Posts Tagged ‘wakil rakyat

21
Okt
09

Menunggu Keteladanan

DALAM pidato pelantikannya pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan rakyat Indonesia bahwa pekerjaan besar masih terbentang di depan. Ia mengingatkan segenap komponen bangsa untuk terus melangkah maju, rukun, dan bersatu.

topekPernyatan itu tentu saja bukan hal istimewa dan sangat wajar disampaikan oleh seorang kepala negara saat mengawali masa kerjanya. Namun kutipan pernyataan itu jadi menarik dicermati manakala disandingkan dengan kenyataan yang terjadi di sekelilingnya.

Pekerjaan besar sebuah bangsa dalam perjalanannya menuju masa depan yang lebih baik tentu memerlukan kesungguhan, kecermatan, dan persiapan matang.

Dalam konteks di Tanah Air, rakyat baru saja menyaksikan bagaimana seorang ketua majelis yang memimpin sidang paripurna terkesan tidak cermat, tidak teliti, dan tidak mempersiapkan diri dengan baik.

Padahal sidang itu tidak saja disaksikan 640 anggota MPR, para tamu istimewa dari dalam negeri serta perwakilan negara sahabat, melainkan juga disaksikan langsung oleh rakyat di Tanah Air yang pada saat sama menonton televisi.

Jika seorang pemimpin lembaga tertinggi negara bertindak tidak cermat saat menyelenggarakan peristiwa kenegaraan, bagaimana mungkin publik akan yakin bahwa yang bersangkutan dan mereka yang dipimpinnya akan dengan cermat dan teliti pula mengelola peristiwa terkait kepentingan rakyat.

Presiden juga mengingatkan, untuk melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik, bangsa Indonesia harus rukun dan bersatu. Ia pun mengajak para pemimpin bangsa untuk tetap kompak apa pun warna dan pilihan politiknya. Kekompakan para pemimpin bangsa itu penting untuk menghadapi tantangan yang lebih berat.

Pada saat yang sama, publik menyaksikan bahwa sebagian di antara kita belum betul-betul dewasa, belum bersedia melapangkan dada menerima realitas politik.

Bagaimana kita bisa mengajak masyarakat untuk memelihara dan menjunjung tinggi kerukunan jika mereka masih juga dipertontonkan keangkuhan? Publik melihat, hasrat untuk rukun, bersatu, dan kompak, itu ternyata tidak ditunjukkan oleh segelintir elite, juga oleh sebagian lembaga negara.

Rakyat tidak melihat letak kerukunan ketika seorang ketua partai sekaligus kandidat presiden pada pemilihan umum, juga sebagai presiden pada periode sebelumnya tidak menghadiri upacara pelantikan presiden terpilih.

Publik bisa saja menilai tokoh yang bersangkutan tidak memiliki kerendahan untuk memenuhi undangan lembaga tertinggi negara. Orang bisa saja menerjemahkan bahwa dia juga tidak bersedia menerima realitas politik yang telah menempatkannya bukan sebagai pemenang.

Masih dalam konteks rukun dan bersatu sebagaimana yang ditekankan presiden pada pidato pelantikannya, hari-hari ini rakyat juga terus menerus melihat, bagaimana ketakrukunan antarlembaga negara dipertontonkan.

Lembaga-lembaga yang seharusnya bergandeng tangan menuntaskan agenda besar pemberantasan korupsi di Tanah Air, justru saling unjuk kekuatan antara satu dengan yang lain. Bahkan ada kesan sedang terjadi pelumpuhan yang sistematis terhadap lembaga pemberantasan korupsi, ketika lembaga-lembaga itu mulai menyentuh institusi penegakan hukum.

Hal-hal di atas baru merupakan contoh kecil dari realitas politik dan kenyataan penegakan hukum yang sedang terjadi di Tanah Air. Padahal masih banyak lagi pekerjaan besar di bidang lain yang tak kalah penting segera diselesaikan.

Tentu saja kita hanya bisa berharap bahwa rezim baru itu mampu menghadirkan tatanan baru yang jauh lebih berpihak kepada rakyat, bukan lagi semata merupakan cerminan hasil transaksi politik yang di sana-sini dihiasi praktik koruptif, kolutif dan nepotis. ***

18
Jan
09

Wakil Rakyat?

dewan-dewanan

TIGA anggota dewan perwakilan rakyat daerah , diciduk di sebuah hotel di Jakarta, Kamis (15/1/09 ) malam pekan lalu. Mereka berasal dari sebuah kabupaten di Sumatera Utara, datang ke ibu kota lalu terpergok sedang berjudi. Polisi juga menyita uang tunai jutaan rupiah sebagai barang bukti, demikian disiarkan berbagai media Sabtu silam.

