Berkat Angka-angka

BETAPA besar jasa penemu angka. Coba kalau umat manusia tak menemukannya, hari-hari ini tak akan ada yang terus dipelototi, dikomentari dan dianalisa.

Ada sekian ratus juta pemilih yang 8 Juli 2009 memilih satu di antara tiga pasang calon presiden dan wakil presien. Hasil akhir dari kalkulasi angka-angka itu menentukan siapa yang jadi pemimpin negara. Luar biasa!

Setiap warga negara yang memenuhi syarat memilih, bebas menentukan pilihannya. Mungkin ada yang memilih lebih dari satu. Malah, siapa tahu ada yang sengaja tidak memilih. Namanya juga demokrasi. Nah, jumlah pemilih yang telah menentukan pilihannya itulah yang kini sedang ditunggu-tunggu.

Hari ke hari, jam demi jam, angkanya berubah terus. Hampir semua stasiun televisi menyajikan angka-angka itu sebagai menu khusus dan sedemikian penting, sehingga ditampilkan dalam bentuk running text, ditayangkan secara berkala.

Media cetak tak mau ketinggalan, juga memuat angka-angka (jumlah pemilih) yang diperoleh calon pemimpin bangsa ini. Sampai Rabu senja, beberapa jam setelah pemilihan berlangsung, angka-angka itu terus jadi bahan perbincangan.

Sementara, angka untuk pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Budiono berada di urutan teratas. Angka bagi dua pasangan lainnya hampir imbang saling susul.  Sejauh ini pemilihan presiden berlangsung lancar, aman dan damai.

Dilihat dari peta perolehan suara yang tercermin pada angka-angka hasil hitung cepat sejumlah lembaga independen, tampaknya pemilihan presiden tidak perlu sampai dua putaran. Meski tentu saja hasil hitung cepat bukanlah hasil sesungguhnya.

Angka-angka yang tampil semata merupakan indikasi dari sejumlah sample atau contoh yang dianggap relevan. Apa yang tampak dari angka-angka yang tiap saat berubah itu pada akhirnya adalah cermin nyata dari suara rakyat.

Bahwa ada ketidakpuasan dan ada insiden yang dianggap sebagai tanda kecurangan, tentu harus dibaca sebagai dinamika sebuah proses politik yang langsung melihat secara nyata rakyat di seluruh penujuru Tanah Air.

Tentang apakah hasil itu memuaskan atau mengecewakan elite politik, itu persoalan mereka sendiri. Hari-hari ini kedaulatan sepenuhnya milik rakyat, dan itu telah ditunjukkan di tempat pemungutan suara.

Kita belum tahu persis, apakah angka seperti yang tergambar pada hasil hitung cepat itu akan sejalan dengan hasil akhir perhitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Yang jelas, publik menangkap ada gerak dan bentuk baru yang berbeda dari pemilu sebelumnya.

Ada kebebasan untuk memilih, dan keleluasaan untuk mengetahui –melalui angka-angka– peran mereka dalam menentukan pemimpinnya. Apa yang tampak dari angka-angka itu makin menegaskan bahwa rakyat kita kini lebih leluasa menentukan sendiri calon pilihannya tanpa harus terikat oleh loyalitas kepada partai.

Penegasan dukungan oleh elite parpol kepada pasangan capres tertentu, ternyata tidak serta merta diikuti konstituen di akar rumput. Jika mau mengalkulasi dengan hitungan matematis dan statistik, maka pilpres sudah selesai dan pemenangnya sudah jelas diketahui.

Tapi, politik di Indonesia tidak mudah dikalkulasi secara matematis, sebab ada begitu banyak variabel yang tak terduga dan bisa menjadi faktor penentu yang membuat 2×2 tidak mesti sama dengan 4.

Begitu pula dalam konteks pemilihan presiden kali ini. Segala gerak-gerik, taktik, tarian, akrobat, bahkan intrik politik sudah dilakukan jauh sebelum hari pemilihan. Namun rakyat toh tetap bebas melakukan apa yang mereka kehendaki, termasuk memilih pemimpinnya.

Tanda-tanda awal, sudah terbaca lewat angka-angka yang terus mengalir dari seluruh penjuru Tanah Air.  Siapa pun yang akhirnya terpilih sebagai presiden, itulah pilihan rakyat. ***

Cerdas Memilih

TINGGAL selangkah lagi pemilihan presiden dan wakil presiden. Hari-hari menjelang masa tenang dimanfaatkan para kandidat dan barisan pendukungnya untuk mempertajam pengaruh mereka terhadap calon pemilih. Harapannya, tentu saja rakyat pemilih memilih mereka untuk memimpin negeri ini lima tahun ke depan.

Tiga kandidat presiden dan wakil presiden berlomba menyampaikan visi, misi, dan program mereka dalam berbagai kesempatan di depan publik. Mereka tampil di mimbar debat terbuka yang bisa disaksikan segenap rakyat di seluruh pelosok Tanah Air melalui layar televisi, juga pada saat kampanye terbuka di tempat yang menurut mereka strategis.

Di lain pihak, pendukung mereka juga tak kalah gencar menggempur persepsi masyarakat dengan berbagai cara. Mulai dari iklan di media, pemasangan baliho, spanduk, poster, dan selebaran hingga ’silaturahmi’ dari rumah ke rumah.

Mencermati gerak-gerik komunikasi politik kandidat dan barisan pendukung mereka sejak mulai dicanangkannya kampanye terbuka hingga menjelang masa tenang, belumlah tampak ada model baru yang lebih kreatif selain dari yang digambarkan di atas.

