Posts Tagged ‘yudhoyono

19
Okt
09

Opera Kabinet

kabinet

TEKA-teki politik mengenai sususan kabinet mulai terjawab. Sabtu dan Minggu 17 dan 18 Okober 2009 , presiden terpilih memanggili orang-orang yang akan dijadikan sebagai pembantunya. Kabinet itu disebut-sebut akan berjumlah 34 orang, termasuk di dalamnya menteri koordinator, menteri negara, dan pejabat tinggi setingkat menteri.

Kabinet 34 menteri itu akan bertugas selama lima tahun ke depan. Mengelola negara berpenduduk 220 juta jiwa ini, dengan pendapatan domestik bruto (PDB) sekitar 511,8 miliar dolar AS.

Sekadar perbandingan, Amerika Serikat yang berpenduduk sekitar 300 juta jiwa dengan PDB tertinggi di dunia atau lebih dari 10 kali PDB Indonesia, dikelola kabinet Obama yang beranggotakan 15 menteri dan enam pejabat setingkat menteri.

Sangat boleh jadi, mengurus Indonesia mungkin jauh lebih berat dibanding mengurus Amerika. Setidaknya, partai politik di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan partai politik peserta pemilu di Amerika, sehingga orang-orang dan kepentingan yang harus diakomodasi presiden terpilih pun berbeda jauh.

Betul, bahwa dalam pidatonya pada beberapa kesempatan presiden terpilih menyatakan kabinetnya akan dibentuknya betul-betul lebih mementingkan kepentingan masa depan bangsa. Dengan demikian ia tidak saja akan mencerminkan keterwakilan partai dan perofesionalitas, melainkan juga keterwakilan unsur-unsur daerah.

Namun publik bisa melihat dengan gamblang bahwa unsur tarik menarik dan tawar menawar terkait kepentingan politik, tetap tidak bisa dihindarkan oleh presiden yang sesungguhnya berhak penuh menyusun sendiri kabinetnya tanpa intervensi pihak mana pun. Kultur politik Tanah Air yang masih dalam eforia kebebasan, tampaknya membuat presiden terpilih terpaksa harus mengakomodasinya.

Terlepas dari aneka retorika politik dan berbagai spekulasi mengenai pembentukan kabinet baru itu, kita melihat terpanggilnya putra-putra daerah sebagaimana yang terjadi atas Prof Dr H Gusti Muhammad Hatta (akademisi dari Kalimantan Selatan) — ke Cikeas patutlah dianggap sebagai memenuhi kriteria yang ditetapkan presiden terpilih.

Sebagai profesional, ia memenuhi syarat. Demikian pula jika dilihat dari unsur keterwakilan putra daerah. Keterkaitan dengan partai mungkin belum jelas. Tapi dilihat dari indikasi awal seperti kehadiran Dr Amien Rais dan Hatta Rajasa pada HUT Kota Banjarmasin, yang tentu bukan tanpa makna sama sekali.

Lalu, kepergian pertama mantan kandidat rektor Universitas Lambung Mangkurat itu ke Cikeas pekan lalu bersama petinggi sebuah partai yang sekaligus pejabat publik, sebelum panggilan resmi Minggu kemarin. Artinya, meski di situ terlihat ada penekanan unsur profesionalitas, presiden terpilih tampaknya juga memperhatikan unsur keterwakilan daerah dan kepentingan partai peserta koalisi.

Persoalannya kemudian, apakah model pendekatan seperti itu yang paling tepat untuk bangunan kabinet yang mengelola Indonesia degan sekian kerumitan masalahnya? Atau, itu mencerminkan keraguan dan kekurangpercayadirian seorang presiden terpilih dalam menyelenggarakan hak prerogatifnya? Jawabnya tentu baru akan tampak pada bagaimana kabinet itu bekerja nanti, dan bagaimana hasilnya.

Hal paling penting bagi masyarakat adalah bagaimana taraf hidup mereka segera terangkat dan berubah menjadi lebih baik. Kabinet seperti apa pun tak jadi persoalan sepanjang ia tidak saja memberikan harapan, melainkan juga setahap demi setahap membuktikan bahwa kepada rakyatlah sesungguhnya segala dinamika ini diperuntukkan. (*)

12
Apr
09

“Say No to ….”

KAMIS 9 April 2009, sejak pagi hingga lepas tengah hari, pemilih menentukan pilihannya di bilik suara. Ada juga yang tidak, baik karena hambatan administratif maupun mereka yang memang secara sengaja tidak menggunakan haknya.

sayno2Sampai menjelang detik-detik pemilihan umum, situasi relatif tenang. Suhu politik pun sejuk-sejuk saja tidak ekstrem sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak. Bahwa ada riak-riak hangat, sejauh ini masih dalam konteks kewajaran di tengah pesta akbar demokrasi.

