TEKA-teki politik mengenai sususan kabinet mulai terjawab. Sabtu dan Minggu 17 dan 18 Okober 2009 , presiden terpilih memanggili orang-orang yang akan dijadikan sebagai pembantunya. Kabinet itu disebut-sebut akan berjumlah 34 orang, termasuk di dalamnya menteri koordinator, menteri negara, dan pejabat tinggi setingkat menteri.
Kabinet 34 menteri itu akan bertugas selama lima tahun ke depan. Mengelola negara berpenduduk 220 juta jiwa ini, dengan pendapatan domestik bruto (PDB) sekitar 511,8 miliar dolar AS.
Sekadar perbandingan, Amerika Serikat yang berpenduduk sekitar 300 juta jiwa dengan PDB tertinggi di dunia atau lebih dari 10 kali PDB Indonesia, dikelola kabinet Obama yang beranggotakan 15 menteri dan enam pejabat setingkat menteri.
Sangat boleh jadi, mengurus Indonesia mungkin jauh lebih berat dibanding mengurus Amerika. Setidaknya, partai politik di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan partai politik peserta pemilu di Amerika, sehingga orang-orang dan kepentingan yang harus diakomodasi presiden terpilih pun berbeda jauh.
Betul, bahwa dalam pidatonya pada beberapa kesempatan presiden terpilih menyatakan kabinetnya akan dibentuknya betul-betul lebih mementingkan kepentingan masa depan bangsa. Dengan demikian ia tidak saja akan mencerminkan keterwakilan partai dan perofesionalitas, melainkan juga keterwakilan unsur-unsur daerah.
Namun publik bisa melihat dengan gamblang bahwa unsur tarik menarik dan tawar menawar terkait kepentingan politik, tetap tidak bisa dihindarkan oleh presiden yang sesungguhnya berhak penuh menyusun sendiri kabinetnya tanpa intervensi pihak mana pun. Kultur politik Tanah Air yang masih dalam eforia kebebasan, tampaknya membuat presiden terpilih terpaksa harus mengakomodasinya.
Terlepas dari aneka retorika politik dan berbagai spekulasi mengenai pembentukan kabinet baru itu, kita melihat terpanggilnya putra-putra daerah sebagaimana yang terjadi atas Prof Dr H Gusti Muhammad Hatta (akademisi dari Kalimantan Selatan) — ke Cikeas patutlah dianggap sebagai memenuhi kriteria yang ditetapkan presiden terpilih.
Sebagai profesional, ia memenuhi syarat. Demikian pula jika dilihat dari unsur keterwakilan putra daerah. Keterkaitan dengan partai mungkin belum jelas. Tapi dilihat dari indikasi awal seperti kehadiran Dr Amien Rais dan Hatta Rajasa pada HUT Kota Banjarmasin, yang tentu bukan tanpa makna sama sekali.
Lalu, kepergian pertama mantan kandidat rektor Universitas Lambung Mangkurat itu ke Cikeas pekan lalu bersama petinggi sebuah partai yang sekaligus pejabat publik, sebelum panggilan resmi Minggu kemarin. Artinya, meski di situ terlihat ada penekanan unsur profesionalitas, presiden terpilih tampaknya juga memperhatikan unsur keterwakilan daerah dan kepentingan partai peserta koalisi.
Persoalannya kemudian, apakah model pendekatan seperti itu yang paling tepat untuk bangunan kabinet yang mengelola Indonesia degan sekian kerumitan masalahnya? Atau, itu mencerminkan keraguan dan kekurangpercayadirian seorang presiden terpilih dalam menyelenggarakan hak prerogatifnya? Jawabnya tentu baru akan tampak pada bagaimana kabinet itu bekerja nanti, dan bagaimana hasilnya.
Hal paling penting bagi masyarakat adalah bagaimana taraf hidup mereka segera terangkat dan berubah menjadi lebih baik. Kabinet seperti apa pun tak jadi persoalan sepanjang ia tidak saja memberikan harapan, melainkan juga setahap demi setahap membuktikan bahwa kepada rakyatlah sesungguhnya segala dinamika ini diperuntukkan. (*)
YUSRANPARE 