Sedikit perbedaan dari kampanye di masa sebelumnya, adalah debat terbuka yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum. Dari serangkaian debat antarkandidat itu tampaklah bahwa para politisi kita belum benar-benar mampu melibatkan diri dalam intensitas adu pendapat yang sesungguhnya.

Perdebatan atas topik-topik yang disajikan belum menyentuh inti persoalan dan bagaimana persoalan itu diselesaikan dalam kenyataan manakala mereka terpilih sebagai pemimpin. Adu argumentasi antarmereka, masih sebatas jargon normatif, tidak ada yang langsung menyentuh tataran konkret. Kalau pun ada saling sindir, tak lebih dari semacam sindiran politik bernuansa guyonan.

Debat capres — dalam format terbatas seperti yang dilgelar KPU– tidak akan berpengaruh banyak terhadap sikap calon pemilih. Sebab sangat formal, sehingga tidak akan mengubah pilihan sebagian besar publik karena publik juga sudah mengenal dan memiliki referensi calon yang ada.

Demikian halnya kampanye terbuka melalui pemasangan aneka atribut di tempat umum, semuanya masih sloganistik dan tidak mendidik masyarakat pemilih, karena materinya cuma omong kosong politik. Spanduk dan baliho kampanye itu sekadar menjadi alat bagi tim sukses untuk perang urat saraf. Materinya pun hanya untuk membantah atau bahkan menjatuhkan calon lain.

Pola kampanye sloganistik seperti itu hanya menunjukkan kekosongan visi atau ideologi pembuatnya, yakni masing-masing tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akibatnya, yang terjadi ialah perang slogan dan simbol. Sebab, hanya itu yang bisa mereka dilakukan di tengah-tengah ketidakpastian ideologi yang diperjuangkan masing-masing.

Bukan hanya kinerja kampanye seperti itu yang membuat rakyat harus mengelus dada. Realitas politik hari-hari ini telah menunjukkan bahwa hubungan emosi antara rakyat dengan elitenya sudah terputus.

Mereka melupakan rakyat yang dengan segala kepolosan, keiklasan, ketidaktahuan, keluguan, dan segala harapannya telah memilihnya sebagai wakil mereka di parlemen. Namun manakala memasuki putaran pemilihan presiden, rakyat kembali dianggap tak tahu apa-apa dan disodori begitu saja materi kampanye yang sebagian besar justru melecehkan nalar dan nurani rakyat.

Tak apalah, seminggu lagi semuanya akan berakhir. Rakyatlah yang akan menentukan siapa yang mereka anggap paling layak memimpin. Mencontreng di balik bilik suara cuma perlu waktu tak sampai lima menit, dan hasilnya akan menentukan perjalanan bangsa ini, setidaknya untuk lima tahun ke depan.

Jadilah pemilih cerdas, dan tahu benar apa risikonya bila asal pilih.***

Membaca Vonis Pohan

dan, vonis pun jatuh

MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menghukum Aulia Pohan dengan pidana penjara 4,5 tahun. Sementara Bun-bunan Hutapea dan Aslim Tadjudin diganjar masing-masing empat tahun penjara. Majelis hakim menganggap ketiga orang itu terbukti bersalah.

Ketiga pejabat tinggi Bank Indonesia itu dianggap telah memperkaya orang lain dengan uang Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia sebesar Rp 100 miliar. Uang itu dialirkan untuk membiayai bantuan hukum pejabat BI yang kena perkara korupsi, dan menyuap anggota DPR untuk memuluskan proses pembahasan Rencana Undang-undang Bank Indonesia.

Dari peristiwa hukum itu, kembali masyarakat memperoleh gambaran bahwa praktik korupsi telah menjalar sedemikian rupa, kait mengait, melibatkan orang-orang yang seharusnya bersih dari noda korupsi.

Ketiga terpidana –yang kemudian naik banding– itu merupakan mata rantai dari kasus korupsi yang sebelumnya telah diungkap, disidangkan, dan sudah pula divonis. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terbukti menerima suap untuk melancarkan proses legislasi yang berkaitan dengan kepentingan Bank Indonesia.

Terlepas, apakah vonis itu memenuhi rasa keadilan masyarakat atau tidak, pada satu sisi merupakan angin segar sekaligus dukungan terhadap spirit pemberantasan korupsi yang dari hari ke hari selalu saja tampak ada yang berusaha meredamnya dengan berbagai cara.

Dengan menghukum orang-orang yang dianggap terlibat dalam jaring kejahatan korupsi, tanpa pandang bulu (bahkan besan presiden), rezim yang sedang berkuasa terkesan betul-betul memegang komitmennya untuk menegakkan hukum.

Langkah penegakan hukum itu tentu saja patut diapresiasi dan terus didukung agar bangsa kita segera terbebas dari ‘kultur” korup. Tentang seberapa besar atau seberapa jauh hasil yang dicapai kemudian, itu soal nanti.

Pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan politik yang kuat, infrastruktur yang kokoh, komitmen yang bisa dipercaya, karena yang dihadapi bisa saja kawan sendiri. Contoh nyata, penanganan dugaan suap dan korupsi terkait dengan dana dari BI yang melibatkan pejabat tingginya dan wakil rakyat.

Pemberantasan korupsi di Indonesia sungguh suatu upaya luar biasa sulit, bahkan terkesan mustahil, sekalipun bukan berarti tak ada jalan keluar. Langkah dramatik KPK belakangan ini telah memberi harapan baru yang lebih baik, karenanya jangan sampai harapan itu padam lagi.

Korupsi di negeri ini memang sudah tidak bisa dilawan dengan cara biasa. Tantangan terberat pemerintah adalah membersihkan dahulu institusinya sebelum menyapu bersih seluruh praktik korupsi.

