Kartini Abad Kini

 

PEREMPUAN itu melangkah dengan agak ragu sambil menyo­rong­kan tiket dan paspornya ke pramugari. Sang pramugari tersenyum, lalu memintanya menunjukkan boarding pass agar ia bisa atahu di kursi mana penumpang ini harus duduk. “Tiket dan paspornya di­simpan saja, mbak,” katanya.

Rambutnya lurus dengan ujung dibikin keriting, lipstiknya merah menyala, kacamata hitam menutup matanya sementara kabel walkman menjulur dari ku­ping kiri-kanannya. Ia mengenakan rok over-all dari bahan jins biru dengan kaos bulu tebal lengan pan­jang bermotif kulit macan. Sepatunya berhak sangat tebal, dengan kaos kaki warna hitam bergaris-garis merah setengah betis. Jam tangan dengan piringan tebal dan melotot beradu dengan gelang manik-manik warna warni.

Begitu duduk –kebetulan di sebelah saya– di dekat jendela, ditariknya dompet dari ransel kulit kecil, paspornya pun dicabut lagi dari saku ransel, dibukanya. “Aku dari luar negeri nih,” mung­kin itu yang hendak dikatakannya.

Dari dompet panjang dica­butnya amplop, dan ia menarik isinya. Selembar cek bertulisan Huruf Arab dari sebuah bank di Riyadh. Dibolak-baliknya cek itu, se­­­akan ingin menunjukkan, “Urusan gua sudah pakai cek, cing!”. Ia turun di Jakarta dan melanjutkan dengan penerbangan lain ke Surabaya.

Ini mungkin buruh yang baru mudik, pikir saya. Ternyata benar, dari perbincangan sekilas, ia menuturkan sudah setahun bekerja pada seorang saudagar di Riyadh. Ia dizinkan pulang untuk lebar­an, tapi tak akan kembali lagi.

“Kecuali kalau ada ponsor, ‘ana’ pasti berangkat lagi,” katanya. Yang dimaksud ponsor itu, ternya­ta sponsor, penghubung alias calo tenaga kerja yang biasa datang ke desa-desa. Juga ke desanya, katanya sih, di Kediri sana.

Adegan itu teringat kembali ketika beberapa waktu lalu media mas­sa kita dihebohkan oleh kasus Kartini. Kartini yang kita kenal saat ini, tentu saja bukan Putri Je­para yang pikiran-pikirannya dilukiskan –oleh Belanda– cemer­lang dan progresif namun tak berdaya melepaskan diri dari tin­dasan adat yang memberi kebebasan pada suaminya untuk mem­per­laku­kan dia seenak perut dan bawah perut. Lalu diharumkanlah namanya sebagai Putri Sejati.

Kartini abad-21 adalah Kartini dari kampung di Rengas­deng­klok Karawang yang –karena kemiskinan– lantas membiarkan diri diekspor ke tanah seberang, dan terdamparlah ia di Fujairah Uni Emirat Arab.

Kartini diekspor ke sana bersama ratusan, mungkin ribuan, perem­puan lain yang dibetot dari komunitasnya, keluarga, anak dan sua­minya, untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, kata la­in untuk memperhalus istilah babu dan jongos.

Kartini hamil, atau dihamili, seorang lelaki asal India, dan ia sendirian harus menanggung dosanya. Pengadilan setempat memper­­salahkannya atas kasus perzinaan, dan hukuman untuk tindak pidana itu adalah dirajam sampai mati, sesuai dengan undang-undang setem­pat.

Kerancuan proses penempatan, minimnya mutu dan perlindungan serta kerentanan posisi buruh merupakan titik lemah program penempatan buruh ke Timur Tengah. Terlebih lagi masih ada citra di sebagian masyarakat Arab bahwa pembantu adalah budak yang bisa diperlakukan layaknya sesuka majikan. Oleh karena budak itu sudah dianggap miliknya, mereka bisa melakukan apa saja terhadap budaknya.

Sudah beberapa kali Departemen Tenaga Kerja mengusulkan ke­pada sejumlah negara Arab untuk menandatangani Nota Kesepahaman (MO­U) yang isinya antara lain menyatakan bahwa TKW itu adalah pekerja dan bukannya budak. Tapi negara‑negara Arab itu tidak mau me­nekennya. Artinya, kita tetap tunduk saja pada ketentuan yang mereka berlakukan.

Posisi tawar menawar kita dalam ekspor budak, eh ekspor buruh ini tetap lemah ketika dihadapkan pada kelangkaan kesem­pa­tan kerja di dalam negeri di satu pihak dan peningkatan devisa di pihak lain. Maka dengan penuh semangat kita kirim sebanyak mungkin orang, termasuk yang seperti Kartini, dan ketika kena kasus barulah ribut.

Kartini, dengan keterbatasan berbahasa dan pengetahuan hukum lokal, tentu tak bisa berbuat banyak saat diadili. Bisa jadi, dalam proses persidangan, ia tidak mengerti pertanyaan yang dia­juk­an jaksa karena saat itu ia tidak didampingi oleh penerjemah, dan ia manggut-manggut saja ketika dituding telah berzina.

Kita tentu sepakat, zina adalah perbuatan dosa, dan seorang pen­dosa harus dihukum. Namun kita masih belum mendapat kejelasan, apa­kah kehamilan Kartini me­mang merupakan buah dari perzinaan su­ka sama suka, atau oleh se­bab lain. Misalnya, Kartini tak kuasa menolak atau menghindar dari amuk birahi lelaki yang kemudian me­nye­babkannya hamil.

Persoalannya kemudian adalah, haruskah Kartini mati de­ngan cara dirajam atas ‘dosa’ yang diperbuatnya bersama lawan mainnya itu? Apakah ke­hamilan saja sudah cukup membuktikan bahwa ia berzina dan harus ma­ti karena itu? Apakah orang yang turut me­lakukan perbuatan dosa itu boleh bebas berkeliaran dan lepas dari hukuman?

Dan, masih ba­nyak lagi pertanyaan yang mung­kin muncul, sebelum kita bisa mene­­rima atau menolak pelak­sanaan proses hukum bagi Kartini.