Peristiwa ini menambah panjang daftar wakil rakyat yang berperilaku tidak patut. Mulai dari yang meniduri penyanyi, yang melecehkan perempuan stafnya, yang menerima suap sekaligus berselingkuh, sampai yang mati di kamar panti pijat. Muilai dari yang malas bersidang, hingga yang kecanduan narkotika.

Jika tempo hari sempat menyala kembali semangat untuk melawan politisi busuk, sangat boleh jadi peristiwa di atas makin memperkuat keyakinan kita untuk tidak memberi lagi tempat kepada politisi macam ini, apalagi membiarkannya melenggang ke gedung parlemen.

Sebelum pemilu 2004, kampanye antipolitisi busuk demikian gencarnya disuarakan. Hasilnya, malah lebih banyak wakil rakyat yang digelandang dan dihukum karena kebusukan perilakunya. Kampanye dan perlawanan moral, ternyata tidak mampu membendung para pengkhianat itu menyusup ke gedung parlemen.

Begitu banyak wakil rakyat yang ternyata lebih diperbudak syahwat rendah dan menghambakan diri pada juragan napsu. Sebagai wakil, mereka tidak mengabdi kepada rakyat yang telah memilih dan mempercayakan sepenuhnya aspirasi mereka.

Kini pemilu sudah di ambang pintu, para politisi –baik yang sudah matang, maupun yang karbitan, bersih atau busuk– sudah pula menjual diri di berbagai kesempatan, memasang iklan di tepi-tepi jalan mengotori dan merusak keindahan kota-kota.

Kita tak tahu berapa banyakkah di antara deretan nama dan gambar yang terpampang di jalan-jalan itu termasuk politisi bersih. Berapa pula yang busuk? Termasuk orang jujurkah atau cuma mengesankan diri sebagai orang saleh? Penganggur yang bingung atau telah orang yang telah menunjukkan karya nyata? Tak jelas, sebab semua mencitrakan diri sebagai orang patut, paling baik, paling tepat untuk dipilih.

Persoalnnya kemudian apakah apakah DPR hasil Pemilu 2009 nanti benar-benar menghasilkan wakil-wakil rakyat yang bersih atau tidak? Sulit menjaminnya, meski saat memasuki ranah pemilihan –secara administratif– mereka telah dinyatakan bersih oleh kepolisian, pengadilan, maupun Komisi Pemilihan Umum.

Pengalaman membuktikan, setelah terpilih sebagai wakil rakyat, mereka mulai menunjukkan wajahnya yang asli. Motivasinya jadi wakil rakyat ternyata bukan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, tapi semata hanya demi mendapat status sosial, pekerjaan, gaji besar, mobil dinas, rumah dinas, dan berbagai fasilitas lain dari negara yang dibeli dengan uang rakyat.

Terkuaknya berbagai kasus kriminal, asusila, dan kasus korupsi di kalangan wakil rakyat menunjukkan bahwa di antara mereka yang lolos jadi legislator, banyak yang tidak matang secara intelektual, emosi maupun moral. Ini gambaran sederhana akibat pola rekrutmen pencalonan anggota legislatif yang mengesampingkan kemampuan tiga faktor tersebut. Dalam menjaring jagonya untuk duduk menjadi wakil rakyat, parpol lebih bersandar pada pertimbangan politis kelompok maupun perimbangan uang.

Bukan hanya performa itu yang kini membuat rakyat kemudian harus mengelus dada. Realitas politik hari-hari ini –buah hasil pemilu sebelumnya– telah menunjukkan bahwa hubungan emosi antara rakyat dengan wakilnya sudah terputus. Mereka melupakan rakyat yang dengan segala kepolosan, keiklasan, ketidaktahuan, keluguan, dan segala harapannya telah memilihnya.

Berkaca pada pengalaman –bukankah ia guru terbaik?– yang terpenting bagi kita hari-hari in i adalah masalah bobot moralitas dan kepercayaan yang akan kita berikan kepada mereka melalui pemilu nanti. Kita sudah mengalami dua pemilu paling demokratis dan menikmati hasilnya berupa penghianatan dan pelecehan terhadap amanat dan aspirasi kita.