Salah satu caranya adalah mereformasi mental pegawai negeri, karena di situlah titik pokok korupsi di jajaran pemerintah. Mulai level paling rendah, hingga ke tingkat departemen. Sedemikian sistemik, terorganisir rapi, dan biasanya di antara ‘tikus-tikus’ itu terjalin komitmen tahu sama tahu.

Rakyat tentu saja boleh memandang dengan kacamata keraguan mengenai keseriusan pemerintah memberantas korupsi, meski sejumlah pejabat dan petinggi negara telah dipenjarakan karenanya.

Soalnya, segala upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi selama ini seolah tak berbekas. Jaring-jaring korupsi justru seperti kian melebar dan makin alot, menjalari segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Dan, perlu diingat, isu pemberantasan korupsi itu bukan isu baru. Sudah digembar-gemborkan amat kencang sejak era Soekarno, di masa Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, hingga era Yudhoyono yang tinggal berbilang hari.

Nyatanya, korupsi tetap merajalela. Bahkan –dalam beberapa bentuk– sudah diterima sebagai kelaziman dan keharusan yang tak perlu dipertanyakan lagi. Masyarakat sendiri seperti sudah tak berdaya menghindarinya, bahkan cenderung ikhlas melarutkan diri di dalam praktik yang seharusnya diperangi itu. Mungkin karena itu pula korupsi sulit diberantas. ***

Lagi-lagi Berita Duka

PEKAN kedua Juni 2009 dibuka dan ditutup –lagi-lagi– oleh berita duka gugurnya putra-putri terbaik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Senin (8/6), helikopter jenis Bolkow-105 TNI AD jatuh di Cianjur, Jawa Barat, menewaskan tiga orang. Pada Jumat (12/6) siang, Helikopter Puma SA 330 TNI, jatuh di Lanud Atang Sendjaja, Bogor.

Dua insiden itu menambah panjang daftar musibah yang dialami dan melibatkan TNI. Dalam kurun empat bulan terakhir saja, setidaknya sudah tujuh kecelakaan menimpa pesawat TNI. Lebih memprihatinkan lagi, semua pesawat itu termasuk dalam alat utama sistem senjata (alutsista).

Hal itu makin membawa dampak terhadap kian berkurangnya kemampuan sistem persenjataan dan petahanan kita. Itu terjadi, justru di tengah makin tingginya tuntutan pertanahan keamanan terkait dengan makin meningkatnya ancaman terhadap kedaulatan, baik yang berkenaan dengan batas teritori negara maupun ancaman dalam bentuk lain.

Bisa dibayangkan, dari tujuh peristiwa kecelakaan itu, setidaknya sudah ada 131 korban meninggal dunia. Jumlah itu selayaknya tidak dipandang sebagai sekadar angka statistik dalam daftar korban musibah, sebab satu pun jiwa manusia sangat berharga.

Kecelakaan beruntun yang menimpa pesawat TNI sudah lebih dari mengundang keprihatinan, karena banyak insiden disebabkan kondisi pesawat yang sudah tua dan tidak laik terbang. Hal itu sudah sering diingatkan pada setiap terjadi musibah, namun tampaknya belum juga ada langkah konkret untuk mengatasi. Akhirnya, musibah serupa terjadi lagi.

Mengutip laporan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, bahwa hanya 40-45 persen pesawat mili1k militer Indonesia yang laik terbang, segeralah kita memperoleh gambaran bahwa kondisi itu sudah sangat tidak masuk akal. Jumlah alutsista yang ada saja tidak seimbang dengan kebutuhan, ditambah lagi dari jumlah itu cuma kurang separonya yang layak guna.

Kita sepakat dengan pendapat berbagai pihak, bahwa berjatuhannya korban akibat kecelakaan pesawat atau helikopter TNI merupakan tanda waspada terhadap kondisi alutsista yang dimiliki Indonesia. Ia sudah bukan lagi sekadar peringatan bagi pemerintah untuk secara serius melaksanakan –bukan lagi sekadar memikirkan– langkah-langkah strategis modernisasi alutsista, sebelum terjadi lagi musibah demi musibah yang sesungguhnya disebabkan oleh kelalaian kita sendiri.

Memang dalam berbagai musibah yang memperhadapkan manusia pada situasi antara hidup dan mati seperti dalam insiden di atas, selalu saja ada unsur yang di luar jangkauan nalar manusiawi manusia sehingga sering dianggap sebagai keajaiban. Atau bahkan ada yang mempersamakan dengan mukjizat, meski ada pula yang melihatnya dengan enteng, kebetulan.

Ada sedikit yang selamat dalam arti secara fisik lolos dari maut, tapi lebih banyak yang tak tertolong dalam berbagai musibah jatuhnya pesawat. Teknologi telah menciptakan matra angkutan yang serba cepat dari segi waktu, sekaligus meningkatkan risiko yang harus dihadapi penggunanya. Tapi karena ada risiko itu pulalah, hidup menjadi berarti.

Inovasi pun muncul karena manusia sangat sadar bahwa langkah apa pun yang dilakukannya, selalu akan berhadapan dengan dua sisi ekstrem yang saling bertentangan. Sukses-gagal, selamat-celaka, hidup-mati, dan seterusnya.

Dalam perspektif itulah kita harus membaca pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono, yang mengaku tidak berambisi untuk mengembangkan alutsista canggih seperti pesawat tempur dan kapal selam untuk beberapa puluh tahun mendatang.