Lepas dari dari legal atau tidaknya Kartini diekspor untuk bekerja di UEA, proses penempatan Kartini merupakan gambaran dari program penempatan buruh Indonesia di mancanegara, khususnya ke Timur Tengah.

Ini juga menguak fakta yang sesungguhnya, bahwa meski zaman per­budakan sudah tinggal sejarah, pada prakteknya kita malah sedang melegalkan perbudakan model baru. Celakanya, sebagaian besar di antara ‘budak-budak’ itu justru berasal dari kaum Kartini, yang –maaf saja– sebagian besar di antara mereka diposisikan sebagai jongos alias babu, atau istilah halusnya pembantu rumah tangga, lebih halus lagi pramuwisma.

Nah, ketika nasib buruk menimpa orang seperti Kartini dan juga Nasiroh, barulah kita tersentak. Pemerintah ribut seakan betul-betul ingin membela seluruh buruh kita yang dikemas dalam pa­ket-paket ekspor tenaga kerja. Namun persoalan sudah ter­lalu rumit sebab kita tidak menanganinya secara benar sejak awal. Ketika muncul kasus per kasus, barulah tindakan penanganan dilakukan sehingga terkesan pemerintah kita membela buruh yang tenaganya diperas untuk meningkatan devisa itu.

Hal yang agak menimbulkan pertanyaan adalah, mengapa pada saat-saat seperti ini para Kartini yang tergabung dalam berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti tidak tergerak untuk menun­jukkan peran dan pembelaannya terhadap sesama kaumnya. Ingat ketika kerusuhan Mei, betapa militan para Kartini ini berjuang bahkan bergerilya menolong dan membela, memberi advokasi, dan berdemonstrasi meneriakkan penderitaan para perempuan yang jadi korban kebiadaban amuk massa.

Namun, ketika Kartini abad 21 terpojok di kursi pesakitan nun di negeri seberang sana, hanya sedikit orang di tanah air yang mau bersuara, apalagi memperjuangkannya. Atau ketika mengalami nasib sebagaimana yang menimpa Nirmala Bonat, ( http://curahbebas.wordpress.com)

Padahal, bukan cuma Kartini, Nirmala, dan Nasiroh yang nasibnya tak menentu di tanah seberang (antara 30 - 40 persen perempuan pekerja di sana dilaporkan mengalami perundungan seksual!), sebab di tanah air sendiri masih banyak Kartini lain yang nasibnya harus diper­juangkan. ***

 April 2000Bandung,

 

Hade Verus Golput

AKHIRNYA saling berpelukan. Air mata haru pun menitik menghiasi kebahagiaan anggota dan staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyusul selesainya penghitungan hasil pemilihan gubernur secara manual.

Padahal di luar gedung KPU Jabar di Jalan Garut Bandung, suasananya penuh gejolak. Massa pendukung Agum Gumelar-Nu’man Abdul Hakim (Aman) berdemo memprotes hasil pemilihan yang dimenangkan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade).

Terhitung mulai Selasa (22/4), duet Hade bukan lagi sekadar gubernur dan wakil gubernur quick count. Jago Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) ini dinyatakan resmi memenangi pemilihan gubernur yang digelar 13 April lalu.

Dalam pengumuman yang disampaikan Ketua KPU Jabar, Setia Permana, pasangan Hade meraup 7.287.647 suara. Sementara dua pesaingnya, Aman meraih 6.217.557 suara, dan pasangan Danny Setiawan dan Iwan Sulandjana (Dai) hanya mendapat 4.490.901 suara.

Total suara pesaing tak bisa mengalahkan Hade. Namun Hade harus mengakui keunggulan jumlah pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya, biasa disebut golput. Golongan ini mencapai 9.130.594 dari total jumlah pemilih hampir 28 juta orang.

Ketua KPU Jabar Setia Permana mengaku bangga atas kinerja anggota dan stafnya. “Saya tahu betul bagaimana mereka bekerja. Tidak sedikit mereka yang harus tidur di kantor kelurahan. Ini tidak pantas kalau diganti dengan materi. Ini sangat membuat saya terharu, dan saya senang akhirnya penghitungan suara selesai,” tutur Setia.

Menanggapi adanya pasangan calon yang tidak mau menandatangani berita acara penghitungan suara, Setia mengatakan hal ini menjadi koreksi bagi pihaknya agar ke depannya tidak lagi terjadi.

“Yang jelas, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja. Memang dalam setiap pilkada, kalau ada yang salah, pasti KPU yang dijadikan sasaran. Kalau mau protes silakan lapor ke panwas, dan mengenai suara, silakan melapor ke Mahkamah Agung,” ujar Setia, sembari mengatakan hasil penghitungan selanjutnya akan disampaikan ke DPRD Jawa Barat.

Di luar gedung, ratusan pendukung Aman mendesak agar KPU Jabar menetapkan jago koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai pemenang.

Koordinator demonstran, Setyowekti dari Forum Penyelamat Lingkungan Hidup Jawa Barat menyatakan menolak hasil rapat pleno terbuka KPU tersebut.

Para demonstran tetap bersikukuh bahwa pasangan Aman sebagai pemenang. Perwakilan ormas diikuti massa pendukung Aman lainnya dengan tangan mengepal mengacungkan tangan sambil mendeklarasikan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jabar adalah Agum Gumelar dan Nu’man Abdul Hakim.

“Kami tidak akan pernah menganggap Hade sebagai gubernur dan wakil gubernur, kami tetap akan patuh pada Agum dan Nu’man sebagai gubernur dan wakil gubernur,” seru Setyo.

Dalam orasinya Setyo pun menyerukan akan membawa pasangan Aman ke Gedung Sate. “Mari kita bawa Agum dan Nu’man ke Gedung Sate sekarang,” tegas Setyo.

http://www.banjarmasinpost.co.id

Berkat Sebatang Paku

RIAK mulai muncul. Seseorang hendak membakar Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Katapang Kabupaten Bandung, Senin lalu. Bersama Partai Amanat Nasional. partai ini mengusung Ahmad Heryawan dengan Dede Yusuf ke arena pemilihan gubernur.

