Posts Tagged ‘rani juliani

12
Nov
09

Skenario Kebenaran

PENGAKUAN Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Wiliardi Wizar membuat banyak pihak terenyak. Ia menyatakan bahwa keterangan di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah dikondisikan untuk menjerat Antasari Azhar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perwira polisi ini adalah satu di antara terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadp Nasarudin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran. Ia dimintai kesaksian di depan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tengah mengadili Antasari Azhar dengan dakwaan mendalangi kasus tersebut.

Dengan suara lantang dan bergetar, perwira polisi –yang diadili secara terpisah dalam kasus sama– itu menjelaskan, keterangan yang tertuang dan kemudian ditandatanganinya pada berkas BAP itu dibuat agar bisa menjerat Antasari. Hal itu dilakukan atas tekanan para petinggi di institusinya.

Wiliardi adalah titik hubung Antasari dengan kasus pembunuhan tersebut. Kesaksian dia sesuai dengan yang tertera pada BAP yang ‘dikondisikan’ untuk membuat petinggi (kini mantan) KPK itu ditahan dan kemudian dihadapkan ke pengadilan.

Posisinya itu membuat dia tidak layak memimpin KPK dan harus segera digantikan. Namun penggantinya pun diseret ke ruang tahanan atas sangkaan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan.

Belakangan, publik terbuka mata dan telinganya bahwa sangkaan pemerasan yang ditudingkan kepada dua petinggi KPK itu, mirip dengan apa yang terungkap dari rekaman percakapan adik tersangka koruptor dengan sejumlah petinggi penegak hukum.

Di tengah hiruk-pikuk kontroversi yang disusul gelombang keprihatinan publik terhadap bayang-bayang kebobrokan proses penegakan hukum di Tanah Air, apa yang terungkap di persidangan itu makin meneguhkan keyakinan publik tentang ketidakberesan dalam tubuh institusi hukum kita.

Jika apa yang dikemukakan perwira polisi itu benar adanya, tentu saja itu makin melengkapi dugaan sementara pihak mengenai adanya skenario untuk melumpuhkan KPK.

Kita tentu saja tidak dalam posisi menyatakan hal itu benar atau salah. Pernyataan Williardi bisa saja dikesampingkan dan dianggap sebagai pembelaan diri atau apa pun. Tiap orang berhak menyatakan apa yang diyakininya dan apa yang telah dialaminya.

Kita hanya mencoba menangkap fakta yang terungkap di persidangan itu untuk melengkapi keping-keping informasi yang terputus pada mozaik penegakan hukum yang kini sedang jadi sorotan masyarakat.

Bahwa ternyata ada orang sipil yang –dengan kemampuan uangnya– bisa mengakses para petinggi hukum kita. Bahwa ternyata –dengan kekuasaan jabatannya– seorang perwira tinggi bisa membuat perwira bawahannya menyusun kesaksian untuk menjerat orang lain. Bahwa mafia peradilan –yang jadi pergunjingan sejak 30 tahun lalu– bukan lagi isapan jempol, melainkan nyata adanya, teraba indikasi dan tanda-tandanya.

Dalam keadaan seperti itu, rakyat hanya berharap bisa menyalurkan aspirasi kepada dan melalui wakil mereka di lembaga legislatif. Namun, sebagai lembaga politik ternyata lembaga ini belum berpegang pada keadilan, karena tidak bersikap netral dan abai dengan rasa keadilan yang dialami masyarakat, dan seringkali berpihak pada kepentingannya sendiri.

Jika demikian adanya, makin jauhlah bangsa kita ini untuk memperoleh keadilan, karena kebenaran dapat dibeli dan penegak hukum pun disuap.

Jika di tingkat markas besar dan gedung bundar, hal itu bisa terjadi, apalagi di daerah. Kondisi hukum seperti itulah yang memungkinkan segalanya jadi terbalik, pihak yang benar masuk penjara, orang bersalah justru bebas.

Tentu saja hal seperti itu tak boleh dibiarkan berlarut. Diperlukan ketegasan dan keberanian politik dari pemimpin tertinggi negara ini untuk segera menyelesaikannya agar rakyat tidak tambah bingung.

Atau, kita tunggu saja kebenaran itu datang dengan sendirinya.*****

10
Mei
09

Artis Senayan, Selamt Datang!

operasenayan2

SENAYAN akan lebih marak. Selain diramaikan oleh wajah baru, Gedung DPR/MPR akan pula dimeriahkan oleh para pesohor yang wajahnya tak asing lagi di panggung hiburan dan layar televisi. Aktor dan aktris, pelawak, pembawa acara, kini berganti peran dan pindah panggung.