Artinya, TNI perlu segera melakukan inovasi teknologi mandiri untuk memperkokoh alutsistanya. Tidak saja dalam bentuk pengadaan alat, tapi juga inovasi dan modernisasi sistem pengelolaannya. Tanpa itu, kita hanya akan kembali kehilangan putra-putri terbaik kita dan tetap menggantungkan pengelolaan tekonolgi alutsista kepada negara yang lebih maju. ***

From Malaysia with Blood

UNTUK kesekian kali kabar duka itu datang lagi dari Malaysia. Seorang perempuan asal Garut Jawa Barat yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di tanah jiran itu, disiksa majikannya. Selama tiga tahun memburuh, bukan upah yang diterimanya, melainkan penganiayaan demi penganiayaan.

Sebagaimana ramai diberitakan media massa, Siti Hajar, perempuan Indonesia korban kekejaman majikan Malaysia itu menderita. Luka- luka mencederai hampir seluruh anggota badan mulai dari kaki, tangan, punggung, hingga kepala.

Penderitaan Siti nyaris luput dari perhatian, tenggelam oleh hiruk-pikuk berita drama tragedi Manohara, perempuan belia yang menurut ceritanya juga jadi korban kekejaman suaminya, putra mahkota Kerajaan Kelantan.

Mano memperoleh porsi liputan yang amat gencar, dukungan besar dari lembaga swadaya masyarakat dan pengacara-pengacara kondang berkelas internsional. Siti tidak, ia –dengan kesahajaannya– hanya bisa menyerahkan nasib kepada pihak kedutaan RI di Malaysia.

Bagi Siti, tak pula ada liputan mendalam yang dilengkapi wawancara jarak jauh dengan pihak-pihak terkait yang dilakukan oleh jaringan media nasional, meski penderitaan lahir dan batin yang dialaminya mungkin sama bahkan bisa lebih parah dibanding apa yang dialami Manohara.

Terlepas dari diskriminasi perhatian media terhadap dua kasus yang menimpa perempuan Indonesia di Malaysia itu, apa yang dialami Siti kembali mengingatkan kita sebagai bangsa terhadap persoalan yang hingga kini tampaknya belum mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah.

Siti adalah satu di antara sekian puluh — bahkan mungkin ratusan — pekerja kita yang mengalami nasib buruk di tanah seberang. Tiap tahun ratusan ribu orang Indonesia diperburuhkan ke luar negeri, dan dari jumlah itu, 60-70 persen dari bekerja di sektor informal (untuk tidak menyebut sebagai pembantu rumah tangga).

Banyak yang bernasib bagus, bisa pulang kampung atau setidaknya secara teratur mengirimi keluarganya di tanah air, hingga devisa yang mereka alirkan rata-rata 13,8 miliar dolar per tahun atau Rp 28 triliun. Jumlah yang tentu sangat besar.

Namun tak kurang pula yang bernasib seperti –bahkan mungkin lebih buruk dari– Siti. Kita ingat kasus Nirmala Bonat, gadis Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dianiaya luar biasa oleh majikan malaysianya hingga wajah dan tubuhnya mengalami cacat seumur hidup. Sebelumnya, tercatat tak kurang dari 150 perempuan buruh asal Indonesia tewas oleh berbagai sebabh di Singapura. Sebagian besar diberitakan sebagai terjatuh dari rumah bertingkat tinggi.

Kisah duka para ’siti dan nirmala’ di Timur Tengah pun tak kunjung putus. Mereka bahkan ada yang kembali sudah jadi mayat atau lumpuh seumur hidup. Atau, yang lebih tragis lagi, justru jadi korban bandit-bandit yang dengan liar memburu mangsa di Bandara Soekarno Hatta, alias di beranda kampung halaman sendiri.

Bahwa ada negara yang jadi harapan bangsa-bangsa dari negara lain, itu wajar-wajar saja. Suatu negara yang lebih makmur memang jadi sasaran tetangganya yang kurang makmur untuk mencari nafkah. Karena Indonesia kurang mampu memaksimalkan kemakmurannya sendiri, maka banyak anak bangsa mencari nafkah di negeri lain. Hal sama sebenarnya juga terjadi atas Filipina.

Bedanya, dalam pergaulan internasional, tenaga kerja Filipina seringkali lebih dihargai, gajinya lebih tinggi bukan saja karena kemampuan berbahasanya, tapi juga karena lebih terampil menggunakan alat-alat rumah tangga modern.

Bukan itu saja, pemerintah Filipina sadar betul bahwa para tenaga kerjanya adalah pahlawan devisa. Karena itu mereka melindungi dan memberi jaminan yang memadai meski warganya tinggal di negeri-negeri nun jauh. Mereka berani memilih memutuskan hubungan diplomatik demi membela anak bangsanya.

Indonesia yang sudah lebih dari 30 tahun berpengalaman “mengekspor” tenaga kerja seharusnya sudah jauh memiliki perlindungan dan jaminan keamanan serta keselamatan warganya di negeri jiran. Namun sejak tahun 1968-hingga kini, tak ada satu pun ketentuan atau perundang-undangan yang secara konkret melindungi para pekerja kita di luar negeri.

Yang ada pun, bahkan cenderung menempatkan mereka semata sebagai barang komoditi yang harus mendatangkan keuntungan. Upaya kongkret baru dilakukan jika ada kasus yang menimpa pekerja kita di tanah seberang.

Penyelesaiannya pun dilakukan secara parsial, kasus per kasus, bukan secara mendasar merombak regulasi dan membuat mereka sangat terlindung. Kasus Siti pun bisa menguap begitu saja jika media tidak segera meributkannya. (*)

Riana dan Zuckerberg

KABAR mengejutkan sekaligus membanggakan itu datang dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Seorang remaja putri berhasil lulus dari Fakultas Kedokteran di universitas itu pada usia 17 tahun 11 bulan. Dia diwisuda sehari menjelang peringatan Hari Kebangkitan Nasional, atau dua pekan setelah peringatan Hari Pendidikan Nasional.