Hari Selasa, sekelompok orang menurunkan dan membakar spanduk-spanduk pro-Hade. Spanduk itu berisi ucapan selamat atas hasil sementara penghitungan suara atas Pemilihan Gubernur Jawa Barat, 13 April lalu.

Hingga Selasa malam, perolehan suara untuk pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (Hade) –yang hari-hari ini masih dalam penghitungan– lebih unggul dibanding dua pasang pesaingnya, yakni Agum Gumelar - Nu’man Abdul Hakim, dan Danny Setiawan - Iwan Sulanjana.

Pemberian suara kepada para calon gubernur dan wakil gubernur itu dilakukan di bilik-bilik tempat pemungutan suara (TPS). Caranya, pemilih tinggal menusuk satu di antara gambar tiga pasangan.
Kalau dua gambar atau ketiga-tiganya yang ditusuk, tidak sah. Tidak menggunakan paku yang tersedia di bilik itu untuk menusuk, juga dianggap tidak sah.

Ya, paku. Cuma sebatang pula (di tiap bilik). Bagi para kontraktor dan tukang bangunan, benda ini biasanya digunakan untuk menguatkan sesuatu, menyambungkan tiang, dan sebagainya. Di tangan narapidana, paku bisa ditempa dan jadi sebilah pisau yang bisa digunakannya untuk macam-macam hal. Di TPS, benda ini bisa mengubah sejarah.

Hasil secara keseluruhan tusukan itu, di samping menentukan pasangan calon mana yang diamanati untuk memimpin, juga menunjukkan perilaku dan partisipasi politik masyarakat daerah ini.

Boleh jadi, para pemilih puas karena sudah menggunakan suaranya. Atau malah bangga karena melepaskan haknya, tapi satu suara terbuang sudah. Padahal, suara itu turut memberi warna dan ikut menentukan sejarah warga ini dalam berdemokrasi. Sejuta suara tak akan genap jika kekurangan satu coblosan paku pada kertas suara.

Ternyata, paku –apa sih arti sebatang paku– jadi alat pengubah jalannya pemerintahan. Di pusat maupun di daerah. Dengan sebatang paku, empat tahun lalu, rakyat memilih wakil-wakilnya. Dengan tusukan paku pula, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat.

Sangat boleh jadi, hanya sedikit orang yang pernah membayangkan bahwa sebatang paku mampu melemparkan calon-calon presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubenur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, ke luar arena pemilihan meski sebelumnya mereka merupakan tokoh-tokoh yang dianggap –atau menganggap diri– mampu memimpin.

Kini suara yang dinyatakan melalui tusukan paku itu masih terus dihitung. Para pemilih sudah kembali menjalani agenda kehidupannya seperti sedia kala sambil –ada yang berharap-harap cemas– menanti dan mengikuti hasil akhir penghitungan.

Untuk ukuran warga yang baru pertama pertama kali melaksanakan pemilihan gubernur secara langsung, bolehlah kita bangga karena ternyata bisa melakukannya dengan baik tanpa ada gejolak berarti.

Bahwa ada sedikit riak, tentu saja harus dilihat sebagai ungkapan ketakpuasan yang seseorang atau sekelompok orang, sepanjang ia masih dalam koridor kepatutan. secara umum sudah tampak bahwa rakyat sudah cukup dewasa dan menunjukkan kedewasaannya dengan melaksanakan pemilihan secara aman serta damai.

Hasilnya? Perhitungan sementara menunjukkan Pasangan Ahmad Heryawan - Dede Yusuf masih unggul. Jika tak ada aral melintang, Juni nanti warga Jawa Barat akan mencatat sejarah, yakni untuk pertama kali ini punya gubernur hasil pilihan sendiri.

Dan, warga memilihnya dengan sebatang paku! ***

yusran pare

Politik Peci “Hade”

Minggu 13 April 2008 untuk pertama kalinya warga Jawa Barat memilih langsung gubernurnya. Perhitungan cepat menunjukkan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf mengungguli dua pasang pesaingnya. Sehari kemudian, Senin, Heryawan bersama timnya tiba-tiba singgah ke kator kami, Tribun Jabar, di Jalan Malabar Bandung.

“Kami ingin ada perubahan di berbagai hal, khususnya konsep Jawa Barat 25 tahun ke depan,” ujar Ahmad Heryawan.

Hari itu, Kamis 24 Januari 2008. Heryawan datang ke Tribun Jabar sebagai calon gubernur Jawa Barat (yang berpasangan dengan Dede Yusuf, aktor yang kini jadi anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional - PAN)

Ahmad Heryawan mengaku sudah siap berkompetisi dengan para kandidat lain yang lebih senior usianya. Kurang dari tiga bulan kemudian, ia datang lagi persis sehari setelah pemilihan gubernur, dan hasil penghitungan cepat (sementara) menempatkannya sebagai calon yang paling banyak dipilih.

Senin, 14 April 2008 Heryawan dan istri bersama jajaran pengurus PKS datang lagi ke Tribun Jabar dengan suka cita. Demikian pula beberapa orang anggota rim suksesnya. Ia datang untuk memenuhi agendanya bersilaturahmi kepada jajaran media massa di Bandung sambil mengucapkan terima kasih atas pemberitaan selama Pilgub-wagub Jabar 2008.

Ahmad Heryawan mendatangi Tribun sekitar pukul 13.30, diterima Pemimpin Redaksi Yusran Pare, dan jajaran kerabat kerja Tribun. Ahmad pun terlibat perbincangan hangat terkait kesan-kesannya selama menjalani proses pemilihan ini.

“Saat kampanye, saya terus dihantui kebingungan. Karena saat saya turun ke masyarakat di beberapa lokasi pasar, sambutannya sangat baik. Tapi hasil semua survei dari lembaga survei menempatkan saya pada posisi terakhir. Saya dan Dede mendapat posisi nomor satu hanya berdasarkan hasil survei internal partai PAN dan PKS. Jadi saya terus bertanya-tanya, yang benar yang mana. Kebingungan itu baru terjawab setelah hari pencoblosan pada siang harinya,” tutur Heryawan.

