuntas.

Rakyat sudah sangat kritis dan cerdas. Mereka akan tahu siapa sesungguhnya orang-orang yang layak mewakilinya duduk sama tinggi dengan pemerintah nanti.

Jadi, mumpung belum memasuki ingar-bingar kampanye, sebaiknya para politisi kembali menatap diri dahulu. Berkaca pada diri sendiri, benarkah ia akan sanggup jadi wakil rakyat sejati. Jika menilai diri saja belum mampu, apalagi mengukur getar aspirasi rakyat. (*)