Remaja putri itu Riana Helmi, kelahiran Banda Aceh 22 Maret 1991. Dia masuk sekolah dasar pada usia empat tahun. Kemudian SMP dan SMA Negeri 3 Sukabumi lewat program akselerasi, yakni program percepatan pelayanan pendidikan bagi anak berkemampuan dan berkecerdasan luar biasa.

Prestasi yang diraih anak baru gede (ABG) itu tentu saja patut dicatat secara istimewa, di tengah keriuhrendahan omong kosong dan obral janji politisi dari pemilu ke pemilu. Khususnya mengenai perbaikan sistem dan program pendidikan bagi segenap anak bangsa.

Kemunculan Riana Helmi dengan prestasinya menunjukkan bahwa jika ada kesempatan, peluang, dan perhatian, seorang anak bisa mengecap pendidikan yang lebih baik dan mencapai jenjang setinggi mungkin sejauh yang bisa dijangkaunya.

Pada setiap kurun selalu saja ada orang muda yang berkemampuan luar biasa dan mencapai prestasi istimewa. Di Tanah Air, baru- baru ini kalangan akademisi menyambut bangga hadirnya Dr Firmanzah yang pada usia 32 tahun terpilih sebagai dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2009-2013). Sangat boleh jadi, dia merupakan dekan termuda di Tanah Air.

Sebelumnya lagi, dunia pendidikan nasional mencatat hadirnya Anis Baswedan yang pada usia 38 tahun menjadi rektor Universitas Paramadina Jakarta. Selain sebagai rektor paling muda di antara pemimpin perguruan tinggi di Tanah Air, Anis merupakan satu di antara 100 intelektual dunia setara dengan Samuel Huntington, Francis Fukuyama, Thomas Friedman, dan sederet ilmuwan penting lain (versi jurnal Foreign Policy, Amerika Serikat).

Dari negeri seberang, kita mengenal Mark Zuckerberg yang pada usia 20-an telah membuat jutaan orang terhubung, tergantung, dan kecanduan pada hasil karyanya. Anak muda itu putus sekolah formal dan memusatkan perhatian pada teknologi informatika. Dia memulai facebook dari kamarnya pada awal 2004, dan memantapkan situsnya di tengah bisnis situs jejaring sosial.

Awal 2009, lebih 170 juta orang di dunia saling berhubungan. Baru-baru ini, ada yang menyebutkan jumlah ‘warga’ facebook di dunia di atas 200 juta orang. Kini, pada usia 23 tahun Zuckerberg adalah orang termuda paling kaya di dunia yang menghasilkan kekayaan atas usahanya sendiri.

Tentu masih banyak anak muda di seluruh penjuru bumi yang memiliki keistimewaan sebagaimana Zuckerberg. Juga tak kurang anak bangsa di pelosok Tanah Air yang –sangat boleh jadi– punya potensi yang sama namun tidak memperoleh kesempatan sebagaimana Riana Sang Dokter, Firmanzah Sang Dekan, maupun Anis Sang Rektor.

Di pedalaman Kalimantan, Nusa Tenggara, bahkan di Papua misalnya, banyak potensi kecerdasan yang terpendam oleh  ketertinggalan. Pembangunan pendidikan –dan sektor lain– yang selama ini terpusat di bagian barat Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah membuat potensi di luar itu seakan terabaikan. Ia baru tampak manakala betul-betul luar biasa dan karena itu menjadi perbincangan luas, atau manakala betul-betul dicari.

Dua tahun lalu, Tim Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI) menemukan fakta bahwa anak-anak di Papua ternyata memiliki kemampuan intelektual yang tidak kalah dari saudaranya di Jawa dan Sumatera. Kelemahan anak dari daerah, justru pada latar belakang pengajaran dan pengajarnya. Setelah dilatih selama enam bulan, anak Papua itu mampu berprestasi dalam olimpiade fisika berkelas internasional.

Keberhasilan tokoh muda itu sengaja disampaikan, semata untuk menggugah dan mengingatkan kembali semua pihak mengenai  perlunya perhatian khusus kepada siswa yang memiliki kemampuan, kecerdasan dan bakat yang luar biasa.

Perlu ada strategi sistematika yang tidak sekadar kelas akselerasi, sebagaimana dijalankan sejumlah sekolah selama ini. Melainkan program yang secara efektif mampu menumbuhkan potensi anak berbakat, bukan hanya mengejar agar anak cepat lulus. Dengan demikian, di kemudian hari kita akan makin sering mendengar dan menyaksikan anak-anak kita mencapai sukses di segala bidang dalam usia muda.

Semua perhatian, dukungan sarana dan fasilitas, haruslah dikerahkan untuk menggali dan mengembangkan potensi itu agar ia menjadi kekuatan. Karena, di tangan anak muda seperti itulah masa depan bangsa ini terletak. ***

Duka Cita Sang Hercules

MUSIBAH itu datang lagi. Pesawat Hercules milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) jatuh di Magetan Jawa Timur. Pesawat yang mengangkut 98 penumpang dan 13 awak itu  sempat menabrak rumah penduduk sebelum akhirnya jatuh dan terbakar. Seminggu sebelumnya, pesawat sejenis yang dioperasikan TNI, terperosok di Wamena.

Dua insiden itu menambah panjang daftar kecelakaan pesawat milik TNI. April lalu, sebuah pesawat Fokker 27 TNI AU meledak setelah jatuh menimpa hangar PT Dirgantara Indonesia (PT DI) di sisi Bandara Husein Sastranegara Bandung.