Heryawan juga mengakui dari gambar ketiga pasangan dalam surat suara hanya pasangan nomor tiga yang tidak memakai peci. Soal tidak pakai peci, diakui Heryawan banyak mendapat protes dari kalangan ulama. Bahkan ia pernah disindir, masa calon gubernur tidak bisa beli peci.

Namun Ahmad saat itu tetap yakin akan membawa pengaruh dalam menarik calon pemilih, karena keputusan itu dilakukan berdasarkan hasil survei timnya yang menyebutkan masyarakat Indonesia itu yang suka pakai peci hanya 10 persen.

“Jadi acuan itu, tetap kami coba dan dijalankan. Selain itu kami juga melihat dengan tidak berpeci tambah kelihatan sebagai tokoh mudanya,” ungkap Heryawan sambil senyum. (*)

Kejutan 13 April

BANYAK pihak terkejut melihat hasil (sementara) penghitungan cepat (quick count) empat lembaga survei terhadap hasil Pemilihan Gubernur Jabar 2008, Minggu (13/4), membukukan kemenangan untuk pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf yang diusung PKS-PAN.

Keempat lembaga itu adalah Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin Dr Denny JA, Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin Dr Saiful Mujani, Litbang Kompas, dan Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).

Pilgub Jabar 2008 diikuti lebih kurang 27,9 juta pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap dari sekitar 42 juta penduduk Jabar. Penghitungan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jabar dimulai kemarin, dan diperkirakan tuntas sepekan ke depan.

Yang menarik dari perhitungan cepat ke-4 lembaga itu, akhir perhitungan dengan metode berbeda, jumlah sampel TPS yang tidak sama, margin perbedaan hasilnya tidak terpaut jauh. LSI-nya Denny JA, misalnya, mencatat pasangan Hade meraup 39,97 persen.

LSI-nya Saiful Mujani mencatat 39,46 persen. Litbang Kompas menyatakan pasangan Hade membukukan 40,37 persen. Adapun Puskaptis melansir angka kemenangan 41,74 persen untuk pasangan yang uniknya kemarin tidak ikut mencoblos karena tak punya hak pilih di Jabar.

Da’i Center tadi malam sekitar pukul 21.00 merilis penghitungan versi mereka dengan hasil kemenangan tipis untuk Danny-Iwan atas Agum-Nu’man. Pasangan Da’i meraih 36,66 persen, Aman 36,40 persen, dan pasangan Hade jeblok di angka 27,20 persen.

KPU Jabar pada pukul 20.45 merilis hasil sementara rekapitulasi suara dari daerah-daerah dengan keunggulan untuk pasangan Hade. Dari 358.201 suara yang masuk, Hade mengumpulkan 140.435 (39,21 persen) suara. Disusul pasangan Agum-Nu’man dengan raihan 112.033 (31,28 persen) suara. Danny-Iwan meraup 105.735 (29,52 persen) suara. Jumlah ini akan terus berubah sesuai dengan pertambahan suara yang masuk dari daerah-daerah.

Para kandidat gubernur pascapengumuman hasil perhitungan cepat kemarin memberikan komentar beragam. Ada yang pesimistis dan sinis dengan hasil penghitungan cepat, ada yang datar-datar saja, dan ada yang optimistis hasil penghitungan cepat takkan berubah.

Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan melihatnya sebagai hal yang fenomenal. Menurutnya, kemenangan Hade dipengaruhi kecenderungan pemilih tidak melihat pada esensi visi misi yang disampaikan para kandidat pada saat kampanye.

Visi misi terlalu abstrak bagi para konstituen untuk melakukan penilaiannya. Bahkan mungkin juga publik tidak begitu paham akan visi misi calon. Kemenangan Hade juga dipengaruhi pilihan segmentasi politik dari generasi muda, ibu-ibu, kalangan kampus, kaum intelektual, pendidik, dan masyarakat menengah perkotaan.

Selain itu, bola liar sekitar 9 jutaan pemilih pemula (usia 17 sd 25 tahun) banyak menjatuhkan pilihan pada Hade. Dede Yusuf, yang memiliki ketampanan dan popularitas, menjadi faktor penentu pilihan kaum muda. Meski diakui bahwa Hade hanya didukung oleh dua partai (PAN dan PKS), infrastuktur politik PKS dan juga popularitas Dede Yusuf cukup menjadi daya tawar politik.

Seperti yang dialami oleh Rano Karno, popularitas Dede Yusuf yang muncul dari kalangan selebriti ternyata mampu membius para konstituen khususnya pemilih pemula dan kaum perempuan (muda). Jika di California, AS, seorang aktor Arnold Schwarzenegger menjadi gubernurnya, maka Jabar sebentar lagi memiliki wagub yang juga aktor, Dede Yusuf.

Becermin dari kemenangan Hade, pilgub Jawa Barat telah mengindikasikan bahwa rakyat adalah sentral bagi kedaulatan. Rakyat merupakan bagian penting dalam proses berdemokrasi. Dengan demikian, setidaknya kesadaran berdemokrasi masyarakat Jabar pada umumnya telah sedang memasuki tahap kemandirian (kematangan).

Setidaknya, dengan bermodalkan dana yang tidak begitu besar, pasangan ini bisa meyakinkan publik bahwa tanpa iming-iming, amang-amang, dan omong-omong, Hade telah meluluhkan hati sebagian besar rakyat Jabar untuk memilihnya.

Sesuai dengan jargon politiknya “Harapan Baru Masyarakat Jabar”, semoga Hade menjadi figur-figur yang tumbuh dan besar dari dan bersama rakyat. Mereka mesti tahu dan paham kebutuhan, keinginan, kegalauan, dan berbagai masalah rakyat Jawa Barat. (*)

Republik Dangdut

SEJAK Sabtu sampai Selasa 22-26 Maret 2008 ratusan orang, laki perempuan, dan hampir seluruhnya kawula muda, antre mengikuti audisi Kontes Dangdut Indonesia (KDI). Heboh abis!! Suasana Hotel Victoria di tepi Sungai Martapura Banjarmasin, ibarat sedang terkena demam hebat. Demam dangdut.

Konon di kota-kota lain juga terjadi hal serupa manakala berlangsung audisi KDI, sebagaimana pula gegap gempitanya audisi Indonesian Idol yang — entah kenapa– seolah-olah membuat Indonesia jadi bagian dari Amerika.