Masihkah akan kita biarkan orang-orang macam itu menduduki kursi di gedung parlemen hanya untuk mengkhianati kita? Masih layakkah orang-orang seperti ini menginjak-injak dan melecehkan amanah politik kita? Jawaban atas pertanyaan ini seharusnya hanya satu kata: Tidak! (***)

23
Sep
08

Parodi Pasuruan

SENIN 15 September 2008 mestinya jadi hari hitam, hari berkabung, tidak saja bagi warga Pasuruan Jawa Timur, melainkan bagi siapa pun penduduk negeri ini yang punya hati nurani. Ya, di tengah terik siang hari bolong, sang maut menderu-deru mencabuti nyawa orang-orang miskin yang sedang berharap dapat percikan sedikit harta dari seorang dermawan.

Hari itu, juga menandai parodi paling dramatis di tanah air, ketika rakyat harus baku desak hingga jatuh bergelimpangan dan satu persatu meregang ajal demi uang Rp 30.000 rupiah, sementara di Jakarta, Gedung Parlememen tempat wakil-wakil raykat bercokol “basah kuyup” oleh semburan uang sogok, bernilai miyaran rupiah!!

Jika rakyat harus mati tergencet luapan massa hanya untuk tiga lembar puluhan ribu perak, maka wakil mereka paling pelengos malu-malu (sekaligus memalukan), megakui atau menepis ataui pura-pura tidak tahu ada uang mengalir ke pundi-pundi .. eh, rekening mereka.

Jika rakyat baku himput berebut sedekah puluhan ribu perak, atau bantuan langsung tunai empat ratusan ribu perak, maka para pembawa acara dini hari di televisi –sambil cengangas-cengenges- – membagi-bagi uang jutaan rupiah lewat pertanyaan-pertanyaan bodoh. Aneh atau tidak, itulah sepotong parodi di tanah air kita hari-hari ini.

Tersentuh dan mungkin “tersakiti” oleh insiden itu, seorang sahabat saya, Adityas Annas Azhari wartawan Tribun Jabar menulis begini:

Tragedi Kemiskinan

KITA baru saja melihat tragedi kemiskinan di bulan suci ini. Niat baik seorang pengusaha kaya raya untuk menyebarkan zakat kepada orang tak berpunya justru menjadi mimpi buruk bagi si miskin yang akan menerimanya. Sedikitnya 21 orang (miskin) tewas terinjak-injak atau kurang oksigen akibat berebut zakat dari pak haji di Pasuruan.

Pascareformasi ini sebenarnya badan-badan amil zakat telah membuat berbagai fasilitas untuk membayar zakat. Lembaga-lembaga seperti rumah zakat, dompet dhuafa, dan sebagainya telah membuat program jemput zakat dan transfer zakat.

Orang kaya cukup memindahkan sejumlah uang dari handphone-nya melalui phone banking ke rekening lembaga zakat. Atau mereka tinggal minta lembaga zakat itu mendatanginya untuk mengambil uang. Urusan pembagian zakat serahkan saja pada lembaga itu karena mereka pasti sudah tahu sasaran mana saja dan bagaimana mengelola zakat itu.

Masalahnya sekarang adalah ketidakpercayaan, kesombongan, ketidaktahuan (kebodohan) dari si kaya terhadap lembaga zakat itu, dan mungkin juga lembaga zakat dengan teknologi yang memudahkan belum menjangkau kota kecil semacam Pasuruan. Hal ini yang membuat tragedi orang miskin berdesak-desakan untuk mendapat uang/bantuan menjadi pemandangan setiap tahun menjelang lebaran di hampir setiap kota di negeri ini.

Persoalan lainnya adalah mental mengemis alias ingin selalu diberi. Mental ini kemudian cenderung dipupuk para elite sehingga membiarkan orang miskin menjadi pengemis di mana-mana, khususnya di kota-kota besar. Para orang miskin itu pula dengan mudah digiring untuk beramai-ramai menerima sumbangan yang ujung-ujungnya dipolitisasi demi kemenangan politik atau bisnis dari elite atau parpol.

Coba saja, mengapa tak ada ketegasan dari pemerintah pusat atau daerah yang mengeluarkan aturan, “Dilarang keras membagi-bagikan sembako, uang, atau zakat secara massal kepada orang-orang miskin.” Atau ada aturan, pembagian zakat, bantuan, dan sumbangan harus disalurkan melalui lembaga resmi yang terdaftar dan teraudit.

Akibat tidak ada aturan tegas ini mental saweran terus terjadi di mana-mana. Ini menjadikan masyarakat miskin sangat bergantung pada pola bantuan yang didistribusikan secara massal. Pola bantuan seperti itu justru tidak efektif mengentaskan kemiskinan.