Sebelumnya, kepingan logam penutup mesin Hercules jatuh di Jagaraksa, Tangerang (2007). Hal yang sama terjadi dua tahun sebelumnya di Kecamatan Medayan, Madiun.

Musibah di Magetan kemarin merupakan yang terbesar menimpa keluarga besar TNI dalam dasawarsa terakhir. Awal 1990-an sebuah Hercules yang mengangkut Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU jatuh di Jakarta dan menewaskan seluruh penumpangnya.

Hercules adalah jenis pesawat terbang yang dikenal andal dan banyak digunakan militer berbagai negara di dunia. Mampu lepas landas dan mendarat dari landas pacu yang pendek, bahkan landas pacu darurat.  Karena keampuhannya itu, banyak digunakan untuk angkutan barang, pengamatan cuaca, rumah sakit terbang, bahkan tanker bahan bakar udara.

Sejak pertama kali dibuat tahun 1954 oleh Lockheed, pabrik pesawat di Burbank, California, Amerika Serikat, tak kurang 40 model Hercules dibuat dan dipasarkan. Hercules tipe C-130 sebagaimana yang dimiliki TNI AU adalah pesawat favorit untuk kepentingan militer. Tak kurang dari 2000 C-130 telah dibuat dan dioperasikan, termasuk di Indonesia.

Timbul pertanyaan, jika melihat ‘reputasi’ pesawat jenis itu di medan tempur dan di medan yang sulit, mengapa di Tanah Air kita justru termasuk yang paling sering mengalami masalah? Benarkah pesawat tangguh yang disiapkan untuk menjaga negara ini banyak yang rapuh karena tidak dirawat secara memadai?

Sesaat setelah insiden Madiun, Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI menyatakan, negara tidak pernah mengurangi anggaran perawatan infrastruktur militer. Yang terjadi adalah menunda pembelian alat baru.

Di lapangan, fakta menunjukkan sejumlah pesawat tempur kita sudah uzur. Misalnya, Bronco OV-10, bikinan 1976 yang dioperasikan TNI sejak 1979, kini hanya empat –dari sembilan unit– yang bisa disebut layak terbang.

Kondisi kesiapan pesawat tempur di bawah standar juga terjadi atas Hawk MK-53 buatan 1977. Dari delapan unit yang ada, hanya dua yang laik terbang. Selain itu, sejumlah pesawat angkut Fokker 27 buatan 1975, dari tujuh yang ada hanya empat yang siap terbang.

Tanah Air kita merupakan negara yang sangat luas, kepulauan, dan memiliki garis pantai terpanjang. Kondisi itu menuntut perlindungan yang maksimum. Dengan anggaran yang minim, alat utama sistem pertahanan akan lemah, dampaknya pertahanan tidak lagi memadai, yang berarti ancaman jadi jauh lebih besar.

Insiden telah terjadi, dan tentu saja tak satu pun di antara kita yang ingin hal itu terjadi lagi. Yang diharapkan justru sebaliknya, yakni pemerintah betul-betul memperhatikan secara serius persoalan tersebut, karena masalahnya tidak semata pada ketiadaan anggaran, melainkan pada niat dan kemauan untuk membangun kekuatan pertahanan yang memadai.

Dan yang terpenting lagi, peristiwa di atas hendaknya benar-benar jadi pemicu yang menyadarkan petinggi negara dari keterlenaannya selama ini. Pertahanan dan segala unsurnya selalu dijadikan komoditas politik dan perang retorik. Tak selayaknya prajurit gugur akibat kelalaian negara dalam mengelola dan menjalankan sistem pertahanannya.  ***

Tiga Kandidat

GENDERANG sudah ditabuh. Pertarungan dimulai. Tiga kandidat akan maju ke arena pemilihan presiden pada Juli 2009. Pekan lalu agenda politik nasional yang dipadati aneka spekulasi dan kontroversi, ditutup oleh atraksi formal pendaftaran para calon presiden dan wakilnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Di antara pasangan kandidat itu adalah presiden dan wakil presiden yang kini menghabiskan sisa masa baktinya, namun maju ke arena pemilihan presiden dengan bendera berbeda. Ada mantan presiden, ada bekas perwira tinggi militer, dan ada ilmuwan.

Dari tiga pasang calon presiden dan wakil presiden itu tidak tampak tokoh dari partai, golongan, maupun kelompok yang dianggap sebagai representasi dari kekuatan religius. Di masa sebelumnya, komposisi nasionalis-religius selalu menjadi acuan kepemimpinan nasional. Di samping, paduan unsur Jawa dan luar Jawa yang kini pun tidak menjadi persoalan.

Paduan nasionalis-religius (terutama Islam), memang tak lepas dari fakta historis. Pemilu 1955 menunjukkan terjadi pertarungan ideologi antara kubu Islam yang diwakili Masyumi dan NU, dengan kubu nasionalis diwakili PNI, serta kubu komunis diwakili PKI.

Namun tampaknya perdebatan ideologi politik antara kaum religius dengan nasionalis itu sudah kehilangan roh. Hal itu tampak pada pemilihan presiden 2004-2009, yang akhirnya dimenangkan pasangan Yudhoyono-Kalla yang ‘hanya’ mencerminkan ideologi nasionalis.

Demikian halnya dengan wacana paduan unsur Jawa versus luar Jawa. Pada pemilihan presiden kali ini tampaknya sudah tidak terlalu menjadi persoalan betul, karena dari tiga kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden itu, hanya satu yang betul-betul mencerminkan ‘luar Jawa’.

Apakah kecenderungan itu menunjukkan bahwa arena politik kita sudah lepas dari primordialisme agama dan kesukuan, sehingga hari-hari berikutnya bangsa kita berpolitik secara jernih? Tentu saja, belum tentu!