Dangdut memang sudah jadi arus musik “asli Indonesia” yang menjangkau hampir semua lapisan dan strata warga di tanah air. Itu sebabnya, meski dari segi mobilisasi massa sedikit berada di bawah Indonesian Idol, namun KDI –yang sudah memasuki tahun ke lima– terasa lebih “mempribumi”.

Dangdut nmusik pribumi? Ya, dangdut ‑‑bermula dari istilah sinis dan mengejek untuk irama musik Melayu yang menggelitik‑‑ kini bisa dibilang merajai musik di berbagai lapisan masyarakat di tanah air.

Dulu, “Dangdut itu musik tahi kucing!” pekik seorang rocker saat itu (pertengahan 1970‑an). Kalau tak salah, yang menghujat musik Oma itu adalah pentolan Giant Step, grup rock ternama dari Bandung.

Boleh jadi, Giant Step pun rocker sejati made‑in republik. Sebab grup inilah yang pertama kali berani manggung dengan lagu‑lagu rock gubahan sendiri ketika publik musik rock didemami Deep Purple, Led Zeppelin dan Rolling Stone.

Polemik yang disulut ‘tahi kucing!’ itu akhirnya berpuncak pada dialog yang memperhadapkan Benny Soebardja, pentolan Giant Step dengan Oma Irama, komandan Soneta.

Dan, polemik itu berpuncak di Senayan dalam sebuah duel sungguhan antara dua kelompok musik. Saat itu tahun 1979. Inilah sesengguhnya duel maut pertama dalam pentas musik kita, dan hingga kini mungkin belum tertandingi.

Itu terjadi di Istana Olahraga (Istora) ‑‑kini Gelora Bung Karno‑‑ hampir 30 tahun silam. Berdiri di satu sisi adalah God Bless, dengan Achmad Albar sebagai komandan. Di kubu berlawanan, tegaklah Oma Irama memimpin pasukan Orkes Melayu‑nya, Soneta.

Ini duel paling spektakuler di ujung dekade itu, sekaligus sebagai puncak perseteruan panas dan tajam lewat polemik yang meluas di antara para seniman. Di situ pula revolusi musik dangdut di tanah air mencapai titik ledak, dan virusnya menjalar serta mendemami hampir setiap orang hingga saat ini, (http://curahbebas.wordpress.com).

Kini, rasa‑rasanya tak satu pun orang Indonesia tak kenal dangdut. “Sejak rapat‑rapat raksasa di masa Demokrasi Terpimpin, acara panggung yang paling banyak dibanjiri massa adalah panggung dangdut Oma Irama,” tulis William H Frederick, doktor sosiologi Universitas Ohio, AS, yang pada 1980‑an meneliti Oma dan fenomenanya.

“Kemampuannya” mengundang massa itu pula yang kemudian membuat Oma jadi rebutan partai politik, sampai kemudian ia jadi anggota parlemen. Ia juga loncat dari PPP ke Golkar dan balik lagi ke PPP, ketika angin perubahan mulai terasa.

Kini, rasa-rasanya tak pernah ada acara hiburan yang tanpa dangdut. Mulai dari perhelatan khitanan di lorong kampung, hingga acara kaum elit di hotel berbintang. Mulai dari kedai karaoke di tepi-tepi jalan sekitar kawasan pertambangan di pedalaman, hingga resepsi pergantian petinggi negeri di republik ini. ***

“Kayapa Habar Sabarataan?”

BAGI dangdut mania pasti tak asing lagi dengan artis dangdut pendatang baru, Lita Lia di gelaran KDI 4 lalu. Dengan dangdut keroncong dan seriosanya, dia berhasil memukau pedangdut senior yang jadi juri KDI. Bahkan bintang muda KDI duta Banjarmasin masuk di jajaran 6 besar KDI 4.

Sekian lama tak muncul ke Kota Seribu Sungai, tiba-tiba saja Lita memberikan surprise dengan mengunjungi redaksi Banjarmasin Post bersama dua staf Media Relation TPI, Suska dan Pipit. Tak ayal, ketiganya disambut antusias meriah awak redaksi.

Dengan senyum khasnya dibalut baju terusan abu-abu, Lita menyapa pimpinan redaksi BPost, Yusran Pare, Umi Sriwahyuni, Harry Prihanto dan lainnya.

“Senang banget bisa ke Banjarmasin setelah setahun lebih di Jakarta dan Samarinda. Kayapa habar pian sabarataan, baik-baik aja kalo,” sapanya kepada awak redaksi BPost dalam Bahasa Banjar.

Demikian halnya staf Media Relation TPI, Suska Dianingka. Menurutnya sagat terkesan dengan kerjasama bersama BPost sejak mulai digelar KDI di Banjarmasin, beberapa tahun lalu.

“Semoga kerjasama kita bisa berlanjut di masa mendatang,” papar Suska sambil menikmati wadai Banjar yang katanya baru pertama kali ditemui di BPost.

Di sela-sela acara, Lita dan Suska menerima cinderamata berupa boneka Bekantan dan Kamus Bahasa Banjar. Tak ketinggalan koran kecil berbingkai yang jadi cinderamata khusus BPost. “Kok korannya cepat sekali jadi ya? Bagus banget,” kata Lita dengan seang bercampur kaget.

Lita yang juga penyanyi kelahiran Samarinda, April 1988 tak hanya piawai membawakan tembang dangdut dengan gaya keroncong dan seriosanya lho. Pengagum Rita Sugiarto ini juga piawai menyanyikan lagu-lagu Banjar.

Seperti ditunjukkanya saat bertandang di koran terbesar di Kalimantan ini, Lita menyanyikan lagu Rita Sugiarto dan lagu Banjar dengan hebohnya. Bahkan, kalam melantunkan Lagu Banjar, Lita duet dengan awak redaksi, Martini. (ncu)

Menguji Kedewasaan

 

KERUSUHAN di sekitar pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali terjadi. Kali ini di Gorontalo, Sulawesi. Kamis (20/3) massa menyerbu dan merusak Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat. Diberitakan, seorang peserta aksi tewas kena tembak aparat yang mengamankan huru-hara tersebut, sejumlah lainnya cedera.