Ada beberapa peristiwa cukup menarik yang kali ini turut menambah semarak hura-hura politik, yang membedakannya dari pemilu di masa lalu. Pertama, berita menyangkut putra presiden yang disiarkan media online yang kemudian berdampak hukum. Kedua, hujatan dan dukungan terhadap tokoh tertentu melalui internet. Ketiga, tokoh yang diam-diam menggunakan internet untuk tetap berkampanye di masa tenang.

Tiga cuplikan peristiwa itu sengaja diambil sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa media alam maya telah betul-betul menjadi bagian dari kehidupan –sosial, politik, ekonomi, budaya– di Tanah Air. Ia juga sekaligus memperlihatkan bahwa ruang maya publik (internet) itu besar dan ampuh pengaruhnya.

Kemajuan teknologi informatika yang membawa lompatan jauh –dan kepraktisan– dalam pola komunikasi di dunia maya, telah mengambil alih fungsi yang selama ini diemban ruang publik konvensional, entah itu mall, pasar, gedung parlemen, atau taman kota.

Perbincangan, diskusi atau sekadar bergosip, keintiman atau bahkan kemarahan, sebagian kini telah berpindah saluran ke alam maya. Wacana kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan politik, tak lagi hanya di gedung parlemen dan kampus, malainkan juga di dinding percakapan ruang maya.

Internet telah jadi ruang yang betul-betul terbuka dan bebas — dimasuki atau ditinggalkan– siapa pun. Bebas bicara dan tidak bicara apa pun. Bebas digunakan –dan tidak digunakan– untuk keperluan apa pun, termasuk kepentingan politik.

Ibarat agora (pasar) dalam sistem demokrasi di Athena, internet tidak saja merupakan tempat berjualan, melainkan berfungsi ganda sebagai wahana masyarakat untuk bertemu, berdebat, mencari berbagai, membuat konsensus atau menemukan titik-titik lemah gagasan politik dengan cara memperdebatkannya.

Dalam wacana politik, kondisi itu memberikan optimisme bahwa peran besar teknologi dunia maya tersebut merupakan alternatif kekuatan baru yang dapat menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik. Jelas, ia pun merupakan saluran komunikasi yang potensial dalam menyalurkan berbagai opini dan gagasan politik yang seringkali tersumbat atau terkendala kesungkanan.

Penyaluran informasi yang baik dan jernih adalah satu di antara syarat utama demokrasi yang sehat, karena informasi yang terang dan baik, pasti berasal dan dialirkan lewat kejernihan pikiran dan ketulusan hati. Tanpa pikiran jernih dan ketulusan, demokrasi hanya akan bermakna sebagai kebebasan mutlak yang mendorong anarkisme.

Lebih sepuluh tahun lalu, Wakil Presiden Amerikan Serikat, Al Gore meyakinkan warganya bahwa teknologi informatika membuat warga negara bisa terlibat langsung dalam berbagai keputusan politik. Tahun lalu, Barack Husein Obama membuktikan keampuhan internet dalam perjalanannya menuju Gedung Putih.

Tiga contoh yang dicuplik di atas, yakni penyebaran berita mengenai dugaan kecurangan politik yang dilakukan anak presiden, dan kemurkaan ketua partai besar atas munculnya kelompok jejaring “Say No to …” dan “Say Yes to …” di dinding facebook hanyalah  petunjuk kecil tentang seberapa jauh bangsa kita memanfaatkan keterbukaan informasi itu secara bijak dan cerdas dalam proses demokratisasi.

Makna yang bisa ditangkap adalah: pemanfaatan ruang maya publik untuk komunikasi politik seyogyanyalah disertai persyaratan, di antaranya membangun sikap politik yang matang dan budaya politik yang dewasa.

Komunikasi politik tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek budaya politik seperti sikap mental, etika politik, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat.

Apa yang terjadi dengan penggunaan kecanggihan teknologi dengan proses politik di tanah air, masih seperti atau sebatas itulah budaya dan sikap mental politik kita.

Mudah-mudahan pemilu kali ini menjadi awal kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi.

Contreng!***

01
Feb
09

Politik Gasing dan Yoyo

yoyo-gasing_adaptasi_foto_donny_sophandi

SAMBIL meladeni sindiran politik Megawati yang mengibaratkannya bermain yoyo, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyenggol Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan tentu juga Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Jika kepada Megawati pihak Yudhoyono mengumpamakannya bermain gasing yang bikin rakyat pusing, maka kepada TNI dia melontarkan rumor tentang adanya sejumlah perwira yang menggalang kekuatan anti-Yudhoyono.