Namanya juga politik. Segala hal bisa terbolak-balik, bahkan dalam hitungan detik. Yang semula kawan, bisa mendadak menjadi lawan. Begitu pula sebaliknya, sebagaimana tampak pada perilaku politik para elite menjelang pencalonan presiden kemarin.

Akal sehat publik dipaksa menerima realitas ‘perkawinan’ antara partai yang pernah ditindas, dengan partai yang dipimpin tokoh yang menjadi bagian dari penindasnya. Atau dua partai tiba-tiba bergabung, padahal yang satunya adalah sempalan dari partai asal. Bagaimana pula partai yang tokohnya murka dan mengumbar amarah karena usulnya tak diakomodasi, tiba-tiba melunak dan langsung menghablur ke dalam persekutuan.

Namun bangsa Indonesia tentu cukup cerdas untuk menilai tingkah laku para elite politiknya, sehingga tidak akan mudah dikibuli omong kosong para politisi dengan jargon dan retorikanya.

Mereka sudah melihat bukti nyata hasil kerja para politisi kita di masa sebelumnya. Korupsi jalan terus, komunikasi politik sarat dengan bagi-bagi kursi. Kekerasan dan intoleransi tumbuh di mana- mana. Politik jadi penuh nafsu, bukan lagi sarana untuk menjalankan amanah. Itulah yang tampak dari hari ke hari, bahkan sampai menjelang pencalonan presiden dan wakil presiden.

Kini, fase paling menentukan sudah dilalui. Rakyat sudah diberi tiga pilihan. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan masing- masing, tiga kandidat pasangan pemimpin nasional itu adalah putra-putri terbaik yang bersedia mengorbankan kepentingan pribadinya demi bangsa dan negara.

Siapa pun yang nanti terpilih, itulah pilihan terbaik. **

Politik Pamer Amarah

KEMARAHAN. Itulah yang tampak pada pernyataan dan ungkapan tokoh politik –terutama dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)– saat diwawancara reporter televisi, terkait dengan keputusan Yudhoyono menggandeng Budiono.

Berbagai dalih dilontarkan untuk memperkuat penolakan dan ketidakpuasan mereka atas pilihan Yudhoyono dan Partai Demokrat terhadap pendampingnya.

Duet capres dan cawapres dari Partai Demokrat belum resmi diumumkan. Informasi yang sengaja dibocorkan itu kontan meledakkan kontroversi di kalangan peserta koalisi. Para politisi menampilkan wajah aslinya, dan pers mendapat santapan hangat. Dalam tempo singkat kontroversi itu jadi wacana publik.

Disadari atau tidak, informasi yang sedang ditunggu banyak pihak –terutama penggiat politik– itu dialirkan pada awal pekan ini bersamaan dengan peringatan ‘Insiden Mei’ yang jadi puncak reformasi di tanah air.

Dinamika politik hari-hari ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi pada 11 tahun silam saat gerakan reformasi mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang demokratisasi. Suatu kewajaran andai elemen bangsa ini tetap memperingatinya, sekaligus menoleh sejenak ke masa silam untuk memperoleh perspektif yang lebih baik bagi langkah ke depan.

Ingar bingar percaturan politik kekuasaan diselingi pamer kemarahan tokohnya, memalingkan perhatian publik dari momentum reformasi. Padahal momen itulah yang membukakan jalan bagi aktor politik, sehingga mereka bisa mencapai panggung masing-masing saat ini.

Tidak saja di ibu kota yang jadi pusat gempa politik, di sejumlah daerah pun kita melihat kecenderungan yang hampir sama. Saling dorong dan baku tarik pengaruh di antara elite politik, dan antara elite politik dengan pelaksana pemerintahan melalui isu yang tidak langsung menyentuh kepentingan rakyat.

Kita melihat, sebelas tahun pascareformasi ini telah digunakan dengan sangat baik oleh para pendosa untuk menghapus jejaknya. Bahkan kini ada di antara mereka yang tampil sebagai pengawal dan mengesankan diri sebagai tokoh paling reformis.

Rakyat dilarutkan dalam situasi sedemikian rupa sehingga perhatiannya teralih dari agenda reformasi. Keriuhrendahan yang mereka bikin, telah memaksa rakyat melupakan arsitek politik kerusuhan.

Insiden Mei sebelas tahun silam adalah puncak perubahan yang ditandai berbagai kerusuhan yang menewaskan dan ‘menghilangkan’ banyak orang. Hingga kini, tak ada satu pun dari kasus kerusuhan itu yang diselesaikan dengan tuntas.

Di Banjarmasin, misalnya, peristiwa kelam 23 Mei 1997 tak pernah jelas duduk perkara pertanggungjawabannya. Demikian pula insiden 27 Juli 1996 di Jakarta yang kemudian melahirkan PDI Perjuangan.

Peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia seperti yang terjadi di Sambas, Sangau Ledo (Kalbar), Sampit (Kalteng), tragedi Talangsari (Lampung), Wamena (Papua), Kupang (NTT), Ambon (Maluku), Poso (Sulawesi), Aceh, dan lain-lain, juga mengalami nasib sama, seolah sengaja dibiarkan terkubur waktu.

Omong kosong dan silat lidah politik yang dipamerkan elite membuat kita lupa tentang dosa kemanusiaan rezim sebelumnya. Berkat reformasi, rezim pun silih berganti melalui pemilu demi pemilu, namun belum ada perubahan signifikan yang bisa memberi harapan besar dan angin segar kepada rakyat.

Tak satu pun di kalangan petinggi partai yang ingat bahwa posisi mereka sekarang amat ditentukan gerakan demi gerakan yang berpuncak pada reformasi Mei.