Insiden ini menambah panjang daftar kerusuhan terkait dengan pemilihan umum di daerah. Sebelumnya, Makassar diharu-biru aksi massa menyusul pemilihan gubernur Sulawesi Selatan. Sejumlah insiden serupa dengan skala berbeda, terjadi di beberapa daerah, baik sebelum maupun setelah pemilihan berlangsung.

Peristiwa Gorontalo dipicu ketidakpuasan para pendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota yang dianulir oleh KPUD terkait persyaratan administratif. Massa marah karena sebelumnya KPUD telah mengesahkan pencalonan tersebut.

Belakangan, atas rekomendasi Panitia Pengawas (Panwas), pencalonan itu dibatalkan. Alasannya, surat pengajuan dari satu di antara tiga partai politik yang mengusung calon itu ditandatangani bukan oleh pengurus definitif partai bersangkutan.

Dari mana pun pemicunya, kerusuhan sudah meletus. Kerusakan sudah terjadi, dan korban sudah jatuh. Sangat boleh jadi, korban maupun keluarganya bukanlah politisi maupun orang yang berkepentigan langusung dengan terpilih atau tidaknya sepasang calon kepala daerah, melainkan warga biasa yang sama sekali tak memahami konstelasi politik dengan segala omong kosong dan taktik serta aneka siasatnya yang kadang licik.

Apa yang terjadi di Gorontalo, dan beberapa daerah lain makin memperkuat bukti-bukti bahwa konflik seputar pilkada kini bukan lagi kecenderungan, tapi nsudah jadi kenyataan dan bisa terjadi di mana saja di tanah air. Apalagi sepanjang tahun ini hingga 2009 berlangsung pilkada di berbagai daerah.

Dalam waktu dekat, sebulan lagi, dua kabupaten di Kalimantan Selatan juga memasuki kemeriahan pesta demokrasi. Hari-hari ini pasangan-pasangan calon bupati dan wakil bupati di kedua ndaerah itu sudah menampilkan diri. Para pendukung dan tim suskes mereka juga terus bergerilya menjaring simpati para pemilih.

Di Jawa Barat pun demikian halnya. Hari-hari ini tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sedang berpacu merebut perhatian massa memasuki pemilihan langsung, pertengahan April 2008. Dinamika sudah terasa meningkat. Para pendukung dan tim sukses ketiga pasangan calon pemimpin itu melesat ke berbagai penjuru menjaring simpati.

Menyimak apa yang terjadi di Gorontalo, juga di daerah-daerah lain yang dilanda kerusuhan terakit dengan pemilihan kepala daerah, tampak dengan jelas bahwa konflik –yang begitu mudah meletus jadi kerusuhan– bisa dipicu oleh masalah apa saja. Mulai dari penetapan pasangan calon, urusan internal Parpol yang berimbas pada persoalan KPUD, sampai masalah dana dan pendataan pemilih.

Dalam hal data pemilih, misalnya, banyak daerah masih menghadapi persoalan. Belum lagi soal dana, masalah internal partai, dan lain sebagainya. Jika masalah-masalah itu tidak ditangani secara serius sejak awal, sangat mungkin ia jadi pemicu konflik yang berujung pada kerusuhan. Kerusuhan hanya akan merugikan masyarakat yang mungkin tak ada sangkut paut langsung dengan terpenuhi atau tidaknya syahwat politik para politisi.

Belajar dari peristiwa-peristiwa di daerah lain terkait dengan pilkada, para politisi, tokoh-tokoh masyarakat di daerah yang sedang memasuki pesta demokrasi sudah sepatutnya terus menerus mengupayakan –mulai dari sekadar mengajak, hingga memberikan contoh– bagaimana seharusnya berpolitik secara dewasa.

Masyarakat harus sudah terbiasa mengedepankan prinsip‑prinsip demokrasi dalam pemilu di daerah, sebab prinsip itu sejatinya telah melekat dan jadi bagian hidup mereka. Jika rakyat sudah dewasa dan menunjukkan kedewasaannya, proses pemilihan kepala daerah pun niscaya berlangsung aman dan damai.

Semua tentu berharap situasi aman dan damai terus terjaga sejak mulai pencalonan hingga penghitungan suara betul‑betul rampung. Setelah itu pemenang menjalankan amanat rakyat dengan penuh tanggungjawab, pecundang menerima kekalahannya dengan lapang dada. Pemenang dan pecundang bersama‑sama bahu‑membahu berjuang memajukan daerahnya tanpa melihat lagi siapa kalah siapa menang. ***

Lima Menit, Satu Miliar

KETENANGAN Kota Banjarmasin Jumat, 14/3/2008, disentak oleh peristiwa perampokan di kantor Kas Pembantu Bank Mandiri di kawasan Trisakti. Insiden di siang bolong yang dilukiskan para saksi sebagai dramatis –mirip adegan dalam film laga– itu juga menorehkan catatan buram sebagai tindak kriminal paling brutal yang terjadi di wilayah santun ini.

Sebelumnya, memang pernah terjadi aksi perampokan dengan tingkat kekerasan yang cukup mencengangkan bagi warga Banjarmasin. Misalnya, perampokan atas kantor distributor rokok yang menyebabkan kerugian hampir satu miliar rupiah, pada tahun 2007. Sebelumnya lagi, pada 2005, perampok beraksi di kantor Pegadaian dan menggondol sekitar dua miliar rupiah. Polisi belum berhasil mengungkap kedua kasus tersebut, sampai terjadi lagi perampokan yang lebih brutal.

Dari apa yang dilukiskan para saksi di tempat kejadian, insiden di kantor Bank Mandiri di Jalan Barito Hilir itu menunjukkan aksi para bajingan ini lebih berani dan lebih brutal lagi. Mereka memilih waktu manakala orang-orang berhenti meninggalkan pekerjaan mereka sesaat untuk salat Jumat.

Kawanan ini menyerang menggunakan metode pendadakan, sehingga ketika para korban belum menyadari betul apa yang terjadi, mereka sudah beraksi dengan cepat. Sementara para korban masih terkejut oleh sentakan ancaman kematian, kawanan ini sudah menggondol uang lalu kabur.