Sejenak, perhatian publik yang sempat dibetot heboh Antasari Azhar, Rani Juliani, Nasruddin Zulkarnaen, ditarik lagi ke hiruk-pikuk perebutan kursi dan posisi di anatara para penggiat politik.  Kemunculan kasus ini –disengaja atau tidak– sedikit memalingkan perhatian publik dari kekacauan dan karut-marut penyelenggaraan pemilu.

Merujuk pada hasil akhir Pemilu 2009, dari 560 kursi yang disediakan bagi wakil rakyat di Senayan, 70 persen di antaranya akan diduduki wajah baru. Dari jumlah itu, sekitar 10 persen adalah wakil rakyat yang semula bergiat di dunia hiburan.

Ada Vena Melinda, Inggrid Kansil, Nurul Qomar dari Partai Demokrat, Rieke Dyah Pitaloka dan Dedi ‘Miing’ Gumelar dari PDIP dan Tantowi Yahya serta Nurul Arifin dari Partai Golkar. Sebut pula Primus Yustisio di bawah bendera PAN dan Rachel Maryam (Partai Gerindra), serta sejumlah nama lain yang selama ini dikenal lewat layar kaca maupun dunia film.

Di luar para selebritas, opera politik di Senayan pada kurun 2009-2014 dilengkapi pula oleh pendatang baru yang terkait hubungan dengan politisi gaek maupun tokoh pemerintahan. Entah itu anak, istri, menantu, adik, keponakan, maupun kerabatnya.

Sosok Edhie Baskoro putra Susilo Bambang Yudhoyono, dan Puan Maharani putri Megawati Soekarnoputri, serta putra Amien Rais, hanya segelintir di antara mereka yang masuk panggung politik melalui jalur dinasti itu.

Tentu saja itu bukan yang pertama kali terjadi. Pemilu sebelumnya pun telah mengantarkan sejumlah artis ke Senayan. Bahkan beberapa di antara mereka kemudian terpilih sebagai kepala daerah, menjadi eksekutif, memimpin pemerintahan. Bedanya, kali ini jumlah mereka jauh lebih banyak dibanding sebelumnya.

Sejauh ini, episode opera politik menuju Senayan masih landai- landai saja karena memang baru pada tahap pembukaan, prolog. Belum memasuki alur cerita nyata yang sebenarnya.

Pada babak berikutnya, suasana pasti akan sangat berbeda. Aktor panggung hiburan dan politisi dinasti itu, akan beradu peran nyata dengan aktor politik tulen. Rakyat, kembali akan disuguhi tontonan demokrasi khas anak negeri.

Aktor politik asli akan menunjukkan kapasitas dan kepiawaian mereka berakting. Memperlihatkan keahlian mereka merapal jurus silat lidah yang canggih. Tak peduli apakah jurus lidahnya itu menjilat ludah sendiri, atau menjilat pihak lain yang dianggap bisa memperkuat posisinya.

Keriuhrendahan di Senayan, pasti akan sangat diwarnai oleh serunya tarik menarik kepentingan politik di luar gedung. Isyarat ke arah itu tampak jelas sejak penghitungan suara hasil pemilu legislatif dimulai, sampai penetapannya, Sabtu (9/5/09) malam.

Di luar panggung Senayan, para aktor utama partai politik terus melakukan akrobat yang kadang seperti melecehkan akal sehat rakyat. Mereka menata ulang gerak-gerik sendiri untuk menghimpun kekuatan menuju pemilihan presiden Juli nanti.

Gemuruh persekongkolan antarpartai dengan mendeklarasikan apa yang mereka sebut sebagai Koalisi Besar, tiba-tiba seperti tidak relevan lagi. Partai Golkar dan Hanura lebih dahulu saling mengikatkan diri dalam sebuah koalisi, yang ternyata bermakna menggandengkan Jusuf Kalla dengan Wiranto sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Di lain pihak, PDIP yang sejak awal memosisikan diri sebagai oposan –bahkan dengan Golkar pun tak mau bergandeng– belakangan malah melirik Partai Demokrat. Rupanya dengan umur jagung pun, persekongkolan –yang digagas para elite dengan mengatasnamakan kepentingan bangsa– itu, usianya lebih pendek.

Maka koalisi yang dideklarasikan tak kurang dari sebulan lalu itu, mendadak kehilangan makna ketika para pendekar dari partai- partai besar tersebut melakukan ginkang politik. Persis pada saat-saat yang menentukan menjelang pemilihan presiden.

Di luar itu semua, rakyat tetap menjadi penonton setia yang dipaksa menyaksikan dan menerima apa saja lakon yang dimainkan para politisi itu. Entah politisi tulen, entah itu politisi pelawak dan artis, entah itu politisi dinasti.

Mudah-mudahan, bukan hal yang terpapar di atas yang membuat rakyat makin lama kian muak untuk ikut serta dalam proses politik. Jika tidak, harus ada alasan lain yang menjelaskan mengapa dalam pemilu lalu hampir 50 juta pemilih tak menggunakan haknya. ***