Selamat Jalan, Gus!

UJUNG tahun 1999, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyongsong pergantian tahun di Tanah Papua. Ia menyambut fajar milenium baru, tahun 2000, di tanah yang –dalam administrasi pemerintahan– semula bernama Irian Barat, lalu Irian Jaya.

Sepuluh tahun kemudian, 30 Desember 2009, sehari menjelang pergantian tahun Masehi, Gus Dur pergi untuk selama-lamanya. Ia meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Rabu selepas waktu magrib.

Tokoh-tokoh masyarakat Papua menyatakan bela sungkawa bagi cendekiawan multidimensi ini. Demikian halnya masyarakat di Indonesia timur yang sebagian besar pemeluk Nasrani.

Adalah Gus Dur, yang ketika itu menjabat sebagai presiden, yang memutuskan menyetujui usulan rakyat di sana untuk mengembalikan nama Papua atas pulau paling timur Nusantara ini.

Gus Dur pula yang menganggap gerakan “perlawanan” rakyat Papua adalah bagian dari dinamika demokrasi. Ia menganggap bahwa pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) tak perlu disikapi secara berlebih. Anggap saja bendera organisasi massa.

Itu baru sebagian kecil dari bentuk toleransi Gus Dur yang oleh sementara pihak sering dianggap melawan arus. Tidak umum. Kita tentu masih ingat, bagaimana ia tanpa ragu menetapkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional sebagaimana hari besar keagamaan lain. Suatu hal yang tak pernah terbayangkan sebelumnyam dan sekaligus merupakan apresiasi terhadap keragaman.

Ia dikecam oleh sebagian kalangan di lingkungan Islam yang menggapnya terlalu dekat dengan kaum Yahudi, karena ia jadi anggota yayasan perdamaian yang dimotori Shimon Peres, mantan PM Israel, dan menerima medali perdamaian.

Orang Yahudi menganggapnya amat berperan dalam upaya-upaya perdamaian di Timur Tengah. Demikian pula tokoh di Palestina. Ia bahkan punya hubungan khusus dan sangat dekat dengan (mendiang) Yasser Arafat.

Di tanah air, sangat boleh jadi hanya Gus Dur yang dengan tegas menyatakan siap membela para penganut Ahmadiyah, yang di beberapa tempat justru diuber-uber, diburu, diusir dan sebagian di antaranya jadi korban penganiayaan.

Sangat boleh jadi pula kita tidak atau belum akan menemukan lagi sosok seperti dia. Sosok ulama, pemikir, tokoh demokrasi, budayawan, politisi hebat. Matanya tak lagi dapat melihat, tapi hati dan pikirannya menembus dimensi kekinian, sehingga seolah mampu melihat apa yang kan terjadi.
Ya, gerak gerik pikirannya, jejak langkah gagasan-gagasannya sepenuhnya dihibahkan pada kepentingan msyarakat dalam arti luas, tanpa mengenal sekat dan batas-batas suku, keyakinan, apalagi tingkat sosial. Ia akrab dan dekat dengan siapa pun, termasuk dengan mereka yang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri.

Satu di antara pelajaran berharga yang diberikan Gus Dur dalam kehidupan demokrasi di tanah air adalah jiwa besarnya untuk menang dan untuk “kalah”. Ia merelakan dirinya jadi tumbal reformasi ketika eforia kebebasan menjalar kian kemari, hingga kadang menabrak spirit demokrasi itu sendiri.

Tentu banyak yang masih ingat Sidang Umum MPR 1999 seusai Pemilu yang dimenangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Logika sederhana, tokoh dari partai pemenang pemilu lah yang mestinya dipilih sebagai presiden. Namun realitas politik di Indonesia tidak demikian.

Fraksi Reformasi dengan militansi yang amat tinggi menggalang koalisi Poros Tengah mendorong Gus Dur naik ke kursi presiden, mengganjal Megawati. Berbagai manuver, isu, tekanan dilakukan, dan para anggoat parlemen itu bersorak persis seperti anak-anak kegirangan ketika nyata bahwa Mega akhirnya kalah.

Sekitar setahun kemudian, dalam sidang paripurna MPR pula rakyat melihat, bagaimana pula Fraksi Reformasi –yang dulu demikian garang mendukung Gus Dur– berbalik menjalin persekongkolan untuk menggulingkannya.

Publik kemudian tahu, bahwa saat itu, mereka mendukung Gus Dur jadi presiden bukan karena yang bersangkutan layak, melainkan karena mayoritas anggota parlemen tidak ingin Mega marak sebagai pemimpin, meski partainya menang dalam pemilu.

Kita juga menyaksikan, bagaimana pongahnya para politisi yang merasa sedang berada di atas angin, menguasai lapangan, dan menjalin persekutuan untuk secara bersama-sama menunjukkan kekuatannya sebagai kekuatan mayoritas yang bisa menyingkirkan kelompok minoritas.

Perilaku politik seperti ini masih tampak jelas tampak pada para elite kita hingga kini, baik di pusat maupun di daerah sepuluh tahun setelah reformasi. Politik masih dimaknai sebagai menghalalkan segala cara, meninggalkan kerendahan hati dan menutup kebesaran jiwa.