Selain menggondol uang dan meninggalkan trauma ketakutan pada para korban, sebenarnya para bandit juga meneror masyarakat sambil sekaligus merampas lagi sebagian rasa aman yang kian hari telah semakin tipis karena terkikis oleh makin sering terjadinya tindak kriminal.

Polisi bergerak cepat, menelisik, menyelidiki, dan mengendus petunjuk-petunjuk apa pun yang mengarah pada pelaku. Mereka juga sudah menyebar sketsa para pelaku. Sketsa yang didasarkan pada ingatan orang-orang yang melihat, dituturkan kepada pelukis, tentu sekadar panduan kasar. Berbeda dengan –misalnyha– gambar hasil rekaman kamera tersembunyi.

Adalah agak janggal jika ternyata kantor kas dari sebuah bank nasioanl berjaringan luas dan termasuk satu di antara bank papan atas ini, tidak dilengkapi alat standar keamanan itu. Apalagi piranti seperti ini kini sudah sangat mudah diperolah dan relatif murah untuk ukuran keamanan industri perbankan.

Alasan bahwa transaksi di kantor bank tersebut tidak terlalu ramai, dan lalu lintas uang tidak terlalu besar, tampaknya tidak bisa diterima nalar. Sebab untuk satu lokasi mesin tunai otomatis (ATM) saja, bank-bank lain selalu menempatkan minimal satu kamera tersembunyi. Gunanya tidak saja untuk merekam orang-orang yang berinteraksi di sekitar mesin itu, melainkan juga merekam aktivitas sejauh daya jangkau kamera tersebut.

Ingat peristiwa pengeboman di Kedubes Australia, bukankah rekaman kamera pengaman dari yang dioperasikan sebuah toko di sebelah Kedubes itu yang menangkap mobil pembawa bom yang melintas nun di seberang jalan, beberapa detik sebelum bom itu meledak?

Besar kemungkinan, ketiadaan alat pantau ini pula titik lemah yang jadi perhatian para bandit, sehaingga mereka memutuskan untuk menyerang. Terbkuti pula, kantor yang tidak “terlalu ramai” transaksi itu “memberi” para bandit satu miliar lebih. Jumlah yang tentu saja cukup besar di masa-masa sulit seperti ini.

Belajar dari kasus-kasus perampokan sebelumnya –ditributor rokok dan kantor pegadaian– semestinya aparat keamanan dan masyarakat bahu membahu saling mendukung dan menjalankan cara apa saja untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Setidaknya, jika ada kejadian lagi, agak lebih cepat bisa mengenali parta pelakunya dan dengan demikian lebih memudahkan lagi pengungkapan.

Peristiwa Jumat kemarin itu selayaknyalah menyentakkan lagi kesadaran segenap pihak, bahwa keamanan adalah tanggungjawab bersama. Rasa aman adalah milik hakiki setiap warga dalam menjalankan segala aktivitasnya. Memang, ada polisi yang bertugas melayani masyarakat memenuhi kebutuhan rasa aman itu. Namun adalah tugas bersama pula mendukung dan memeliharanya. ***

http://www.banjarmasinpost.co.id

Gaza, darah, dan amarah

LEBIH dari 50 warga sipil, termasuk empat anak kecil, tewas oleh gempuran dahsyat Israel ke Jalur Gaza, Kamis dan Jumat akhir Februari 2008. Serangan brutal untuk kesekian kali sejak Juni 2007 itu, juga mencederai puluhan warga lain dan menghancurkan sejumlah bangunan.

Israel mengklaim serangan ini untuk membasmi milisi Palestina yang kerap menembakkan roket ke Israel. Serangan roket Palestina terakhir menghantam sebuah kawasan di Sderot dengan korban tewas satu orang.

Beberapa hari sebelumnya, Parlemen Uni Eropa (UE) menyetujui resolusi yang mendesak Israel menghentikan serangan dan mencabut blokade ke Jalur Gaza yang mereka lakukan sejak sebulan silam. Dan, dalam keadaan terisolasi itulah, warga Palestina dihujani bom.

Sebelumnya, Tel Aviv menolak membuka akses ke Gaza yang mereka anggap sebagai sarang milisi Palestina. Bagi Israel, pembukaan akses tersebut mengancam keselamatan warga Yahudi.

Penutupan Gaza membuat 1,5 juta warga menderita. Selain menipisnya stok kebutuhan pokok, mereka juga tidak menikmati pasokan listrik yang memadai. Uni Eropa menyatakan, pemblokiran Gaza sebagai hukuman kolektif yang menyengsarakan rakyat kecil.

Bukan hanya kali ini Israel memblokade Gaza. Tahun 2004, blokade yang sama menyebabkan 3.000-an perempuan hamil terpaksa aborsi karena tidak memperoleh akses ke rumah sakit, 40 persen dari 3 juta warga Palestina hanya makan sekali sehari dan 70 persen penduduk kehilangan lapangan pekerjaan. Sementara 5.000-an orang tewas, 8.000 rumah rusak, dan 950 madrasah hancur. Sedangkan 300 sekolah dijadikan markas militer Israel sehingga 9.000-an pelajar tidak bisa bersekolah, (http://curahbebas.wordpress.com)

Tekanan internasional, sebagaimana biasa, tampaknya tak pernah diharaukan. Perdana Manteri Israel Ehud Olmert, seperti juga pendahulu-pendahulunya, kukuh pada pendirian bahwa satu-satunya jalan tengah untuk mencapai perdamaian adalah memerangi –dan kalu perlu– memusnahkan Palestina.

Tak cuma dunia luar, warga Israel sendiri sudah bosan dengan perseteruan dari generasi ke generasi ini. Sebuah jajak pendapat yang hasilnya diumumkan akhir pekan lalu menunjukkan 64 persen warga Israel berharap pemerintahnya menempuh jalur dialog dengan pihak Palestina (Hamas) untuk menghentikan konflik. Sekitar 28 persen menolak, dan sisanya abstain.