Rezim sudah berulangkali berganti, namun banyak hal yang tak kunjung selesai dan seakan sengaja dihapus dari ingatan kolektif masyarakat. Ya, rakyat mungkin bisa dibuat lupa, tapi ingatan sejarah akan tetap mencatatnya.

Artis Senayan, Selamt Datang!

SENAYAN akan lebih marak. Selain diramaikan oleh wajah baru, Gedung DPR/MPR akan pula dimeriahkan oleh para pesohor yang wajahnya tak asing lagi di panggung hiburan dan layar televisi. Aktor dan aktris, pelawak, pembawa acara, kini berganti peran dan pindah panggung.

Sejenak, perhatian publik yang sempat dibetot heboh Antasari Azhar, Rani Juliani, Nasruddin Zulkarnaen, ditarik lagi ke hiruk-pikuk perebutan kursi dan posisi di anatara para penggiat politik.  Kemunculan kasus ini –disengaja atau tidak– sedikit memalingkan perhatian publik dari kekacauan dan karut-marut penyelenggaraan pemilu.

Merujuk pada hasil akhir Pemilu 2009, dari 560 kursi yang disediakan bagi wakil rakyat di Senayan, 70 persen di antaranya akan diduduki wajah baru. Dari jumlah itu, sekitar 10 persen adalah wakil rakyat yang semula bergiat di dunia hiburan.

Ada Vena Melinda, Inggrid Kansil, Nurul Qomar dari Partai Demokrat, Rieke Dyah Pitaloka dan Dedi ‘Miing’ Gumelar dari PDIP dan Tantowi Yahya serta Nurul Arifin dari Partai Golkar. Sebut pula Primus Yustisio di bawah bendera PAN dan Rachel Maryam (Partai Gerindra), serta sejumlah nama lain yang selama ini dikenal lewat layar kaca maupun dunia film.

Di luar para selebritas, opera politik di Senayan pada kurun 2009-2014 dilengkapi pula oleh pendatang baru yang terkait hubungan dengan politisi gaek maupun tokoh pemerintahan. Entah itu anak, istri, menantu, adik, keponakan, maupun kerabatnya.

Sosok Edhie Baskoro putra Susilo Bambang Yudhoyono, dan Puan Maharani putri Megawati Soekarnoputri, serta putra Amien Rais, hanya segelintir di antara mereka yang masuk panggung politik melalui jalur dinasti itu.

Tentu saja itu bukan yang pertama kali terjadi. Pemilu sebelumnya pun telah mengantarkan sejumlah artis ke Senayan. Bahkan beberapa di antara mereka kemudian terpilih sebagai kepala daerah, menjadi eksekutif, memimpin pemerintahan. Bedanya, kali ini jumlah mereka jauh lebih banyak dibanding sebelumnya.

Sejauh ini, episode opera politik menuju Senayan masih landai- landai saja karena memang baru pada tahap pembukaan, prolog. Belum memasuki alur cerita nyata yang sebenarnya.

Pada babak berikutnya, suasana pasti akan sangat berbeda. Aktor panggung hiburan dan politisi dinasti itu, akan beradu peran nyata dengan aktor politik tulen. Rakyat, kembali akan disuguhi tontonan demokrasi khas anak negeri.

Aktor politik asli akan menunjukkan kapasitas dan kepiawaian mereka berakting. Memperlihatkan keahlian mereka merapal jurus silat lidah yang canggih. Tak peduli apakah jurus lidahnya itu menjilat ludah sendiri, atau menjilat pihak lain yang dianggap bisa memperkuat posisinya.

Keriuhrendahan di Senayan, pasti akan sangat diwarnai oleh serunya tarik menarik kepentingan politik di luar gedung. Isyarat ke arah itu tampak jelas sejak penghitungan suara hasil pemilu legislatif dimulai, sampai penetapannya, Sabtu (9/5/09) malam.

Di luar panggung Senayan, para aktor utama partai politik terus melakukan akrobat yang kadang seperti melecehkan akal sehat rakyat. Mereka menata ulang gerak-gerik sendiri untuk menghimpun kekuatan menuju pemilihan presiden Juli nanti.

Gemuruh persekongkolan antarpartai dengan mendeklarasikan apa yang mereka sebut sebagai Koalisi Besar, tiba-tiba seperti tidak relevan lagi. Partai Golkar dan Hanura lebih dahulu saling mengikatkan diri dalam sebuah koalisi, yang ternyata bermakna menggandengkan Jusuf Kalla dengan Wiranto sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Di lain pihak, PDIP yang sejak awal memosisikan diri sebagai oposan –bahkan dengan Golkar pun tak mau bergandeng– belakangan malah melirik Partai Demokrat. Rupanya dengan umur jagung pun, persekongkolan –yang digagas para elite dengan mengatasnamakan kepentingan bangsa– itu, usianya lebih pendek.

Maka koalisi yang dideklarasikan tak kurang dari sebulan lalu itu, mendadak kehilangan makna ketika para pendekar dari partai- partai besar tersebut melakukan ginkang politik. Persis pada saat-saat yang menentukan menjelang pemilihan presiden.

Di luar itu semua, rakyat tetap menjadi penonton setia yang dipaksa menyaksikan dan menerima apa saja lakon yang dimainkan para politisi itu. Entah politisi tulen, entah itu politisi pelawak dan artis, entah itu politisi dinasti.

Mudah-mudahan, bukan hal yang terpapar di atas yang membuat rakyat makin lama kian muak untuk ikut serta dalam proses politik. Jika tidak, harus ada alasan lain yang menjelaskan mengapa dalam pemilu lalu hampir 50 juta pemilih tak menggunakan haknya. ***