Ironisnya lagi, para politisi dan saudagar kaya negeri ini tetap saja tak malu menghambur-hamburkan uang demi meraih kursi kekuasaan di parlemen atau sekadar memopulerkan namanya.

Mental feodal yang ingin disembah-sembah dan dianggap penting oleh para jelata masih menghinggapi para elite negeri ini. Banyak tokoh ingin dianggap dermawan di mata masyarakat atau bawahannya.

Akhirnya, Tragedi Pasuruan, Senin (15/9), membuat kita harus mengkritisi paparan pemerintah yang menyebut angka kemiskinan cenderung turun berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS). Di saat minyak tanah dan gas elpiji langka, harga bensin naik, dan harga-harga sembako makin menggila menjelang lebaran, pantaskah kita yakin bahwa kemiskinan terus menurun? (*)

22
Nov
07

Anak-anak Hilang

 saiyah-mencari-wiranti-sang-anak-foto-deddi-rustandi.jpgwiranti-masih-terus-dicari-repro-deddi-rustandi.jpganak-anak-yang-pernah-hilang1-foto-deddi-rustandi.jpg

DAHRONI dan istrinya, Saiyah, pulang dengan tangan hampa ke kampung halamannya di Desa Bojong, Kabupaten Bogor. Mereka sengaja datang ke Sumedang dengan satu harapan: menemukan kembali Winarti, putri sulung mereka yang hilang sejak 20 Agustus lalu.

Peristiwa seperti ini sudah beberapa kali mereka alami di berbagai tempat. Setiap ada kabar tentang Wiranti, mereka segera pergi ke tempat di mana putrinya itu diperkirakan berada.

Hal sama juga dilakukan pasangan Mulyana dan Erni yang kehilangan putrinya, Fitri Yanti yang mereka duga ikut larut dalam kelompok pengajian yang belekangan disebut sebut sebagai kelompok pemgajian Al Quran Suci, tau Al Haq.

Gejala menghilangnya anak-anak remaja terkait dengan kelompok tertentu seperti yang terjadi akhir-akhir ini, sebenarnya bukan hal baru.Januari 2002 polisi di Bandung menggerebek dan mengangkut sepuluh anak muda, laki-perempuan, dari sebuah rumah yang konon merupakan tempat pengajian khusus. Satu orang ditahan, sembilan lainnya dipulangkan. Namun satu di antaranya menghilang lagi sehari setelah dikembalikan ke rumah orangtuanya.

Akhir November 2001, sekitar seratus orangtua megirim delegasi ke DPRD Jabar di Bandung. Mereka –datang dari Bandung, Jakarta, dan Lampung– mengadu, me rintih dan memohon agar pemerintah, para wakil rakyat, dan aparat keamanan menyelamatkan anak-anak mereka dari kelompok yang mereka sebut sebagai Negara Islam Indonesia. Belakangan, sebutan nama ini bertambah lagi jadi kelompok Negara Karunia Allah.

Dari risalah-risalah, selebaran, dokumen, dna catatan harian yang ditemukan terkait dengan anak-anak hilang itu, diperoleh gambaran bahwa kelompok seperti ini membangun komunitas baru yang eksklusif atas dasar kemurnian ajaran agama. Mereka bergerak untuk menghimpun pengikut sambil mengalang dana. Hingga kini, kita belum pernah memperoleh kejelasan atas kelanjutan kasus-kasus tersebut, sampai kemudian muncul lagi gejala yang hampir serupa.

Kelompok itu –apa pun namanya– telah berhasil mengembangkan pola dakwah sedemikian rupa hingga mampu mencuci bersih pikiran sasaran dakwahnya dari nilai-nilai umum yang sudah ditanam, dipupuk dan kadang dipaksa tumbuh oleh lingkungan keluarga, sekolah, lalu membaliknya ke sudut paling ekstrem: menjadi manusia baru dengan visi baru dan iman perjuangan baru!

Pertanyaannya kemudian adalah, apa sesungguhnya yang telah dilakukan oleh masyarakat dan elemen-elemennya, lembaga-lembaga keagamaan dan berbagai jaringannya, pemerintah dan tangan-tangan kekuasaannya, untuk secara dini mengantisipasi gejala yang telah lama muncul itu?

Di sisi lain, gejala ini sekaligus juga merupakan kritik terhadap metoda dan tata cara para penganjur agama dalam menyelenggarakan dakwahnya. Bahwa keadaan yang terus berkembang, perlu terus disertai upaya-upaya cerdas dan kreatif dalam melakukan berbagai hal. Termasuk dalam berdakwah. ***