Megawati –presiden sebelum Yudhoyono– adalah calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilu 2009. Sedangkan TNI dan Polri –yang oleh undang-undang harus berada pada posisi netral– sejauh ini adalah lembaga yang paling siap melahirkan kader-kader politik, termasuk untuk menduduki kepemimpinan dari pusat hingga daerah.

Yudhoyono sendiri adalah satu di antara kader yang dihasilkan lembaga itu. Demikian pula sejumlah tokoh yang hari-hari ini digadang-gadang sebagai calon presiden, di samping calon-calon dari kalangan sipil.

Ketika meladeni sindiran Megawati, yang disebut-sebut akan menjadi rival paling potensial pada pemilihan presiden Juli nanti, banyak pihak menilai Yudhoyono sebagai emosional sehingga mudah terpancing.

Sedangkan tudingannya kepada para petinggi TNI dan Polri, dinilai pengamat sebagai tindakan yang sembrono, panik, dan menunjukkan ketidakpercayaan namun sekaligus ingin mengesankan sebagai pihak yang dizalimi dan dikhianati.

Di satu sisi, pernyatanya mengenai TNI –jika tudingannya itu betul-betul didasari kenyataan– bisa ditafsirkan bahwa pemerintahan Yudhoyono gagal mengangkat harkat TNI sebagai kekuatan pertahanan yang profesional. Akibatnya, muncul ketidakpuasan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pembelotan sikap politik di balik seragam kenetralan.

Pada sisi lain, pernyataan Yudhoyono tersebut bisa juga dilihat sebagai manuver politiknya untuk mencari perlindungan pada TNI atau Polri, mengingat muncul beberapa nama perwira bertaburan bintang yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden.

Sebagai orang militer, Yudhoyono pasti sadar betul ‘kemampuan tempur’ tiap individu dan keterampilan mengoperasikan dan mengelola jaringan demi kemenangan, sebagaimana yang dilakukannya sendiri ketika maju ke ‘medan laga’ Pemilihan Presiden 2004.

Terlepas dari semua perdebatan itu, ketika pemilu makin dekat, seharusnya para elite politik mengurangi atau bahkan menghentikan tingkah laku mereka yang bisa membuat masyarakat mengalami kelelahan politik.

Jika rakyat sudah lelah, mereka akan ‘istirahat’ yang berarti demokrasi tak akan berjalan sempurna. Bagaimana rakyat tidak letih jika hampir saban hari mendengar dan menyaksikan elite saling terkam, saling tendang dan baku sodok lewat pernyataan-pernyataan.

Polemik berkembang dan meletup-letup namun tak pernah mencapai titik akhir berupa kesimpulan rasional yang bisa melegakan semua pihak, karena belum selesai satu perkara diperdebatkan dan diributkan, muncul lagi problem baru yang tak kalah seru.

Ujung-ujungnya, rakyat makin bingung. Padahal yang terpenting dari pertarungan politik di tahun 2009 adalah semua pihak mampu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara ini daripada kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi.

Para elite itu seharusnya makin sadar bahwa kini rakyat sudah letih dan jenuh dijadikan alas kaki mereka. Mestinya mereka lebih berhati-hati, karena rakyat pun bisa bergerak. Kita tentu sangat tidak berharap bahwa besok lusa terjadi ‘arus balik’ yang melawan para elite.

Perlawanan itu bisa dalam berbagai bentuk, mulai dari menarik kepercayaan dan mandat yang selama ini telah diberikan kepada para wakil mereka. Atau melawan secara diam: Tak peduli lagi urusan politik, tak lagi mau berpartisipasi secara politik. Itu yang berbahaya bagi kelangsungan demokrasi.**