Demokrasi yang sehat terjadi ketika pihak yang kalah menerima kekalahan dan langsung bahu-membahu dengan pihak pemenang untuk melaksanakan proses organisasi. Kekurangan di satu pihak diisi oleh kelebihan dari pihak lain. Hal ini nyaris tak pernah bisa kita lakukan dengan baik.

Gus Dur telah memberikan pelajaran yang amat berharga yang mestinya jadi acuan, jadi rujukan, jadi model, bagi perilaku kita semua dalam berdemokrasi. Apalagi kini, hampir dua hari sekali digelar pesta demokrasi di berbagai penjuru tanah air, mulai dari pemilihan bupati, walikota, sampai pemilihan gubernur.

Gus Dur telah pergi. Ia meninggalkan warisan tak ternilai bagi bangsa ini, yakni sikap yang demokrat dan humanis. Jika mau berdemokrasi dengan baik, ikutilah gerak-geriknya. Gitu aja, kok repot!

Selamat jalan, Gus Dur. ***

(Masih) Belajar Hidup Rukun

PERAYAAN Natal di berbagai kota berlangsung khidmat. Di sisi lain suasana libur menjelang pergantian tahun, terasa mengental. Tempat-tempat yang jadi tujuan wisata sudah mulai dibanjiri pendatang. Suasana perkantoran, baik pemerintah maupun swasta, juga agak sepi. Banyak pegawai yang memanfaatkan momentum akhir tahun untuk berlibur.

Aparat kepolisian bahu membahu dengan pihak terkait, termasuk dengan masyarakat berusaha mengamankan perayaan Natal dan pergantian tahun agar segenap warga bisa menjalankan aktivitasnya dengan tenang.  Meski ada saja insiden yang jika tidak disikapi dengan bijak, bisa memicu konflik yang lebih luas sebagaimana yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat, sepekan sebelum Natal.

Sekelompok orang menyerbu gereja yang sedang dalam tahap penyelesaian. Selain melempari tempat ibadah itu, massa juga merusak dan membakar bedeng kayu tempat para pekerja dan tempat menampung sebagian material bangunan.

Sebagaimana dilaporkan berbagai media, polisi bertindak cepat mengatasi insiden tersebut. Insiden itu sekaligus jadi peringatan dini bagi aparat keamanan untuk mengevaluasi dan meningkatkan perannya.

Peran aparat itu tentu saja disambut baik oleh segenap pihak, termasuk pemuka agama. Bagaimana pun, dukungan keamanan dalam perayaan hari besar keagamaan merupakan bagian dari sikap baik kepada sesama manusia.

Persoalannya kemudian adalah, sampai kapan masyarakat bisa betul-betul bebas dari ketakutan? Petani dan pedagang kecil bebas dari intimidasi. Pebisnis bebas dari pemerasan dan kewajiban upeti. Pemeluk agama bebas melaksanakan keyakinannya. Penghuni rumah tak perlu lagi memasang teralis rapat-rapat di rumah dan portal di kawasan permukimannya. Kapankah itu?

Sepuluh tahun reformasi dan larut dalam kehidupan demokrasi, tampaknya belum cukup bagi kita untuk menghadirkan rasa aman itu. Bahkan sebaliknya, pada situasi tertentu demokrasi dan kebebasan justru dijadikan pembenar bagi tindakan yang sesungguhnya pemaksaaan kehendak satu pihak terhadap pihak lain.

Orang masih demikian mudah bertindak garang, gampang menyerang dan –kalau perlu– mengusir bahkan membunuh orang atau kelompok lain sambil berlindung di balik topeng kesukuan, keyakinan, dan lain sebagainya.

Selain itu orang yang meyakini kebenaran agamanya, tentu tidak akan merasa terhalang bersaudara dengan orang yang berbeda keyakinan. Sebab hubungan antarmanusia justru lebih dinamis manakala di sana tercermin adanya kebedaan.

Perbedaan itulah yang membuat manusia harus saling ber hubungan untuk menemukan persamaan. Dengan cara itu kerukunan bisa dirangkai dan diresapi di tengah maraknya individualisme yang membelenggu tiap orang.

Kerukunan, sangat boleh jadi, inilah satu dari sekian banyak persoalan yang tetap mengemuka setelah sepuluh tahun bangsa kita mengarungi era baru. Bahkan kerukunan yang telah lama terjalin, dan di beberapa tempat sudah begitu sublim dalam kehidupan warga pun selalu saja ada yang berusaha merusaknya.

Padahal, barang siapa membuat kerusakan dan mengganggu ketenteraman orang lain, sesungguhnya dia telah mengkhianati ajaran agama yang menaruh tinggi-tinggi martabat serta kehormatan manusiawi tiap manusia.

Artinya, sejauh ini –bahkan entah sampai berapa kurun ke depan– tampaknya kerukunan masih tetap akan jadi pekerjaan rumah kita bersama.

Kita boleh membantah dengan menyatakan sudah tidak ada persoalan lagi dengan hal itu, jika segenap anggota masyarakat sudah bisa hidup damai dan menjalankan perannya masing-masing tanpa ada lagi penindasan dalam segala bentuknya. ***