Di kalangan bangsa Palestina apa lagi. Lebih banyak yang menginginkan perdamaian ketimbang selalu jadi korban. Kelompok ini melakukan berbagai aksi, termasuk bekerja sama dengan kaum Yahudi yang cinta damai melakukan langkah-langkah tanpa senjata.

Bahwa tetap bermunculan kelompok-kelompok yang memilih perjuangan bersenjata, itu pun harus dibaca sebagai refleksi dari apa yang dilakukan Israel terhdap Palestina. Dan terbukti, blokade serta gempuran tak pernah menyurutkan perlawanan.

Israel tetap pada karakternya yang se­ja­ti. Ia justru seperti sengaja menghapus jejak-jejak semangat perdamaian yang dipancarkankan warganya bahkan pernah juga digalang pada masa Rabin dan Peres. Israel menempatkan diri sebagai puncak ke­­benaran dan keadilan itu sendiri. Bangsa lain, ti­dak. Karenaya, mereka tak peduli seluruh bangsa mengutuknya.

Kini suasana yang sempat berangsur mendingin justru seperti kembali jadi bara kebencian yang makin hari kian berkobar menyalakan kekejaman demi kekejaman dengan rakyat Palestina sebagai korban dan memunculkan tunas-tunas pembalas dendam.

Sampai kapan Israel dan Palestina bisa rukun? Tak seorang pun tahu. Perdamaian tak akan pernah terwujud selama hu­bungan antarumat manusia dilandasi kebencian dan balas dendam, seperti yang terus berkecamuk di Palestina-Israel.

Dan, masalah Palestina sebenarnya bukan hanya urusan rakyat Palestina dan bangsa Arab. Tapi harus juga persoalan bagi warga dunia, termasuk umat Islam di mana pun. Indonesia pun seharusnya segera bersikap. Selain (klaim) sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, juga sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB).

Meski terbukti PBB pun tak pernah berdaya –apalagi “cuma” anggota tidak tetap DK– mengatur Israel, setidaknya kita harus menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki komitmen terhadap perdamaian di Timur Tengah dan perdamaian dunia, sebagaimana selama ini dikampanyekan. ***

Banjarmasin, 030308
http://www.banjarmasinpost.co.id

Bangun Soegito

SAYA ”bertemu” terakhir dengan Gito Rollies awal Februari 2008 di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Hari itu tokoh Jawa Barat, H Nanang Iskandar Masoem menikahkan putrinya. Nanang berbesan dengan Arifin Soehara, teman seangkatan saya di fakultas, cuma beda kelas –dia kelas karyawan, saya kelas reguler.

Bangun Soegito alias Gito Rollies adalah sahabat Nanang. Mereka satu kelas di SMAN 2 Bandung. Dan, kata Gito, persahabatan mereka terus berlanjut. Sementara saya, mengenal rocker yang bermetamorfosis jadi juru dakwah ini sejak sering meliput pentas-pentas musik di awal tahun 1980-an.

Di Cicalengka, hari itu Gito sebagaimana tampilannya belakangan ini, mengenakan gamis warna pucat, peci putih, dan sorban. Ia didapuk panitia untuk naik panggung. Sebelum menyanyi, ia mengkilas balik pershabatannya dengan Nanang –satu di antara sembilan anak Haji Ma’some– kiai yang sukses mengembangkan pesantren, lembaga pendidikan modern, dan jaringan bisnis amat besar di Jawa Barat.

“Saya ini betul-betul bersahabat dengan Pak Nanang. Sahabat dalam arti sebenarnya. Tapi sahabat yang bertolak belakang. Saya …badung dan nakal, Pak Nanang saleh luar biasa. Sejak remaja ia tak pernah tinggal salat. Sementara saya? Tahu sendiri lah…?” kata Gito terkekeh. Ia pun mencuplik sejumlah tingkah nakal-nya di masa remaja.

Akhirnya Gito memanggil satu lagi teman satu SMA-nya. Agum Gumelar, yang juga hadir pada resepsi akbar pernikahan anak-anak Nanang dan Arifin itu. “Nah, Pak Agum juga sahabat saya. Kami sama-sama dari sekolah yang sama. SMAN 2 Bandung,” kata Gito. Maka, hari itu, Agum yang sudah berduet dengan Nu’man –dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat—berganti pasangan dulu. Mereka pun bernyanyi.

Tadinya saya –dan istri—ingin menemui dulu Gito, ya sekadar bertanya apa kabar atau apalah. Maklum sudah 20 tahunan tak bertemu muka. Namun, hari itu tamu begitu banyak. Entah berapa ribu. Lagi  pula, panggung tempat Gito tampil,  dibatasi kolam. Dari tempatnya, Gito sempat melambai lalu mengacungkan jempol dan mengangguk saat saya memberinya isyarat bahwa kami pamit.

Kamis (28/02/200 malam, datang berita, Gito sudah pergi. Perjuangannya melawan kanker getah bening sudah berakhir. Inna lillahi wainna ilaihi rojiun. Segala yang berasal dari-NYA, semua kembali kepada-NYA.

Satu lagi, tokoh yang jadi ikon perkembangan musik di tanah air pergi. Sebelumnya Harry Roesli –musisi eksentik—pergi setelah bergelut dengan penyakitnya, (http://curahbebas.wordpress.com). Gito, dengan teman-temannya Uce F Tekol, Jimmy Manoppo, Benny Likumahuwa, dan Teungku Zulian Iskandar menggebrak panggung musik dengan The Rollies-nya.

Kiprah musik anak-anak Bandung di tahun  70-80an itu tambah marak dengan terbitnya “Aktuil” yang terus mengulas perkembangan musik dan “memprovokasi” kawula muda untuk melahirkan gerkan-gerakan baru di bidang musik. Selain Rollies, saat-saat itu ada Rhapsodia (Soleh), Paramour (Djadjat), dan Giant Step (Benny Soebardja) yang tak kalah garang jika tampil di panggung.

Setelah malang melintang di pentas musik cadas, Gito hilang dari peredaran, dan muncul lagi dengan identitas baru. Ia telah bersalin baju, jadi seorang yang lebih religius dan lebih sering naik panggung sebagai juru dakwah. Dan dalam “busana” itulah dia pergi menghadap-NYA.

Selamat jalan, Bung! (*)