01
Feb
08

Politik Poco-poco

poco-pocoan.jpg
ORANG mengenalnya sebagai lagu dan tarian khas Minahasa, Sulawesi Utara, meski sejatinya Poco-poco berasal dari Ambon, Maluku. Mulai populer awal 1990-an, hingga kini masih sering digelar dalam berbagai kesempatan pesta gembira.
Ciri poco-poco, step-nya patah-patah dengan arah berganti-ganti pada hitungan 1-2-3-4. Satu langkah kaki diayun ke depan, namun buru-buru mengayun lagi selangkah ke belakang seiring irama yang mudah diikuti.
Balenggang pata-pata
Ngana pe goyang pica-pica
Ngana pe bodi poco-poco
Selain dipopulerkan oleh kalangan militer, tari pergaulan ini juga jadi materi pelengkap di sanggar-sanggar bugar. Disisipkan di tengah latihan aerobik, dengan gerakan yang bisa lebih dinamis karena musik pengiringnya lebih rampak.
Entah karena presiden Yudhono pensiunan militer yang mungkin sesekali pernah berpoco-poco bersama pasukannya, atau karena mantan presiden Megawati Soekarnoputri gemar menari poco-poco dan memahami betul “filosofi gerak” tarian itu, sehingga ia menuding (pemerintahan) Yudhoyono ibarat poco-poco. Bergerak di tempat, cuma sekadar menghibur diri dan orang lain.
Cuma ngana yang kita cinta
Cuma ngana yang kita sayang
Cuma ngana suka biking pusing
Kritik itu dilontarakan Mega terhadap gerak-gerik pemerintah saat ini yang dinilainya tidak berhasil mengubah keadaan menjadi lebih baik. Kemiskinan bukannya semakin berkurang, malah justru meningkat, kata Mega.
Di satu sisi, kritiknya mungkin betul. Di sisi lain, adalah lebih mudah mengamati sesuatu dari luar ketimbang berada dan turut menjalankan sebuah sistem. Bagi Megawati, yang juga pernah memimpin republik ini, tentu dia paham betul bagaimana sulit dan ruwetnya persoalan yang dihadapi bangsa ini.
Mampu dan berhasilkah dia dan timnya mengatasi persoalan? Tepatkah langkah-langkah yang diambilnya untuk menuntaskan masalah kemiskinan, pendidikan, korupsi, dan lain sebagainya? Publik lah yang tentu merasakan, mencatat, dan memperbandingkannya.
Dan, bisa jadi, dengan dasar itu pula publik menentukan pilihan pada saat pemilihan presiden tempo hari. Dasar itu pula yang tentu akan jadi satu di antara pertimbangan publik untuk memilih pemimpin-pemimpin di masa datang.
Ngana bilang
Kita na sayang
Rasa hati ini malayang
Jau… uh… ci ya … ci ya
Sejauh ini, satu hal yang tampaknya belum juga bisa dituntaskan oleh para pemimpin negeri ini adalah korupsi. Betul, tiap rezim selalu punya konsep, selalu “tampak” ada upaya memberantas tuntas praktek-praktek korupsi, namun realitas menunjukkan, hampir semuanya tak berhasil.
Korupsi seperti sudah jadi ruh yang menghablur dan menggerakkan segala aktivitas hampir semua lini, institusi, lembaga, badan, pemerintahan maupun swasta, dari pusat sampai ke daerah. Padahal, lembaga dan institusi pencegah dan penindak korupsi sebenarnya sudah cukup lengkap.
Isu pemberantasan korupsi bukan saja milik pemerintahan sekarang, sebab sudah digembar-gembor demikian kencang sejak era Soekarno, di masa Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, juga saat Megawati berkuasa, hingga kini di era Yudhoyono.
Nyatanya, korupsi tetap merajalela dan –dalam beberapa bentuk– seakan sudah diterima sebagai kelaziman dan keharusan yang tak seakan perlu dipertanyakan lagi. Masyarakat sendiri seperti sudah tak berdaya menghindarinya, malah cenderung ikhlas melarutkan diri di dalam praktek yang seharusnya diperangi.
Biar kita ngana pe bayang
Biar na biking layang-layang
Cuma ngana yang kita sayang
Saking parahnya cengkereaman kultur korupsi itu, lembaga wakil rakyat dari pusat ke daerah, bahkan lembaga sekelas Bank Indonesia, bank sentral yang seharusnya steril dari soal-soal seperti itu ternyata juga terindikasi terlibat dalam arus pusaran korupsi.
Itu baru persoalan korupsi. Belum lagi masalah-masalah lain termasuk bencana alam yang seolah tak henti terjadi dan memerlukan langkah-langkah strategis dan tepat. Bencana yang silih berganti datang itu pun tidak semata akibat dari proses alamiah, namun ada juga yang hadir karena “diundang” oleh pelaksanaan dan tindak-tanduk pembangunan yang tidak tepat.
Di tengah situasi seperti ini, rakyat butuh ketenangan, keyakninan dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Harapan itu antara lain digantungkan pada pundak para pemimpin yang mampu menunjukkan kearifan dan kebijaksanaannya. Namun, yang terjadi, para pemimpin ini jauh lebih suka baku omong dan saling-silang bersilat lidah merapal jurus-jurus retoris.
Maka, daripada ikut pusing, mendingan kita bercpoco-poco bersama saja: Dur, panjak!
Cuma ngana yang kita cinta
Cuma ngana yang kita sayang
Cuma ngana suka biking pusing
.